Mei 2018 ~ KIM Cipedes

Pemkot Bandung Upayakan Toilet Layak di SD dan SMP

Kamalia Purbani - Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung
WASTUKANCANA, kimcipedes.com - PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung bertekad terus menyediakan toilet yang layak dan bersih di lembaga pendidikan seperti SD dan SMP. Hal itu untuk memenuhi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM).

Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Kamalia Purbani saat memberikan sambutan Sosialiasi Roadmap Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Unit Kesehatan Madrasah (UKM) Sekota Bandung tahun 2018-2022 serta acara Diseminasi Hasil Studi Buku Komik MKM yang bekerja sama dengan The United Nations Children's Emergency Fund (Unicef) di Auditorium Kota Bandung Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (28/5/2018).

"Ini perlu kita dukung. Kita harus menyediakan sarana toilet yang layak dan bersih di SD sampai SMP. Toilet harus layak sesuai kebutuhan," kata Kamalia.

Kamalia memaparkan, untuk memenuhi MKM perlu memenuhi beberapa hal. Pertama, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, kondisi bersih dan bisa dikunci dari dalam. Selain itu, tersedia air yang cukup untuk membersihkan diri. “Kedua, tersedia cermin di dalam toilet," tuturnya.

Untuk diketahui, toilet pria dan perempuan di sekolah harus terpisah dengan rasio 1:40 untuk lelaki dan 1:25 untuk perempuan. Secara keseluruhan toilet di Kota Bandung sudah memenuhi standar yang telah diklasifikasikan dengan level 1,2, dan 3.

Rasio ideal untuk toilet atau jamban di sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI), SMP/MTS dan SMA/MA. Selain rasio, dalam Permendikbud tersebut juga diatur luas minimum 1 unit jamban adalah, 2 meter persegi dan tersedia air bersih di setiap unitnya.

Di Kota Bandung, SMPN Negeri 13 menjadi salah satu sekolah yang mewujudkan fasilitas toilet layaknya hotel bintang lima. Setelah menjadi pemenang sekolah sehat tingkat SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat, SMPN 13 Kota Bandung mewakili Provinsi Jawa Barat untuk berkompetisi di ajang sekolah Sehat Nasional.

Kamalia mengatakan, pendidikan MKM merupakan upaya agar peserta didik di Bandung berperilaku sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara persuasi, imbauan, dan pemberian Informasi termasuk komik MKM. "Ini adalah langkah awal yang strategis untuk ke depannya,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandung melalui Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kota Bandung mendukung MKM di lingkungan pendidikan sekolah/madrasah di Kota Bandung.

Kamalia berharap, pencanangan kesehatan ini dapat melibatkan berbagai banyak pihak. Pasalnya, menjaga kesehatan merupakan tugas bersama.
Share:

PDAM Tirtawening Siapkan 17 Truk Tangki

Sony Salimi - Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung
Wastukancana - kimcipedes.com - PDAM Tirtawening Kota Bandung menjamin pasokan air bersih hingga Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah aman. Selain itu, PDAM Tirtawening juga menyiapkan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menanggulangi gangguan teknis.

Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sony Salimi mengatakan untuk menjamin pasokan air, pihaknya menyiapkan 17 truk tangki. Truk tersebut akan disiagakan pada H-4 hingga H+4 Hari Raya Idulfitri.

"Kita ingin pastikan, kebutuhan air tercukupi. Kita tidak ingin perayaan Idulfitri terganggu hanya karena masalah air," kata Sony di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Senin (28/5/2018).

Sony mengatakan, PDAM Tirtawening akan terus berusaha melayani pelanggannya dengan prima. Sehingga saat perayaan lebaran, pihaknya berusaha menyiapkan anggotanya untuk melayani pelanggan dan masyarakat yang membutuhkan air. "Mudah-mudahan tidak ada gangguan yang berarti selama musim lebaran ini," tutur Sony. ***
Share:

Baznas Kota Bandung Salurkan Bantuan Untuk Masjid

BANDUNG, kimcipedes.com - Enam masjid besar yang berada di kecamatan serta 25 masjid di kelurahan yang ada di Kota Bandung, mendapat bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Bantuan diserahkan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin saat melakukan Safari Ramadan ke Masjid Al Hidayah Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (25/5/2018).

Sumbangan secara simbolis diserahkan kepada Masjid Besar Antapani (Baitul Muttaqien), Masjid Besar Arcamanik (Al Hidayah), Masjid Besar Ujung Berung (Husnul Khotimah) dan Masjid Besar Mandalajati (Al Ikhlas). Setiap masjid besar mendapat bantuan Rp 10 juta, sedangkan masjid yang berada di kelurahan mendapat Rp 5 juta.

"Total bantuan yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung tersebut sebesar Rp 185 juta. Bantuan yang diserahkan ini dananya sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang dikumpulkan setiap bulan," kata Solihin.

Menurut Solihin, dana ini berasal dari zakat wajib para ASN Pemkot Bandung yang dipotong langsung dari penghasilan tetapnya. “Tidak setiap harta yang dimiliki merupakan hak kita. Di dalam penghasilan tersebut ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, Pemkot Bandung memaksa zakat ditarik dari penghasilan," jelas Solihin.

Selain menyerahkan bantuan, Solihin pada kesempatan tersebut memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Ia menceritakan sedikit pengalamannya saat Ramadan.

"Saya mendapat teguran dari anak kecil ketika buka bersama anak yatim piatu. Anak tersebut menyampaikan kepada saya bahwa dirinya baru bisa makan seperti ini hanya di bulan Ramadan saja. Karena begitu masuk bulan Syawal tidak ada undangan makan,” cerita Solihin.

Dari pengalaman tersebut, Solihin berkesimpulan bahwa perbuatan saling berbagi tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Tetapi juga harus dilaksanakan di bulan-bulan selanjutnya.

"Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah latihan untuk kita agar dapat beramal di bulan-bulan lainnya yang akan datang," tuturnya.***
Share:

Pemkot Bandung Bakal Ungkap Tujuh Kebohongan Rokok

Rita Verita - Kadinkes Kota Bandung
BANDUNG, kimcipedes.com - PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung bekerja sama dengan Vital Strategies dan Bloomberg Philanthropies akan menyerukan tujuh kebohongan soal rokok kepada warga Kota Bandung. Hal ini merupakan bagian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang akan dilaksanakan di Taman Film Kota Bandung, Minggu (27/5/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menegaskan, Pemkot Bandung akan terus menggalakkan kampanye anti rokok. Salah satunya melalui kegiatan yang bakal digelar di Taman Film. Dalam hal ini, Kota Bandung terpilih menjadi satu dari 54 kota di dunia yang tergabung dalam komunitas global Partnership for Healthy Cities. Kegiatan ini didukung oleh World Health Organization (WHO).

Pada kegiatan nanti, Pemkot Bandung mengajak warga untuk melihat seni instalasi yang menggabungkan antara kolase dan mural hasil karya seniman nasional Ika Vantiani. Instalasi tersebut akan menyingkap tabir mitos keliru tentang industri rokok yang selama ini tertanam di benak masyarakat.

“Melalui mural yang luar biasa ini, kita akan tahu betapa mitos-mitos di masyarakat tentang rokok itu salah. Mural ini diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat bahwa merekok itu sama sekali tidak keren,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Verita, Jumat (25/5/2018).

Kampanye ini merupakan gerakan internasional untuk menyelamatkan jutaan nyawa manusia dari ancaman Penyakit Tidak Menular (PTM). Secara global, PTM dan cedera telah merenggut 44 juta nyawa setiap tahun. Keduanya menjadi penyebab hampir 80% kematian di dunia.

Di Kota Bandung, tercatat ada 70 ribu kasus PTM pada tahun 2017. Hasil survei Dinkes Kota Bandung menyatakan, 8 dari 10 penyakit tersebut paling besar disebabkan oleh rokok.

“Di Kota Bandung ini jumlah kasus penyakit tidak menularnya lebih tinggi ketimbang penyakit menular. Itu sudah terjadi sejak tahun 2010,” ungkap Rita kepada Humas Kota Bandung.

Hal yang membuatnya lebih prihatin adalah fakta bahwa aktivitas merokok ada yang telah dilakukan sejak usia anak-anak. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil kajian komunitas Smoke Free Bandung pada tahun 2016. Komunitas ini menyebutkan bahwa 37% dari 900 responden merupakan perokok. Dari jumlah tersebut, 31% di antaranya telah merokok sejak usia 15 tahun.

“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus terus menggugah kesadaran masyarakat bahayanya merokok,” tegasnya.

Pemkot Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan aktivitas merokok. Salah satunya, mengoptimalkan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Aturan tersebut melarang merokok di delapan titik, yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum lain yang ditetapkan. Di kawasan itu, dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.

“Kita terus sosialisasikan aturan ini agar kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi dari kematian akibat penyakit tidak menular,” ujar Rita. ***
Share:

Pendapatan Pemkot Bandung Sebesar Rp 5,735 Triliun

Pjs. Wali Kota Bandung M. Solihin bersana Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja
BANDUNG, kimcipedes.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 5, Jumat (25/5/2018), di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja.

LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2013-2018 disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin. Dalam laporannya, Solihin menyampaikan, pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung periode 2013-2018, secara substantif pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan komitmen politik yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Bandung tahun 2013-2018.

"RPJM memuat visi Kota Bandung. Pertama, terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera yang diimplementasikan kedalam empat misi pembangunan Kota Bandung, yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Kedua, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. Ketiga, membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Keempat, membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan," katanya.

Dalam kerangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Bandung tersebut, lanjutnya, telah dilakukan penyusunan kebijakan operasional pada tahun 2013-2018, khususnya pada pengaturan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Pegaturan dan penetapan APBD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya guna merealisasikan sasaran APBD Kota Bandung periode tahun 2013-2018.

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemkot Bandung sebesar 7,41%. Pendapatan Pemkot Bandung tahun 2017 sebesar Rp 5,735 triliun, dengan kontribusi pendapatan terbesar bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,96%, kemudian diikuti dana perimbangan sebesar 39,94%, dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,10%.

“Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013-2017 sebesar 15,71% per tahun dengan sumber utama PAD Kota Bandung berasal dari pajak daerah yang rata-rata capaiannya 92,20% selama kurun waktu 2013-2017," kata Solihin.

Sedangkan dana perimbangan, lanjut Solihin, walaupun kontribusinya besar namun rata-rata pertumbuhannya cukup kecil, yaitu 7,94% per tahun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk anggaran belanja, pada tahun 2013 realisasi belanja langsung Pemkot Bandung mencapai Rp 1,911 triliun dan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 2,852 triliun. Anggaran belanja mengalami pertumbuhan sebesar 49,25%.

Alokasi belanja langsung terbagi ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Realisasi belanja tidak langsung Pemkot Bandung tahun 2013 mencapai Rp 2,115 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp 2,688 triliun atau tumbuh sebesar 27,07%.

"Dalam periode tahun 2013-2017, realisasi belanja tidak langsung dibelanjakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya termasuk pemerintah desa serta belanja tidak terduga," papar Solihin.

Dari semua jenis belanja yang mejadi komponen belanja tidak langsung, belanja pegawai yang dipakai untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menjadi pengeluaran terbesar diantara belanja lainnya dengan pengeluaran rata-rata per tahun sebesar 87,22% dari total belanja tidak langsung, sedangkan sisanya terbagi ke dalam belanja lainnya.

"Demikian penjelasan pelaksanaan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan untuk struktur APBD dan realisasi APBD tahun 2018 sampai dengan triwulan I, termuat lengkap dalam Buku Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan 2013-2018," katanya.

Data pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013-2016, lanjut Solihin, sudah dilaporkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk APBD tahun anggaran 2017 masih dalam posisi angka sementara karena sampai saat ini dalam proses audit oleh BPK.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, angka realisasi ABPD Kota Bandung tahun anggaran 2017 akan dilaporkan kembali pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandung tahun 2017, selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tanhun anggaran. Sedangkan pertanggungjawaban realisasi dana APBD tahun anggaran 2018 akan dilaksanakan oleh Wali Kota Bandung terpilih berikutnya," ungkap Solihin.*
Share:

AMMNI Gelar Bakti Amal di Depan Pendopo Wali Kota Bandung

BANDUNG, - Warga Kota Bandung yang melintasi Jalan Dalem Kaum, Alun-Alun Kota Bandung diseberang Pendopo Wali Kota Bandung berdesakan-desakan untuk mendapatkan tajil gratis yang disediakan oleh DPC Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) Kota Bandung, Jumat, 25/05/2018.

Bakti amal ini dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama yang sedang menjalankan ibadah puasa pada Ramadhan 1439 Hijriah. Dan juga mensosialisasikan organisasi AMMNI ini kepada masyarakat.

Nampak hadir pada giat bakti amal tersebut, Sekjen DPP AMMNI, Zhovena, ST, Ketua DPD AMMNI Provinsi Jawa Barat, Asep Mulyana, dan jajaran pengurus dan Anggota DPP, DPD dan DPC AMMNI Kota Bandung serta Organisasi kepemudaan (OKP) yang merupakan mitra kerja AMMNI, diantaranya LSM PMPR RI, Indonesia Community Police (ICP) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung yang bersinergis bersama puluhan pengurus dan Anggota AMMNI di lokasi menjelang waktu buka puasa.

Sekjen DPP AMMNI Zhovena,ST., didampingi Ketua DPD AMMNI Jabar Drs.Asep Mulyana, kami DPP AMMNI sangat mengapresiasi kegiatan amal yang digagas DPC AMMNI Kota Bandung. "Kita dari DPP dan DPD sangat support dengan kegiatan seperti ini",ungkap Zhovena.

Ketua DPC AMMNI Kota Bandung, Yusman Andrian mengatakan kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sukses berkat kegigihan para Anggota AMMNI dan kerjasama dengan mitra -mitra AMMNI diantaranya DPP LSM PMPR RI, Indonesia Community Police (ICP) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung. "Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada mitra-mitra kerja AMMNI dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Tidak lupa kepada para pengurus DPP, DPD dan DPC serta para Anggota AMMNI Kota Bandung saya haturkan beribu terimakasih atas bantuannya baik moril maupun materil. "Semoga melalui kegiatan ini kita semakin kompak, solid dan mendapat banyak berkah di bulan suci, tidak lupa untuk ke depan kita harus lebih semangat menggelar berbagai kegiatan yang Insya Allah lebih besar dari ini", pungkasnya. (*)
Share:

172 Orang PMKS Berada di Jalanan

BANDUNG, kimcipedes.com - Saat ini, di Kota Bandung tercatat ada 172 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di jalanan. Mereka tergolong pengemis dan anak jalanan yang kerap meresahkan masyarakat. Para PMKS tersebut sebagian besar merupakan pendatang dari luar Kota Bandung.

Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengakui, meskipun telah menertibkan, para PMKS seolah menjadi masalah yang tak kunjung usai. Hal itu karena mereka terus berdatangan dari luar daerah. Oleh karena itu, Dinsosnangkis mengimbau, kepada warga maupun wisatawan untuk tidak mendidik mereka terus menjadi pengemis.

“Saya memohon bantuan kepada masyarakat, khususnya wisatawan dan juga masyarakat Kota Bandung. Bantu Pemkot Bandung dengan tidak memberikan donasi kepada gelandangan pengemis yang ada di jalanan. Jangan memberikan sumbangan atau barang kepada mereka yang tidak mempunyai izin,” tegas Tono Rusdiantono dalam Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Kamis (24/5/2018).

Kendati sempat ditentang karena dinilai kurang manusiawi, namun Tono yakin bahwa hal tersebut merupakan cara yang terbaik. Sebab jika para PMKS tersebut terus diberi sumbangan, mereka akan terus mengemis. “Itu justru tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Kepada para PMKS itu, Dinsosnangkis terus memberikan pembinaan agar tidak lagi melakukan aktivitas mengemis di jalanan Kota Bandung. Selain karena secara sosial merupakan perilaku kurang beradab, aktivitas itu juga dapat mengganggu ketertiban dan kondusivitas.

“Kita terus berupaya mereka tidak kembali ke jalan. Kita lakukan pembinaan edukasi terkait masalah kepribadian dan usaha. Sehingga mereka bisa memperbaiki diri dan penghasilan untuk keluarganya,” ungkap Tono.

Menurut Tono, Dinsosnangkis telah memiliki instrumen penanganan kemiskinan yang tersegmentasi. Dinsosnangkis Kota Bandung telah membagi kategori warga miskin ke dalam empat desil atau batas.

“Ada desil sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan hampir miskin. Tiap-tiap itu penanganannya beda-beda, tidak bisa disamakan.

Tono megungkapkan, desil Sangat Miskin berarti warga tersebut tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berdaya sendiri. Ia tidak memiliki kemampuan untuk berpenghasilan.

“Kategori ini solusinya adalah sumbangan. Karena dia sangat tidak mampu untuk berusaha,” imbuh Tono.

Sedangkan desil Miskin dinilai masih memiliki kemampuan untuk berusaha namun menghadapi berbagai keterbatasan.

“Kalau yang miskin, artinya masih punya kemampuan untuk berusaha. Kita berikan mereka kail. Jangan sampai pemerintah menjerumuskan warganya dengan membuat mereka menjadi malas. Itu yang bahaya,” tutur Tono.

Pada desil lainnya, ada beberapa program yang ditawarkan, mulai dari pelatihan kerja, penyaluran kerja, hingga bantuan modal usaha. Seluruh program tersebut diberikan dengan cuma-cuma dengan syarat yang relatif mudah.

“Kini fokus seluruh program Pemkot Bandung pada penanggulangan kemiskinan. Warga hanya tinggal punya kemauan, kita sediakan semua fasilitasnya,” jelas Tono.***
Share:

5 Kuliner Berbuka Puasa Terlaris di Bandung

BANDUNG, kimcipedes.com - KENDATI berpuasa dari makan dan minum, suasana Ramadan ternyata justru identik dengan kuliner. Setiap menjelang berbuka, pasar-pasar jajanan bermunculan hampir di seluruh sudut kota. Apalagi, Kota Bandung telah dikenal luas sebagai kota kuliner yang unik dan beragam.

 Ada banyak variasi makanan yang bisa dinikmati warga Bandung untuk kudapan berbuka. Mulai dari yang paling tradisional hingga jajanan kekinian. Humas Kota Bandung menghimpunnya beberapa kuliner kesukaan warga Bandung. Berikut 5 kuliner paling laris di Kota Bandung saat Ramadan ini:

1. Gorengan
Siapa sangka, gorengan adalah menu jajanan yang banyak diburu warga Bandung ketika berbuka. Biasanya, gorengan menjadi pilihan bagi mereka yang terpaksa berbuka puasa di luar rumah karena beragam aktivitas. Aneka jenis gorengan pun banyak dijajakan, mulai dari bala-bala, gehu, molen, pisang goreng, cireng, singkong goreng, hingga tempe mendoan.

Tapi hati-hati, ya, wargi, terlalu sering mengonsumsi gorengan juga kurang baik untuk kesehatan. Kandungan minyak di dalamnya berpotensi untuk meningkatkan risiko kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya.

2. Aneka Kolak
Para pakar kesehatan menyarankan untuk berbuka dengan yang manis. Kandungan gula di dalam minuman kolak dapat menggantikan sumber energi yang habis selama berpuasa. Kolak yang banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan biasanya terdiri dari kolak labu, kolak pisang, kolak kolang-kaling, atau kolak ubi. Harganya pun relatif murah, hanya Rp 5.000-8.000 saja.

3. Sop Buah dan Salad Buah
Es buah masih menjadi salah satu jajanan minuman yang paling banyak dicari. Aneka buah-buahan yang segar diramu dengan air gula dan susu ditambah sedikit es membuat suasana berbuka menjadi lebih menyegarkan. Minuman ini kaya dengan kandungan vitamin yang baik untuk tubuh.

Namun sebaiknya, saat menyantap sop buah jangan terlalu banyak menggunakan es. Disarankan, dahului santapan berbuka dengan minuman yang hangat atau tidak terlalu dingin.

4. Es Kepal Milo
Minuman viral ini kini banyak dijumpai hampir di seluruh sudut kota. Di setiap lokasi jajanan berbuka, minuman es serut dengan taburan coklat ini selalu punya tempat. Pembelinya pun rela mengantri hingga mengular. Minuman yang tengah naik daun berkat viral di media sosial ini pun mengundang rasa penasaran warga Bandung. Tapi, lebih pilih mana es kepal atau kolak?

5. Baso Aci
Bandung juga punya kuliner khas yang jarang ada di kota lain, yaitu baso aci. Makanan yang menjadi favorit kawula muda ini juga selalu ramai dikunjungi pembeli. Selain bisa dibeli secara online melalui layanan pesan antar aplikasi makanan, baso aci juga bisa ditemui di wilayah Surapati.

Itulah lima dari sekian banyak ragam kuliner favorit warga Bandung. Warga perlu bijak memilih kudapan apa yang akan disantap saat berbuka. Tak hanya soal kesehatan dan kebersihan, warga Bandung juga harus memerhatikan lokasi penjualan makanan. Warga diimbau untuk tidak membeli jajanan yang berjualan di lokasi zona merah.

Dalam Perda No 4 Tahun 2011 Pasal 12, Pemkot Bandung memiliki 3 zona PKL. Yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Zona merah atau tempat yang dilarang untuk berjualan bagi PKL, yakni sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tetap taat aturan ya saat jajan kuliner. ***
Share:

Lindungi Kesehatan Warga, Pemkot Bandung Raih UHC Award

JAKARTA, kimcipedes.com - Keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam melindungi kesehatan warganya dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Universal Health Coverage (YHC) Award dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahto Kumolo yang diterima langsung oleh Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin, Rabu, 23/05/2018 di Hotel Mercure, Jakarta. Penghargaan ini, salahsatu bukti komitmen Pemerintah Kota Bandung menjamin seluruh warganya terlindungi jaminan kesehatan.

Muhhammad Solihin mengatakan penghargaan tersebut merupakan bukti keseriusan Pemkot Bandung melindungi kesehatan warganya. "Kita berharap kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Kota Bandung semakin hari semakin meningkat. Karena BPJS ini, kita saling membantu satu dengan yang lain," ungkap Solihin.

Pemkot Bandung, ungkap Solihin dengan segala sumber dayanya mampu memfasilitasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Hanya saja, Solihin mengimbau agar warga, terutama dari kalangan mampu, tidak selalu bergantung pada fasilitasi pemerintah.

"Prinsip iuran dari BPJS tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Bandung tetapi juga membantu masyarakat seluruh Indonesia. Ini merupakan kerja ibadah kita sebagai manusia," imbuhnya.

Perlu diketahui, saat ini, Pemkot Bandung fokus melindungi seluruh warga Bandung melalui jaminan kesehatan program UHC. Untuk hal ini, Pemkot Bandung menggelontorkan dana sebesar Rp 110 miliar.

Melalui program ini, Pemkot Bandung mendaftarkan warga yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Warga Kota Bandung dapat mengakses program UHC melalui Seksi Jaminan Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan (JPRK) di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

Warga cukup membawa masing-masing 2 rangkap fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan berobat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Selanjutnya, warga bisa langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan mengaktifkan layanan asuransi kesehatannya.

Setelah mendapatkan kartu JKN-KIS, warga yang sedang dirawat harus segera melapor ke rumah sakit tempatnya dirawat sebelum 3x24 jam hari kerja sejak pasien masuk ke rumah sakit.

Program ini diperuntukkan bagi 123.220 warga yang belum memiliki JKN. Jumlah tersebut di luar warga berpenghasilan rendah yang menerima program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah kota juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp 261 miliar untuk program ini. ***
Share:

BKPP Pantau Kinerja ASN Pemkot Bandung

Plt. Kepala BKPP Kota Bandung, Atet Dedi Handiman
BALAIKOTA, kimcipedes.com - Meskipun sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bandung menjalani ibadah puasa, namun aktivitas kinerja tidak mengalami perubahan. 
Berdasarkan pemantauan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), sejak hari pertama puasa ternyata aktivitas ASN tetap berjalan seperti biasa.

"Tidak ada perbedaan kinerja bulan Ramadan atau nonramadan. Hasil evaluasi, kehadiran PNS Kota Bandung 97% saat pukul 10.00 WIB di hari pertama," kata Plt. Kepala BKPP Kota Bandung, Atet Dedi Handiman pada Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Selasa (22/5/2018).

Menurut Atet, pada hari pertama Ramadan, hanya 3% ASN yang tidak hadir di hari pertama. Ketidakhadiran tersebut bisa karena sakit, cuti, dan alasan lain.

"Berpusasa di bulan Ramadan bukan penghalang bagi ASN untuk beraktivitas. Apalagi Pemkot Bandung telah mewajibkan pelayanan publik berjalan normal meskipun jam kerja ASN mengalami penyesuaian," katanya.

Atet mengungkapkan, selama bulan puasa, BKPP memantau kinerja ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Pemantauan dilakukan menggunakan instrumen pengukuran secara digital, yaitu E-Remunerasi Kerja (E-RK).

"E-RK mengukur kinerja ASN dilihat dari daftar masukan yang dibuat. Pada Ramadan ini, ASN diwajibkan memenuhi jam kerja minimal 32,5 jam per minggu," tuturnya.

Penilaian ASN, lanjut Atet, dilakukan berdasarkan berbagai indikator. Diantaranya adalah, aktivitas kerja, pencapaian Indikator Kinerja Utama, dan pengukuran kinerja individu.

"Kinerja individu itu penilaiannya 360 derajat. Jadi atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasan, bawahan satu sama lain juga saling menilai," paparnya.

Dengan cara tersebut, E-RK tidak hanya mengukur kinerja tetapi juga perilaku. Itulah sebabnya ASN Kota Bandung tetap harus memiliki karakter yang baik di samping kinerja yang optimal.

Pemkot Bandung juga menerapkan reward and punishment yang seimbang. Jika ASN melakukan pelanggaran, maka E-RK akan memotong tunjangan kerja dinamis sesuai dengan jenis pelanggarannya.

"Untuk yang berprestasi juga kita beri apresiasi. Misalnya ada yang disekolahkan ke luar negeri untuk ikut pelatihan. Itu bagian dari pemberian reward," ucap Atet.*
Share:

Pengolahan Sampah Plastik Ini Bisa Diterapkan di Setiap RT/RW

SADANGSERANG, kimcipedes.com - Di tangan seorang Dimas Bagus Wijanarko, sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar minyak. Tak percaya? Pria berusia 42 tahun ini telah membuktikannya pada sepeda motor miliknya. Menggunakan bahan bakar dari sampah plastik, Vespa tua milik Dimas telah menempuh perjalanan Jakarta - Bandung atau sekitar 150 km. Dimas rencananya akan menempuh perjalanan Jakarta - Bali atau sekitar 1.200 km.

Dalam perjalanannya, penggagas kampanye Gerakan Tarik Plastik atau Get Plastik ini menyempatkan singgah di Kota Bandung, Senin (21/5/2018), untuk menggelar work shop mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Dari Bandung, Dimas dan Komunitas Get Plastik akan melanjutkan perjalanan ke Rajagaluh, Majalengka. Melewati 15 titik pemberhentian, mereka dijadwalkan akan tiba di Bali pada tanggal 30 Juni 2018.

Bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Jln. Sadang Serang, Dimas dan Komunitas Get Plastik membuktikan bahwa sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar. Meskipun yang dihasilkan adalah bahan bakar, namun peralatan yang digunakan sangatlah sederhana. Hanya serangkaian pipa yang terhubung dengan tabung vakum bertekanan tingg. Tabung ini tersambung dengan gas elpiji yang berfungsi sebagai pemanas.

Cara kerjanya pun terbilang cepat. Segumpal sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung vakum. Tabung kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 400 derajat Celcius. Lima menit kemudian, setelah melewati jalur pendinginan, tetesan-tetesan minyak murni keluar dari pipa.

Dimas menggunakan teknik bernama distilasi bertingkat itu untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Metode yang digunakan adalah pirolisis, yakni proses dekomposisi termokimia bahan organik melalui pemanasan tanpa menggunakan oksigen atau dengan kadar oksigen sesedikit mungkin.

Selain mudah dan cepat, metode ini hanya menghasilkan residu berupa black carbon atau arang yang dapat dengan mudah terurai secara organik. Ada juga gas propylene yang tidak berbahaya.

Dimas yang tinggal di Jakarta ini, memerlukan riset selama 4 tahun sampai akhirnya menemukan cara mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. "Saya bukan akademisi, bukan teknisi, saya berbekal ilmu-ilmu yang saya baca dari artikel saja,” tuturnya.

Menurut Dimas, metode yang digunakannya untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar, bukanlah ciptaannya. "Metode ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Saya hanya merakit kembali dan menggunakannya untuk mengampanyekan pengurangan sampah plastik,” katanya.

Diungkapkannya, gagasan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar berawal dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok. Dalam satu tahun, ada 180 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut.

"Kenyataan ini membuat saya resah. Tahun 2014 saya mulai riset dan sampai detik ini mengabdikan diri saya total untuk hal ini,” tuturnya.

Setelah Ia mempelajari, ternyata banyak cara untuk mengolah sampah plastik. Dari sekian banyak riset yang dilakukannya, ternyata mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar merupakan cara yang cukup efektif untuk menghilangkan sampah yang paling sulit terurai itu.

“Plastik yang dibuat di Indonesia itu 80-85%-nya adalah minyak. Sisanya itu black carbon atau microplastik. Makanya proses penguraiannya lama karena sebagian besar merupakan minyak. Sementara itu fosil membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjadi minyak lagi,” paparnya.

Apabila dilakukan penelitian yang lebih serius, Dimas yakin sampah plastik akan bernilai ekonomis. Namun yang terpenting baginya saat ini adalah, bagaimana cara mengurangi sampah itu agar tidak terus menumpuk. Cara yang digunakan oleh masyarakat saat ini, yaitu dengan membakar sampah plastik sangat berbahaya, karena residunya menjadi karbonmonoksida yang berbahaya dan masuk kategori sampah B3.

Dimas menuturkan, bahan bakar yang dihasilkan dari proses distilasi ini, bisa berupa solar, premium, atau minyak tanah. Diakuinya, nilai oktan yang terdapat pada hasil distilasi ini belum sama dengan standar yang diberlakukanoleh Pertamina.

“Ini nilai oktannya hanya 82, di bawah premium. Tapi bilangan oktan tidak memengaruhi kinerja, karena mesin yang saya pakai 2 tak,” tuturnya.

Hasil karya Dimas ini mendapat apresiasi Sekretaris DLHK Kota Bandung, Dedi Dharmawan. Menurut Dedi, jika alat ini digunakan di tiap RW, ia percaya sampah plastik akan habis di tempat.

“Katakanlah itu digunakan di RW, nanti minyaknya bisa digunakan untuk bahan bakar triseda, atau digunakan untuk keperluan lainnya. Jadi sampahnya sudah berhenti di sumber,” ungkap Dedi.

Ia melihat bahwa persoalan sampah plastik di Kota Bandung pun sudah sangat serius. Sebanyak 40% sampah Kota Bandung adalah sampah anorganik yang sebagian besarnya adalah plastik. “Kalau untuk diproses oleh DLHK akan panjang jalurnya. Tapi kalau ini diterapkan di kewilayahan oleh RW-RW saja, ini akan sangat bermanfaat,” ucapnya.* * nurul - humas.bandung.go.id
Share:

Mitra Binaan PKBL Bio Farma Berpartisipasi di Pameran UKM & Bazar Kementerian BUMN

JAKARTA, kimcipedes.com - Bio Farma turut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran UKM dan Bazar Sembako yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN pada tanggal 14-16 Mei 2018, bertempat di halaman belakang Kantor Kementerian BUMN di Jakarta.

Pameran UKM dan Bazar Sembako dibuka resmi dengan pengguntingan pita oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra dan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Indriani Widiastuti.

40 UMKM Mitra Binaan BUMN mengikuti pameran tersebut, salah satunya termasuk mitra binaan PKBL Bio Farma. Adapun mitra binaan PKBL Bio Farma yang diikut sertakan dalam kegiatan pameran ini adalah Nbee Silver and Stone kerajinan perak, Nira Fashion Produksi Busana Muslim & Elegant Produksi kerajinan kulit.

Sasaran dari Pameran UMK dan Bazaar Sembako adalah karyawan Kementerian BUMN, Karyawan BUMN, dan masyarakat umum dengan Mitra Binaan yang dikirimkan adalah sektor Food, Fashion, dan Craft, dengan proporsi Food dan Fashion lebih banyak daripada Craft. Mitra Binaan BUMN menyediakan produk — produk yang dapat dikonsumsi di tempat.

Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Bio Farma mengatakan tujuan kami mengikuti bazar ini adalah untuk mengenalkan dan membantu memasarkan produk mitra binaan kami. Selain itu juga mendukung program Kementerian BUMN dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1439 H, ” ujar Herry.
Share:

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, S.H : Siskamling Medsos 11 RW

Giat Pengontrolan dari Kec. Sukajadi di Kelurahan Cipedes, Sabtu, 19/05/18 
SUKAJADI, kimcipedes.com - Meskipun keamanan dilingkungan wilayah Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terlihat kondusif, namun kewaspadaan selalu ditingkatkan karena tindak kejahatan bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa terduga.

Lurah Cipedes Dedi Rustandi,SH kepada kimcipedes.com mengatakan sistem keamanan keliling (Siskamling) disetiap RT dan RW sudah diterapkan semenjak 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada laporan pendatang yang mencurigakan dari pengurus RT dan RW. Walaupun demikian kita harus selalu waspada terhadap orang asing/pendatang. Bukannya kita berprasangka buruk, namun setiap orang asing atau pendatang harus memberikan keterangan yang jelas tentang asal-usul mereka, karena sekarang banyak kejadian dimana orang asing / pendatang yang kelihatannya orang baik-baik ternyata dia adalah teroris. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Ketua RT dan RW untuk mendata pendatang baru yang menetap diwilayahnya,” ujar Dedi Rustandi,SH, diruang kerjanya, Jumat, 18/05/2018.

Menurut Dedi, Pengurus RT dan RW perlunya menyimpan nomor-nomor telepon penting, jika terjadi masalah dilingkungan kita untuk dapat segera menghubungi pihak-pihak yang berwenang, seperti perampokan, kebakaran dan lain-lain.

Ketua FRW Suherman memantau Giat ronda di RW 09
Dedi menambahkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Cipedes memiliki beberapa group-group Whatsapp (WA) salahsatunya Kominfo Warga Cipedes anggotanya terdiri dari Pengurus RT, RW, Karang taruna, LPM, PKK, Kamtibmas, Babinsa, Lurah, Camat, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya group WA ini, tentunya mempermudah komunikasi antar pengurus LKK, sehingga kegiatan – kegiatan kewilayahan dapat diketahui warga, khususnya kegiatan Siskamling,” ungkap Lurah Cipedes.
Selain itu, kata Lurah Cipedes, setiap malam ada linmas yang piket menjaga Kantor kelurahan Cipedes yang selalu dikontrol oleh pihak Kecamatan Sukajadi.

Sementara itu, Ketua Forum RW Kelurahan Cipedes, Suherman mengatakan kami bersama pengurus RT dan RW bersinergi menjaga kondisifitas keamanan dan ketentraman diwilayah Kelurahan Cipedes. Mengingat tahun 2018-2019 adalah tahun politik, sehingga menjadi tugas kita semua untuk bersatu padu menyatukan warga untuk selalu waspada dengan berbagai gangguan yang mungkin terjadi, khususnya radikalisme dan terorisme,” ucap Suherman yang juga Ketua RW 09 Kelurahan Cipedes.***
Share:

BKN Telah Menerima Pengaduan Masyarakat Tentang Keterlibatan ASN


BANDUNG. kimcipedes.com - Untuk membantu pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi menjadi sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan dalam siaran persnya, Jumat (18/5/2018), mengatakan, BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. "ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu, masuk dalam kategori pelanggaran disiplin," katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujara kebencian perihal SARA. Para ASN diarahkan agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam siaran persnya, BKN menyebutkan bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. 

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram, dan sejenisnya).

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, memghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. 

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat. Sedangkan ASN yangh melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. 

"Penjatuhan disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut. PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut," katanya. ***
Share:

Mahsum : 1.000 Takjil Gratis Setiap Hari di Masjid Raya Bandung

Bandung, kimcipedes.com - DKM Masjid Raya Bandung Provinsi Jabar menyiapkan 1.000 paket takjil selama Ramadan 1439 H/2018, yang bisa dinikmati oleh warga pada saat waktu buka puasa secara gratis. "Takjil ini untuk jemaah yang berbuka puasa di Masjid Raya Bandung," ujar Mahsum Pengurus DKM Masjid Raya Bandung, Jumat, (18/5/2018).

Bagi-bagi takjil ini,” kata Mahsum adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan puasa. Takjil tersebut diberikan oleh sejumlah jemaah mulai dari warga biasa, pejabat hingga pengusaha. "Ini ada dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Sekda Jabar, Wali Kota Bandung, Sekda Kota Bandung, Ketua DPRD, BJB, Kadin dan warga biasa," katanya.

Kegiatan selama Ramadhan di Masjid Raya Bandung sudah teragenda rutin seperti ceramah pada waktu menjelang buka puasa dan subuh hingga salat tarawih. Kegiatan tersebut rutin digelar untuk warga umum dengan diisi oleh sejumlah tokoh agama sebagai pemateri atau imam. "Di antaranya ada Bapak Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Bapak Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei. Selain itu sejumlah kegiatan lain seperti tadarus, kajian tafsir Alquran hingga pesantren tetap digelar seperti Ramadan sebelumnya,” ," ujar Mahsum.**
Share:

Wow.., Alat Bantu Seks Juga Dimusnahkan

BANDUNG - Bea Cukai Bandung memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) berbagai merek. Pemusnahan barang hasil sitaan ini dilakukan bersamaan dengan produk hasil sitaan lainnya.

Kepala Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat Saifullah Nasution mengatakan sebanyak 4.022 botol minuman mengandung alkohol ini merupakan barang hasil sitaannya dalam kurun waktu 2015 sampai triwulan I tahun 2018. Ribuan barang ilegal ini telah ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN). "Tidak ada cukainya atau cukainya palsu," katanya.

"Selain minuman keras, juga memusnahkan barang ilegal lainnya seperti pakaian, airsoft gun, tembakau, obat-obatan, kosmetik, hingga alat bantu seks," kata Saifullah kepada wartawan di halaman Kantor Bea Cukai Bandung, Selasa (15/5/2018)

Tidak hanya berasal dari luar negeri, produk-produk tak berizin inipun merupakan buatan dalam negeri. Seluruh barang hasil sitaan ini nilainya mencapai Rp. 1,1 miliar.

"Kami ingin melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari peredaran barang ilegal," ungkapnya

Sementara Kepala Bea Cukai Bandung Onny Yuar Hanantyoko mengatakan semua hasil sitaan yang telah ditetapkan menjadi barang milik negara ini diperoleh tanpa melalui penyidikan. Pasalnya, saat dilakukan penyitaan, pihaknya tidak mengetahui sosok pemiliknya. Selain itu, saat penyitaan pun jumlah barangnya tidak signifikan. *
Share:

15.520 Orang Kehadiran Pertama Bulan Ramadhan ASN Pemkot Bandung

BANDUNG, kimcipedes.com - Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada hari pertama bulan Ramadan 1439 H mencapai 97% atau sekitar 15.520 orang. Data ini merupakan hasil rekapitulasi Sistem Informasi Administrasi Presensi (SIAP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung.

“Kesimpulannya ASN Pemkot Bandung taat aturan, kehadiran di hari pertama bulan Ramadan ini sangat baik,” ungkap Plt. BKPP Kota Bandung, Atet Dedi Hadiman kepada Bagian Humas Setda Kota Bandung, Kamis (17/5/2018) siang.

Atet mengakui, ada sekitar sekitar 3% atau 480 ASN Pemkot Bandung yang tidak hadir dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung.

“Kami masih merekapitulasi alasan-alasan mengapa (ASN) yang 3% ini tidak hadir. Mungkin ada yang cuti hamil, sakit, atau alasan lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut Atet memaparkan, para ASN harus memenuhi kewajiban untuk hadir pada pukul 08.00 WIB. Hal itu sesuai surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 336 tahun 2018 tentang jam kerja ASN, TNI, dan Polri pada bulan Ramadhan 1439 H.

“Alhamdulillah sudah sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB. Mudah-mudahan para ASN mematuhi aturan jam pulang kerjanya yakni pukul 15.00 WIB,” ucapnya.

Atet pun mengingatkan, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan tersebut. Apalagi di Kota Bandung tetap menerapkan sistem e-RK dalam mengukur kinerja ASN meski di bulan Ramadan.

“Di bulan suci penuh berkah ini alangkah lebih baik kalau ASN meningkatkan produktivitas kinerja, bukan malah sebaliknya. Karena dalam ajaran Islam, bekerja itu ibadah. Di bulan Ramadan ini pahala ibadah akan dilipatgandakan. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan,” ujarnya.*
Share:

Sri Sukoati : Keluarga Besar SDN 085 Ciumbuleuit Taat Hukum

Bandung, kimcipedes.com - Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 085 Ciumbuleuit Kota Bandung, Sri Sukoati memberikan klarifikasi terkait unggahan foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditutupin kertas putih di sekolahnya. Unggahan tersebut sempat viral di media sosial hingga muncul anggapan bahwa SDN 085 telah melecehkan lambang negara.

Foto yang diunggah oleh akun Satyowati Pancasiwi mendeskripsikan sebagai tindakan yang tidak menghormati kepala negara. Akun tersebut juga menyebutkan bahwa seluruh siswi sekolah tersebut wajib mengenakan jilbab sejak masuk ke kelas IV.

Sri menegaskan, unggahan foto di media sosial pada tanggal 13 Mei lalu, merupakan kesalahpahaman. Sehari setelah foto tersebut muncul di media massa, dirinya sudah melakukan klarifikasi.

Sri memastikan, pendidik dan seluruh keluarga besar SDN 085 Ciumbuleuit taat hukum. "Kami adalah pegawai negeri yang taat dan hormat pada peraturan yang berlaku. Kami tegaskan bahwa tidak ada maksud untuk tidak menghormati atau melecehkan pimpinan negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam postingan akun Facebook atas nama Satyowati Pancasiwi,” ujarnya dalam surat bercap dan bermaterai.

Sri menjelaskan, penutupan gambar Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mensterilkan ruangan dari berbagai alat saat Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada 3-5 Mei 2018 lalu. "Panitia menutup foto presiden dan wakilnya dalam rangka menyeterilkan ruangan dari gambar-gambar tokoh nasional, maupun berbagai alat peraga yang bisa membantu siswa dalam menjawab soal ujian (USBN),” ujar Sri dalam keterangan tertulisnya.

Setelah ujian selesai, Sri telah menginstruksikan panitia untuk merapikan ruangan kembali seperti semula. Termasuk mencopot kertas-kertas yang menempel pada alat peraga. Namun, karena sekolahnya hanya memiliki satu penjaga sekolah, belum semua kertas penutup alat peraga dicopot.

“Kebetulan di sekolah kami hanya ada satu orang penjaga sekolah laki-laki untuk merapikan ruangan yang letaknya di lantai satu dan dua. Dan ada sebagian bangku yang saat ujian disimpan di luar ruangan dan belum sempat membuka kembali penutup foto presiden dan wakilnya,” jelasnya.

Soal kewajiban mengenakan jilbab, Sri menegaskan, SDN 085 Ciumbuleuit tidak pernah menerapkan aturan tersebut. Ia sama sekali tidak pernah mewajibkan siswi untuk mengenakan kerudung meskipun sebagian besar adalah muslim.

“Mengenai aturan mewajibkan siswi kelas 4-6 berjilbab, itu tidak benar. Di sekolah kami tidak ada aturan semua siswi harus berjilbab. Meskipun siswa-siswinya keseluruhan muslim, tetapi tidak semuanya menggunakan jilbab dalam kesehariannya,” tulisnya.

Pihak sekolah hanya mengimbau para siswi untuk mengikuti kegiatan keagamaan setiap hari Jumat dengan salat Dhuha dan tausyiah dari guru agama. Hal tersebut untuk menanamkan karakter dan akhlak mulia di kalangan para siswa.

“Kami menganjurkan dalam kegiatan itu menggunakan mukena ataupun pakaian muslim dan berjilbab. Dan kami tidak pernah memberikan sanksi bagi siswi yang tidak berjilbab dalam aturan berseragam di sekolah,” jelas Sri.

Di sekolah tersebut, seluruh guru perempuan yang muslim menggunakan jilbab. Sedangkan siswinya ada yang mengenakan jilbab ada pula yang tidak.

Pada kasus ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pun telah memberikan tanggapan langsung kepada akun Setyowati Pancasiwi. Ia telah meminta jajarannya untuk mengecek kebenaran kabar tersebut.

Di unggahannya pada 14 Mei, Muhadjir mengingatkan Setyowati Pancasiwi agar tidak menyebarkan informasi begitu saja ke media sosial, tetapi lebih baik berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah. “Saya sudah minta dicek dan ditelisik. Mudah-mudahan itu hanya keteledoran semata. Mestinya cukup diingatkan kepada kepala sekolahnya, tidak perlu difoto apalagi diviralkan,” tulis Muhadjir dalam akun Facebooknya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana. Ia mengimbau agar warga senantiasa melakukan klarifikasi sebelum mengunggah apapun ke media sosial.

"Sterilisasi ruangan itu biasa, dan sebaiknya masyarakat klarifikasi dulu jangan sampai menyebarkan pesan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu," katanya.*
Share:

Diskominfo Kota Bandung Terima Kunjungan Diskominfo Kab. Lampung Tengah


Bandung, kimcipedes.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Tengah studi banding ke Diskominfo Kota Bandung. Rombongan Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra. Eli Harliani, M.Si, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H., dan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan diruangan Bandung Command Center (BCC) Balaikota Bandung, Selasa, 15/05/2018.


Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika Diskominfo Kab. Lampung Tengah, Ati Purwati lebih banyak menanyakan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan tranparansi publik serta pengelolaan data di Pemerintah Kota Bandung dan juga bagaimana membentuk dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung. Sebab di Kabupaten Lampung Tengah KIM belum terbentuk, dan kami diperintahkan oleh bapak Bupati untuk segera membentuk KIM.

Menurut Ati, tujuan kami ingin belajar lebih jauh kepada Diskominfo Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan transparansi publik bagi PPID Utama dan PPID Pembantu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Banyak hal yang harus kami kembangkan dan perbaiki dalam membangun tata pengelolaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi daerah. Karena dinas ini merupakan corong informasi bagi suatu daerah,” ungkap Ati.

Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Dra. Eli Harliani, M.Si menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pelayanan dapat dilakukan melalui online cukup dengan klik dan selesai, Online dan bisa diakses tak hanya menggunakan komputer pribadi di rumah, melainkan smartphone. Begitu juga dengan pengelolaan data.

Ditambahkan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H bahwa PPID harus terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah.

PPID Kota Bandung sudah terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah,” ujar Yusuf.

Mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung sudah terbentuk di 151 Kelurahan. KIM ini dibentuk untuk dan oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif. “Kami tidak memberikan bantuan apa-apa kepada KIM, hanya dalam setiap kegiatan KIM ini kami libatkan, seperti pelatihan, workshop, dan sosialisasi program pemerintah untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat dikewilayahannya.

Sementara itu, Ketua KIM Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan mengutarakan pembentukan KIM tidak bisa lepas dari peran dan dukungan dari perangkat kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), RT dan RW tentang pembentukan KIM. Kenapa, karena Pimpinan tertinggi dikewilayahan tentu Lurah, jika lurah tidak simpati dengan keberadaan KIM, informasi akan susah kita peroleh.

Di Kelurahan Cipedes, Alhamdulillah Lurah dan jajarannya sangat mendukung keberadaan KIM, bahkan hampir di setiap kegiatan dalam memberikan kata sambutan Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH selalu mensosialisasikan mengenai KIM.

Penyampaian informasi, selain melalui WAG juga dilakukan door to door ke RT dan RW untuk disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memperlukan informasi dapat juga dapat mengakses website : www.kimcipedes.com. ***
Share:

Solihin : Aparat Kewilayahan Wajib Catat Para Pendatang

Bandung, kimcipedes.com - Sebagai Kota Pendidikan, Kota Bandung dipastikan kedatangan sejumlah mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Proses penerimaan mahasiswa baru akan dimulai pada Juli mendatang. Untuk itu, aparat kewilayahan diminta mendata pendatang yang masuk ke Kota Bandung. Hal tersebut dikatakan, Penjabat Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin, saat Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung, bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastukencana, Rabu, 16 Mei 2018.
Solihin menegaskan siapapun yang datang ke wilayah kita, harus didata secara lengkap. Data yang lengkap akan membuat kita mudah untuk bekerja. “Pastikan maksud dan tujuannya datang ke Bandung,” ujar Solihin.

Selain itu, Solihin kembali meminta masyarakat, tokoh agama dan aparat menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. Hal ini mengingat maraknya aksi teror yang terjadi belakangan ini. Solihin berharap, teror di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur tidak terjadi di Kota Bandung.

Ia berharap, setiap masyarakat harus saling mengenal, saling tolong menolong, dan bergotong-royong menyebarkan kebaikan. "Mari kita sama-sama menjaga lingkungan agar kondisi nyaman dan tentram," tuturnya. ***
Share:

M. Solihin : ASN Kota Bandung Harus Ikuti Perkembangan Teknologi Informasi

kimcipedes.com - Jl. Peta - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus belajar guna mengimbangi perkembangan di bidang teknologi, salah satunya teknologi informasi. Apalagi sebagai smartcity, Kota Bandung memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu melahirkan inovasi-inovasi untuk peningkatan pelayanan dan perkembangan kota.

"Di era ini, beberapa bidang, termasuk di bidang teknologi perubahannya sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus paham dan terus belajar," ujar Muhamad Solihin saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Keamanan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bertempat di Hotel Grand Pasundan, Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa (15/5/2018).

Solihin mengungkapan, salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah, tanda tangan digital sertifikat elektronik. "Setelah saya mendengarkan penjelasan berkaitan dengan tanda tangan digital sertifikat elektronik, saya sangat senang, karena ini akan membantu kerja aparat.

Solihin mengaku, saat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, pernah menjadi "korban" karena harus menandatangani puluhan ribu tanda tangan secara manual. "Saat di BKD, setiap April dan Oktober saya harus menandatangani kenaikan pangkat mencapai 5.000 sampai 10.000 Surat Keputusan. Setiap SK terdiri dari tiga lembar, jadi total bisa mencapai 30.000 tanda tangan," imbuhnya sambil tertawa.

Solihin mengatakan, sebagai smartcity, Kota Bandung harus terus berinovasi dan pintar memanfaatkan potensi SDM dan aplikasi. Integritasi aplikasi akan memudahkan konektivitas antarsatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Selain itu, integritasi aplikasi akan menekan biaya.

"Kita harus terus maju ke depan menciptakan gagasan. Integritasi aplikasi merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan," katanya.

Solihin mencontohkan soal fenomena online shop yang saat ini sedang digandrungi konsumen. "Saya memiliki cerita mengenai fenomena ini. Kita lihat online shop saat ini sangat digandrungi. Kita bisa belanja apapun meski lokasi tokonya jauh bahkan kita bisa belanja barang dari luar negeri. Begitu luas pengaruh sistem informasi, beda dengan dulu kalau ingin belanja kita harus pergi ke tokonya," tutur bapak dua anak tersebut.

Siapa pun baik individu maupun organisasi, harus mengikuti perubahan. Bagi siapa yang tidak mengikutinya, lanjut Solihin, niscaya akan mengalami penurunan kualitas.

"Perubahan tersebut mau tidak mau harus diikuti. Jika tidak, akan ada penurunan kualitas. Saat tidak mengikuti tren, kita akan termasuk orang-orang yang tertinggal. Perkembangan teknologi dan Informasi itu tidak bisa dihitung dengan waktu, karena setiap menit bahkan detik informasi akan selalu berubah," katanya.*
Share:

Kabid Trantib Satpol PP Kota Bandung, Taspen Efendi : Minta Bantuan Aparatur Kewilayahan

Taspen Efendi, Kabid Ketentraman & Ketertiban Satpol PP Kota Bandung
BANDUNG, kimcipedes.com - Salah satu masalah yang terjadi saat Ramadan di Kota Bandung, yaitu munculnya Pedagang Kali Lima (PKL) musiman. Mencegah hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menegaskan akan memperketat pengawasan di sejumlah titik.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Kota Bandung, Taspen Efendi mengungkapkan, pihaknya akan menyiagakan anggotanya di kawasan tujuh titik. Ketujuh titk tersebut yakni Jalan Kepatihan, Dalem Kaum, Dewi Sartika, Oto Iskandar Di Nata, Merdeka, kawasan Alun-alun, dan Jalan Asia Afrika. Selain itu, Satpol PP juga akan mengawasi zona-zona merah lainnya.

“Kami meminta bantuan ke aparatur kewilayahan juga kepolisian untuk membantu menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang K3 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” tutur Taspen dalam Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Selasa (15/5/2018).

Secara keseluruhan, ada 233 titik zona merah di Kota Bandung berdasarkan 10 kriteria dalam Perda, di antaranya, jalan nasional, jalan provinsi, sekitar rumah dinas para pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (100 meter dari jarak terluar lokasi). Sementara itu, ada 290 titik Zona Kuning dan 62 titik Zona Hijau untuk berjualan.

Selain itu, Taspen juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menertibkan Mobil Toko (Moko) yang banyak beroperasi di Jalan Trunojoyo dan Jalan Diponegoro. Satpol PP akan menertibkan moko agar tidak menimbulkan kemacetan.

“Satpol PP bertugas untuk mengamankan dagangannya. Nah mobilnya nanti akan diurus oleh Dishub karena Dishub yang bisa menggembok mobil. Kalau mobilnya melanggar parkir, artinya berhenti di tempat yang tidak diperbolehkan, itu bisa ditilang oleh kepolisian,” lanjut Taspen.

Tak hanya mempersiapkan pengamanan PKL, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga mengadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk menyemarakan Ramadan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung, Tatang Muchtar mengungkapkan, setidaknya ada tiga kegiatan yang ia persiapkan.

“Sebelum Ramadan kita sudah adakan silaturahmi ulama umaro di Pendopo Kota Bandung bersama Penjabat Sementara Wali Kota Bandung. Para ulama mengamanatkan untuk lebih mengkhusyukan ibadah di bulan Ramadan ini,” ungkap Tatang.

Selain itu, ada pula kegiatan tarawih keliling di 6 eks wilayah Kota Bandung. Tarawih keliling akan dilaksanakan di Kec. Regol pada 21 Mei 2018, di Kec. Arcamanik (25 Mei 2018), di Kec. Gedebage (28 Mei 2018), di Kec. Astanaanyar (31 Mei 2018), di Kec. Cidadap (4 Juni 2018), dan di Kec. Bandung Wetan (6 Juni 2018).

“Kita juga akan membagikan zakat profesi kepada 14.000 orang mustahik. Ada tim gorong-gorong dan kebersihan, ada linmas, dan lain-lain. Acaranya akan dilaksanakan di Masjid Al-Ukhuwah pada tanggal 30 Mei 2018 mendatang,” imbuhnya.

Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga akan menggelar acara Buka Bersama On The Street seperti yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Rencananya, acara akan digelar di sepanjang Jalan Asia Afrika.
Share:

PD Kebersihan Optimis Kota Bandung Kembali Raih Adipura

BANDUNG, kimcipedes.com - Dengan sejumlah keterbatasan, PD Kebersihan Kota Bandung optimis bisa membantu Kota Bandung kembali meraih Piala Adipura. Selain itu, PD Kebersihan juga bertekad mendukung program Citarum Harum.

“Kita fokus ke Adipura, karena harus dipertahankan. Kita juga mendukung program pemerintah pusat yaitu Citarum Harum,” ujar Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Deny Nurdyana, di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, Senin (14/5/2018).

Denny mengungkapkan, saat ini PD Kebersihan Kota Bandung hanya memiliki 165 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) untuk 151 kelurahan di Kota Bandung. Idealnya, setiap kelurahan memiliki 2 TPS.

Untuk memberikan manfaaat dan meminimalisir sampah, PD Kebersihan telah berinovasi dengan menghadirkan biodegester. Inovasi ini mengolah sampah organik menjadi energi yang lebih bermanfaat.

“Tersedianya sampah organik tidak hanya dapat dimanfaatkan biogasnya saja, tetapi juga untuk pembuatan kompos serta pupuk. Melalui pemanfaatan ini, lingkungan akan menjadi self-sustainable,” jelas Denny.

Sedangkan untuk mengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), PD Kebersihan hanya memiliki 105 unit truk. Sebagian truk yang ada pun harus segera diremajakan. Sedangkan dalam sehari, PD Kebersihan harus mengangkut sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti sebanyak 240 ritase/rit.

“Idealnya kita memiliki 140 truk agar sampah terangkut. Dengan jumlah rute yang cukup minim, dipastikan menghasilkan aktivitas yang efektif,” jelasnya.

Di sisi petugas, PD Kebersihan memiliki sebanyak 1.600 karyawan. Di antaranya, 700 penyapu, 250 sopir, dan petugas lainnya.

“Tenaga lapangan kami kurang lebih 1.200 orang. Sisanya administrasi, supervisi dan sebagainya,” kata Deny.

Dengan kekuatan yang ada, Denny tetap optimis Kota Bandung bisa meraih penghargaan Adipura untuk keempat kalinya secara beruntun. Karena selama ini, PD Kebersihan terus memberikan semangat dan mengedukasi masyarakat tentang lingkungan. Sejumlah program yang telah digulirkan di antaranya Angkut Sampah Besar Gratis, Tewak nu Miceun Runtah dan lainnya.

Di luar itu, Deny mengimbau kepada masyarakat, agar membuang sampah pada tempatnya dan lebih baik lagi memiliki tempat sampah yang ideal setiap tempat tinggal.

“Sampah ada nilai ekonomi menjadi manfaat. Tetap fokus ke lingkungan, termasuk masyarakat Kota Bandung ikut serta mengingatkan sesama warga agar menjaga kebersihan,” pintanya. ***
Share:

Ketum DPP AMMNI, Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE : Bentuk Bidang Usaha Perekonomian Jurnalis

BANDUNG, kimcipedes.com - Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) merupakan wadah pengusaha media massa dan wartawan/jurnalis yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan pengusaha Media Massa dan wartawan mendeklarasikan AMMNI bertempat di Pedepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta No.209 Suka Asih Kota Bandung, Minggu, 13 Mei 2018.

Kehadiran Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) disambut gembira para pengusaha media massa. Karena satu-satunya organisasi yang mengakomodir media massa dan wartawannya yang belum terkoordinir oleh organisasi lainnya.

Sebagai bentuk eksistensi dan mensosialisasikan keberadaan organisasi, AMMNI menggelar deklarasi sekaligus melantik beberapa DPD dan DPC AMMNI diantara DPD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta DPC Kabupaten / Kota Se Jawa Barat, bertempat di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta – Bandung, Minggu, Jalan Peta No.209 Bandung.

Prosesi deklarasi AMMNI, diawali dengan penyerahan bendera pataka AMMNI dan penyematan pin oleh Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat, dr. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes kepada Ketua Umum DPP AMMNI, Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE.

Deklarasi AMMNI ini dihadiri oleh, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Prov. Jabar, Dedi Dharmawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mewakili Pjs. Wali Kota Bandung, Kabag Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brilyan, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Yusuf Cahyadi, S.H, Perwakilan Pangdam III/Siliwangi, Perwakilan Polda Jabar, Ormas, OKP dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung serta tamu undangan lainnya.

Ketua Umum DPP AMMNI, Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE mengatakan ke depannya AMMNI akan membentuk beberapa bidang usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para jurnalis, yang selama ini kurang terinovasi oleh para pengusaha medianya, baik media cetak, elektronik maupun online. Untuk menunjukan eksistensi dan lebih mensosialisasikan keberadaan organisasi profesi jurnalis yang belum lama terbentuk, yaitu Aliansi Media Masa Nasional Indonesia (AMMNI) kepada masyarakat luas dan jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu, AMMNI sebagai wadah bagi pemilik media massa dan para wartawan, dapat memperangi marak hoax media sosial. siber. Dan ini sangat disayangkan, karena itu mari kita bersama sama menjaga marwah Wartawan dan Insan Pers,” ungkap Agung diiring tepuk tangan para undangan.

“AMMNI berdiri pada Desember 2017 di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Jawa Barat oleh 12 orang pendiri diantaranya ada tokoh masyarakat, ormas, insan jurnalistik, pengusaha media cetak dan siber beserta beberapa komunitas dan ratusan orang jurnalis.

Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mewakili Pjs. Wali Kota Bandung mengatakan media massa adalah mitra kerja dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan program-program pembangunan di Kota Bandung. Disbudpar kota Bandung merangkul media massa dan wartawannya untuk ikut serta menyebarkan kabar baik dalam seni budaya dan pariwisata, karena pariwisata dapat berkembang apabila berita-berita seni dan budaya sehingga menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung. kita sedang mengembangkan Seni dan Budaya di setiap wilayah, untuk saya mengajak wartawan untuk dapat meliput setiap kegiatan Disbudpar,” ajak Kenny.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Prov. Jabar, Dedi Dharmawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jawa Barat yang berhalangan hadir karena masih ada kegiatan di Bogor. AMMNI wadah Media massa dan para Wartawan, maka kami minta kepada media terutama media Online, untuk berperan dalam mengklarifikasi berbagai berita bohong atau Hoax, yang selama ini sudah meresahkan banyak orang. Kami berharap dengan hadirnya AMMNI maka, para wartawan diharapkan dalam memuat berita-berita yang disajikan bisa memberikan fakta yang sesungguhnya. Dengan hadirnya AMMNI diharapkan bisa meredam, dan mengatasi berbagai berita-berita yang tidak jelas/Hoax, yang kini marak terjadi, media perlu membangun sikap bersama untuk menangulangi hal ini, media dan wartawan Indonesia dituntut harus baik dan benar dalam melakukan pemberitaan, sehingga berita sesuai dengan fakta yang berada dilapangan,” ujar Dedi sambil lontarkan yel…, yel…, yel…., AMMNI Mantap dan diikuti oleh tamu undangan.

Sementara Anggota DPD RI, Perwakilan Jawa Barat, dr.Ir. Hj. Eni Sumarni,M.Kes mengatakan,”Media dan para wartawan AMMNI Harus mempunyai Jati diri, sehingga nantinya dapat membentuk wartawan-wartawan handal, yang dapat menyajikan berita-berita yang baik dan berimbang, sehingga nantinya dapat menjadi konsumsi yang baik bagi publik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP AMMNI, Zhovena, ST menyatakan akan mengakomodir para pengusaha media cetak berikut wartawannya yang tidak terakomodir oleh organisasi pers yang lain, Alhamdulillah kehadiran AMMNI ini disambut gembira oleh para insan pers dan mendapat respon positif dari masyarakat,” ungkap Zhovena.

Lebih lanjut dikatakan Zhovena bahwa DPP AMMNI salahsatu program kerja kita sudah berjalan sejak bulan Januari 2018, salah satunya adalah Peliputan tentang Program Citarum Harum yang kini sudah masih berlangsung. Tujuan AMMNI dibentuk adalah, menghimpun beberapa media dan wartawan untuk bekerjasama mensukseskan dan menegakkan hak-haknya, sebagai wartawan/Jurnalis, juga menyempurnakan dan menertibkan para media tersebut, dengan beberapa perijinan dan legalitasnya yang mungkin saat ini belum mampu mereka lakukan, InsyaAllah kami akan fasilitasi dan juga dengan berdirinya AMMNI kami ingin mensejahterakan seluruh Anggotanya.

Untuk AMMNI visinya adalah menegakkan hukum serta membantu pemerintahan, serta menjaga dan menjalin silaturrahim guna ikut membangun NKRI yang kita Cintai ini

Ditanya mengenai intimidasi yang selama ini sering terjadi terhadap para Jurnalis Shovena menjelaskan,”Intimidasi terhadap Jurnalis sangat tidak rasional, tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa, wartawan juga harus memperhatikan kode-etik jurnalitik Indonesia (KEJI) yang mana kinerja juga dilindungi UU No.40 tahun 1999.

Zhovena yang akrab disapa Kang Kyai ini berharap dengan lahirnya AMMNI dapat membangun karya media dan mengembangkan semua sikap media karena subsensi mengenai hal ini tidak lepas dari media itu sendiri, dengan harapan para jurnalis harus bisa bekerja dengan baik.***
Share:

Peran Karang Taruna Begitu Penting Dalam Memberdayakan Potensi Pemuda

Drs. Yudi Hermawan, Camat Sukajadi
Sukajadi, kimcipedes.com - Peran Karang Taruna di masyarakat harus terus ditingkatkan, karena potensinya cukup besar untuk menopang keseimbangan pembangunan di tiga sisi, yakni infrastruktur, Budaya dan kemanusiaan, yang bermuara pada pencapaian visi kota Bandung yang unggul, nyaman dan Sejahtera. Hal tersebut dikatakan dalam sambutann Pjs. Wali Kota Bandung, M. Solihin saat penerimaan kunjungan Tim Verifikasi Lapangan/Seleksi Tahap 2 Karang Taruna Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ke Sekretariat Karang Taruna Haur Galuh di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Minggu, 13/05/2018.
Solihin menjelaskan penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam kerangka NKRI telah menyiratkan pembangunan harus berbasis aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Pada posisi inilah peran karang taruna begitu penting, terutama untuk memberdayakan potensi pemuda agar ikut berkiprah dalam pembangunan, khususnya dalam membantu pemerintah mengatasi isu-isu kemiskinan, Pengangguran dan persoalan kesejahteraan sosial lainnya. Secara faktual, karang taruna tidak saja menjadi wadah para pemuda untuk berkreasi, tetapi juga telah terbukti mampu berperan sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan sumber daya masyarakat, yang secara teknis dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Itu pula sebabnya, Solihin menilai karang taruna merupakan mitra pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam melaksanakan fungsi pembinaan kader dan lingkungannya, dalam rangka membangun sumber daya manusia yang mandiri, handal, dinamis, kreatif dan inovatif.

"Alhamdulillah saya pun merasa bersyukur kiprah Karang Taruna Haur Galur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi diperhitungkan di Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang Insya Allah hari ini diverifikasi, dan mudah-mudahan pula berbuah hasil sesuai harapan pemerintah dan warga Kota Bandung". Bagaimanapun verifikasi bisa dikatakan sebagai apresiasi dan penghormatan atas kerja keras Karang Taruna Haur Galur, yang selama ini dinilai mampu menjalankan peran dan fungsi secara proporsional, menjadikan karang taruna sebagai wadah berkaya generasi muda," ungkap Solihin.
Masih menurut Solihin, bahwa sangat disadari verifikasi karang taruna dalam sebuah kompetisi mengandung makna pembinaan dan pemberdayaan, sekaligus apresiasi dari pemerintah kepada warga karang taruna jaya yang berprestasi di bidang kesejahteraan sosial, dan dianggap layak sebagai teladan bagi organisasi sosial lainnya. Sebagai forum pembinaan dan pemberdayaan, upaya ini juga terkait dengan dorongan motivasi agar kiprah karang taruna ke depan lebih bersinergi dengan kebijakan pemerintah, khususnya untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Begitu pula sebagai apresiasi, tidak terlepas dari kiprah Karang Taruna Haur Galur yang telah terbukti cukup aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, Solihin berharap kunjungan tim verifikasi hari ini dapat mendorong peningkatan peran dan prestasi Karang taruna Haur galur, karena prestasi dan keteladanan yang sesungguhnya bukan hanya menjadi Juara di tingkat provinsi atau nasional, tetapi ketika karang taruna Haur galur benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak dalam mengubah nasib warga ke arah yang lebih baik lagi.

Solihin, percaya tim verifikasi dari provinsi dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada Karang Taruna Haur Galur secara lebih komprehensif, terutama dalam mengatasi setiap tantangan dan kendala yang dihadapi organisasi. Apalagi menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriyah yang bersamaan dengan tahapan, jadwal dan program pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, karang taruna diharapkan ikut mendorong partisipasi masyarakat, agar pilkada serentak 2018 tanggal 27 Juni mendatang berlangsung aman, damai dan demokratis. 

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan mengapresiasi peran kerja Karang Taruna  Haur Galuh yang mampu menghadirkan Tim Verifikasi Lapangan/Seleksi Tahap 2 Karang Taruna Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018di Sekretariat Karang Taruna Haur Galuh ini. Bukan hal yang mudah untuk dapat menghadirkan tim verifikasi ini, tentunya dengan upaya dan kerja keras kader Karang Taruna Haur Galuh dalam memberdayakan pemuda dan mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan diwilayah," ungkap Yudi. ***
Share:

Pjs. Wali Kota Bandung, M. Solihin : Tidak boleh Ada Pembiaran Pelanggaran Perda

Gelar Pasukan "Operasi Praja Wibawa" di Balaikota Bandung, 14/05/18
Wastukencana, kimcipedes.com - Kesiap-Siagaan petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung, Linmas, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, maupun unsur lainnya dalam menciptakan kondusivitas selama bulan Suci Ramadhan 1439 H  minimal satu bulan ke depan menggelar Apel Pasukan “Operasi Praja Wibawa", bertempat di Balaikota Bandung, Senin, 14/05/2018.

Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Dr. H. Muhammad Solihin, M.Si menyakini, tugas ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang Insya Allah akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita semua. 

Sebagaimana diketahui bersama, kata Solihin, Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan, menjadi magnet bagi para pelaku ekonomi dari tingkat pengusaha besar hingga Pedagang kaki lima (PKL). Hal ini tentu memberikan dampak yang positif terhadap roda perekonomian Kota Bandung yang dalam satu tahun pertumbuhannya mencapai 7,79%. Namun di sisi lain, harus juga dipahami bersama bahwa ada hal yang tidak kalah penting yakni kenyamanan kota kita tercinta ini sebagai kota tujuan wisata. Lalu lintasnya harus nyaman dipakai untuk berkendara, pedestriannya harus nyaman untuk digunakan berjalan kaki. Untuk itulah Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL serta Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Kedua payung hukum ini membatasi sejauh mana para PKL tersebut dapat menjalankan aktivitas berjualannya," ungkap Solihin dalam sambutannya.

Solihin menambahkan di antara yang paling kentara adalah larangan PKL berjualan di 7 (tujuh) titik Zona merah PKL, larangan untuk berjualan di atas trotoar, dan kawasan larangan lain sebagainya. Hal ini harus dipahami tidak hanya oleh Satpol PP melainkan semua unsur terkait termasuk petugas dinas Perhubungan (Dishub) maupun kewilayahan dalam hal ini aparat kecamatan dan kelurahan. Para PKL yang kini menjamur, saya yakin asalnya cuma satu atau dua orang saja yang memulai. Tetapi karena ada pembiaran, akhirnya jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Saya dalam hal ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Tetapi mengajak untuk introspeksi diri. Bahwa ke depan tidak boleh ada lagi pembiaran pelanggaran perda seperti PKL ini. Karena tidak mudah melakukan penertiban setelah jumlahnya semakin banyak. Benar bahwa saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri Kota Bandung biasanya diserbu banyak PKL. Namun konteks tersebut tidak hanya dalam rangka menghadapi bulan suci semata. Akan tetapi ke depannya pun harus mulai dilakukan pembinaan dan penertiban secara perlahan, dengan cara yang humanis, dan tidak menimbulkan gejolak di antara pemerintah dan masyarakat. Pada awalnya mungkin akan ada penolakan, karena dalam setiap perubahan yang dilakukan pasti ada yang adaptif dan yang resisten terhadap perubahan. Dalam hal apapun. Tapi jangan khawatir, selama itu demi kebaikan, Insya Allah pada saatnya mereka yang resisten, akan dapat memahami maksud baik kita.

Oleh karena itu, Solihin meminta kepada para petugas, khususnya Satpol PP Kota Bandung untuk menindak tegas dengan cara-cara humanis serta dengan pendekatan persuasif, kepada para pelanggar perda khususnya Perda K3 dan PKL. Dan Dishub untuk membantu menertibkan jika ternyata ada pelanggar khususnya mobil toko (moko) di 7 titik zona merah PKL. Tidak lupa kepada aparat kewilayahan dalam hal ini kecamatan Sumur Bandung, Regol, Andir, Astanaanyar, dan Bandung Wetan untuk membantu mengingatkan melalui spanduk atau surat edaran agar tidak ada yang berjualan di zona merah PKL.

Pada kesempatan yang baik ini, saya pun mengingatkan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar tetap produktif dan tidak mengendurkan kinerja selama bulan suci Ramadhan. Ibadah puasa bukan alasan untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan.

Bahkan sebaliknya, kita harus tetap produktif karena bekerja dengan maksimal termasuk ke dalam ibadah. Ibarat mesin, tubuh manusia pun perlu diservice, dibersihkan dalam periode tertentu. Nah melalui ibadah shaum inilah tubuh kita dibersihkan, disucikan agar dapat membantu meningkatkan performa kinerja kita dalam melayani masyarakat Kota Bandung.

Yakinkan masyarakat, bahwa ASN kota Bandung tetap memberikan pelayanan maksimal kendati di Bulan Ramadhan terdapat pengurangan jam kerja sebagaimana edaran dari pemerintah pusat.

Bahkan Solihin yakin pada instansi-instansi tertentu ada banyak petugas yang senantiasa lembur demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah, karena setiap kita adalah pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan yang baik bagi mereka. Jadilah pelopor dalam mengampanyekan hidup hemat selama bulan suci Ramadhan. Jangan sampai ada panic buying yang menyebabkan gejolak harga tidak wajar dan berdampak pada inflasi," ujar Solihin.
Selamat bertugas kepada semua aparat yang bertugas pada operasi praja wibawa, rapatkan barisan dan jalin sinergi agar ketertiban dan keamanan terjaga dengan baik. Jaga konsistensi, disiplin, dan banggalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat kota bandung dalam beribadah. ***
Share:

KAPOLRI

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog