Desember 2018 ~ KIM Cipedes

Menjelang Akhir Tahun 2018, Puluhan Rumah di Sukabumi Tertimbun Longsor

Sukabumi, kimcipedes.com - Bencana longsor kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Di saat sebagian besar penduduk bersuka cita menyambut tahun baru 2019, bencana longsor justru terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Hujan deras yang mengguyur sekitar Desa Sirnaresmi menyebabkan aliran permukaan di areal hutan dan persawahan. Jenuhnya air menyebankan longsor perbukitan dan materialnya meluncur menuruni lereng kemudian menimbun sekitar 34 rumah kampung adat bagian bawahnya yaitu di Kampung Cimapag, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada 31/12/2018 pukul 17.00 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Kabupaten Sukabumi, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan data Kabupaten Sukabumi, Sutopo Purwo Nugroho sementara diperkirakan 8 orang tertimbun longsor, dimana 4 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. 4 korban lainnya dalam upaya evakuasi namun terkendala cuaca hujan dan gelap karena malam. Selain itu listrik padam dan komunikasi seluler juga sulit. Upaya evakuasi akan dilanjutkan besok pagi.

BPBD Kabupaten bersama TNI, Polri, Basarnas, aparat setempat, relawan dan masyarakat melakukan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Pendataan masih dilakukan. Pendataan untuk memastikan jumlah korban dan rumah tertimbun longsor. 

Akses jalan menuju lokasi longsor jalanan yang terjal, berbatu dan ditambah cuaca hujan rintik menyulitkan tim untuk melakukan evakuasi. Posko BNPB terus memantau penanganan bencana dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi dan BPBD Provinsi Jawa Barat. ***
Share:

Luhut B. Pandjaitan : Pemerintah Siapkan Regulasi Pencegahan dan Penanganan Bencana Terpadu

Tangerang, kimcipedes.com - Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memproses aturan yang bertujuan agar pencegahan dan penanganan bencana antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas) serta institusi terkait lainnya lebih terpadu.
“Berkaca dari pengalaman peristiwa sebelumnya, kita sekarang sedang proses aturan tersebut. Diakui memang ada kekosongan, dan masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun. Nah sekarang saatnya kita ubah, pada bulan Januari nanti rencananya akan kita keluarkan setelah Rapat Terbatas dengan Presiden,” ujar Menko Luhut yang didampingi oleh Kepala Basarnas M. Syauqi dan Bupati Pandeglang Irma Narulita saat meninjau langsung penanganan pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (30/12/2018).
Menko Luhut menjelaskan, nantinya dalam regulasi tersebut diantaranya akan ada skema early warning system (sistem peringatan dini) yang akan dibuat lebih terpadu. Sehingga dengan demikian antisipasi awal akan lebih baik dari saat ini. 
“Misalnya dari BMKG yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM telah membuat data digital dari awalnya yang analog. Artinya apa? Data itu sudah mulai terintegrasi. Kita targetkan setelah regulasi ini keluar, keterpaduan akan lebih baik lagi,” tambahnya.  
Sejauh ini pemerintah berencana segera memasang piranti early warning system di 3 pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yaitu, pulau Krakatau, pulau Sertung dan pulau Panjang. Selain itu juga akan dipasang di wilayah Pulau Semeleu, Mentawai, lepas pantai Padang, Bengkulu dan daerah lain yang dipandang rawan. ***
Share:

Gubernur Jabar : Sampai Saat Ini Belum Begitu Terasa Perubahan di Citarum

Karawang, kimcipedes.com - Citarum yang dikenal sebagai sungai terkotor di dunia, ke depan harus kembali jadi sungai yang bermartabat. Itulah harapan yang sering diungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di berbagai kesempatan.

Cita-cita itu, kembali Emil, sapaan akrabnya, sampaikan pada kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, di Persemaian Permanen Purwakarta, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Cimanuk Citanduy, di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang (29/12/18). 

Hadir pula Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Ida Bagus Putera Parthama.

Gubernur menyebutkan bahwa yang dibutuhkan sungai Citarum adalah "Leadership," atau kepemimpinan. Yakni komando tegas yang bisa merajut koordinasi. Supaya berbagai upaya, dari berbagai pihak yang begerak di pembenahan Citarum, bisa berjalan harmonis dan efektif.

"Saya kira, ilmu ada, anggaran bukan masalah. Kuncinya kepemimpinan, kekompakan, persatuan, supaya satu komando dalam mengurus Citarum," katanya.

Gubernur Emil pun menjelaskan, bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai kritis. Namun, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memprioritaskan 15 DAS prioritas yang akan dipulihkan terlebih dahulu. 

Dari 15 DAS yang menjadi prioritas untuk dipulihkan, enam DAS di antaranya berada di Pulau Jawa, yakni Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, dan Brantas. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera meliputi DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, dan Way Seputih; DAS Moyo di Nusa Tenggara Barat; DAS Kapuas di Pulau Kalimantan; serta DAS Jeneberang dan Saddang di Pulau Sulawesi.

Di Jawa Barat, lanjut Emil, Citarum, Ciliwung, Cisadane jadi DAS yang masalah pembenahannya ada di wilayah kepemimpinannya.

Maka sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Citarum, Emil mengundang berbagai pihak untuk berkontribusi dalam Citarum Expo yang akan digelar Januari 2019 nanti.

"Saya punya target lima tahun benahi Citarum. Semoga dengan kebersamaan, Citarum bisa kembali bermartabat," tambahnya.

Di Citarum Expo nanti, setiap individu atau kelompok akan mencurahkan gagasan, ilmu pengetahuan, atau hal lainnya demi Citarum. Kemudian, hasil Citarum Ekspo itulah yang akan jadi rencana aksi untuk Citarum selama lima tahun ke depan. "Jadi Citarum itu adalah wajah kerja sama," katanya.

Dengan kepemimpinan, koordinasi dijahit seapik mungkin. Sehingga setiap organ berjalan harmoni dan beriringan. "Tidak kerja masing- masing. Sehingga sampai saat ini belum begitu terasa perubahan di Citarum," ujarnya.

"Jadi kita buktikan kalau orang Jawa Barat kompak, harusnya bisa merubah yang buruk jadi yang paling baik," harap Kang Emil sapaan akrab Mantan Wali Kota Bandung ini. 

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, menyebut bahwa permasalahan Daerah Aliran Sungai memang harus diselesaikan lewat interaksi multi stakeholder.

DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. 

Namun sayangnya, kondisi DAS yang memprihatinkan yang diantaranya diakibatkan kerusakan lahan, dan juga pencemaran, dapat membawa konsekuensi meningkatnya potensi bencana banjir dan longsor. "DAS sehat, mampu menyimpan air saar musim hujan, dan menjadi sumber air di musim kemarau," kata  Kang Emil. 

Pada bagian hulu DAS, lanjut Siti, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk menanami semua lahan kritis. Menurutnya wilayah hulu perlu ditanami dan direvitalisasi.

Pun dengan tema "DAS Sehat, Sejahterakan Rakyat!", Siri Nurbaya ingin melalui semangat itu masyarakat dapat menyadari bahwa DAS yang terawat dan terlindungi akan berdampak kepada rasa aman dan kesejahteraan. 

Sebab kondisi DAS yang sehat juga dapat menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, sumber makanan bagi manusia dan hewan, sumber bahan baku air minum, serta berbagai aktivitas lainnya. ***
Share:

Resolusi 2019: Tol Dalam Kota, Flyover, Hafiz, dan Co Working Space

Oded M Danial - Wali Kota Bandung
Bandung, kimcipedes.com - Jelang tahun 2019, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial terus berpacu bersama tim dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan inovasi dan membereskan pekerjaan rumahnya. Hal itu demi pencapaian visi misinya.

“Tentu saja terget dari visi misi ini bisa terealisasi. Ke depan Kota Bandung menjadi Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis. Upaya ini kita lakukan, insya Allah bisa tercapai,” ujarnya usai menghadiri acara Muhasabah PDAM Tirtawening, Di Kantor PDAM Tirtawening, Jalan Badak Singa, Senin (31/12/2018). 

Beberapa pembangunan yang sudah direncanakan di antaranya, pembangunan infrastruktur tol dalam Kota, pembangunan fly over, bidang ekonomi dan keagamaan. 

“Saya sedang upayakan ada tol dalam kota, nanti akan dibangun dari keluar Pasir Koja masuk ke Jalan Laswi sampai Jalan Sukabumi dan Jalan Supratman/Pusdai, ini sudah pembahasan termasuk dengan kementerian dan tim investor juga. Adapun rencana pembangunan fly over mengurangi kemacetan, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa diresmikan oleh Pak Jokowi," harapnya. 

Sisi visi agamisnya, Oded pun berupaya memberikan kesejahteraan bagi hafiz Alquran. 

“Sudah tercatat 3285 hafid Alquran dari kategori 1-30 juz. Nanti malam di acara zikir, saya akan berikan hadiah kepada para hifiz itu hadiah umrah,” tutur Oded. 

Segi ekonomi, untuk tahun 2019 ia akan membuat Walking Space di 3 wilayah dan Youth Space bagi para pemuda. “Untuk Co Working Space rencananya baru Bojonegara dan Ujungberung,” katanya. ***
Share:

PDAM Tirtawening Akan Luncurkan Aplikasi AA Lincah

Bandung, kimcipedes.com - Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meminta PDAM Tirtawening terus meningkatkan pelayanan, inovasi dan sistem kerja. Hal itu agar para pelanggan PDAM semakin menerima pelayanan prima.

“PDAM harus terus meningkatkan pelayanan dasar kebutuhan air di Kota Bandung," ujarnya usai menghadiri acara "Muhasabah di Akhir Tahun Masehi PDAM Tirtawening Kota Bandung" di Kantor PDAM Tirtawening Kota Bandung, Jalan Badak Singa, Senin (31/12/2018). 

Oded menegaskan, PDAM harus terus bekerja semaksimal mungkin. Apalagi saat ini, PDAM sedang membangun jaringan instalasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Gedebage yang jumlahnya 50.000 pelanggan.

“Jika bisa selesai, MBR bisa terlayani dengan baik. Terutama agar Dirut mencari sumber bahan baku air yang kurang di Bandung," tutur Oded. 

Oded mengaku sudah berkordinasi dengan kementerian agar Kota Bandung mendapatkan air baku yang lebih baik. 

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtawening, Sonny Salimi menyampaikan, PDAM Tirtawening Kota Bandung bakal meluncurkan aplikasi untuk konsumen. Aplikasi tersebut yaitu AA Lincah (Aplikasi Andal Lincah Akurat dan Handal).

Aplikasi ini dapat menjadi sumber informasi tentang PDAM bagi warga Kota Bandung, khususnya para pelanggan. Menurut Sonny, dalam aplikasi itu masyarakat dapat mengontrol pengelolaan air baku hingga billing system.

"Di tahun 2019 insya Allah akan hadir sistem informasi untuk seluruh pelanggan termasuk seluruh manajemen dan karyawan. Pelayanan air minum kita bisa dikontrol. Mulai dari pengelolaan air baku sampai kepada biling sistem, itu akan terinfomasi dan itu pasti akan menimbulkan dampak efektif dan efisien," jelasnya.

“Masyarakat bisa mengaksesnya seperti, keseimbangan suplai, aliran air berapa tekanan debit dan tagihannya. Kemudian juga blok mana yang sudah bayar dan sebagainya,” tambahnya. ***
Share:

Kapolda Jabar Akan Melakukan Patroli di Sekitar Jembatan Pasopati

Bandung, kimcipedes.com - Dalam rangka menyambut Malam Tahun Baru 2019 Kapolda Jawa Barat didampingi Pejabat Utama Polda Jabar bersama unsur TNI dan Instansi terkait lainnya akan melaksanakan pengamanan dalam rangka pergantian Malam Tahun Baru 2019, dengan harapan Situasi dan kondisi Kamtibmas di Jawa Barat tetap aman serta kondusif, Senin 31/12/2018.

Adapun jumlah kekuatan yang tergabung dalam Operasi Lilin Lodaya 2018 sebanyak 23. 350 personil.

Seperti yang telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa Kapolda Jawa Barat melaksanakan pengecekan di sekitar jembatan Pasupati Bandung, menggunakan patroli motor dan patroli mobil untuk mencegah jangan sampai kejadian di Surabaya berupa terjatuh dari Fly Over terjadi di Bandung. Selain itu mencegah agar tidak terjadi pelemparan petasan maupun pelemparan kembang api dari atas jembatan Pasupati.

Selain itu Kapolda Jawa Barat juga melakukan pengontrolan di Pos Pengamanan di Jalan Asia Afrika Bandung. 

Dilaksanakannya pengecekan Pos Pam ini, diharapkan dapat melihat sampai sejauh mana kesiapan personel serta sarana prasarana dalam melaksanakan Pengamanan Malam Tahun Baru 2019. (Benny/Bid. Humas Polda Jabar).
Share:

Pasar Baru Bandung Resmi di Kelola PD. Pasar Bermartabat

Bandung, kimcipedes.com - Masa pengelolaan Pasar Baru Bandung oleh PT Atanaka Persada Permai (APP) telah berakhir pada Sabtu, 29 Desember 2018. Selanjutnya Pasar Baru Bandung kembali dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) melalui PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Pengalihan pengelolaan itu ditandai dengan penandatanganan serah terima oleh Direktur Operasional PT APP, Hengki kepada Pjs. Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Andri Salman, di Pasar Baru Trade Center, Jalan Oto Iskandar Di Nata, Minggu (30/12/2018). Serah terima disaksikan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. 

Untuk selanjutnya PD Pasar Bermartabah akan mengelola tanah, bangunan, fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas penunjang lainnya serta hak pemanfaatan dan pengelolaan Pasar Baru.

Pada kesempatan tersebut, wali kota menyampaikan, setelah pengeloaan Pasar Baru dilakukan oleh PD Pasar Bermartabat, maka pembangunan dan pelayanan kepada para pedagang harus lebih baik. 

“Penyelenggaraan pengelolaan Pasar Baru ini dengan tiga pilar pembangunan (inovasi, kolaborasi dan disentralisasi). Antara Direksi PD Pasar Brmartabat dalam mengelola pasar baru ini harus hadir inovasi karena tanpa inovasi itu akan ketinggalan," ujarnya.

Target dari hasil pengelolaan, lanjutnya, diharapkan akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke depannya.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Andri Salman menyatakan kesiapannya membenahi sekaligus mengelola Pasar Baru Bandung menjadi lebih baik lagi. 

Andri menuturkan, beberapa bangunan yang kurang layak dan rusak, secepatnya akan diperbaiki. “Sebagian bangunan ini akan diperbaiki paling cepat 3 bulan ke depan,” tuturnya. 

Ia juga akan berkoordinasi dengan perbankan agar para pedagang bisa memperoleh bantuan kredit kepemilikan kios. “Pedagang menunggu bantuan kredit kepemilikan kios, yang sisa waktu kepemilikan kios itu tinggal 5 tahun. Banyak pedagang yang menjualnya. Oleh karena itu, kami akan lakukan perpanjang sisa hak guna kepada pedangang, sehingga pedagang bisa memiliki secara sertifikatnya. Dengan itu otomatis bank akan berlomba-lomba membiayainya,” ujarnya. 

Andri pun menyatakan kesiapan pihaknya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pasar. Pasalnya Pemkot Bandung menargetkan sekitar Rp 100 juta/bulan. Dengan luas 100.000 m² area komersil itu, Andri berharap, pedagang mampu berkolaborasi dengan pihaknya.

"Seluas ini, setengahnya menjadi area ruang dagang, kita siapakan semaksimal mungkin dalam pengelolaan," akunya. ***
Share:

Kapolda Jabar Pimpin Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Polri Dan PNS

Bandung, kimcipedes.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., memimpin Upacara Korps Raport kenaikan pangkat Polri periode 1 Januari 2019 dan PNS Polri periode 1 Oktober 2018, Senin (31/12/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Waka Polda Jabar, Irwasda Polda Jabar, seluruh pejabat utama Polda Jabar, Ketua PD. Bhayangkari dan segenap jajaran pengurus.

Kenaikan pangkat diantaranya AKBP ke Kombes sebanyak satu orang yaitu Ka SPN Polda Jabar Kombes Pol. Drs. Zubair Rasyid serta naik ke AKBP sebanyak 25 orang.

Dalam sambutannya Kapolda Jabar mengatakan, bahwa pelaksanaan korps raport kali ini, dilaksanakan menjelang pergantian Tahun Baru 2018. Oleh karena itu, dengan bergantinya tahun, serta dengan semangat korps raport kiranya dapat menjadi momentum yang positif bagi personil jajaran Polda Jabar, dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya guna memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tutur Agung.

Secara keseluruhan kenaikan pangkat bagi personel jajaran Polda Jabar sebanyak 2.559 orang, yang terdiri dari : 2.534 Polri dan 25 PNS. 

Saat ini yang melaksanakan korps raport di Mapolda Jabar, khusus bagi personil Satker Polda Jabar, berjumlah 474 orang, terdiri dari Polri 460 orang dan PNS 14 orang. Sedangkan jajaran Polres/ta/tabes Polda Jabar lainnya dilaksanakan secara serentak di wilayah masing-masing.

Disampaikan pula oleh Kapolda Jabar, bahwa kenaikan pangkat pada hakekatnya merupakan rahmat dari Allah SWT, serta hak seluruh personil yang merupakan upaya dan kerja keras personil yang telah bertugas dengan penuh dedikasi, loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi, ungkapnya.

Masih menurut Kapolda Jabar, keberhasilan personel Polri tidak terlepas dari peran, dukungan dan do’a para istri/suami beserta keluarga, sebagai pendorong dan pendamping dikala suka dan duka. 

Oleh karenanya, keluarga merupakan sumber inspirasi dan motivator yang positif dalam setiap keberhasilan pelaksanaan tugas. 

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Kapolda Jabar dengan harapan agar lebih meningkatkan profesionalisme, semangat, dedikasi,loyalitas, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas, serta harus mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan serta keabsahan wewenang dan tanggungjawabnya dalam penugasan, pungkas Kapolda. 
 (Benny/Bid. Humas Polda Jabar).
Share:

Polda Jabar Ungkap Kasus Pemilik Bahan Peledak Petasan

Bandung. kimcipedes.com - Dalam kurun waktu selama operasi lilin Lodaya Polda Jabar berhasil mengamankan barang bukti hasil sitaan sebanyak 23.220.000 butir petasan jenis korek api diangkut menggunakan 5 unit kendaraan truck dari tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Telukagung Blok BangkirRtT 06 RW 03 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Sabtu (29/12/2018). 

Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku Hj. CSH Binti DSW (52) Tahun Dan H. RSM (60) Tahun, dan Satu orang masih DPO yang berinisial H. RSM. 

Pelaku Hj.CSH adalah selaku Pengepul dan pemilik gudang petasan, dan OYM selaku produsen petasan, dan RSM masih DPO selaku pemilik dan produsen petasan.

Barang bukti yang diamankan 1 satu ember besi dan setengah karung kecil browin (Br), 1 Satu dus dan setengah karung belerang/Sulvur (S), 1 dus dan setengah karung kecil Potasium (Pt), 1 satu buah Timbangan.23.220.000 (Dua puluh tiga dua ratus ribu) butir petasan jenis korek api, selanjutnya pemilik dan barang Bukit diamankan ke Mapolres Indramayu, adapun barang bukti diangkut dengan menggunakan 5 unit kendaraan Mobil Truck Guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, " ujar Kapolda Jabar, Senin, (31/12/2018). 

Pelaku terancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setingi-tingginya 20 tahun. 
(Benny/Bid. Himas Polda Jabar)
Share:

Kang Emil Lantik Bupati- Wakil Bupati Bogor 2018- 2023

Bandung, kimcipedes.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melantik Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih Ade Yasin-Iwan Setiawan hasil Pilkada Serentak tahun 2018, di Aula Barat, Gedung Sate Bandung, Minggu (30/12/18).

Pelantikan ini merupakan amanat Pasal 164 undang- undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi, dan juga amanat surat Menteri Dalam Negeri nomor 131.32/7860/OTDA tertanggal 1 Oktober 2018 hal penyampaian keputusan Menteri Dalam Negeri seiring dengan telah terbitnya keputusan Mendagri tentang pemberhentian Bupati Bogor serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018.

Seiring dengan itu, Gubernur Ridwan Kamil selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih masa jabatan tahun 2018-2023.

“Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu serta Panwaslu selaku penyelenggara Pilkada, juga kepada TNI dan Polri atas dukungan pengamanannya yang telah bersama-sama mendukung terlaksananya Pilkada secara aman dan kondusif,” kata Kang Emil, panggilan Gubernur. 

Kabupaten Bogor, ungkap Emil, merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat dengan 5,71 jiwa penduduk. Adapun kendala terbesar yaitu melayani penduduk yang besar tersebut. Maka katanya, keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah akan berdampak terhadap keberhasilan di tingkat Provinsi. 

Oleh karenanya, Gubenur Emil berharap program-program yang akan dicanangkan di Kabupaten Bogor dapat sinkron dan sinergis dengan visi Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan inovasi dan kolaborasi.   

Seiring itu, Emil meminta kepala daerah terpilih untuk segera menjalin komunikasi dan kemitraan dengan seluruh stakeholders, jajaran Forkopimda, tokoh- tokoh masyarakat, dan tokoh- tokoh agama untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun konsolidasi intern Pemerintahan Daerah dengan para ASN agar tugas- tugas Pemerintahan Daerah terutama pelayanan publik di Kabupaten Bogor supaya dapat terus berjalan optimal. 

“Mari budayakan bekerja cerdas dalam mewujudkan target dan program pembangunan daerah serta manfaatkan kemajuan teknologi digital untuk percepatan pembangunan. Mari kita wujudkan bersama Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi,” katanya. 

Tak lupa, Emil pun mengingatkan kepada para aparatur agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan menjaga penuh integritas. Yaitu dengan mencegah dan memberantas segala bentuk ketidakjujuran, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan lain sebagainya.

“Tak bosan juga saya pesankan untuk menjaga tiga nilai utama sebagai seorang penyelenggara negara, yakni integritas, jiwa melayani sepenuh hati, dan profesionalisme. Insyaallah jika ketiga nilai dasar ini selalu dijaga, kita sebagai pimpinan daerah akan nyaman dalam bekerja, rakyat yang kita ayomi juga akan terlayani dengan sebaik- baiknya,” pesannya.

Terakhir, lanjut Emil, pihaknya menginstruksikan pimpinan daerah yang baru itu untuk selalu waspada dan siaga terhadap potensi bencana, khususnya tanah longsor di daerah perbukitan, pegunungan dan sepanjang aliran sungai, terlebih di Kabupaten Bogor terdapat banyak area wisata alam. 

Gubernur Emil pun mengingatkan perangkat kerja terkait supaya terus memantau sumber informasi yang resmi, serta berhati- hati dengan berita hoaks yang beredar. Supaya masyarakat bisa benar-benar mengenali ancaman bencana, sehingga bisa mengurangi risikonya . ***
Share:

Tujuh Perusahaan Raih Emas PROPER

Bandung, kimcipedes.com - Sebagai upaya mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan PROPERDA.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dalam acara Malam Anugerah PROPER & PROPERDA JABAR Tahun 2017-2018 "Sinergi Industri Dengan Lingkungan Menuju Jawa Barat Juara" di Hotel El Royale Bandung, Jum'at (28/12/18).

Sekda Iwa mengatakan, PROPER dan PROPERDA merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sangat strategis guna mendorong penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

"Khusus untuk PROPERDA, kegiatan ditunjukan untuk industri-industri yang berada di wilayah DAS Citarum," ujar Iwa.

"Kita bertekad dalam tujuh tahun ke depan Citarum akan kembali bersih dan jernih. Tekad ini harus bersama-sama dilakukan kita semua. Saat ini sudah bisa dilihat hasilnya, di hulu (Situ Cisanti) airnya sudah bersih dan perkembangannya sudah semakin baik," jelasnya.

Iwa menambahkan, penghargaan ini harus terus dipertahankan agar dapat mendukung Provinsi Jawa Barat khususnya menjadi lebih baik, khususnya dalam hal pengolahan limbah yang dihasilkan industri.

Selain itu, dibutuhkan peran aktif dari industri untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan di sekitarnya, karena keberadaan lingkungan yang baik dan sehat akan sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan kegiatan industrinya.

"Salah satunya adalah pengolahan limbah industri yang harus sesuai aturan, sehingga nantinya oleh industri yang bersangkutan limbah-limbah ini menjadi ramah lingkungan," tambahnya.

"Ini bukanlah tujuan akhir untuk perusahaan tetapi ini merupakan proses dimana Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola perusahaan," tutup Sekda Iwa.

Sedangkan, Direktur Laut dan Pesisir Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dida Migfar Ridha mengungkapkan untuk meraih penghargaan ini perlu adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan perusahaan dan juga peran dari seluruh jajaran perusahaan, agar menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup tidak terpisahkan.

"Tidak mudah untuk memberi pemahaman pada perusahaan akan pentingnya menjaga lingkungan," kata Dida.

"Seiring dengan terus berjalannya produksi perusahaan, perlu diperhatikan juga tentang pelestarian lingkungan. Apabila itu dilakukan, pada akhirnya akan terwujud lingkungan yang baik dengan ekonomi berkelanjutan tanpa merusak lingkungan," paparnya.

PROPER dan PROPERDA merupakan instrumen yang sangat strategis guna mendorong penaatan perusahaan dalam memenuhi peraturan perundangan dan mendorong industri menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penilaian yang dilakukan terhadap empat aspek yaitu, dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Untuk PROPERDA, tingkatan penghargaan yang diberikan, yaitu Biru (compliance to regulation) artinya “Taat”, Merah yang berarti “belum taat” dan Hitam yang artinya “tidak ada upaya atau sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”. Pada tahun ini penilaian PROPERDA dilakukan terhadap 212 perusahaan yang meliputi sektor MPJ (manufaktur, prasarana, jasa), PEM (pertambangan, energi, dan migas), serta Agro. Industri yang paling banyak mengikuti PROPERDA adalah tekstil sebanyak 80 perusahaan. Hasil penilaian PROPERDA tahun 2018, peringkat BIRU sebanyak 107 perusahaan, peringkat MERAH 81 perusahaan, dan 24 perusahaan tidak dapat diberikan peringkat karena sedang dalam proses penegakkan hukum.

Sedangkan untuk PROPER, sistem penilaiannya lebih advance meliputi kriteria penilaian kinerja sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, 3R (reuse,recycle,reduce) limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan limbah padat Non B3, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. PROPER juga mendorong perusahaan untuk mengefisienkan proses produksi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tahun 2018, perusahaan Jawa Barat yang mendapat Hijau sebanyak 20 perusahaan dan yang mendapatkan Emas sebanyak 7 perusahaan yaitu ;

1. PT. Pertamina Hulu energi Offshore North West Java

2. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan

3. PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Asset 3 – Field Tambun

4. PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Asset 3 – Field Subang

5. PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III TBBM Bandung Group

6. PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang

7. Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd

Hasil penilaian dari PROPER menunjukkan industri memiliki kemampuan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya menaati peraturan perundangan tetapi juga berbagai inovasi yang dihasilkan selain meminimalisasi pencemaran yang ada, serta mampu menciptakan efisiensi sumberdaya alam termasuk air, energi, dan pemberdayaan masyarakat. ***
Share:

1.200 Perempuan Hadiri Kamus Edisi Perdana di Pendopo Kota Bandung

Bandung, kimcipedes.com - Siti Muntamah sangat percaya bahwa perempuan memiliki kekuatan besar untuk membangun peradaban melalui unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Untuk itu, ia ingin mengembalikan fungsi perempuan dalam merawat dan memperkuat ketahanan keluarga.

Di sela-sela acara Kajian Muslimah (Kamus) yang pertama kali dilaksanakan di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Sabtu (29/12/2018), istri Wali Kota Bandung, Oded M. Danial ini menyampaikan bahwa keluarga yang kokoh dapat memberi dampak besar. Ia menganalogikan obat nyamuk yang melingkar semakin besar. Masyarakat yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat. Kekuatan inilah yang dibina oleh perempuan di setiap keluarga.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang secara masif terus meluas seperti obat nyamuk. Jika keluarga baik, maka masyarakat akan semakin baik, yaitu dengan mengembalikan lagi makna dari muslimah itu sendiri, fungsi dan perannya.

"Peran terdekatnya di lingkungan keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, dan menjadi anggota masyarakat yang kita harapkan," lanjut perempuan yang akrab disapa Umi ini.

Menurutnya perempuan pun dapat menjadi katalisator yang mendukung kesuksesan program pemerintah. "Kita harapkan peran muslimah ini yang jumlahnya lebih dari 50% di Kota Bandung mampu menghadirkan partisipasi aktif di dalam membantu dan menyukseskan pembangunan. Sesuai dengan visi Kota Bandung lima tahun yang akan datang, yaitu menghadirkan nilai-nilai keunggulan pribadi keluarga,” katanya.

Visi lainnya, lanjutnya, menguatkan nilai spiritualitas, menghadirkan adab, budaya dan kinerja yang baik dan dibarengi ilmu yang luas, dengan literasi yang terus kita hadirkan melalui Kamus.

Umi menuturkan, kegiatan Kamus akan digelar setiap bulan secara tematik untuk membina para perempuan di Kota Bandung sehingga mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Pada kegiatan ini, para perempuan diajak untuk mengenal potensi dan peran pentingnya di dalam keluarga dan masyarakat.

Kamus edisi perdana digelar bertepatan dengan hari ke-100 masa pemerintahan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Hadir sekitar 1.200 perempuan yang terdiri dari para ibu rumah tangga, komunitas perempuan, para istri kepala dinas, dan para istri camat.

Umi merancang forum strategis ini menjadi inkubator yang memberikan pemahaman kepada para perempuan tentang tugas dan fungsinya sebagai individu. Hal itu agar bisa bermanfaat di dalam keluarga dan masyarakat.

"Forum ini akan kita jadikan sebagai shelter, corong. Mereka akan menjadi penyambung lidah yang akan menyampaikan kepada masyarakat begitu banyak keluarga yang belum sampai ilmu di ranah rumah mereka. Sehingga yang mengetukkan yang mengantarkan adalah mereka. Mereka adalah agent of change dari apa yang mereka dapatkan hari ini," tuturnya.

Langkah tersebut memperoleh dukungan Wali Kota Bandung, Oded M danial. Ia berbagi tugas dengan Umi untuk membangun Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

"Kamus ini sengaja dirancang menjadi wadah kajian muslimah, sebagaimana judulnya. Karena Umi ingin peran kaum muslimah di Kota Bandung harus optimal sebagaimana digambarkan Allah dalam Alquran dan hadis dengan sangat luar biasa," katanya.

Ia meyakini di balik lelaki yang hebat pasti ada perempuan hebat yang mendukung di belakangnya. Untuk itu, wali kota mendorong para perempuan untuk tidak sekadar menjadi perempuan biasa, melainkan bisa menjadi pilar negara.

"Wanita itu tiangnya negara. Sebuah negara kalau tidak ada wanita pasti akan hancur sebab wanita adalah para pendidik putra putrinya. Meskipun begitu, bukan berarti perempuan tidak dapat berkiprah secara sosial di masyarakat. Itulah hebatnya perempuan," katanya. ***
Share:

Renovasi Kantor Kecamatan Bacip Habiskan Dana Rp. 5, 4 Miliar

WALI Kota Bandung menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Kantor Kecamatan Babakan Ciparay di di Jalan Babakan Ciparay, Jumat (28/12/2018). 
Bandung, kimcipedes - Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay bertekad meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini kantor kecamatan sudah direnovasi sehingga menjadi lebih representatif dalam melayani masyarakat.

Demikian disampaikan Camat Babakan Ciparay, Momon A. Imron pada peresmian Kantor Kecamatan Babakan Ciparay di Jalan Babakan Ciparay, Jumat (28/12/2018). Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.

Kantor Kecamatan Babakan Ciparay direnovasi sejak tanggal 14 Mei 2018 dan selesai tepat waktu pada 9 November 2018. Renovasi kantor yang berdiri di atas lahan seluas 1.138 m2 ini, menghabiskan dana sekitar Rp5,4 miliar

Selain ruangan perkantoran dan pelayanan publik, Kantor Kecamatan Babakan Ciparay juga dilengkapi sejumlah ruangan seperti ruangan untuk PKK, LPM, dan Karang Taruna. Sejak tahun 1975, kantor Kecamatan Babakan Ciparay baru tahun ini direnovasi.

“Alhamdulillah hasil pembangunan ini baik dan membuat lebih semangat lagi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Momon. 

Dengan kantor baru yang nyaman dan representatif, lanjutnya, seluruh personil Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay siap menjawab tantangan Wali Kota Bandung untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada publik.

Momon menyebutkan, berdasarkan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2018, Kecamatan Babakan Ciparay berada di peringkat keenam terbaik. "Kami akan terus memperbaiki kualitas pelayanan agar kinerja Kecamatan Babakan Ciparay naik ke urutan yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dalam sambutannya meminta agar pelayanan di Kecamatan Babakan Ciparay semakin prima. "Kantor Kecamatan Babak Ciparay telah tuntas direnovasi. Saya titip kinerja harus ditingkatkan, baik itu kinerja aparaturnya maupun pelayanan publiknya," pintanya.

Kecamatan Babakan Ciparay, lanjutnya, masuk 10 Besar Terbaik dalam Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2018. "Artinya kinerja Kecamatan Babakan Ciparay telah baik. Namun dengan kantor yang telah direnovasi, maka Kecamatan Babakan Ciparay harus terus mengembangkan kemampuannya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Jika ingin lebih berkembang maka implementasikan tiga pilar pembangunan yaitu Inovasi, kolaborasi dan disentralisasi," tuturnya.***
Share:

Pengakhiran Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

Jakarta, kimcipedes.com - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail memberikan keterangan di hadapan wartawan mengenai pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz. Berikut hal-hal yang disampaikan:

Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini, Jumat, tanggal 28 Desember 2018, melakukan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk PT. Internux, PT. First Media, Tbk. Dan PT. Jasnita Telekomindo. Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga operator itu tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio kepada negara.

Untuk PT. First Media, Tbk dan PT. Internux, Melalui dua Keputusan Menteri Kominfo, mulai Jumat (28/12/2018), kedua operator telekomunikasi itu secara resmi tidak lagi dapat menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekmunikasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1012 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) PT. Internux. Sementara untuk PT. First Media, Tbk dituangkan dalam Keputusan Nomor 1011 Tahun 2018.

Untuk melaksanakan keputusan itu, khusus kepada kedua operator layanan telekomunikasi tersebut, harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz.

Mengenai PT Jasnita Telekomindo, pengakhiran juga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1013 Tahun 2018. Sebelumnya pada tanggal 19 November 2018 PT Jasnita Telekomindo telah mengembalikan alokasi frekuensi radio. 

Pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz, tidak menghapuskan kewajiban PT. Internux dan PT. First Media, Tbk serta PT Jasnita Telekomindo, untuk melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda keterlambatan pembayarannya. Proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Kementerian Kominfo akan melakukan pencabutan dan/atau penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi ketiga perusahaan itu.

Kementerian Kominfo senantiasa tegas dan konsisten terhadap ketentuan yang berlaku namun juga mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan pelanggan agar tidak dirugikan dengan adanya pengakhiran tersebut. Karena pengakhiran itu akan berdampak terhadap pelanggan yang tidak dapat lagi menggunakan layanan telekomunikasi PT Internux dan PT. First Media, Tbk.

Oleh karena itu, sejak tanggal 19 November 2018, Kementerian Kominfo telah melarang kedua operator telekomunikasi tersebut untuk menambah pelanggan baru dan meminta menghentikan aktivitas top up paket atau kuota data.

Penundaan keputusan pengakhiran penggunaan frekuensi 2.3 GHz ini dimaksudkan agar Kementerian Kominfo dapat memantau perkembangan kondisi pelanggan operator telekomunikasi PT Internux dan PT. First Media, Tbk. serta meminimalisir dampak dari kerugian pelanggan.

Berdasarkan pantauan Kementerian Kominfo pada tanggal 20 November 2018 terdapat 10.169 pelanggan aktif yang nilai kuota datanya di atas Rp 100 ribu dari kedua operator telekomunikasi itu. Kemudian ketika dipantau pada tgl 25 Desember 2018 hanya tinggal tersisa 5.056 pelanggan aktif yang kuota datanya melebihi nilai Rp 100 ribu. Kondisi itu menunjukkan adanya penurunan signifikan, sehingga hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan spektrum frekuensi 2.3 GHz untuk meminimalisir dampak kerugian bagi pelanggan kedua operator.

Secara khusus, Kementerian Kominfo meminta kepada operator telekomunikasi tersebut untuk menindaklanjuti tata cara pengembalian pulsa dan kuota milik pelanggan serta hak-hak pelanggan lainnya yang sekiranya masih ada di kedua operator.
Terhadap proses pengembalian pulsa dan hak-hak pelanggan ini, Kementerian Kominfo bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia akan terus memonitor proses tersebut.***
Share:

Hari Ini, Bupati Bandung Barat Membuka Secara Resmi Festival Budpar Gunung Tangkuban Parahu VII - 2018

Lembang, kimcipedes.com - Festival Budaya dan Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu VII-2018 akan dibuka Bupati Bandung Barat secara resmi hari ini, 29 Desember 2018,  bertempat di Alun-alun Lembang besok, Sabtu (29\12).

Salah seorang pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Ridwan mengatakan, pada tersebut juga akan dilaksanakan do’a bersama agar Kab. Bandung Barat terhindar dari bencana karena berada dalam “Patahan Lembang” yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi.

“Selain itu Festival Budaya dan Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu juga merupakan salah satu upaya pelestarian dan pengembangan budaya Sunda, khususnya seni budaya yang ada di Kab. Bandung Barat,” kata Asep Ridwan.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pelaksana Festival Budaya dan Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu VIII menjelaskan, kegiatan ini terlaksana dengan dukungan penuh Pemkab Bandung Barat dan kerja bareng serta swadaya masyarakat.

“Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, H. Aa Umbara Sutrisna dan Hengki Kurniawan, Kapolres Cimahi, Polsek Lembang, Kecamatan Lembang, Desa Jayagiri, Media Massa beserta seluruh masyarakat Lembang. Tema: Dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika KitaMajukan Budaya Pariwisata Bandung Barat ke Tingkat Dunia, “ jelas Martika Edison.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini juga didukung oleh budayawan Sunda, diantaranya Usep Sukarna, Rian Firmansyah, S.Pd, Pendiri Kab. Bandung Barat, H. Asep Ridwan H, Wiranta, S.Ag,M.Hum, Abah Amas, Ibenk Pamungkas, Bah Jepri dan Yadi Konong serta semua yang peduli budaya Sunda. ** 
Share:

Akhir Pekan, Korea Culture Days Bakal Hadir di Kota Bandung

Dodit Ardian


Bandung, kimcipedes.com - Gelaran Korea Culture Days bakal hadir di Kota Bandung akhir pekan ini. Gelaran ini diisi dengan "K-Pop Dance Competition", "Talk Talk Korea Winners Exhibition in Bandung", dan "Korean Film Festival".

"K-Pop Dance Competition" bakal digelar di De Majectic jalan Braga, 30 Desember 2018. Sedangkan "Talk Talk Korea Winners Exhibition in Bandung" dan "Korean Film Festival" digelar di CGV Paskal 23 pada 30-31 Desember 2018.

Gelaran pertunjukan budaya Korea Selatan tersebut sebagai bagian dari implementasi kerja sama antara Kota Kembang dengan beberapa kota di negeri gingseng, di antaranya Seoul.

Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, Dodit Ardian Pancapana menjelaskan, akhir tahun 2017 lalu pihaknya telah berhasil menyelenggarakan even serupa, yakni India Culture Week. Kedepan harapannya bisa pula menghadirkan pertunjukan budaya seperti Australia, Amerika Serikat, maupun Jerman.

“Bandung yang kini terkenal sebagai kota kreatif, dulu sekitar 20 persen penghuninya merupakan orang asing. Maka tidak heran kalau sekarang kita hadirkan gambaran budaya tersebut,” ungkapnya saat konferensi pers yang berlangsung di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Kota Bandung, Kamis (27/12/2018).

Dengan kehadiran Korea Culture Days diharapkan dapat menunjukkan semangat yang membuat orang Korea menjadi maju seperti sekarang. “Dua hal yang membuat Korea maju yaitu kerja keras dan kreatif. Semangat ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung melalui acara ini,” tuturnya.

“Semua kegiatannya gratis dan untuk dance competition ada hadiah dengan total sebesar Rp10 juta. Sementara untuk pemutaran film akan ada empat judul dan tersedia sekitar 300 seat,” tambah Dodit.

Ia mengatakan, kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Pemkot Bandung dengan Kedutaan Besar Korea Selatan dan sejumlah komunitas pecinta budaya Korea Selatan tersebut bukan maksudnya untuk meniru budaya Korea.

“Akan tetapi ini saatnya merayakan terbukanya Kota Bandung, bagaimana kreatifnya dan bersemangatnya anak muda Bandung dalam berkarya. Dan yang perlu ditekankan bahwa even bukan sekedar even. Even itu momentum sekaligus peluang untuk mendatangkan banyak orang sehingga ekonomi bergerak,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Bandung Korea Community (Hansamo/perkumpulan orang-orang yang mencintai budaya Korea di Bandung), Adhan mengemukakan, dalam kurun satu dekade terakhir ini banyak efek timbul ketika masyarakat Bandung menggandrungi hal-hal berbau Korea seperti drama serial, musik, maupun yang lainnya.

“Beberapa tahun terakhir ini di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) mulai ada Jurusan Pendidikan Bahasa Korea. Di tempat makan atau tempat-tempat lain sekarang sudah tidak aneh kalau ada diputar lagu Korea. Atau bahkan sekarang sudah ada tempat makan khas Korea. Pelajar Korea pun banyak yang belajar di sini,” bebernya.***
Share:

Kapolda Jabar Gelar Konferensi Pers di Akhir 2018

Bandung, kimcipedes.com - Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I. didampingi Wakapolda dan Kabid Humas polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK. Memgadakan Konferensi pers akhir tahun 2018 bertempat di Aula Herman SujanaDiwirja Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta Bandung, jum'at 28/12/2018.

Pada kesempatan sambutan yang dipaparan Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I. didepan Jajaran Petinggi Polda Jabar dan Pers dari berbagai media baik cetak, online dan media TV .
Konferensi pers dihadiri jajaran petinggi Polda Jabar dan Pers dari berbagai media Kapolda Jawa Barat mengevaluasi kinerja Kepala Kepolisian RI Daerah Jawa Barat dari tahun 2017 sampai akhir Tahun 2018, tutur Agung.

Pembahasan yang dipaparkan antara lain Polda Jabar menangani berbagai penanganan dari permasalaha kasus kejahatan kriminal dengan merugikan negara, dari mulai perkara berawal dari masyarakat sampai ke jajaran pemerintahan di Jawa Barat," pungkas Kapolda Jabar.
(Benny/Bid. Humas Polda Jabar)
Share:

Ienu : Program Prioritas Harus Dimplementasikan Secara Baik

Bandung, kimcipedes.com - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ienu Purwadewi Sundari berharap, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Ineu saat menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

“Rencana pembangunan lima tahun kedepan Jawa Barat kedepan, prioritas programnya bisa tertuang dalam RPJMD dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat” kata Ineu, Selasa (13/11/2018).

Ineu menambahkan, pihaknya mendorong dan berharap Raperda RPJMD dapat segera rampung sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan.

“Kami berharap Raperda RPJMD akan segera selesai, setelah selesai tentunya ini akan menjadi acuan pelaksanaan baik anggaran maupun pembangunan kedepan dan pengawasannya kami (DPRD Jabar) akan melihat bagaimana indikator-indikator yang ada dalam RPJMD ini bisa dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat” ujarnya.

Lebih lanjut Ia pun memberikan catatan-catatan terkait beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, salah satunya terkait permasalahan di bidang sosial, dan ekonomi.

“Beberapa masalah dalam Ranwal RPJMD secara lugas di dalam penyampaian adalah bagaimana kita masih menggenjot untuk mengurai permasalahan kemiskinan, pengangguran, daya beli masyarakat harus terus ditingkatkan dan beberapa program prioritas yang menunjang pembangunan Provinsi Jawa Barat harus menjadi prioritas program yang diutamakan untuk melahirkan solusi permasalahan di Jawa Barat” tukas Ineu.

Ia berharap hasil Musrenbang RPJMD yang dituangkan dalam Perda RPJMD kedepan akan menjadi tolak ukur untuk dapat dilaksanakannya program-program gubernur dan wakil gubernur terpilih lima tahun kedepan.

“Jadi akan menjadi acuan bagi program-program yang terukur untuk pembangunan lima tahun kedepan Jawa Barat dengan harapan Jawa Barat dapat lebih maju dan sesuai dengan harapan Jabar Juara Lahir dan Batin” pungkas Ineu.

Hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan pemaparan yaitu Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. ***
Share:

Mang Oded : Kantor Kelurahan Harus Ideal

Oded M Danial - Wali Kota Bandung
Bandung, kimcipedes - Wali Kota Bandung, Oded M Danial bertekad membuat seluruh kantor kelurahan di Kota Bandung menjadi nyaman dan ideal. Pasalnya, kantor kelurahan sangat berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, kantor kelurahan dinilai sebagai wajah Pemerintah Kota Bandung.

"Kantor kelurahan harus ideal. Jangan sampai ada kantor kelurahan yang ngontrak. Kantor Kelurahan Karasak ini harus menjadi contoh kantor dengan bangunan dan pelayanan yang baik, cepat, dan ideal," jelas wali kota usai meresmikan Kantor Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar di Jalan Karasak Selatan No. 54, Rabu (26/12/2018). 

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti Kelurahan Karasak dan Kelurahan Panjunan. Selepas peresmian, wali kota meninjau kantor kelurahan yang direnovasi dengan dana sekitar Rp2 miliar dan dikerjakan selama 120 hari kerja.

"Hadirnya bangunan kelurahan ini menjadi sarana pembangunan 3 pilar, yakni inovasi, kolaborasi dan Desentralisasi," ungkap Mang Oded sapaan akrab Wali Kota Bandung.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menjelaskan, sarana dan prasarana kewilayahan di Kota Bandung menjadi hal yang sangat diperhatikan Pemkot Bandung. 

"Sarana dan prasana bagi pelayananan publik menjadi utama dan harus diperhatikan. Alhamdulillah di Kota Bandung untuk kantor Kecamatan sarana dan prasarananya sudah dinilai sudah ideal dalam pelayanan. Ke depannya, target kita adalah seluruh kantor kelurahan di Kota Bandung menjadi lebih ideal," tuturnya.

Menurutnya, sarana dan prasarana yang nyaman akan menunjang pelayananan publik. "Sarana dan prasarana yang ideal ini dapat menunjang, kenyamanan dan kecepatan dalam malayani masyarakat," katanya.
Share:

Kasi Ekbang dan LH, Meiti Irianti, S. Pd : Rutilahu Diwilayah Cipedes Mencapai 89 Unit


KIMCIPEDES.COM, SUKAJADI | Rumah tidak layak huni (Rutilahu) diwilayah Kelurahan Cipedes mencapai 89 unit. Tahun 2018, terealisasi sebanyak 10 unit melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Bersama Program Kotaku. 

Hal tersebut diungkapkan Kasi Ekbang dan Lingkungan Hidup Kelurahan Cipedes, Meiti Irianti, S. Pd saat ditemui kimcipedes.com diruang kerjanya, Kamis, 27 Desember 2018. 

Meiti berharap dan berdoa, semoga ekonomi warga yang belum tersentuh perbaikan rumahnya membaik dan dapat merenovasi rumahnya sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah, “ ungkap Meiti ketika ditemui kimcipedes.com diruang kerja, Kamis, 27 Desember 2018.




Menurut Meiti masih terdapat warga yang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, hanya memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni. Dengan masih ada rutilahu yang belum tersentuh program Kotaku. Kita harapkan tahun depan bantuan untuk rutilahu diwilayah Kelurahan Cipedes dapat ditingkatkan, " ujar Meiti. 

Ketua BKM Adil Bersama Kelurahan Cipedes, H. Suherdin melalui Sekretarisnya, Liliana Handayani mengatakan Kelurahan Cipedes salahsatu wilayah yang mendapatkan bantuan rutilahu program Kotaku yang tersebar dibeberapa RT RW, Adapun Penerima manfaat bantuan Rutilahu warga Kelurahan Cipedes yaitu, :
  1.  Taryat Oja (RT 06 RW 01)
  2. Heni Maria (RT 01 RW 02)
  3.  Kristiani (RT 01 RW 03)
  4.  Widiana (RT 03 RW 04)
  5. Rosadi/ entin (RT 04 RW 05)
  6. Harry (RT 05 RW 07)
  7. Daringah (RT 07 RW 08)
  8. Irvan Januar.(RT 03 RW 09)
  9. Tati (RT 04 RW 10)
  10.  Esih Sukaesih (RT 02 RW 1

Sementara ini, kata Liliana, BKM Adil Bersama baru merealisasikan program Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dengan mengadakan beberapa pelatihan, perbaikan rutilahu, perguliran dari UPK dab Penyusunan Baseline data terpadu sebagai acuan Rencana Pembangunan Lingkungan Perrmukiman (RPLP), “ ungkap Liliana.

Rosadi warga RT 04 Rw 05 mengaku senang, rumahnya yang telah dihuninya bertahun-tahun bersama istri dan anaknya, kini sudah layak untuk ditinggali. "Abdi bungah kenging bantosan Rutilahu," kata Rosadi. ***
Share:

BKM Adil Bersama Realisasikan Bantuan 10 Unit Rutilahu Tahun 2018


Sukajadi, kimcipedes.com - Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Bersama Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merealisasikan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 10 Unit di Tahun 2018.

Ketua BKM Adil Bersama Kelurahan Cipedes, H. Suherdin melalui Sekretarisnya, Liliana Handayani mengatakan Kelurahan Cipedes salahsatu wilayah yang mendapatkan bantuan rutilahu program Kotaku yang tersebar dibeberapa RT RW, Adapun Penerima manfaat bantuan Rutilahu warga Kelurahan Cipedes yaitu,  :
1. Taryat Oja (RT 06 RW 01)
2. Heni Maria (RT 01 RW 02)
3. Kristiani (RT 01 RW 03)
4. Widiana (RT 03 RW 04)
5. Rosadi/ entin (RT 04 RW 05)
6. Harry (RT 05 RW 07)
7. Daringah (RT 07 RW 08)
8. Irvan Januar.(RT 03 RW 09)
9. Tati (RT 04 RW 10)
10. Esih Sukaesih (RT 02 RW 11)


Sementara ini, kata Liliana, BKM Adil Bersama baru merealisasikan program Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dengan mengadakan beberapa pelatihan, perbaikan rutilahu, perguliran dari UPK dab Penyusunan Baseline data terpadu sebagai acuan Rencana Pembangunan Lingkungan Perrmukiman (RPLP), “ ungkap Liliana.

Rosadi warga RT 04 Rw 05 mengaku senang, rumahnya yang telah dihuninya bertahun-tahun bersama istri dan anaknya, kini sudah layak untuk ditinggali. "Abdi bungah kenging bantosan Rutilahu," kata Rosadi.


Kasie Ekbang dan Lingkungan Hidup Kelurahan Cipedes, Meiti Irianti, S.Pd mengatakan jumlah rumah tidak layak huni diwilayah Kelurahan Cipedes mencapai 89 unit. Tahun 2018 terealisasi melalui BKM Adil Bersama Program Kotaku sebanyak 10 unit. Kita berharap dan berdoa, semoga ekonomi warga yang  belum tersentuh perbaikan rumahnya membaik dan dapat merenovasi rumahnya sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah, “ ungkap Meiti ketika ditemui kimcipedes.com diruang kerja, Kamis, 27 Desember 2018.

Menurut Meiti masih terdapat warga yang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, hanya memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni. Dengan masih ada rutilahu yang belum tersentuh program Kotaku. Kita harapkan tahun depan bantuan untuk rutilahu diwilayah Kelurahan Cipedes dapat ditingkatkan, " ujar Meiti. ***
Share:

Kasatgas Nusantara Pusat Menghadiri Seminar Nasional di Uninus Bandung

Bandung, Kimcipedes.com - Kasatgas Nusantara Pusat, Irjen Pol. DR. Gatot Edi Pramono, M.S.I.menghadiri undangan dari Universitas Islam Nusantara sebagi pembicara pada acara Seminar Nasional dengan tema "Mengawal Pemilu 2019 Bersama Generasi Muda Menuju Demokrasi Berkualitas", rabu 26/12/2018.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., acara tersebut selain dihadiri oleh Asrena Kapolri selaku Kasatgas Nusantara Pusat, juga dihadiri oleh Ketua Presidium IPW/ yang mewakili, Wakil rektor Uninus, Dir Binmas Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Perwakilan Ketua Ponpes se Kota Bandung, serta 200 Mahasiswa Islam (Perwakilan se-Prov. Jabar). Pada acara tersebut, juga dilaksanakan Deklarasi Pemilu Damai oleh Perwakilan Mahasiswa Islam se Jawa Barat.

Dalam penjelasannya, Kasatgas Nusantara Pusat Irjen Pol. DR. Gatot EdI Pramono, M.S.I., menyatakan bahwa peran Pemuda dan Mahasiswa adalah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan demokratis yang berkualitas, selain itu harus berperan aktif dalam menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri yang aman, damai dan sejuk menjelang, pada saat, dan pasca Pemilu 2019.

Disampaikan pula oleh Irjen Pol. DR. Gatot EdI Pramono, M.S.I., bahwa Pemuda dan Mahasiswa menjadi bagian dari Cooling system guna meminimalisir terjadinya konflik sosial, sehingga dapat menjadi alat pemersatu Bangsa dalam keberagaman Bangsa Indonesia serta menjadi agent of change dalam membangun dan memajukan Bangsa Indonesia.

Pemuda dan Mahasiswa juga diharapkan mampu menciptakan suasana kesejukan serta terlibat aktif di dalam memerangi hoax dan hate speech. Oleh karenanya, jika Pemuda dan Mahasiswa mengetahui potensi ancaman, baik terhadap keberagaman atau kejahatan lainnya, segera memberikan info kepada Polri atau Aparat Keamanan lainnya. (Benny/Bid. Humas Polda Jabar)
Share:

Kapolda Jabar Melaksanakan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Bogor

Bandung, kimcipedes.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di Wilayah Kab. Bogor, khususnya mengunjungi Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang sedang berlangsung pembangunannya, rabu 26/12/2018.

Dalam kunkernya tersebut, Presiden RI didampingi oleh Menteri PUPR, Pangdam III/Siliwangi, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I., Gubernur DKI Jakarta, Wagub Jabar, Bupati Bogor dan Dirut PT. Wijaya Karya.

Selanjutnya Kunker Presiden RI dilanjutkan ke lokasi Lapangan Bojong Kirahib Wates Jaya Cigombong, untuk melaksanakan penyerahan 4000 sertifikat kepada warga Kabupaten Bogor, Kota Bogor, warga Kabupaten Sukabumi dan warga Kota Sukabumi.

Dalam Sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa dilakukannya pemberian sertifikat, karena setiap melakukan kunjungan ke daerah, banyak pengaduan mengenai sengketa lahan/tanah . Jumlah Sertifikat lahan yang sudah diberikan sudah mencapai 46 juta dan masih 80 juta yang belum diberikan sertifikat. Target BPN mengeluarkan sertifikat dari tahun ke tahun harus terus meningkat.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar apabila ada pemilihan apapun (Pemilihan Bupati sampai dengan Presiden) jangan sampai terjadi permusuhan atau perpecahan, harus dilakukan pemilihan dengan hati nurani serta dilihat prestasi orang yang dipilih.

Seperti yang diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko S.I.K., bahwa Kapolda Jabar selain melaksanakan Pengamanan Langsung Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kab. Bogor, sekaligus mengecek kesiapan personel yang terlibat dalam Operasi Lilin Lodaya 2018 dalam rangka Pengamanan Natal 2018 dan Tahun Bru 2019. (Benny/Kabid Humas Polda Jabar).
Share:

Wakapolda Jabar : Jalur Kereta Api Aman Digunakan

KIM Cipedes, Bandung - Setelah melaksanakan pengecekan terhadap kegiatan pengamanan Misa Natal di beberapa Gereja di Kota Bandug dan Kota Cimahi serta pengecekan arus lalu lintas di Exit Tol Cileunyi pada 25/12/2018, selanjutnya pada tanggal 26/12/2018, Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs. Supratman, M.H., beserta beberapa Pejabat Utama Polda Jabar, beserta Dir Keamanan PT. KAI, Wakil Dir Pam PT. KAI, Dir Pam Opsnal PT. KAI, Kasdam III/Slw melaksanakan pengecekan jalur Kereta Api di Wilayah Jawa Barat.

Pengecekan dimulai dari Stasiun Kereta Api Bandung pada pukul 06.30 WIB dan tiba di Stasiun Kiara Condong pukul 06.40 WIB. Selanjutnya Inspeksi yang menggunakan Kereta
PT. KAI., dilanjutkan menuju Stasiun Tasikmalaya yang memakan waktu sekitar 2,5 jam.

Menurut Wakapolda Jabar seperti yang dituturkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., bahwa giat inspeksi jalur kereta api ini, selain untuk melihat secara langsung pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna Kereta Api, juga dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada masyarakat penggunakerata api, bahwa fasilitas dan jalur yang disediakan aman untuk digunakan, khususnya dalam mengantisipasi Libur Naral 2018 dan Tahun Baru 2018. 
(Benny/Kabid Humas Polda Jabar).
Share:

“Merajut Kasih dan Persaudaraan Dalam Keragaman”.

KIM Cipedes, Bandung -- Wujud silaturahmi, dialog dan toleransi kerukunan umat beragama, agar dalam penghayatannya, kita dapat menyadari bahwa semua orang dapat hidup berdampingan, bersaudara dan mewujudkan perdamaian.

Hal tersebut dikatakan Pastor Paroki, Pastor Barnas Nono Juarno, OSC pada Open House Natal 2018 yang diselenggarakan Gereja Katedral St. Petrus Bandung, Jalan Merdeka No. 14 Bandung, Selasa, 25 Desember 2018. 

Open House Natal 2018 dihadiri oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, Dandim 0618/BS, Tokoh Pasundan, Otje Djudjunan (Ceu Popong), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (GKUB) Kota Bandung, Dr. H. Ahmad Suherman, M. Pd, Ansor Kota Bandung, FKDM Kota Bandung dan Tokoh Masyarakay Kota Bandung. 

Open House Natal 2018 dengan tema “Merajut Kasih dan Persaudaraan Dalam Keragaman”. 

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema mengatakan bahwa perayaan Natal 2018 dipastikan berjalan aman dan kondusif. Toleransi umat beragama di Kota Bandung yang begitu kuat tali persaudaraannya. “Kami aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan, mungkin terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf, “ ungkap Sugema. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan permohonan maaf, atas tidak hadirnya Wali Kota Bandung karena ada kegiatan yang tidak bisa dtinggalkan atau diwakilkan. 

Yana mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan, ketert8ban dan ketentraman sebagaj wujud tercjpta Bandung kondusif””
Share:

Kemenkominfo Blokir 961.456 Situs Konten Negatif

KIM Cipedes, Jakarta - Selama tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap 961.456 situs yang memuat konten negatif. Dari jumlah itu, telah dilakukan normalisasi sebanyak 430 situs karena adanya klarifikasi dari pemilik situs dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Berdasarkan data sampai November 2018, Situs pornografi masih menjadi situs paling banyak diblokir oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2018. Total sebanyak 106.466 situs yang mengandung konten pornografi ditutup karena adanya aduan dari masyarakat ataupun permintaan lembaga. Jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan situs pornografi yang telah diblokir sebanyak 883.348 situs sejak tahun 2010.
 
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dalam Siaran Pers No. 322/HM/KOMINFO/12/2018, Jumat, 21 Desember 2018 Tentang Situs Pornografi, Perjudian dan Penipuan Paling Banyak Diblokir
 
Menurut Ferdinandus, peringkat kedua dan ketiga situs yang terbanyak diblokir di tahun 2018 adalah situs perjudian dan penipuan. Masing-masing sebanyak 63.220 dan 2.639. Total keseluruhan situs perjudian yang telah diblokir sejak tahun 2010 sebanyak 70.663 situs. Adapun situs penipuan mencapai 2.639 situs.

Sementara akun platform media sosial yang paling banyak diblokir selama Tahun 2018 adalah Facebook dan Instragram. Berdasarkan database Penanganan Konten sebanyak 8.903 akun facebook dan instagram telah diblokir karena memuat konten negatif.

Jumlah akun media sosial twitter yang telah diblokir sebanyak 4985. Adapun Youtube sebanyak 1.689 akun. Sampai bulan November 2018, akun file sharing yang telah diblokir sebanyak 517, telegram sebanyak 502 akun. Adapun akun Line dan BBM masing-masing 18 dan 5 akun.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif. Kategori konten negatif itu antara lain: pornografi/pornografi anak; perjudian; pemerasan; penipuan; kekerasan/kekerasan anak; fitnah/pencemaran nama baik; pelanggaran kekayaan intelektual; produk dengan aturan khusus; provokasi sara; berita bohong; terorisme/radikalisme; serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya. ***
Share:

Tuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi

KIM Cipedes, Jakarta - Proyek Palapa Ring Tengah telah selesai tuntas 100 persen. Jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota, itu sudah selesai dibangun dan siap diuji coba sebelum mulai dioperasikan penuh.

Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu melalui Siaran Pers No. 323/HM/KOMINFO/12/2018, Sabtu, 22 Desember 2018 tentang Tuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi.
Palapa Ring Tengah yang dibangun melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut. Proyek yang bernilai Rp1,38 triliun itu beroperasi itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps.

Titik lokasi yang dilalui Palapa Ring Tengah, merupakan jalur bebas gempa. Paket itu dikerjakan PT LEN Telekomunikasi Indonesia yang memulai kontrak pada tanggal 4 Maret 2016.

Berdasarkan data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), hingga saat ini terdapat 23 perusahaan yang menyampaikan minat untuk melakukan uji coba.

Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar), Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

Sebelumnya, Palapa Ring Paket Barat sudah rampung 100% pada bulan Maret 2018. Adapun Palapa Ring Paket Timur, hingga bulan ini telah selesai 88,14%.

Selain menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi, pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis gap layanan telekomunikasi antara di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Pembiayaan yang diterapkan dengan skema availability payment, memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi.

Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25% setiap kuartalnya. ***
Share:

Kemenkominfo Menemukenali Doa Hoaks Alat Deteksi Letusan Gunung dan Bencana Akhir Tahun

KIM Cipedes, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukenali dua hoaks yang disebarkan melalui media sosial dan pesan pendek atau short messaging system (SMS). Hoaks itu mengenai alat deteksi letusan gunung dan bencana akhir tahun. Hal tersebut tertuang pada Siaran Pers No. 325/HM/KOMINFO/12/2018, Minggu, 23 Desember 2018 Tentang Waspada Hoaks Alat Deteksi Letusan Gunung dan Bencana Akhir Tahun.
Hasil penelusuran Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan mesin AIS itu ditemukan usai peristiwa tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 2018 Pukul 21.27 WIB.

Berikut penjelasan dan fakta sebenarnya dari hoaks yang tersebar:
1. [Hoaks] Alat Deteksi Letusan Gunung
Beredar konten di media sosial yang menampilkan sebuah alat di Desa Selat Duda yang disebut dapat mendeteksi letusan gunung dalam kurun waktu 2 jam sebelum meletus. Konten itu dibantah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo menyatakan alat tersebut merupakan sirine untuk memberi peringatan dini saat ada bahaya dari letusan Gunung Agung dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi letusan gunung. Cara kerja alat itu mirip dengan sirine tsunami, namun alat ini dapat dibawa ke mana saja.
Link counter:
https://twitter.com/sutopo_pn/status/913014421756055554

2. [Hoaks] SMS Peringatan Bencana Akhir Tahun

Beredar SMS dari nomor +6281803016426 yang menyampaikan agar warga Indonesia berjaga-jaga mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Desember 2018 karena akan terjadi bencana. Dalam pesannya, pengirim mengakui pesan itu disampaikan anggota BMKG.

Hal tersebut dibantah BMKG dengan menyatakan pesan tersebut adalah hoaks. Melalui Twitter resmi, BMKG menyebutkan pesan tersebut dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Warga dipersilahkan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil tetap mengecek informasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru.

https://twitter.com/infoBMKG/status/1076117257103654912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1076117257103654912&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FinfoBMKG%2Fstatus%2F1076117257103654912

Kementerian Kominfo juga mengimbau agar pengguna internet dan media sosial tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jika ditemukan informasi yang tidak benar dapat segera melaporkan ke aduankonten.id atau lewat akun twitter @aduankonten. @***





Share:

KAPOLRI

iklan banner

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog