April 2018 ~ KIM Cipedes

Kompepar Gelar Hajat Lembur Sukajadi 2018



KIM CIPEDES, SUKAJADI - Sebagai wujud kepedulian dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bertempat di Graha Sukajadi, Sabtu, 21/04/2018.

Ketua Kompepar Kecamatan Sukajadi, Yatno mengatakan kegiatan Hajat Lembur Sukajadi 2018 ini sekaligus memperingati Hari Kartini, Hari Buku Sedunia dan Hari Bumi. Hajat Lembur Sukajadi 2018 ini melibatkan murid-murid SDN 018 Sukagalih, SDN Sukagalih 071, SDN Sukajadi, SDN Sejahtera, dan MTS Muhammadiyah dengan menampilkan seni budaya seperti Angklung, Arumba, Wayang, Jaipong. Selain itu juga ada lomba tumpeng, Lomba jampana dan Lomba Mewarnai.

Hajat Lembur Sukajadi 2018 dihadiri oleh anggota DPR RI Dra. Popong Otje Djundjunan, Anggota DPRD Kota Bandung Agus Cahyana, Camat Sukajadi Drs. Yudi Hermawan, Lurah Se-Kecamatan Sukajadi, Polsek Sukajadi, LPM, PKK, Karang Taruna Se-Kecamatan Sukajadi, para donatur dan sponsor.
Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan menyampaikan terima kasih kepada Muspika yang hadir, Kepala Sekolah dan Guru-Guru beserta murid - murid yang telah mendukung kegiatan Hajat lembur Sukajadi. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dra. Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong sapaan akrab beliau yang merupakan pejuang yang terus memperjuangkan kegiatan adat budaya Sunda agar terus lestari di kecamatan Sukajadi khususnya kota Bandung umumnya. Sehingga dapat memotivasi, menyemangati warga Sukajadi. Dalam hajat lembur Sukajadi ini selain memperingati hari Kartini, juga memperingati hari buku sedunia, karena jendela dunia semakin kita membaca buku semakin banyak mendapatkan ilmu dan semakin banyak juga ilmu yang di dapat di buku,” ucap Yudi.

Yudi menambahkan hari ini juga memperingati bumi, filosofinya bumi merupakan tempat kita hidup dan tempat kita berpijak, kalau alam atau bumi di ganggu, maka alam atau bumi akan menganggu kita, untuk itu mari kita lestarikan, lingkungan dan alam kita,tentunya dengan hal hal yang kecil, tidak membuang sampah sembarangan, biasakan menanam pohon, memilah sampah dan lainnya.

Kami atas Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Sukajadi sangat berterima kasih kepada Kompepar yang sudah menyelenggarakan kegiatan semeriah ini. Alhamdulillah di Sukajadi ini banyak potensi potensi budaya dari anak-anak sekolah, seniman dan budayawan. Mudah- mudahan kedepannya kegiatan ini akan lebih meriah lagi, tentunya bisa lebih meningkatkan kelestarian budaya karena budaya merupakan jati diri atau identitas. Kalau kita tidak budaya maka negara kita tidak punya identitas jatidiri bangsa,” ungkap Yudi.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya tingginya kepada panitia penyelenggara kegiatan yang tentunya dapat menampilkan dan memperkenalkan budaya -budaya Sunda, angklung, jampana dan kaulinan barudak, karena sekarang sangat berbeda dengan dulu dimana ada permainan, gatrik, gundu, sonlah, boyboyan,Bancakan, dll, dan sekarang ini anak anak lebih banyak main gadget di banding main gatrik. ini juga akan membawa kehawatiran dengan karakter anak-anak kita yang sangat tergantung kepada gadget. Dengan adanya kegiatan ini berharap lebih menambah pengetahuan dan peningkatan budaya-budaya dan tentunya lebih meningkatkan identitas, atau meningkatkan karakter budayanya masing-masing di sekolah , dengan menampilkan kesenian-kesenian Sunda,” pungkas Yudi.

Anggota DPR RI, Dra. Popong Otje Djundjunan mengatakan Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang gemar membaca dan tidak sombong. Kedua hal tersebut harus diteladani oleh perempuan Indonesia dan harus dicontoh.

Menurut Ceu Popong, perilaku gemar membaca, harus dilakukan seluruh perempuan Indonesia, apapun profesi yang ditekuni.

RA. Kartini tidak sombong, walaupun RA Kartini keturunan darah biru, tapi ia tidak bangga terlahir sebagai ‘darah biru’, ia malah justru menyeselkan hal itu, karena membuat dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Sikap kepribadian RA Kartini ini juga patut kita contoh, kalau kita sekarang bersikap sombong, karena merasa ekonomi kita di atas rata-rata, atau sarjana dan merasa punya kedudukan, berarti kita tidak meneladani RA Kartini,” ujar Ceu Popong.

Lebih lanjut dikatakan Ceu Popong, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang merupakan salahsatu bentuk dalam merawat bumi. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan merawat bumi ini. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi, kalao tidak mau merawat bumi silahkan pindah ke planet sana,’’ tegas Ceu Popong. ***
Share:

Badan Kesbangpol Kota Bandung Sosialisasikan Pilkada Serentak di Dapil 1

KIM CIPEDES, SUKASARI - Dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak dalam Pemilihan Walikota Bandung – Wakil Walikota Bandung dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung mengadakan sosialisasi Pilkada Serentak dan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2018, bertempat di Aula Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kamis, 26/04/2018 lalu. 

Turut hadir Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes, Dedi Djunaedi, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi, Asep Wahyu Hermawan dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Dra. Lusi Susilayani, M.Si pada kesempatan tersebut membacakan sambutan Pjs. Walikota Bandung Mohamad Solihin yang mengatakan semoga forum ini menjadi sarana saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, terutama untuk mengembangkan sistem kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, demokrasi dan keadilan.

Apalagi dalam suasana tahun polltik menjelang pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 mendatang, yaitu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, maka kita dituntut mampu menggalang partisipasi dan membangun optimisme warga bahwa pilkada akan berjalan aman dan demokratis, sesuai tema peran serta masyarakat untuk kelancaraan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Hampir semua pemilu dan pilkada di berbagai daerah di Indonesia menyisakan banyak masalah, mulai dari kurangnya pengawasan sampai penurunan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sehingga hasil kompetisi peserta pilkada dikhawatirkan kurang atau tidak merepresentasikan pilihan rakyat , kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat, khususnya terhadap pilkada juga terjadi di Kota Bandung.

Menurut Solihin, pada Pilgub dan Pilwalkot tahun 2008, partisipasi pemilih adalah sebanyak 67,4%, jumlah pemilih menurun pada pilwalkot 2013 yang hanya diikuti 58% atau kurang dari satu juta suara dari total dpt 1,65 juta pemilih. Meski kecenderungan itu dialami pula oleh kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya yang tingkat partisipasinya 50% dan medan 45%, saya tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mencapai target partisipasi pemilih 77.5% pada Pilwalkot Bandung 2018.

Betapa tidak. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sehingga perlu ditanamkan kesadaran bahwa kitapun memiliki kewajiban untuk berperan aktif. Bahkan ikut menumbuhkan hasrat pemilih agar konsisten menggunakan hak pillhnya. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diprakarsai Badan Kesbangpol Kota Bandung ini, mudah-mudahan saja mendapat respon positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam setiap pemilu sekaligus mendorong kinerja KPU Kota Bandung agar sukses melaksanakan tahapan, program dan jadwal pilkada serentak,” ungkap Solihin.

Saya percaya para sesepuh, tokoh masyarakat dan semua unsur warga di dapil 1 mampu menjaga kerukunan dan tradisi saling menghormati perbedaan pilihan, tidak mudah terprovokasi oleh berita -berita media sosial, selalu tabayyun dan mampu menangkal hoax politik yang bisa memecah belah rakyat. Sikap dewasa dalam pilkada sangat penting, karena persoalan yang sering mengemuka seperti DPT yang tidak akurat, kurangnya kualitas dan kuantitas surat suara, terjadinya kekisruhan, money politics atau intimidasi, jika tidak disikapi secara arif terkadang berujung konflik dan merugikan masyarakat sendiri. Pemilu yang damai dan berkualitas adalah ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar terpeliharanya toleransi dan setiap individu menghormati hak-hak orang lain tanpa diskriminasi. Untuk menciptakan suasana seperti itu bukan pekerjaan mudah, karena proses di dalamnya tidak hanya menyangkut kewenangan KPU dan Panwaslu selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah beserta aparat keamanan partai poutik, dan masyarakat sebagai pemegang hak pilih. Pemilu damai dan berkualitas, hanya bisa terwujud jika terdapat sinergi antar semua pihak, dengan senantiasa mendudukkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

saya dan seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah mendeklarasikan dan menandatangani pakta integritas netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada 2018. Insya Allah semua ASN/PNS bersikap netral dan menggunakan hak pllih sebaik-baiknya.

Saya yakin pilkada 2018 berlangsung LUBER (Lancar, Umum, Bebas dan Rahasia) serta JURDIL (jujur dan adil). Karena kita selalu merawat kondusifitas Kota Bandung sebagai "rumah bersama". Dimana setiap perbedaan mendapat tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong; rempug jukung sauyunan bagaimanapun keragaman etnis. agama dan budaya adalah fitrah dalam kehidupan masyarakat manapun, sehingga kami berkomitmen untuk terus mengikat heterogenitas dengan program-program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak secara demokratis dan berkeadilan, antara lain membangun taman-taman tematik, taman sejarah, meluncurkan PIPPK, dan melaksanakan proyek-proyek unggulan pembangunan Kota Bandung mulai dari transportasi, penataan kawasan kota dan permukiman, revitalisasi pasar, hingga penanganan banjir dan genangan Cileuncang khusus banjir, kami atasi dengan enam (6) strategi yaitu membersihkan saluran air dan gorong-gorong dengan mengerahkan 2.000 orang tim gober, memperbanyak pembuatan kolam retensi, basement air, tol air, kampanye tewak nu miceun runtah dan sosialisasi angkut sampah besar.***
Share:

Barang Antik, Peralatan Makan Delegasi KAA 1955

KIM CIPEDES, JL. ASIA AFRIKA - Salah satu hotel tertua di Bandung yang menjadi saksi sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 yaitu Hotel Savoy Homann. Dinamakan seperti ini karena pemiliknya bernama Mister Homann, seorang warga negara Jerman. Sejak didirikan oleh Adolf Homann pada tahun 1871, Hotel ini terus tumbuh dan berkembang.

Namun dengan linimasa perjalanannya, Hotel Savoy Homann yang menjadi hotel tertua di Kota Bandung dan merupakan hotel legendaris Kota Bandung tetap mempertahankan eksistensinya dan mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya.

Menjadi hotel terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu, hotel tersebut menjadi tempat menginap para delegasi dan pemimpin negara peserta KAA. Kamar bernomor 244 menjadi kamar pilihan keluarga presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Sedangkan Perdana Menteri RRC Zhou Enlai menempati kamar 344 di lantai 3. Delegasi dari India, Jawaharlal Nehru di kamar 144.

Fasilitas hotel yang mewah, dengan makanan yang enak, menjadi salah satu tujuan utamanya para wisatawan maupun ketika delegasi KAA menginap di Hotel tersebut. Namun tak lepas dari itu, terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti Memorabilia, Golden Book, furniture dan yang menarik yaitu peralatan makanan yang sampai saat ini masih terpampang mewah masih sama seperti dulu.

Sendok, garpu maupun piring yang mengkilap itu terkesan mewah, hanya bisa digunakan oleh tamu tamu VIP ketika KAA tahun 1955 berlangsung. Kemewahannya masih terlihat hingga saat ini.

Ditemui Humas Kota Bandung, Public Relations Bidakara Grand Savoy Homann, Revinna Tova Nugraha mengungkapkan, peralatan makanan yang dulu digunakan ketika KAA itu terbuat dari stainless dan perak. Peralatan mewah tersebut digunakan hanya untuk para pejabat utama peserta KAA.

Menurutnya, dahulu dengan peralatan mewah tersebut sangat terbatas, sehingga dipersipakan untuk tamu VIP saja.

“Jadi dulu itu peralatan ini dipersiapkan hanya untuk tamu tamu dari delegasi maupun Ring 1 saja, seperti presiden, wakil presiden, atau perdana menteri,” kata Revinna, Rabu (18/4/2018).

Revinna mengatakan, peralatan makanan yang mewah tersebut diproduksi sebelum KAA berlangsung atau sekitar awal 1950-an.

Peninggalan antik itu menjadi daya tarik tersendiri kepada para wisatawan yang menginap maupun berkunjung di sana.

Untuk menjaga kualitas barang tersebut, manajemen hotel membersihkannya setiap satu bulan sekali. Itu dilakukan agar terlihat lebih apik dan menjadikan barang antik peninggalan sejarah kala.

“Kita merawatnya setiap satu bulan sekali, agar terlihat bersih dan pengunjung hotel pun bisa melihatnya dengan nyaman,” kata Revinna.

Untuk saat ini peninggalan beberapa barang peninggalan ketika KAA tersebut tersimpan rapih dan bersih. Sehingga untuk warga Bandung atau wisatawan bisa melihat barang bersejarah tersebut di hotel yang berada di Jalan Asia-Afrika tersebut.***
Share:

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kemen PP dan PA Bertandang ke FKPA Sukajadi

Lurah Cipedes Dedi Rustandi,SH saat pemaparan program
KIM CIPEDES, SUKAJADI - Fenomena yang mencengangkan prilaku anak termajinal yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orangtuanya. Faktanya, diwilayah Sukajadi dari 40 orang anak hampir separohnya sudah mengetahui apa itu alat kontrasepsi bahkan kita tercengang anak usia 13 – 14 tahun sudah merasakan nikmatnya seks sehingga akan rentan terserang penyakit HIV Aids. Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Peduli Anak (FKPA) Sukajadi, Usman dihadapan Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Valentina Gintings,. M.Si saat melakukan kunjungan ke Forum Peduli Anak (FKPA) Sukajadi, bertempat di Aula Kelurahan Cipedes, Rabu, 17/04/2018.
Hadir pada kesempatan tersebut, Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, Eem Sukaemah, Sekretaris Kecamatan Sukajadi, Agung Purnomo, Kepala UPT Puskesmas Sukajadi dr. Erty Rostiaty, Lurah Cipedes Dedi Rustandi,SH, Sekretaris Kelurahan Cipedes Sudirman, S.Sos, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes Dedi Djunaedi, dan mitra pelaksana Program Peduli Pilar Anak NTT, Lampung, Surabaya,Ujungpandang, Blitar, Palembang, Jember, DKI Jakarta, Garut, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Usman, dari tahun 2016 – 2017, peran FKPA Sukajadi hanya sebagai pendamping, teman bahkan sahabat anak-anak marjinal untuk mempermudah memperoleh informasi permasalahan yang terjadi pada diri anak tersebut. Kita mendampingi mereka untuk berobat ke Puskesmas, bahkan baru-baru ini kita memperhatikan salahsatu anak mengalami bintik-bintik merah pada kulit. Dalam waktu dekat ini kita akan upayakan anak tersebut untuk berobat ke Puskesmas. Alhamdulillah, FKPA sudah menjalin kerjasama dengan UPT Puskesmas Sukajadi dalam memberikan pelayanan pengobatan bagi anak-anak marjinal. Kami juga melibatkan anak-anak tersebut disetiap kegiatan FKPA, seperti bakti sosial, dan juga memberikan pelatihan tata boga bagi mereka. Karena keterbatasan personil dan minimnya dukungan anggaran, hanya ini yang baru bisa kami lakukan,” ujar Usman.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kecamatan Sukajadi Agung Purnomo mengatakan bahwa kami melalui komunitas – komunitas peduli anak berupaya untuk memberdayakan anak-anak termajinal ini dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan dengan anggaran yang terbatas. Anggaran kesejahteraan sosial dalam 1 tahun Rp. 12.500.00-, untuk 6 kali kegiatan pelatihan pemberdayaan remaja. Kita akan berupaya untuk mengusulkan pada musrenbang untuk anggaran pemberdayaan remaja ini lebih ditingkatkan semakmsimal mungkin,” ungkap Agung.

Kepala UPT Puskesmas Sukajadi, dr. Erty Rostiaty mengatakan untuk pelayanan pengobatan bagi anak-anak termajinal menjadi fokus utama kami. Kita cek kesehatan mereka dan hasilnya akan kami sampaikan kepada pendamping begitu juga untuk kapan harus kembali berobat ke Puskesmas,” ucapnya.

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH mengapresiasi peran Forum KPA ini, dengan semangatnya tanpa melihat nilai komersial untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Masih banyak anak yang mengalami masalah, seperti: penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan. Melihat permasalahan ini, kami pihak Kelurahan Cipedes tentunya tidak tinggal diam, kami telah membentuk forum-forum diantaranya Forum Peduli Remaja, Forum Peduli Lansia bersinergi dengan Karang Taruna dengan menggunakan anggaran Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) untuk memberdayakan warga masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Valentina Gintings,. M.Si sangat mengapresiasi FKPA Sukajadi yang mendampingi anak-anak Indonesia khususnya anak – anak termajinal di sukajadi. Saya sudah mendengar upaya-upaya FKPA Sukajadi yang sangat luar biasa seperti apa yang disampaikan juga oleh Lurah Cipedes, dan akan menjadi bahan evaluasi dan laporan kami kepada pimpinan,” ucap Valen. ***
Share:

Posyandu Merak Juara 1 Lomba Tumpeng

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH saat mencicipi tumpeng
KIM CIPEDES - Keteladanan R.A. Kartini adalah perjuangannya, pengabdiannya, pembela hak-hak perempuan. Di zaman now ini diteruskan perjuangannya, dimana Ibu-Ibu adalah sebagai kader, pembina Posyandu dan PKK yang senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat, supaya masyarakat kita menjadi sehat dan pintar. Walaupun dalam perjuangannya RA Kartini banyak hal yang menghalangi cita-citanya, tetapi ia optimis dan berpikir positif, tidak menyerah dan tetap fokus memperjuangkan hak perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan yang sama.

Hal tersebut dikatakan Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH saat membuka lomba tumpeng dalam rangka memperingati Isra’ mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Ibu Kita Kartini 2018 yang diselenggarakan oleh TP PKK Kelurahan Cipedes, bertempat di Aula Kelurahan Cipedes, Jl. Sukagalih No. 24 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Rabu, 12/04/2018.

Dimana pada zaman dulu itu,” ungkap Dedi, kaum ibu-ibu, masyarakat, anak, balita masih dalam keadaan tertinggal, tertindas. Akhirnya, pengabdian, perjuangan muncul untuk kesetaran. Sekarang ini melalui 10 program PKK, diantara Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Tatalaksana rumahtangga dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Untuk itu, pembinaan kader posyandu dan PKK terus dilakukan agar strata atau level posyandu untuk ditingkatkan kearah multifungsi. Jadi posyandu itu tidak saja semata-mata sebagai posyandu yang mandiri, tetapi posyandu itu harus menjadi multifungsi yang mampu memberikan informasi pelayanan, kesehatan pendidikan, dan sebagainya kepada masyarakat,” harap Lurah Cipedes.

Lomba tumpeng yang diselenggarakan TP PKK Keluraharah Cipedes merupakan salahsatu Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). Lomba tumpeng ini diikuti oleh 18 peserta kader –kader posyandu se Kelurahan Cipedes.

Dafatar Pemenang Lomba Tumpeng :

1. Juara 1 Posyandu Merak RW 01

2. Juara 2 Posyandu Merak RW 01

3. Juara 3 Posyandu Camar RW 02

4. Juara Harapan 1 Posyandu Nuri RW 05

5. Juara Harapan 2 Posyandu Nuri RW 05

6. Juara Harapan 2 Posyandu Ketilang RW 09
Share:

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH : Kader Posyandu Diminta Perjuangkan Hak Masyarakat ‘Zaman Now’

KIM CIPEDES, Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH membuka lomba tumpeng dalam rangka memperingati Isra’ mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Ibu Kita Kartini 2018 yang diselenggarakan oleh TP PKK Kelurahan Cipedes, bertempat di Aula Kelurahan Cipedes, Jl. Sukagalih No. 24 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Rabu, 12/04/2018.

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH dalam sambutannya mengatakan lomba tumpeng yang diselenggarakan TP PKK Kelurahan Cipedes hari ini merupakan salahsatu Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj dan Hari Ibu kita Kartini.

Keteladanan R.A. Kartini adalah perjuangannya, pengabdiannya, pembela hak-hak perempuan. Jadi di zaman now ini diteruskan perjuangannya, dimana Ibu-Ibu adalah sebagai kader, pembina Posyandu dan PKK yang memperjuangkan hak-haknya masyarakat, supaya masyarakat kita menjadi sehat dan pintar. Walaupun dalam perjuangannya RA Kartini banyak hal yang menghalangi cita-citanya, tetapi ia optimis dan berpikir positif, tidak menyerah dan tetap fokus memperjuangkan hak perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan yang sama,” ungkap Dedi dihadapan kader posyandu dan PKK se Kelurahan Cipedes.

Menurut Dedi, dimana pada zaman dulu itu kaum ibu-ibu, masyarakat, anak, balita masih dalam keadaan tertinggal, tertindas. Akhirnya, pengabdian, perjuangan muncul untuk kesetaran. Sekarang ini melalui 10 program PKK, diantara Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Tatalaksana rumahtangga dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Untuk itu, pembinaan kader posyandu dan PKK terus dilakukan agar strata atau level posyandu untuk ditingkatkan kearah multifungsi. Jadi posyandu itu tidak saja semata-mata sebagai posyandu yang mandiri, tetapi posyandu itu harus menjadi multifungsi yang mampu memberikan informasi pelayanan, kesehatan pendidikan, dan sebagainya kepada masyarakat,” harap Lurah Cipedes. ***
Share:

KOTA BANDUNG SUKSESKAN PENCATATAN PENDUDUK 99 PERSEN DI JAWA BARAT

KIM CIPEDES, JATINANGOR - Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Barat dicanangkan di Balairung Jendral Rudini Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor, Rabu (11/4/2018). Pencanangan ini berkaitan dengan upaya menyukseskan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Barat. 

Pencanangan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Turut hadir, Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin. 
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, capaian perekaman di Jawa Barat sudah di 99% dan segera lengkap. 

"Pendataan penduduk sebagai pendukung administrasi merupakan faktor penting penunjang kesuksesan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Barat," ujarnya. 

Diungkapkan Zudan, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) diadakan karena hilir dari pembangunan adalah penduduk . Dengan data yang akurat maka pemerataan pembangunan pun akan baik. 

"Mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi dimana penggunaan data kependudukan sekarang sudah bergeser menjadi banyak hal seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokratisasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal," jelas Zudan. 

Saat ini, kata Zudan, kapasitas perekaman di Indonesia per hari mencapai 327 ribu orang. Sehingga di wilayah bisa merekam sebanyak 275 orang perhari. Sedang menurut Komisi Pemilihan Umum, ada sebanyak 6,7 juta penduduk yang belum terekam di 163 kabupaten/kota dari total 381 kabupaten/kota. 

“Di sini perlu adanya kerjasama semua pihak agar proses perekaman bisa terus berjalan. Di Kemendagri ada 18,9 juta blanko dan sudah tercetak 9 juta blanko. Masih ada masi ada 9 juta blanko lagi," ungkapnya. 

Zudan juga menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, peningkatan kualitas pelayanan harus diperhatikan. 

"Pelayanan harus 1 jam sampai dengan 1 hari di kabupaten/kota. Penyelesaian dokumen harus 1 jam - 1 hari di kabupaten/kota bagi penduduk. Kabupaten/kota dan dinas wajib memberikan dukungan SDM dan sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut," jelasnya. 

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pencatatatan di Jawa Barat mencapai 99 persen. Sejumlah data yang ganda juga sudah diperbaiki. 

"Nantinya ingin data kependudukan disandingkan dengan Bappeda sehingga semua OPD akan mengacu ke data itu agar tepat sasaran," jelas Aher. 

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah lama menggunakan prinsip jemput bola agar bisa lebih mempermudah perekaman. Aparat kewilayahan datang langsung ke rumah warga merekam e-KTP. 

"Program perekaman e-KTP tersebut sudah berjalan sejak 2017 lalu. Sampai Maret 2018, sekitar 40 persen ajuan warga sudah dilayani secara langsung di rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempermudah warga untuk perekaman e-KTP," papar Dadang. 

Ia juga menegaskan, dengan data kependudukan yang akurat maka akurasi penyebaran pendidikan serta kurangnya angka partisipasi pendidikan bisa terlihat. Sehingga Pemkot Bandung bisa memberikan perhatian khusus. 

"Harapannya akurasi pendataan penduduk akan bisa dipertahankan sehingga kontinuitas pemerataan pembangunan serta validitas data dapat dijaga. Terutama pada masa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini," ujarnya. ***
Share:

Luar Biasa, Disdukcapil Kota Bandung Buka Gerai Pelayanan Adminduk di Mall

KIM CIPEDES, PASKOJ - Dalam rangka mendukung program keempat dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (#GISA) Kementerian Dalam Negeri, yakni sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mencanangkan Program #GISA tingkat Kota Bandung.

Pada acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna mencanangkan Program #GISA Kependudukan Tingkat Kota Bandung yang ditandai dengan pemutaran video #GISA bersama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di Terrazo Food & Venue Festival Citylink Kota Bandung, Rabu (11/4/2018).

Pada pencanangan program #GISA ini juga, Disdukcapil Kota Bandung bekerjasama dengan Manajemen Festival Citylink Mall membuka Gerai Pelayanan Admindukcapil di Lantai 3 Festival Citylink Mall Kota Bandung.

Gerai pelayanan ini telah dibuka sejak awal April 2018 dan melayani tiga jenis produk layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Layanan yang diberikan yaitu pembuatan Akta Kelahiran, pembuatan Akta Kematian, dan perekaman KTP Elektronik.

Pada acara tersebut juga Disdukcapil Kota Bandung menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara simbolis kepada masyarakat Kota Bandung yang menggunakan layanan Admindukcapil tersebut.

Gerai pelayanan ini diapresiasi oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Kreativitas dan kolaborasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Bandung. Pasalnya layanan tersebut melibatkan pihak pusat perbelanjaan swasta. Menurutnya, ini dapat menarik minat masyarakat dalam perekaman data administrasi kependudukan.

"Inilah dia yang namanya 'Go Kreasi' dalam bahasa manajemen yang saya tekuni, atau sinergitas, kolaborasi dalam bahasa pemerintahannya," ungkap Zudan seusai acara.

Dengan adanya launching program #GISA dan Gerai Layanan Admindukcapil tersebut diharapkan masyarakat Kota Bandung mulai sadar untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat juga sadar memutakhirkan data jika ada elemen data yang berubah dikarenakan peristiwa penting yang terjadi (pindah datang, menikah, meninggal, dan lain sebagainya.

Menurut Zudan, data kependudukan sangat diperlukan oleh pemerintah untuk bermacam-macam fungsi, salah satunya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah.

"Data kependudukan ini akan lebih diberdayakan nantinya untuk perencanaan pembangunan daerah. Misalkan sekarang ada program baru dicanangkan, minggu depan sudah ada integritas dengan data kependudukan di pemerintah daerah," jelas Zudan.

Sejalan dengan pemaparan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna, beranggapan dengan respon yang baik dari masyarakat, pencatatan sipil ini dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan Kota Bandung.

"Data Kependudukan juga menjadi dasar perencanaan pembangunan, terutama untuk menentukan prirotas kebutuhan publik," ucap Dadang.

Dadang menambahkan, data tersebut juga dapat berguna untuk dijadikan landasan bagi pemerintah agar dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

"Khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Saya harap peluncuran gerai ini menjadi bagian dari upaya untuk menata Kota Bandung ke arah yang lebih baik," tutur Dadang.

Dalam waktu yang bersamaan pula, khusus pada saat launching gerai ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengadakan MEPELlNG (Memberikan Pelayanan Keliling) bagi seluruh masyarakat Bandung di pelataran parkiran Festival Citylink Mall. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pembuatan Akta Kelahiran usia 0 s.d. 18 tahun, Akta Kematian, Perekaman e-KTP, dan KIA. ***
Share:

Camat Sukajadi Drs. Yudi Hermawan Dukung Penataan Citarum Harum

KIM CIPEDES, SUKAJADI – Revitalisasi sungai terpanjang di Jawa Barat menggaung sampai ke penjuru dunia. Sungai Citarum salahsatunya sungai terkotor didunia. Program perbaikan sungai citarum tersebut dipertegas oleh Presiden Jokowi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden Nomor 15/2018 tentang Percepatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel TNI Asep Rahman Taufik memaparkan seputar program Citarum Harum kepada warga masyarakat Kecamatan Sukajadi dalam rangka sosialisasi Citarum Harum di wilayah Sektor 22 Kota Bandung, bertempat di Aula Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Selasa, 10/04/2018.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Camat Sukajadi Drs. Yudi Hermawan, Kapolsek Sukajadi Kompol Suhendratno, SH, Lurah Cipedes Dedi Rustandi, SH, Kasi Ekbang & LH Kelurahan Cipedes Meiti Irianti,S.S.Pd Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes Dedi Djunaedi, Ketua RW 09 Kelurahan Cipedes Suherman, TP PKK Kelurahan Cipedes, LPM Kelurahan Cipedes, Lurah se Kecamatan Sukajadi, dan tamu undangan lainnya.

Menurut Kolonel Asep, kita hadir disini untuk mensosialisasikan mengenai penataan Citarum Harum, dengan harapan warga masyarakat dapat mendukung mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan di sepanjang daerah aliran anak sungai Citarum.

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan menyambut baik dan sangat mendukung program penataan Citarum Harum. Dan kami bersama warga masyarakat akan berupaya menjaga dan membersihkan aliran anak sungai yang ada diwilayah Sukajadi. Kegiatan membersihkan gorong-gorong, aliran anak sungai citarum sudah menjadi kegiatan rutin disetiap kelurahan di Kecamatan Sukajadi. Kita berharap dengan adanya penataan Citarum Harum masyarakat semakin sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai,” ungkap Yudi.

Sementara itu, Kapolsek Sukajadi Kompol Suhendratno,SH mengungkapkan agar dapat menumbuhkan dan memberdayakan komunitas pencinta lingkungan di tingkat RT, RW dan kelurahan. Di wilayah Sukajadi ini ada 6 aliran anak sungai citarum, dengan adanya pencinta lingkungan ini, tentu dapat menjaga dan menata aliran anak sungai demi mewujudkan Citarum Harum bebas dari limbah,” ujar Kompol Suhendratno,SH ketika ditemui KIM Cipedes seusai acara sosialisasi Citarum Harum.

Hal serupa dengan Camat Sukajadi juga diungkapkan Lurah Cipedes Dedi Rustandi,SH berkomitmen mendukung Program Citarum Harum dengan upaya melakukan pembersihan lingkungan kewilayahan di tingkat RTRW,” pungkas Dedi. ***
Share:

PEMKOT BANDUNG RILIS ATURAN BARU TENTANG PIPPK

Asisten II Pemerintahan Kota Bandung, Kamalia Purbani
KIM CIPEDES, BALKOT - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka opsi untuk melakukan pengadaan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) melalui pola swakelola tipe 3. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Regulasi itu diterbitkan seiring tumbuhnya aspirasi agar masyarakat semakin diberdayakan dalam proses pembangunan di kewilayahan. Hal tersebut dikemukakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kamalia Purbani saat membuka acara Publikasi Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2018 di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin (2/4/2018).

Hal utama yang disoroti pada peraturan baru tersebut, berdasarkan pola swakelola tipe 3, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab terhadap penetapan kelompok masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola. Sementara itu, kegiatan pembangunan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Di aturan itu disebutkan pula bahwa pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak) sehingga kelompok masyarakat betul-betul melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan.

Kamalia menegaskan, aturan tersebut hanya memberikan opsi kepada pengguna anggaran untuk menentukan pola pengadaan. Pemkot Bandung tidak mengharuskan melakukan pengadaan dengan pola tertentu.

"Aturan ini mengakomodiasi dinamika yang tumbuh dan berkembang di kewilayahan sehingga tidak saklek membuat norma baru, tapi mengakomodasi dinamika di lapangan. Bagi yang sudah nyaman dengan swakelola tipe 1, kami persilakan. Bagi yang sudah melaksanakan swakelola tipe 2 juga boleh. Ini ada yang baru yaiti swakelola tipe 3," terang Kamalia.

Acara yang dihadiri oleh camat, lurah, perwakilan perangkat daerah, dan unsur masyarakat itu membedah peraturan baru tersebut. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Dharmawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Dedi Sopandi, dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana pun hadir sebagai narasumber.

Kamalia menjelaskan, peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Sebagai produk baru, Kamalia menyatakan PIPPK harus terus dikembangkan agar keberadaannya terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"PIPPK sudah masuk tahun keempat, maka harusnya semakin matang. Jika di awal belum sempurna, oleh karena itu Peraturan Wali Kota ini menyempurnakan," tuturnya.

Kamalia juga menekankan bahwa seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk melihat filosofi dari PIPPK, yakni inovasi pembangunan dan pemberdayaan. Hal itu sejalan dengan tiga pilar pembangunan Kota Bandung yaitu inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi.

"Tolong rohnya dihayati betul. Karena ini menjadi mendasar karena akan menentukan langkah selanjutnya," tegasnya.

Kamalia berpesan, setiap pengguna anggaan harus terus meningkatkan kompetensi agar penyelenggaraan PIPPK dengan aturan yang baru ini bisa lebih optimal. Ia menyebutkan ada tiga jenis kompetensi yang harus ditingkatkan.

"Kompetensi-kompetensi ini yang harus ditingkatkan, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi integritas," pintanya. ***
Share:

KAPOLRI

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI