Tangerang, kimcipedes.com - Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memproses aturan yang bertujuan agar pencegahan dan penanganan bencana antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas) serta institusi terkait lainnya lebih terpadu.
“Berkaca dari pengalaman peristiwa sebelumnya, kita sekarang sedang proses aturan tersebut. Diakui memang ada kekosongan, dan masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun. Nah sekarang saatnya kita ubah, pada bulan Januari nanti rencananya akan kita keluarkan setelah Rapat Terbatas dengan Presiden,” ujar Menko Luhut yang didampingi oleh Kepala Basarnas M. Syauqi dan Bupati Pandeglang Irma Narulita saat meninjau langsung penanganan pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (30/12/2018).
Menko Luhut menjelaskan, nantinya dalam regulasi tersebut diantaranya akan ada skema early warning system (sistem peringatan dini) yang akan dibuat lebih terpadu. Sehingga dengan demikian antisipasi awal akan lebih baik dari saat ini.
“Misalnya dari BMKG yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM telah membuat data digital dari awalnya yang analog. Artinya apa? Data itu sudah mulai terintegrasi. Kita targetkan setelah regulasi ini keluar, keterpaduan akan lebih baik lagi,” tambahnya.
Sejauh ini pemerintah berencana segera memasang piranti early warning system di 3 pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yaitu, pulau Krakatau, pulau Sertung dan pulau Panjang. Selain itu juga akan dipasang di wilayah Pulau Semeleu, Mentawai, lepas pantai Padang, Bengkulu dan daerah lain yang dipandang rawan. ***
Posting Komentar