Maret 2021 ~ KIM Cipedes

Kapolda Jateng Sidak penjagaan Mapolres Surakarta, Boyolali, Salatiga

Kapolda Jateng Sidak penjagaan Mapolres Surakarta, Boyolali, Salatiga
Irjen Pol Drs. Ahmad Lutfi, S.H., S.St., M.K

KIMCIPEDES.COM, JATENG | Guna mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman keamanan baik di luar maupun di dalam Markas, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad Lutfi, S.H., S.St., M.K melakukan pemantauan Kesiapsiagaan Pelaksanaan Pengamananan (PAM) Mako Polres di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

Polres tersebut diantaranya Polresta Surakarta, Polres Boyolali, dan Polres Salatiga.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi ancaman Orang Tidak dikenal (OTK) dari aksi teror terhadap personil Polri yang piket.

Pengecekan tersebut difokuskan untuk memperketat penjagaan Mako, meningkatkan patroli sekitar luar dan pengetatan sistem pengamanan dan selektif orang yang masuk.

Kapolda Jateng mengatakan “Dalam memberikan pelayanan Kepada masyarakat artinya tidak usah takut terhadap teror, tetapi harus tetap menjaga keselamatan diri kita,” tegas Kapolda.

Bersamaan dengan itu Kapolda Jateng menjelaskan “Kesiapan diri itu penting, tidak perlu ragu, harus percaya diri yang terpenting tugas pokok kita dijalankan dengan baik. Saya tidak ingin dengan kejadian di beberapa tempat anggota kita loyo”.

“Mako adalah simbol kesatuan yang harus kita pertahankan. Karena Mako merupkan simbol hadirnya negara ditengah-tengah kita,” tutup Kapolda.
**M. Edwandi
Share:

Satu Buah Truk Tronton Pengangkut Alat Berat Terguling Akibat Tidak Kuat Menanjak

polres sumbawa

KIMCIPEDES.COM, SUMBAWA BESAR | Unit Laka Lantas Polres Sumbawa Polda NTB melaksanakan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas yang menimpa sebuah truk tronton yang sedang mengangkut sebuah alat berat jenis exavator di Dusun Prajak Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Selasa, 30 Maret 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita.

Kasubbag Humas Polres Sumbawa Akp Sumardi S.Sos. ketika dikonfirmasi ditempat terpisah membenarkan kejadian tersebut, "Ya benar telah terjadi kecelakaan tunggal atau Out Of Control yang mengakibatkan kendaraan Tronton warna Biru tanpa No. Pol terguling serta satu orang pengemudi truk mengalami luka – luka." Ujarnya.

Dijelaskan bahwa kecelakaan berawal dari kendaraan Tronton warna Biru tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh saudara Obet dan membawa alat berat (Eksavator) yang melaju dari arah Dusun Prajak menuju arah Dusun Limung, kemudian pada saat melintas di tempat kejadian tepatnya di jalan lurus dan menanjak dari arah Dusun Prajak, kendaraan Tronton tidak kuat menanjak kemudian bergerak mundur dan selanjutnya oleng ke sebelah kanan sehingga menyebabkan truk bersama alat berat menjadi terguling. Kendaraan Tronton warna Biru tanpa No. Pol tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca sebelah kiri pecah, body sebelah kiri rusak dan body sebelah kanan alat beratjuga rusak.

"Saat ini kejadian laka lantas tunggal tersebut sudah dalam penanganan petugas Unit Laka Polres Sumbawa, dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut." Ungkap Kasubbag Humas. 
**M. Edwandi
Share:

Kapolri : Pelaku Teror Seorang Wanita Berinisial ZA, Simpatisan ISIS

Kapolri : Pelaku Teror Seorang Wanita Berinisial ZA, Simpatisan ISIS

KIMCIPEDES.COM, JAKARTA | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pelaku teror yang melakukan penyerangan di Mabes Polri merupakan seorang wanita berinisial ZA.

“Bermana ZA (25), alamat di jalan Lapangan Tembak, Kepala Dua Wetan, Jakarta Timur. Berdasarkan face recognatiion, sesuai,” kata Kapolri kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 31/03/2021.

Listyo Sigit menjelaskan, wanita tersebut masuk melalui pintu belakang Mabes Polri melewati pos penjagaan. Kepada petugas, wanita tersebut menanyakan kantor pos yang berada di Mabes Polri.

“Oleh anggota ditunjukan. Namun kemudian yang bersangkutan kembali melakukan penyerangan yang ada di pos jaga,” tandas Kapolri.

Adapun ZA, merupakan lone wolf yang memiliki ideologi ISIS. Hal ini terbukti dari hasil profiling di media sosialnya didapati tulisan-tulisan yang terkait dengan perjuangan jihad. Bahkan, sebelum melancarkan aksi penyerangan, ZA memposting di akun Instagram bendera ISIS.

“Yang bersangkutan ini adalah tersangka pelaku lone wolf yang berideologi ISIS. Yang dibuktikan postingan yang bersangkutan di media soaial, yang bersangkutan memiliki akun IG yang baru dibuat 21 jam yang lalu. Dimana di dalamnya ada bendera ISIS,” ungkap Kapolri.

Pelaku juga diketahui merupakan mahasiswa salah satu universitas swasta, namun Drop Out pada semester lima perkuliahan. Saat melakukan penggeledahan di kediamannya, Densus menemukan sepucuk surat wasiat yang ditujukan kepada orang tua pelaku.

“Ditemukan di rumahnya surat wasiat, dan ada kata-kata di WAG keluarga, kalau yang bersangkutan akan pamit,” beber Kapolri.

Atas kejadian ini, Kapolri meminta agar jajaranya tetap memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat namun meningkatkan pengamanan di seluruh tingkatan.

“Tingkatkan keamanan di markas komando maupun yangg bertugas di lapangan,” pungkas Kapolri.
**M. Edwandi
Share:

Hujan Deras- Banjir, Personel Polsek Rhee Lakukan Patroli Siaga Bencana

polres sumbawa

KIMCIPEDES.COM, SUMBAWA BESAR | Personel Polsek Rhee Polres Sumbawa Polda NTB melaksanakan patroli guna mengecek titik jalur rawan banjir paska hujan deras yang mengguyur wilayah kecamatan Rhee, Selasa, 30/03/2021 sore.

Dalam kegiatan tersebut Anggota Jaga Polsek Rhee yang dipimpin langsung Danru Jaga Aipda I Made Mahendra Putra melaksanakan patroli pada titik-titik terjadinya banjir di Wilayah Hukum Polsek Rhee.

Selain melaksanakan patroli, Personel Polsek Rhee juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di lokasi banjir tepatnya di Jalan Sumbawa-Tano Km. 33 di Desa Rhee serta menghimbau pengendara agar berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, mengingat jalan yang tergenang oleh banjir serta terdapat material tanah dan batuan kecil yang berbahaya.

Kapolsek Rhee ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas Polres Sumbawa Akp Sumardi S.Sos mengatakan bahwa kegiatan patroli tersebut bertujuan untuk memberikan himbauan guna mencegah terjadinya Laka Lantas akibat hujan deras ( banjir ) serta memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang melintas dijalan raya.

“Intensitas hujan masih cukup tinggi dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.”tegasnya.

Dirinya juga menerangkan bahwa kegiatan patroli tersebut dilaksanakan secara rutin pada jam - jam rawan terjadinya bencana alam, 3C dan tindak pidana lainnya.
**M. Edwandi
Share:

Polsek Rastim Sita Puluhan Miras di Kecamatan Raba

polres bima kota

KIMCIPEDES.COM, KOTA BIMA | Menjelang Bulan Suci Ramadan, Polsek Rasanae Timur merazia tempat penjualan minuman keras (Miras) dibeberapa tempat yang ada di Kecamatan Raba, Selasa, 30/3/2021 sekitar pukul 11.00 Wita.

Hasil razia, Kapolsek Rastim IPTU Suratno yang memimpin razia menyita puluhan botol miras jenis Arak dan Sofi dan mengamankannya di kantor polsek setempat.

Suratno menyampaikan, berawal dari laporan masyarakat bahwa dalam rumah FI di Rabangodu Selatan menyimpan dan menjual miras. Setelah diperiksa, polisi menemukan 10 botol miras jenis Arak. Kemudian merazia dalam rumah SSD di Kelurahan Rontu dan diamankan 5 botol besar Miras jenis Arak.

“Diduga mereka merupakan penjual Miras di wilayah Kecamatan Raba,” ungkapnya.

Penggerebekan penjual miras tidak berhenti di 2 tempat itu kata Suratno, selanjutnya anggota menuju rumah RFD di Kelurahan Rabadompu Timur dan mengamankan 13 botol Miras jenis Sofi. Selain itu, polisi juga mengamankan 10 botol Sofi dalam rumah SDM yang juga berada di Kelurahan Rabadompu Timur.

Ia menegaskan, penyitaan Miras tersebut sebagai bentuk keseriusan polisi memberantas peredarannya Kota Bima, khususnya di wilayah hukum Polsek Rasanae Timur. Selain itu, menjelang Bulan Suci Ramadan masyarakat diminta tidak menjual dan mengkonsumsi Miras, terutama saat bulan puasa nanti.

“Kami akan bertindak tegas pada siapapun yang menjual miras saat bulan puasa,” tegasnya.
**M. Edwandi
Share:

Bidhumas Polda NTB Gelar Pelatihan Guna Tingkatkan Fungsi Kehumasan TNI-Polri di NTB

Kombes Pol Artanto S.I.K M.Si

KIMCIPEDES.COM, MATARAM | Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar acara pelatihan peningkatan kemampuan fungsi kehumasan di Hotel Sudamala, Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Selasa, 30/3/2021.

Peserta yang mengikuti acara tersebut sebanyak 25 orang terdiri dari 1 Orang peserta Humas Polda NTB, 10 peserta dari Polres/ta jajaran Polda NTB yang ada di Pulau Lombok dan 10 peserta lainnya berasal dari Humas Polres Jajaran Polda NTB di Pulau Sumbawa. Dan 4 Orang dari Penrem (Penerangan Korem) 162/WB juga hadir dalam acara tersebut.

Pemateri dalam kegiatan kali ini berasal dari Ka Biro LKBN Antara NTB Bapak Riza Fahriza dengan membawakan materi tentang publik speaking sedangkan pemateri kedua berasal dari penanggungjawab halaman Lombok Post Online, Bapak Zul Hakim yang membawakan materi terkait konten kretif serta terkahir dari Akademisi Universitas Mataram (Unram) Ibu Siti Hodizah SIP MA yang membawakan materi terkait optimalisasi media online.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto S.I.K M.Si mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan pembuatan konten kreatif anggota Humas Polda NTB bersama Jajarannya.

Kombes Pol Artanto S.I.K M.Si

"Humas harus kreatif, karena humas selalu bersentuhan langsung dengan masyatakat, baik melalui pemberitaan ataupun bertemu langsung dengan warga," jelas Artanto Usai menggelar acara.

Artanto juga mengatakan, karena humas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tentunya harus menguasi berbagai materi seperti Publik Speaking, menulis berita dengan baik, membuat konten yang disenangi masyarakat dan harus mengetahui cara mengoptimalisasikan media onlin, baik media internal polisi atau media eksternal kepolisian.

Setelah materi selesai kegiatan dilanjutkan dengan praktik publik speaking dan memvisualkan hasil pelatihan tersebut untuk mengecek sejauh mana daya serap para peserta terhadap materi yang diberikan oleh tutor.

Secara keseluruhan dari awal hingga akhir kegiatan tersebut berjalan lancar, Selajutnya kegiatan ditutup oleh Kabid Humas Polda NTB. Pada pukul 17.20 wita. Dengan menambahkan beberapa materi yang menjadi pendukung dari tiga materi tersebut, yakni tekhnik foto jurnalis dan tekhnik pengambilan angel.

"Humas harus tahu cara pengambilan foto yang menarik dan pengambilan angel dalam penentuan foto dan tulisan," pungkasnya. 
**M. Edwandi
Share:

Personil Polsek Ciparay laksanakan Giat Kesamaptaan Jasmani di Halaman Polresta Bandung

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Dalam 6 Bulan sekali Polresta Bandung lakukan tes kesamaptaan jasmani guna mengetahui kemampuan fisik anggota Polri Polresta Bandung, termasuk anggota ASN

Personil Polsek Ciparay laksanakan giat Kesamaptaan Jasmani semester.1 Tahun 2021 di Halaman Mapolresta Bandung. Rabu, 31/03/2021..

“Tes Samjas ini dilakukan secara berkala, dan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para anggota kuat dalam berlari dan olahraga lainnya. dengan kegiatan ini juga kami bisa mengetahi sejauh mana dan apakah masih kuat kita melakukan tes yang seperti kami lakukan ketika akan masuk POLRI, pada pelaksanaan kesemaptaan jasmani disesuaikan dengan usia dan kemampuan, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kita siapkan tim medis” Ucap Kasubag Pers Polsek Ciparay. **
Share:

Kompak, Bhabinkamtibmas Polsek Ciparay Bersama Babinsa Kontrol Posko PPKM

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Bhabinkamtibmas Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Brigadir Dodi A.K bersama Babinsa Pelda Setia melaksanakan kegiatan monitoring posko Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro, Rabu, 31/03/2021.

Selain monitoring, Bhabinkamtibmas juga melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi di Desa Binaannya guna mengingatkan dan menghimbau warga desa setempat untuk mematuhi Protokol Kesehatan, terlebih lagi dalam menggunakan masker yang baik dan benar di setiap aktifitas di luar rumah.

Kapolsek Ciparay Polresta Bandung AKP Suyatno, S.Pd. MM mengatakan “Posko tersebut diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian Pandemi Covid-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro dan juga Posko tersebut sebagai upaya penanganan Covid-19 di tingkat Desa yang memiliki empat aspek penting yakni Pencegahan,Penanganan,Pembinaan dan Pendukung”tuturnya.

Diharapakan dengan adanya posko ini pencegahan Covid-19 di tingkat Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay ini lebih mudah dan efektif sehingga angka positif Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan dapat di tekan dan diminimalisir,” ungkap Kapolsek. **
Share:

Cegah Klaster Baru Covid - 19, Polisi Ajak Pedagang Disiplin 5M

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Cegah timbulnya klaster baru covid - 19, Bhabinkamtibmas Bojongmalaka Bripka Iwan Handayana himbau protokol kesehatan 5M kepada pedagang.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan melalui Kapolsek Baleendah Akp Sungkowo mengatakan, himbauan protokol kesehatan akan terus dilakukan selama pandemi covid-19.

"Kami tidak henti-hentinya lakukan himbauan prokes kepada pedagang," katanya, Rabu, 31/3/2021.

Ia menambahkan, himbauan yang disampaikan kepada pedagang bertujuan untuk menyadarkan akan pentingnya protokol kesehatan.

Perlu diketahui, dengan diperpanjangnya PPKM Mikro saat ini. Protokol kesehatan akan lebih diperketat.

"Kami dari Polsek Baleendah akan perketat prokes," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas mengajak para pedagang selalu menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.**
Share:

Polisi Sambangi SMKN 2 Baleendah Kabupaten Bandung

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Bhabinkamtibmas Kelurahan Polsek Baleendah Polresta Bandung Aipda Kadar Rahmat sambangi SMKN 2 Baleendah Kabupaten Bandung.

Sambang tersebut dilakukan sekaligus memberikan himbauan protokol kesehatan kepada para siswa siswi yang akan melakukan ujian praktek.

"Himbauan ini untuk mencegah timbulnya klaster baru covid-19 dilingkungan sekolah," kata Akp Sungkowo, Kapolsek Baleendah Polresta Bandung, Rabu, 31/3/2021.

Pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas juga mengajak para pelajar untuk bersama sama berperan aktip dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19 dengan selalu mematuhi prokes 5M ( Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas).

"Kami juga himbau para guru harus mengajak siswanya untuk selalu disiplin 5M," ujarnya. **
Share:

Unit Reskrim Polsek Ciparay Melakukan Pemantauan Harga Sembako di Pasar Tradisional

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Unit Reskrim Polsek Ciparay Polresta Bandung melaksanakan kegiatan rutin salah satunya adalah melaksanakan pemantauan harga sembako di pasar tradisional di desa sarimahi Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung, Rabu (31/03/2021).

Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan S.Ik melalui Kapolsek Ciparay AKP Suyatno S.Pd. MM mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk membentuk kerjasama sinergitas antara warga masyarakat dengan anggota Polsek Ciparay dan membuat tindak kejahatan dapat ditekan karena saling melengkapi informasi jika ada gangguan keamanan.

Sehingga diharapkan mampu memberikan hubungan emosional yang erat dan saling membantu baik saran maupun informasi dengan pedagang atau warga masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan di wilayah kecamatan Ciparay kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polsek Ciparay dan sampai saat ini situasi wilayah hukum Polsek Ciparay dalam keadaan kondusif aman.

Selain itu anggota Polsek Ciparay menghimbau untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker serta untuk sering mencuci tangan agar penyebaran virus tidak makin meluas. **
Share:

Kapolresta Bandung Cek Kesiapan Pembentukan Markas Kepolisian Sektor Cangkuang

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang terdiri dari 7 Desa diantaranya Desa Ciluncat, Desa Desa Cangkuang, Desa Nagrak, Desa Jatisari, Desa Bandasari, Desa Pananjung dan Desa Tanjungsari yang selama ini berada diwilayah hukum Polsek Banjaran Polresta Bandung sekarang sudah dibentuk Kepolisian Sektor sendiri yaitu Polsek Cangkuang Polresta Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Hendra Kurniawan, SIK, MM yang didampingi oleh Pejabat Kapolsek Cangkuang Iptu Aa Suminta dan Kasi Propam Ipda Asep melaksanakan pengecekan kesiapan Markas Kepolisian Sektor Cangkuang yang sementara ini akan berada terletak di Jalan Desa Ciluncat No. 58 RT 03/04 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

"Pembentukan Polsek Cangkuang ini berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/82.M.KT.01/2021 Tanggal 9 Pebruari 2021 tentang Persetujuan 84 (delapan puluh empat) Polsek diseluruh Indonesia serta diperkuat oleh Surat Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor : B/1278/II/OTL.1.1.1/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Polsek", demikian dijelaskan Kapolresta Bandung.

Inspektur Polisi Satu Aa Suminta yang dipercayakan menjadi Pejabat Kapolsek Cangkuang menjelaskan bahwa, " Dengan dibentuknya Polsek Cangkuang semata-mata untuk memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat terhadap warga masyarakat di Kecamatan Cangkuang", jelasnya.

Kapolresta Bandung juga memberikan apresiasi kepada Kapolsek dan anggota yang telah mempersiapkan pengerjaan pembentukan Markas Polsek Cangkuang yang sudah hampir 90 Persen yang rencananya akan diresmikan dan dikukuhkan tidak lama lagi. **
Share:

Patroli Malam Hari, Polsek Soreang Kembali Ajak Masyarakat Terapkan 5M dan Patuhi Prokes



polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Dalam upaya mencegah penyebaran virus covid-19 serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilkum Polsek Soreang, Personel Polsek Soreang Polresta Bandung kembali menggelar patroli kamtibmas pada malam hari, Selasa, 30/3/2021.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K melalui Kapolsek Soreang Kompol Maman Suparman menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga situasi yang aman di tengah-tengah masyarakat dan sebagai salah satu upaya agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 5M supaya terhindar dari virus covid-19.

Disamping melakukan patroli demi menjaga situasi yang aman dan kondusif ditengah masyarakat, kami juga menyampaikan himbauan kepada warga untuk mematuhi Protokol Kesehatan serta menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penularan virus corona, tuturnya.

“Kita juga melakukan penertiban serta menegur warga yang didapati keluar rumah tidak menggunakan masker,” tambah Kapolsek.

Aipda Ali Komarudin selaku petugas piket patroli pada malam itu juga mengajak masyarakat agar membantu kepolisian dalam menjaga situasi yang aman di wilkum Polsek Soreang dan agar selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi sesuatu yang memcurigakan. **
Share:

Tim Patroli SAR Sat Brimob Polda Jabar Lakukan Pengecekan Debit Air Ke Sekitaran Sungai Wilayah Cipanas

satbrimob polda jabar

KIMCIPEDES.COM, CIANJUR | Pada kesempatan kali ini, anggota SAR Kompi 3 Batalyon B Pelopor dipimpin oleh Briptu Frenky melaksanakan patroli SAR pengecekan debit air sungai dikarenakan akhir- akhir ini situasi cuaca yang tidak menentu, sering terjadi nya hujan yang sangat deras dan banyak daerah atau tempat yang mengalami potensi banjir dan banyak sungai-sungai yang meluap dan tidak dapat menampung lagi dari curah hujan yang tinggi.

Untuk kali ini wilayah Kabupaten Cianjur sendiri terpantau curah hujan masih relatif sedang namun anggota Tim SAR Batalyon B pelopor tetap antisipasi mengadakan patroli ke sungai yng berada di Kampung Sindanglaya Desa Gadog Kecamatan Pacet guna mengecek debit air sungai apakah ada kenaikan volume dari arus sungai tersebut.

Sementara dari hasil pantauan dan laporan dari masyarakat sekitar untuk sungai masih di batas aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, akan tetapi bila terjadi hujan yang sangat lebat dan memungkinkan akan meluap dari sungai tersebut.

Ditempat terpisah Dansat Brimob Polda Jabar Kombes Pol. Yuri Karsono, S.I.K., mengatakan bahwa, “Kali ini anggota Tim SAR akan terus melaksanakan patroli di musim penghujan agar kita bisa mengantipasi kemungkinan yang akan terjadi dari hal - hal yang tidak diinginkan".

"Kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar bilamana ada sampah di sungai tersebut agar di bersihkan supaya bilamana terjadi hujan yang sangat deras aliran air tidak terhambat oleh sampah, sehingga melancarkan aliran sungai bila terjadi hujan yang sangat lebat kembali“, tutur Yuri Karsono.
**M. Edwandi
Share:

Ciptakan Situasi Kamtibmas Aman dan Nyaman, Anggota Sabhara Polsek Soreang Laksanakan Giat Patroli

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat serta untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, Anggota Piket Patroli Polsek Soreang Polresta Bandung, terus melaksanakan kegiatan patroli malam hari yang dilanjutkan dengan dialogis bersama warga guna memberikan dan menyampaikan pesan pesan kamtibmas serta himbauan Covid-19 sekaligus menyerap berbagai informasi yang tengah berkembang di masyarakat, Selasa, 30/3/2021.

Kegiatan Patroli Malam hari yang dilaksanakan oleh Personil Polsek Soreang, dengan sasaran sepanjang jalan yang dianggap rawan, objek vital, pertokoan, permukiman penduduk serta sambang dialogis bersama warga untuk memberikan dan menyampaikan pesan pesan Kamtibmas sekaligus mengajak warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, serta sering mencuci tangan.

Ditempat terpisah Kapolsek Soreang Polresta Bandung Kompol Maman Suparman yang mewakili Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan,S.Ik menyampaikan bahwa patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang rutin di laksanakan guna mencegah bertemunya niat serta kesempatan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan, serta himbauan protokol kesehatan Covid-19. **
Share:

Pemerintah Resmi Tolak KLB Demokrat Deli Serdang


KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Pemerintah secara resmi memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.

Menkumham menegaskan tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi partai politik dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Pada verifikasi tahap pertama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham telah menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tertanggal 19 Maret 2021 kepada KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Melalui surat tersebut, Kemenkumham memberitahukan kepada penyelenggara KLB Partai Demokrat Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan.

Kemudian pihak penyelenggara KLB Partai Demokrat Deli Serdang pada 29 Maret 2021 telah menyampaikan beberapa tambahan dokumen untuk memenuhi ketentuan sebagaimana persyaratan.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna saat melakukan konferensi pers secara daring. “Antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC,” lanjutnya.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” tegas Yasonna, Rabu (31/03/2021) siang di lantai 18 Gedung ex-Sentra Mulia.

Di dalam mengambil keputusan tersebut, kata Yasonna, pihaknya menggunakan rujukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham pada tahun lalu.

“Jika pihak KLB (Partai Demokrat) Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Yasonna.

Hadir dalam konferensi pers ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, serta pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


Share:

Waspada Penyebaran Covid-19 dari Repatriasi


KIMCIPEDES.COM, NUNUKAN. | Menghentikan penyebaran virus Covid-19 di wilayah perbatasan, dimana banyak manusia hilir mudik menyeberang antar negara, bukanlah pekerjaan mudah. Repatriasi atau kepulangan kembali orang ke negeri asalnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui fungsi keimigrasian, siap untuk mengawal kepulangan TKI sekaligus mewaspadai penyebaran Covid-19 yang kemungkinan menyertainya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta kepada pemerintah daerah yang memiliki wilayah perbatasan untuk lebih mewaspadai kemungkinan kasus impor Covid-19 dari kedatangan para repatriasi.

Doni menyebutkan para warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) ketika akan menyeberang ke Indonesia, sebenarnya sudah membekali diri dengan surat keterangan yang menyatakan negatif Covid-19. Namun setibanya di tanah air, para WNA dan WNI tersebut tetap harus menjalani prosedur pemeriksaan swab sebanyak dua kali hasil negatif.

“Untuk (WNA dan WNI) yang positif (Covid-19) langsung dirawat. Sedangkan untuk yang negatif tidak boleh melanjutkan perjalanan, tetap harus dikarantina,” kata Doni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 bersama BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan. “Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, (jika hasilnya) sekali negatif boleh lanjut. Sekarang wajib swab dua kali,” tambahnya.

Sementara itu, Kemenkumham yang diwakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Heni Susila Wardoyo mengatakan saat ini penanganan kepulangan TKI sudah berjalan cukup baik dengan melibatkan instansi terkait.

“Sementara itu, dalam penanganan kasus positif Covid-19 di lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan negara), kami masif melakukan penanganan terhadap para warga binaan pemasyarakatan yang terpapar,” kata Heni.

Di bulan Maret ini, lanjut Heni, sedang dilakukan pelaksanaan vaksinasi dalam dua tahap yang diberikan kepada seluruh ASN di lingkungan Unit Utama dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta beserta Unit Pelaksana Teknisnya.

“Penilaian dari Kementerian Kesehatan, kegiatan ini akan dijadikan percontohan dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata Heni. “Mudah-mudahan menjadi benchmark bagi K/L yang lain, bahwa kita serius (mendukung program vaksinasi),” tuturnya.

Data tiga bulan terakhir menyebutkan total ada 1.974 kasus positif Covid-19 dari repatriasi, terhitung sejak 28 Desember 2020 hingga 26 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, 177 merupakan WNA dan 1.797 merupakan WNI.

Kemudian dari total tersebut, sebanyak 1.360 orang positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan swab pertama. Sedangkan 614 orang diketahui positif Covid-19 melalui hasil pemeriksaan swab kedua. Jika swab kedua tidak dilakukan, maka resikonya akan sangat tinggi bagi penularan Covid-19.

Selain BNPB dan Kemenkumham, pelaksanaan rakor ini juga melibatkan enam instansi lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Aris Suyono menyampaikan beberapa kendala dan masalah, baik dalam hal testing, tracing, treatment, dan screening.

“Fasilitas pemeriksaan PCR tidak ada, sementara rasio kontak erat dengan kasus konfirmasi 1:1,5, sangat jauh dari standar 1: 20-30 kontak erat,” kata Aris. “Pemantauan pasien isolasi mandiri belum maksimal dan ketaatan isolasi mandiri tidak terukur,” tambahnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah terlalu banyak pintu masuk perbatasan lewat jalur ilegal atau jalur tikus.

“SDM di pintu masuk (perbatasan) terbatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah kerja Tarakan hanya mempunyai 5 SDM,” tutupnya.

Share:

Aipda Deden Suryadi Berikan Himbauan Prokes 5M di Bank BNI Rancaekek

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Dalam menghadapi New Normal Life dengan menerapkan Protokol Kesehatan Personil Polsek Rancaekek Polresta Bandung melakukan himbauan pada Security dan Nasabah Bank BNI Rancaekek, Rabu, 31/03/2021.

Sehubungan pemerintah telah memberlakukan pembatasan Sosial Skala Besar dalam rangka pencegahan virus covid 19 namun saat ini di pembatasan tersebut sudah diberlakukan dengan new Normal life dengan menerapkan Adaptasi Kebiasaan baru . Hal tersebut bukan berarti penyebaran virus sudah tidak ada namun semakin dilihat dari statistik gugus tugas covid 19 semakin meningkat baik, ODP maupun PDP.

Dalam himbauan Aipda Deden Suryadi Anggota Polsek Rancaekek kepada Scurity dan Nasabah agar memahami tentang pencegahan penyebaran virus corona atau covid 19 terutama disekitar Bank jangan sampai menjadi claster baru dalam penyebaran virus covid.19 dan apabila ada Nasabah di wajibkan untuk menerapkan 5M Yaitu mencuci tangan yang sudah disediakan oleh pihak Bank, Memakai Masker dan selalu Menjaga jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurani Mobilitas dan disarankan sebelum masuk Bank agar nasabah dicek suhu tubuh.

Dalam menyikapi hal tersebut Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan,SIK,MM melalui Kapolsek Jajaran Polresta Bandung tetap selalu untuk memberikan edukasi serta sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus covid 19 agar masyarakat mengetahui protokol kesehatan , salah satunya seperti layanan public seperti perbankkan agar selalu di terapkan protokol kesehatan. **
Share:

Dana Otsus Papua Diperpanjang, Pengawasan Lebih di Perketat


KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otonomi Khusus. Hal ini dijelaskan Mahfud MD melalui saluran virtual, saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3).

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Ditambahkan, dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draft Revisi tersebut saat ini telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 pasal. Pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemerkaran,” ujar Menko Polhukam.

Sebagai realisasi Inpres No. 9 Tahun 2020, Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Prov Papua Barat, dan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Disebutkan, sejauh ini pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif, penyebabnya antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegranya sejumlah program pemerintah. Untuk itu Mahfud MD meminta agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

“Saya ingin mengatakan kedepannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan Kerjasama antara pemerintah dengan BPK sangat penting,” ujar Mahfud MD

Terkait dengan Papua, Menko mengakui masih ada sejumlah isu yang dipersoalkan. Namun pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut. 
 
“Ada yang menyatakan terutama Organisasi Papua Merdeka yang seperatis dengan berbagai organisasinya itu menyatakan, papua bukan bagian dari Indonesia. Papua berhak menjadi negara dan bangsa sendiri. Maka ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dengan NKRI sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan,” tegas Menko Polhukam.

Share:

Kapolsek Baleendah Pimpin Pengamanan Eksekusi Tanah

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Kapolsek Baleendah Polresta Bandung Akp Sungkowo pimpin langsung apel pengamanan eksekusi tanah di Kavling Rahayu Jl. Bojongmalaka Leuwidulang Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 31/3/2021.

Sebanyak 63 personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan tersebut.

Dalam arahannya, Kapolsek Baleendah Akp Sungkowo mengajak seluruh anggota untuk bertugas dengan baik dan yang paling utama tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kepada para anggota saya himbau harus melakukan tugasnya dengan baik," katanya.

Eksekusi tersebut dilakukan langsung oleh juru sita Pengadilan Negeri Beleendah. Setelah membacakan surat keputusan, akhirnya tanah yang biasa dijadikan lahan persawahan akhirnya di pagar kawat berduri oleh juru sita.

"Pengamanan ini dilakukan untuk antisipasi saja, Alhamdulilah, eksekusi ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Pameungpeuk serta Danramil Ciparay. **
Share:

Kemenko Polhukam Tinjau Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemkot Sukabumi


KIMCIPEDES.COM, SUKABUMI. | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Adapun kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi data, informasi dan mendengarkan secara langsung/sharing terkait implementasi RB, penerapan SPBE serta peningkatan pelayanan publik yang terdampak Covid 19.

“Saat ini Grand Design Reformasi Birokrasi telah memasuki periode terakhir, dan berdasarkan data dari Kementerian PAN RB bahwa implementasi RB khususnya di wilayah di Pemerintah Kota Sukabumi telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMN,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo saat memberikan kata pengantar acara, Selasa (30/3/2021).

Dengan demikian Kemenko Polhukam sangat mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, semoga hal ini dapat dijadikan motivasi bagi Daerah lain dan Pemkot Sukabumi dapat menjaga serta meningkatkan penerapan SPBE dan pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Untuk itu, pada kesempatan ini Kami ingin sekali mendengarkan langsung strategi yang diterapkan Pemkot Sukabumi terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan SPBE, serta peningkatan pelayanan publik selama pandemi Covid-19 di Pemerintah Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Share:

Staf Ahli Menko Polhukam: Pelaksanaan PSN Perlu Dapat Atensi Bersama


KIMCIPEDES.COM, PURWOREJO. | Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mendapatkan atensi bersama dalam membangun bangsa dan negara. Selain itu, pelaksanaan PSN juga perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional.

“Pembangunan bendungan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam PSN karena Presiden Joko Widodo melihat bahwa Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi sedangkan infrastruktur bendungan masih belum optimal. Selain itu, bendungan dianggap strategis untuk mengatasi permasalahan banjir, kekeringan, dan masalah sosial yang disebabkan oleh perebutan sumber daya air,” kata Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Marsekal Muda TNI Achmad Sajili pada rapat koordinasi isu strategis di Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021).

Sajili mengatakan, jika dilihat dari data yang ada, pembangunan Bendungan Bener termasuk yang lambat jika dibandingkan dengan bendungan lain. Padahal, bendungan tersebut merupakan megaproyek yang akan menjadi ikon bendungan nasional dengan ketinggian mencapai 159 meter.

“Permasalahan sosial akibat pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan utama dari pembangunan bendungan tersebut sehingga semua pihak harus berkolaborasi untuk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Pihak yang berwenang dalam pembangunan bendungan harus tanggap terhadap dinamika yang ada, sehingga tidak berdampak pada permasalahan lainnya,” kata Sajili.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, target yang diberikan oleh pemerintah harus diperhatikan dengan baik agar esensi pembangunan bendungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan harus diselesaikan agar pembangunan dapat terus berjalan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

“Keterlibatan tenaga kerja lokal juga harus diperhatikan karena di saat pandemi seperti ini banyak masyarakat yang kesulitan perekonomiannya, dan sinergitas lintas sektor juga harus lebih intens dilakukan untuk dapat segera mengatasi segala permasalahan yang menghambat pembangunan,” kata Sajili.

Share:

Kanit Binmas Polsek Katapang Sambang ke Tokoh Seniman

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Sudah menjadi rutinitas personil binmas polsek katapang melaksanakan sambang ke wilayah binaannya. Saat pelaksanaan tugasnya Personil binmas kerap kali menyambangi warga masyarakat yang kebetulan sedang berkumpul di daerah yang dilalui dalam upaya melaksanakan giat dialogis sekaligus menyampaikan himbauan -himbauan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas.

Dalam kegiatan sambang kali ini Kanit Binmas Polsek Katapang Polresta Bandung Iptu Cucu Sentika melaksanakan silaturahmi kepada tokoh seniman dalang Wayang Golek Kang Danar Sunarya di Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Selasa, 30/3/2021.

Dalam obrolan yang hangat dan santai Iptu cucu menyampaikan himbauan tentang protokol kesehatan agar selalu menggunakan masker apabila beraktifitas di luar rumah dan untuk sementara menghindari kerumunan apabila tidak ada keperluan yang mendesak dengan harapan dapat memutus penyebaran wabah Covid – 19.

Dalang Danar sunarya yang saat ditemui sedang memainkan "Sicepot" nya memberikan jempol atas kinerja personil Polri serta jajaran lainnya lapangan yang terus gencar mensosialisasikan program pemerintah guna penanggulangan wabah Covid – 19 di Indonesia. 
Share:

Kanit Provos Polsek Pangalengan Lakukan Cek Suhu Tubuh Pengunjung Mako

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Sekarang ini Virus Corona sedang mewabah diberbagai penjuru daerah di Indonesia bahkan didunia. Akibat dari penyebaran virus ini bahkan mengganggu aktifitas disegala bidang dan hal tersebut merupakan ancaman bagi kesehatan umat manusia serta bagi kelangsungan hidup. Penerapan New Normal tetap harus memperhatikan Protokol Kesehatan.

Salah satu bentuk peran aktif kepedulian Polri mencegah penyebaran virus tersebut yakni dengan melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan diruangan mako polsek serta cek suhu tubuh pengunjung Mako Polsek dan juga Patroli ke tempat keramaian menghimbau warga agar selalu menggunakan masker dan memperhatikan Protokol Kesehatan guna mencegah Penyebaran Virus Corona agar korban tidak bertambah sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini seperti biasa kembali.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, S.ik melalui Kapolsek Pangalengan Kompol Katarina S. A.Md mengatakan bahwa Polri dalam hal ini ikut turut peduli dengan wabah virus corona yang setiap hari meneror warga dengan cara menghimbau warga yang berkerumun ditempat keramaian, menyampaikan Himbauan menggunakan Masker dan Physical Distancing, membiasakan mencuci tangan setelah beraktifitas serta aktif dalam mengantisipasi pendatang dari luar kota guna mencegah penyebaran virus tersebut.

Agar kondisi Mako Polsek dan Anggota Polsek tetap dalam keadaan steril dan sehat maka setiap pengunjung diwajibkan dicek suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk area Mako Polsek serta Wajib Gunakan Masker. **

Share:

Personil Polsek Cimaung Polresta Bandung Gencar Razia Miras

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Seringnya terjadi korban meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan, Unit Reskrim serta unit Binmas Polsek Cimaung Polresta Bandung intens melaksanakan Ops Pekat Minuman Keras di wilayah Cimaung Kabupaten Bandung, Rabu, 31/03/2021.

Sesuai dengan arahan Bapak Kapolresta Bandung Kombes Pol. Hendra Kurniawan SIK,MM. kepada jajaran Polsek. 

Kapolsek Cimaung Iptu H.E.Suswara, yang selalu menekankan kepada anggotanya, khususnya Unit Reskrim, untuk intens melaksanakan kegiatan ops moras dan mencegah terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan. Sebab dengan seringnya serta Melaksanakan kegiatan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Cimaung, maka Anggota akan segera mengetahui situasi dan perkembangan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Cimaung, sehingga dapat bergerak cepat apabila terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan.

Tak hanya itu, kepada para pedagang miras juga kami lakukan pembinaan agar tidak mudah terprovokasi oleh hal - hal yang belum tentu kebenaranya dan berita bohong atau hoax yang beredar luas untuk tidak menyebar luaskan apapun yg di terima sebelum tau kebenaran berita tersebut."Kegiatan intens seperti ini akan kami laksanakan guna terciptanya situasi aman dan kondusif," Ujar Kapolsek Cimaung Iptu H.E.Suswara. **
Share:

Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polsek Pangalengan Himbau Warga Binaan Gunakan Masker Serta Patuhi Prokes 5M

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Pandemi Virus Corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 sedang mewabah diberbagai penjuru daerah di Indonesia bahkan didunia. Akibat dari penyebaran virus ini bahkan mengganggu aktifitas disegala bidang dan hal tersebut merupakan ancaman bagi kesehatan umat manusia serta bagi kelangsungan hidup. Penerapan New Normal tetap harus memperhatikan Protokol Kesehatan.

Salah satu bentuk peran aktif kepedulian Polri mencegah penyebaran virus tersebut yakni dengan melaksanakan Operasi Yustisi Gabungan dengan TNI, Satpol PP dan Instansi terkait guna memberikan Himbauan terhadap kegiatan Masyarakat, tempat-tempat keramaian menghimbau warga agar selalu menggunakan masker dan memperhatikan Protokol Kesehatan guna mencegah Penyebaran Virus Corona agar korban tidak bertambah sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini seperti biasa kembali.

Dan bagi warga yang kedapatan tidak mematuhi Protokol Kesehatan, terhadapnya kita berikan sanksi sosial maupun sanksi disiplin baik itu dengan menyapu jalanan atau dengan hukuman fisik seperti push up.

Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan, S.ik melalui Kapolsek Pangalengan Kompol Katarina S. A.Md mengatakan bahwa Polri dalam hal ini ikut turut peduli dengan wabah virus corona yang setiap hari meneror warga dengan cara menghimbau warga yang berkerumun ditempat keramaian, menyampaikan Himbauan menggunakan Masker dan Physical Distancing, membiasakan mencuci tangan setelah beraktifitas serta aktif dalam mengantisipasi pendatang dari luar kota guna mencegah penyebaran virus tersebut.
Share:

Presiden Terbitkan Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Seskab Bidang PMK) Yuli Harsono mengatakan, Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 25 Maret 2021 ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program yang dimaksud.

“Selain itu, Inpres dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang sampai saat ini baru mencapai 54,09 persen atau 49 juta tenaga kerja dari total potensi tenaga kerja sebanyak 92 juta,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/03/2021).

Yuli menambahkan, Inpres ini juga diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerjanya.

Sebagaimana tertuang dalam DIKTUM PERTAMA Inpres yang dapat diakses melalui laman JDIH Setkab ini, Presiden menginstruksikan kepada 19 Menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para Gubernur, para Bupati/Wali Kota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jamsos ini.

Kesembilan belas Menteri tersebut yaitu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Menteri Sosial, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Upaya optimalisasi pelaksanaan Program Jamsos Ketenagakerjaan yang dilakukan antara lain meliputi peningkatan peserta aktif di berbagai sektor; peningkatan pengawasan dan pembinaan; diseminasi dan sosialisasi; penyempurnaan regulasi dan sinkronisasi; hingga dukungan anggaran,” ujar Yuli
.
Deputi Bidang PMK, Setkab Yuli Harsono

Pada DIKTUM KEDUA Inpres, Presiden Jokowi memberikan instruksi khusus masing-masing kepada 19 Menteri, 2 Kepala Badan, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Daerah, dan Ketua DJSN.

“Khusus kepada Menko PMK untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya pelaksanaan Inpres secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan,” instruksi Presiden sebagaimana tertuang dalam peraturan ini.

Sesuai dengan sektor dan wewenang masing-masing, Presiden juga menginstruksikan agar sejumlah Menteri dan para Kepala Daerah mendorong pemberi kerja dan penerima kerja untuk menjadi peserta aktif jamsos.

Di antaranya Menko Perekonomian, yang diinstruksikan untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program jamsos ini. Sedangkan Menhub, Mentan, dan Menteri KP diperintahkan untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja di sektor masing-masing. Sementara, Menaker diinstruksikan untuk mendorong peserta pelatihan program vokasi.

“Khusus kepada Menaker untuk memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” dikutip dari Inpres.

Kemudian Mendagri diinstruksikan Presiden untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program jamsos ini.

“Untuk Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota, diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif,” papar Yuli.

Kepala Daerah juga diinstruksikan melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerahnya mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Terkait hal tersebut, Presiden juga memerintahkan Kepala BKPM untuk menyempurnakan sistem online single submission (OSS) guna memastikan kelancaran pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam proses permohonan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, dalam rangka optimalisasi Presiden juga memerintahkan agar dilakukan penyempurnaan serta sinkronisasi berbagai regulasi terkait.

Salah satunya adalah yang diperintahkan kepada Mendagri, untuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif jamsos ini.

“Ketua DJSN untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” instruksi Presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres.

Selain itu, juga ditekankan mengenai peningkatan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja dan pekerja dalam pelaksanaan program jamsos. Instruksi ini antara lain diberikan kepada Menperin, Menaker, Menteri BUMN, maupun para Kepala Daerah.

“’Khusus kepada Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” dikutip dari Inpres.

Selanjutnya dalam Inpres 2/2021 ini, Presiden juga menginstruksikan agar disediakan data yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program.

“Mendagri diperintahkan untuk menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, Menkumham menyediakan data badan usaha, sementara Menkop UKM menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah,” ungkap Deputi Seskab Bidang PMK.

Sementara itu, Menkeu diinstruksikan untuk menyinergikan pemanfaatan data perpajakan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait kampanye dan sosialisasi (public education) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif program jamsos, secara khusus Presiden memerintahkan Menkominfo untuk melakukan hal tersebut, sekaligus untuk memfasilitasi jaringan komunikasi data pada sistem teknologi informasi.

“Menaker untuk melakukan diseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri,” perintah Presiden yang dikutip dari Inpres.

Khusus untuk Menlu, diperintahkan untuk melakukan diseminasi kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia, sementara Menkop UKM diperintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku koperasi dan UKM untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam program jamsos.

Lebih lanjut, tertuang dalam peraturan ini, khusus untuk jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Presiden memerintahkan untuk meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi program, serta meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan, kepatuhan, dan kemudahan pembayaran iuran.

Terkait pendanaan, Presiden menginstruksikan Mendagri mendorong Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jamsos Ketenagakerjaan. Sedangkan Kepala Daerah diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini di wilayahnya. 
 
“Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertuang dalam DIKTUM KETIGA peraturan yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan ini.

Share:

Himbau Masyarakat Pangalengan Agar Patuhi Aturan PPKM dan Prokes 5M

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Anggota Polri sudah seharusnya memberikan himbauan juga sebagai deteksi dini setiap kejadian yang ada dimasyarakat, oleh karena itu fungsi Patroli harus bisa selalu pro aktif dan teliti terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerawanan.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, S.ik melalui Kapolsek Pangalengan Kompol Katarina S, A.Md mengatakan bahwa Polri dalam hal ini ikut turut peduli dengan wabah virus corona yang setiap hari sudah menjangkiti warga dengan cara menghimbau untuk selalu menggunakan Masker dan memperhatikan Protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus tersebut.

Untuk itu, Kapolsek Pangalengan Polresta Bandung bersinergi dengan Koramil dan Satpol pp melaksanakan giat Patroli ke tempat kegiatan masyarakat serta menghimbau dan diwajibkan untuk menggunakan masker serta menyediakan alat-alat Protokol Kesehatan 5M dan mengurangi jumlah pengunjung sebagai Physical Distancing guna Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. **
Share:

Sambang Kamtibmas Bripka Ujang Kodar Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot Bagikan Masker Dan Himbau Disiplin Prokes 5M

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Bhabinkamtibmas Desa Citeureup Polsek Dayeuhkolot Polresta Bandung Bripka Ujang Kodar tidak pernah bosan dalam membantu mencegah penyebaran Covid-19 dengan bagikan masker dan terus menghimbau untuk disiplin 5 M Protokol Kesehatan kepada warga masyarakat yang ditemuinya saat melaksanakan sambang Kamtibmas di Desa binaaanya di Kp. Pasigaran Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Rabu, 31/03/2021.

Upaya yang dilakukan Bripka Ujang Kodar sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat di Desa binaanya dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Virus Covid-19.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Hendra Kurniawan. S.IK, M.M. melalui Kapolsek Dayeuhkolot Kompol Tedi Rusman.SE mengatakan pembagian masker dan Himbauan Prokes yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona “Melalui para Bhabinkamtibmas Kami membagikan masker sebagai langkah upaya pencegahan wabah Virus Corona yang angkanya terus bertambah, sasaran pembagian yakni warga masyarakat di Desa binaannya masing-masing yang kedapatan belum disiplin Protokol Kesehatan”. Tutur Kompol Tedi Rusman.SE.

Lanjut, upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 dimasa PPKM Mikro dilakukan karena penggunaan masker sangat berpengaruh besar dalam mencegah penyebaran, selain itu kami juga memberikan himbauan 5 M Prokes dan ajakan agar warga mau bersama – sama disiplin Protokol Kesehatan dan saling mengingatkan untuk mencegah penyebaran dimulai dari diri kita sendiri. Tutup Kompol Tedi Rusman.SE. **
Share:

Pesawat CN235-220 Buatan PT Dirgantara Indonesia Tiba di Dakar, Senegal

Ketibaan CN-235 di Senegal

KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Pesawat terbang CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tiba di Dakar, Senegal, Selasa (30/03/2021) waktu setempat. Kedatangan pesawat yang dibeli oleh Angkatan Udara (AU) Senegal ini disambut oleh Kepala Staf Angkatan Udara Senegal BG Papa Souleymane SARR dan Duta Besar (Dubes) RI untuk Senegal Dindin Wahyudin.

Pada kesempatan itu Dubes RI untuk Senegal menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Angkatan Udara negara tersebut untuk menggunakan pesawat produksi Indonesia. Hal ini merupakan simbol bagi peningkatan kerja sama di antara kedua negara, khususnya di sektor industri strategis dan militer.

“Kerja sama ini merupakan bukti penting dari hubungan Indonesia dan Senegal yang kuat, seperti yang telah dibangun sejak Konferensi Asia-Afrika pada 65 tahun yang lalu,” ujar Dindin.

Sebelum tiba di Dakar, pesawat CN235-220 MPA yang berangkat dari Bandung, Jawa Barat tersebut melalui rute yang melintasi 12 negara dan singgah di India, Qatar, Sudan, Chad, dan Niger. Waktu yang ditempuh mencapai 12 hari dan mengangkut 10 orang kru pesawat.

Pesawat produksi PT DI ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat lepas landas dengan jarak yang pendek dengan kondisi landasan yang belum beraspal dan berumput, mampu terbang selama delapan jam dengan sistem avionik glass cockpit, autopilot, dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar.

Pesawat ini juga dilengkapi dengan Tactical Console (TACCO), 360-degree Search Radar yang dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 NM (Nautical Mile) dan Automatic Identification System (AIS), sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal sehingga dapat diperoleh posisi objek yang mencurigakan.

Kemudian terdapat juga Forward Looking Infra Red (FLIR) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target, serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi, baik dalam kondisi siang maupun malam hari.
 
Pesawat CN235-220 MPA ini rencananya akan digunakan dalam patroli AU Senegal. Sebelumnya, Senegal telah membeli pesawat serupa pada 2011 dan 2014. Untuk pembelian ketiga ini, kontrak telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan pada awalnya direncanakan untuk diserahkan pada September tahun lalu. Namun, pengiriman pesawat ditunda hingga Maret tahun ini akibat pandemi COVID-19.

Share:

Polsek Majalaya Perketat Prokes Guna Cegah Covid-19

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Selain ciptakan situasi Kondusif terkait kamtibmas, Polsek Majalaya Polresta Bandung juga monitoring protokol kesehatan kepada seluruh anggota.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan melalui Kapolsek Majalaya Kompol Laurensius Napitupulu mengatakan. Selama pandemi covid - 19 dan PPKM Mikro, Polsek Majalaya lebih perketat pengawasan protokol kesehatan. "Setiap hari seluruh anggota sebelum masuk ruangan harus di cek suhu badan," katanya, Rabu, 31/03/2021.

Tidak hanya tertuju kepada anggota, masyarakat yang datang ke Polsek Majalaya juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Seperti menerapkan 5M.

"Yang paling penting adalah, siapapun yang akan masuk ke Polsek Majalaya wajib menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan membantu pemerintah dalam mencegah dan menangkal penyebaran Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan 5M lingkungan sendiri. **
Share:

Setkab Undang Lembaga Penelitian Bahas Akselerasi Sinergitas Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan

Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi Setkab, Ida Dwi Nilasari saat membuka FGD ‘Transformasi Struktural Sektor Pertanian sebagai Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Seri Ketiga’, secara virtual, Rabu (31/03/2021

KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi, Kedeputian Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD), ‘Transformasi Struktural Sektor Pertanian sebagai Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Seri Ketiga’, secara virtual, Rabu (31/03/2021).

FGD kali ini mengusung tema ‘Pembelajaran dari Negara Lain untuk Akselerasi Sinergitas Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan’ dan pada diskusi ini Setkab mengundang narasumber dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan.

Narasumber yang dihadirkan adalah Iman Hidayat, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Budi Iskandar, Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); serta Rusli Abdullah, peneliti pada Institute for Development Economics and Finance (INDEF).

“FGD kali ini ingin melakukan penajaman rekomendasi hasil dari kegiatan FGD yang Pertama dan yang Kedua. Benchmarking dari negara-negara agroindustri yang telah maju diperlukan untuk kemudian dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri di Indonesia,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi Setkab, Ida Dwi Nilasari saat membuka diskusi mewakili Deputi Bidang Perekonomian Setkab Satya Bhakti Parikesit.

Ida menjelaskan, pada FGD Seri Pertama yang diselenggarakan November silam, telah dihasilkan dua rekomendasi, yaitu pertama, pengembangan industri perlu difokuskan pada industri pertanian dengan ketersediaan bahan baku yang berlimpah di dalam negeri dan memiliki keunggulan komparatif yang tinggi antardaerah; dan kedua, pengembangan dan regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian secara sistematis dan masif disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kewirausahaan daerah.

“Pada FGD Seri Kedua dengan tema ‘Membangun Keterhubungan dan Sinergitas antara Sektor Pertanian dan Industri Industri Pengolahan’, didapatkan rekomendasi bahwa agroindustri hulu dan hilir perlu dikembangkan di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan melalui rekomendasi strategi-strategi yang komprehensif guna pemulihan perekonomian nasional,” terangnya.

Ida menuturkan, menindaklanjuti rekomendasi pada dua seri sebelumnya tersebut, melalui para narasumber pada FGD kali ini Setkab ingin mempelajari mengenai praktik transformasi struktural pada sektor pertanian di luar negeri untuk kemudian diadaptasi dan diaplikasikan di dalam negeri.

“Yang kedua, mempelajari perspektif terkait praktik transformasi struktural pada sektor pertanian di luar negeri, dan tentunya ketiga, perlu usulan rekomendasi kebijakan,” tuturnya.

Adapun rangkaian FGD transformasi struktural di sektor pertanian sendiri, ungkap Ida, dilatarbelakangi oleh arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Peresmian Pembukaan The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) Tahun 2020, Maret tahun lalu, serta pada Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, April silam.

“Bapak Presiden menyampaikan, agar Pemerintah mereformasi kebijakan sektor pangan dan pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Kebijakan dan program pembangunan pertanian harus dijalankan mulai dari hulu hingga hilir agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Lewat rangkaian FGD mengenai transformasi struktural di sektor pertanian ini, Ida berharap dapat memperoleh masukan untuk menyusun kebijakan pemerintah terkait dengan transformasi struktural ekonomi, khususnya di bidang pertanian.

“Kita mengharapkan dengan adanya tiga rangkaian FGD ini dapat memberikan masukan untuk kebijakan bagi Pemerintah terkait dengan transformasi struktural pertanian yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan terciptanya lapangan kerja baru,” tandas Ida. 
 
Hadir menjadi peserta sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga yaitu, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, serta dari lingkungan Sekretariat Kabinet sendiri.

Share:

Polsek Nagreg Gelar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Pasar Rebo

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Petugas gabungan Polsek Nagreg Polresta Bandung, Koramil 2402 Cicalengka dan Satpol PP Kecamatan Nagreg menggelar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di pasar Rebo Kampung Gamblung, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Rabu, 31/3/2021.

Operasi ini digelar guna menekan penyebaran Covid-19, dengan sasaran masyarakat yang tidak memakai masker.

Tampak sejumlah warga yang tidak memakai masker ditegur petugas serta diberikan sangsi, selain itu masyarakat juga dihimbau untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 5M, (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Hendra Kurniawan, SIK, MM melalui Kapolsek Nagreg AKP Hima Rawalasi Pratama SE, mengungkapkan, bahwa operasi yustisi rutin digelar dengan tujuan untuk menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Covid-19, "terutama ditempat-tempat keramaian, jalanan umum, dan tempat lainnya yang berpotensi kerumunan warga," ujarnya. **
Share:

Presiden Tinjau Vaksinasi Besar-Besaran Bagi Pelaku Perbankan dan Pasar Modal

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi pelaku perbankan dan pasar modal, di Gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (31/03/2021) pagi

KIMCIPEDES.COM, JAKARTA. | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 bagi pelaku perbankan dan pasar modal yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (31/03/2021) pagi.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 menit dan langsung meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi mulai dari registrasi ulang, penapisan kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga observasi pasca penyuntikan. Penerima vaksin sebagian besar adalah petugas pelayanan publik yang intens berinteraksi langsung dengan nasabah seperti teller dan petugas di bagian layanan pelanggan atau customer service.

Dalam peninjauan Kepala Negara tampak didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

“Pagi hari ini kita melakukan vaksinasi besar-besaran di perbankan dan pasar modal, terutama bagi yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan masyarakat, baik itu customer service yang melayani pelanggan, maupun teller yang juga melayani masyarakat. Ini yang diberikan prioritas terlebih dahulu,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai peninjauan.

Sektor perbankan dan pasar modal, ujar Kepala Negara, merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang terdampak akibat pandemi.

“Kita tahu bahwa penggerak utama perekonomian nasional kita adalah konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, dan perbankan, pasar modal, merupakan bagian yang sangat penting bagi bergeraknya perekonomian kita,” ujarnya.

Tak hanya di BEI, vaksinasi massal bagi pelaku perbankan dan pasar modal juga dilakukan di empat lokasi lainnya yaitu Menara BNI, di Gedung CIMB Niaga, di Menara Danamon 2, dan di BCA Main Building. Kepala Negara berharap dengan digelarnya vaksinasi besar-besaran ini aktivitas di sektor finansial dapat segera pulih.

“Kita harapkan aktivitas di pasar modal, aktivitas di perbankan kita akan terlindungi dari tertularnya, terpaparnya COVID-19 dan kita harapkan semuanya nanti setelah diberikan vaksinasi berjalan normal seperti biasanya,” pungkasnya.

Share:

Kegiatan PPKM Mikro Unsur Forkopincam Paseh Gencar Bagikan Masker dan Operasi Yustisi Prokes

polresta bandung

KIMCIPEDES.COM, KAB. BANDUNG | Kegiatan PPKM Mikro Berlokasi di Jl Raya Kampung Ebah Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Sinergitas TNI-Polri gencar bagikan masker kepada warga sebagai antisipasi dan cegah penyebaran wabah covid-19

Selain bagikan masker pada kegiatan tersebut petugas gabungan terus menyampaikan himbauan protokol kesehatan dan kepada warga yang mengabaikan prokes di sampaikan teguran lisan dan sangsi pisik berupa pushup .

Kehadiran Bhabinkamtibmas dan unsur terkait ditengah warga dalam rangka memantau pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga harus senantiasa di tingkatkan pelaksanaannya seiring masih berlangsungnya pandemi wabah covid-19.

Selanjutnya Brigadir Ari Sutanto,SH Anggota Polsek Paseh Polresta Bandung yang berada di lokasi menyampaikan kepada warga bahwa protokol kesehatan memakai masker, saat berada di luar rumah, atau ketika berkumpul bersama kerabat di mana pun berada, menjaga jarak jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi ke luar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. 

Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel, menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi, dan mengurangi mobilitas jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama tetap di laksanakan karena pandemi wabah covid-19 masih berlangsung, pungkasnya. **
Share:

KAPOLRI

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog