Juli 2017 ~ KIM Cipedes

RATUSAN PEMUDA KARANG TARUNA MENGIKUTI PENDIDIKAN BELA NEGARA

KIM Cipedes, Bandung - Ratusan pemuda karang taruna Se-Kota Bandung mengikuti Pendidikan Bela Negara selama dua hari dimulai dari tanggal 21-22 Juli 2017.pendidikan Bela Negara ini di laksanakan di Pusat Pendidikan Infantri (Pusdikif) cipatat padalarang kabupaten bandung barat.

Pendidikan Bela Negara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung H.Hikmat Ginanjar M,Si di Gd.Graha Yudha wastu Pramukaha Pusenif PPI jl. Supratman No 60 Bandung,, 21/07/17

Kepala Kesbangpol Kota Bandung H.Hikmat Ginanjar M,Si dalam sambutanya mengatakan bahwa Pendidikan Bela Negara yang kedua kali ini dilaksanakan di khususkan untuk generasi muda Karang Taruna Kota Bandung sebanyak 250 0rang. Pendidikan ini diselenggarakan 2 Hari bertempat di Pusat Pendidikan Invantri TNI AD.
Share:

Pemkot Bandung Akan Luncurkan Program Terbaru Layanan Kesehatan

Wali Kota Bandung Beserta Istri Jenguk Pasien RSUD beberapa waktu lalu
KIM Cipedes, Bandung | Program layanan kesehatan terbaru Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung segera diluncurkan. Program layanan terbaru ini untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat yang kurang mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita mengatakan launching program Layad Rawat ini direncanakan pada 24 Juli 2017. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit. "Masyarakat ada yang merasa perlu mendapat pelayanan di rumah sakit, tapi terkadang penuh dan jauh dari rumah sakit. Memang alasan ini masuk akal, karena rumah sakit memang sering kali penuh," kata Rita Verita di Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung, Kamis (20/7/2017).

Rita juga menjelaskan program jemput bola ini merupakan ide dari Wali Kota Bandung. Program digagas karena masih banyak warga Bandung sulit mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. "Karena keterbatasan yang dimiliki masyarakat tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan, maka Walikota Bandung membuat terobosan jemput bola yang kita beri nama Layad Rawat," ucapnya.

Tim Layad Rawat kata Rita dibagi berdasarkan daerah UPT Puskesmas di tiap kecamatan dengan total jumlah 80 puskesmas. Program ini diperbantukan oleh 87 dokter, 184 perawat dan 187 sarjana kesehatan masyarakat. "Dan 23 tenaga gizi dari proses rekrutmen yang diikuti sebanyak 1558 pendaftar. Nanti masyarakat tinggal menghubungi 119 dan tim akan segera datang ke rumah," ungkap Rita.

Menurut Rita, untuk bisa mendapatkan pelayanan Layad Rawat, warga masyarakat tinggal menyiapkan beberapa persyaratan saja. Di antara syarat tersebut, adalah kartu BPJS dan SKTM. "Jadi, warga penerima Layad Rawat harus peserta BPJS aktif dan memiliki SKTM. Pelayanan ini gratis dan untuk warga yang mampu akan dikenakan biaya sesuai Perda 3 tahun 2010," terang Rita.

Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah melaksanakan sosialisasi melalui komunitas dan untuk kewilayahan, sudah diexpose melalui puskesmas. "Harapan kita agar warga paham betul dengan program layanan baru ini, sehingga tahu melayani apa saja, seperti halnya emergency, lansia yang hidup sendiri, serta hal emergency lainnya. Sejauh ini, dengan pelayanan 24 jam yang diberikan, tim layanan kesehatan sudah mendatangi sebanyak 22 orang dengan jumlah paling banyak menderita stroke. "Ke depan, kita akan libatkan dokter spesialis dan juga menambahkan 11 unit ambulan motor yang disebar di Yankesmob dan UPT Puskesmas," pungkas Rita. Asep WH/Edwandi
Share:

Atalia Praratya Lulusan Terbaik Unpas

KIM Cipedes, Bandung - Di tengah kesibukan dan aktivitasnya menjadi istri Wali Kota Bandung, Atalia Praratya Ridwan Kamil mampu menamatkan gelar masternya dan menjadi lulusan terbaik di Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Dalam pidato kelulusannya, Atalia menggugah para perempuan untuk tidak berhenti menuntut ilmu.

“Sebagai seorang perempuan, saya ingin membuktikan bahwa tidak ada perbedaan di Indonesia ini dalam hak memperoleh pendidikan. Perempuan harus mampu sejajar dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan dan prestasi,” ungkap Atalia pada Wisuda Gelombang III Universitas Pasundan di Sasana Budaya Ganesha, Sabtu (15/7/2017).

Menurutnya, perempuan terdidik adalah modal bagi keberlangsungan masa depan generasi terdidik. Seorang ibu yang terdidik akan mampu melahirkan generasi penerus yang terdidik pula. “Jika kita mendidik seorang laki-laki, hanya satu laki-laki yang akan terdidik. Tapi jika kita mengerikan seorang perempuan, maka satu generasi yang akan terdidik,” ucapnya membacakan sebuah pepatah.

Keberhasilannya menjadi lulusan terbaik juga membuktikan bahwa kesibukan bukanlah alasan untuk tidak berprestasi. Sama halnya dengan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil, Atalia juga memiliki banyak agenda kedinasan.

Sejak Ridwan dilantik, secara otomatis Atalia juga mengetuai lebih dari lima organisasi, mulai dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ketua Forum Rembug Masyarakat Peduli Bandung Sehat, hingga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandung.

“Secara pribadi saya hanya ingin membuktikan bahwa sesibuk apapun, sesulit apapun, dengan keterbatasan seperti apapun, selama ada kemauan pasti kita bisa mencapai apa yang kita harapkan,” tuturnya.

Tak hanya Atalia, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial pun menjadi salah satu peserta wisuda Universitas Pasundan. Bersama istrinya, Siti Muntamah Oded M. Danial, Oded lulus dari program sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara. Namun, Oded dan Siti tidak bisa menghadiri seremonial tersebut karena sedang melaksanakan tugas dinas ke luar kota.

Oded yang kini berusia 55 tahun tidak merasa ragu saat ia memutuskan untuk meraih gelar sarjana. Memiliki segudang aktivitas menjadi Wakil Wali Kota Bandung tidak menjadi penghalang bagi Oded untuk terus menuntut ilmu.

“Saya ingin memotivasi anak muda untuk terus menuntut ilmu. Belajar itu tak kenal usia. Saya dan istri saya bisa, maka yang lain pun pasti bisa,” tutur Oded.

Ia pun mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari Universitas Pasundan. Menjadi satu dari 1059 lulusan Unpas menurutnya adalah sebuah kebahagiaan.

“Saya dan Umi (panggilan akrab Siti Oded-red) mengapresiasi seluruh jajaran civitas akademika Universitas Pasundan. Saya berterima kasih kepada para dosen yang membimbing saya dan Umi,” ucapnya. ***
Share:

PDAM Minta Reskrim Polda Jabar Bantu Selidiki Air Merah

Sonny Salimi
KIM Cipedes, Bandung - Hasil uji laboratorium terkait temuan air berwarna merah di Gang Hidayah RW 6 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar sudah keluar. Kesimpulannya, air sampel tersebut mengandung warna sintetik dan pelarut minyak. Pewarnanya bisa berupa cat atau wantek. Sedangkan pelarutnya bisa berasal dari tinner ataupun bensin.

Direktur PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi menjelaskan, pihaknya tidak bisa menguji lebih detail lagi lantaran sampelnya hanya sedikit, sekitar 600 ml. Itupun petugas mendapatkannya dari pelapor yakni Denny Rudiana, tidak langsung diambil sampelnya oleh tim PDAM.

“Contoh ujinya adalah yang disediakan oleh pelapor sebanyak 600 ml. Jadi kami tidak bisa melakukan pengujian lebih jauh lagi. Seperti apakah zat pewarnanya dari cat atau wantek, pelarutnya tinner atau bensin,” ungkapnya di ruangan rapat pimpinan PDAM Tirtawening Kota Bandung, Jalan Badak Singa Kota Bandung, Selasa (18/7/2017).

Selain menguji sampel air, kata dia, PDAM juga bersama tim teknis kewilayahan termasuk tim Pengamanan Objek Vital Polda Jabar melakukan investigasi. Dari investigasi tersebut didapat di antaranya lokasi gang Hidayah hanya diairi dari satu sumber air yakni dari Bojongloa, pipanya cuma satu. Keberadaan rumah pelapor ada di gang paling ujung.

“Elevasi rumah pelapor lebih tinggi dari sumber air. Ada juga pelanggan lain yang mengaku airnya berwarna merah. Total sembilan rumah. Tapi yang punya sampel uji hanya tiga. Itupun yang pekat Cuma satu, sisanya agak pudar warnanya. Rumah masing-masing pelanggan yang melaporkan keluhan tidak berdampingan, menclok-menclok,” terangnya.

Sonny menambahkan, tim investigasi juga melakukan uji kebocoran dengan menutup sebagian aliran air kemudian dialiri air dari tangki. Hasilnya tidak ada kebocoran pipa di sepanjang jalur gang Hidayah. Lagipula pipa PDAM ditanam di kedalaman 40-50 cm di bawah tanah, tidak di saluran drainase. Di sekitar lokasi tidak ada sungai yang mengalir kontinyu. Juga tidak ada aktivitas industri di sana.

“Ada 500an pelanggan di blok Panjunan tersebut. Kalau di gang Hidayah ada 126 pelanggan. Tapi mereka yang mendapati air berwarna merah hanya sembilan orang, itupun menurut pengakuan masing-masing berbeda waktunya satu sama lain, tidak bersamaan waktunya,” beber dia.

Dari hasil investigasi tersebut, Sonny pun menyimpulkan bahwa kualitas produksi air PDAM 100% artinya jernih, aman tidak berwarna merah. Jaringan distribusi tidak bocor, masyarakat umumnya pedagang keliling dan rumahan, tidak ada yang home industri.

“Sebagai langkah tindak lanjut, Kami tidak akan melakukan perbaikan kebocoran. Untuk benar-benar membuktikan ada apa sebenarnya sampai-sampai terjadi air berwarna merah itu, kami akan meminta Reskrim Polda untuk membantu menyelidiki kasusnya,” katanya.

Sonny menyangkal kalau permintaan bantuan polisi itu berbentuk laporan. Menurutnya, pelaporan itu harus jelas siapa yang dilaporkannya.

“Bukan dalam konteks mempidanakan. Kami hanya ingin memberikan pelajaran agar berhati-hati bicara di media sosial. Sekali lagi kami tidak melaporkan melainkan meminta bantuan Polda Jabar untuk menyelidiki. Karena khawatir ke depan terulang kembali,” timpal Sonny.

Ketikapun hasil penyelidikan polisi nantinya terbukti ada anomali di balik air berwarna merah itu, Sonny meminta si pelapor meminta maaf lewat media sosial. Karena bagaimanapun, kalau terbukti tidak benar air berwarna merah itu bukan dari PDAM, institusinya sudah dirugikan.

“Saya tidak bisa menyebut itu diduga ada sabotase atau apa. Kita lihat saja hasil penyelidikan polisi nantinya,” pungkasnya.
Tim R
Share:

Perppu Ormas : Solusi Kebuntuan Sanksi Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45

KIM Cipedes, Jakarta - Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden RI telah menandatangai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang juga telah diundangkan oleh Kementerian Kumham pada tanggal 10 Juli sekaligus dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138. Kemudian Menteri Polhukam Bapak Wiranto bersama pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya termasuk Menteri Kominfo Rudiantara pada rabu 12 Juli 2017 memberikan penjelasan kepada khalayak terkait penerbitan PERPU tersebut.

Tentu khalayak ingin mengetahui lebih jauh apa yang melatarbelakangi diterbitkan dan apasaja pokok-pokok dari sisi PERPU tersebut, Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) telah menyelenggarakan Diskusi Media pada hari Kamis 13 Juli 2017 Pukul 16:00 s.d. 18:00 WIB di Ruang Seminar Galeri Nasional Indonesia, Gambir Jakarta Pusat. Diskusi Media tersebut dihadiri para Narasumber yaitu Menteri Polhukam Bapak Wiranto, Menteri Kominfo Bapak Rudiantara, Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham Bapak Dhahana Putra, Kapuspen dan PLT Kepala Badan Litbang Kemendagri Bapak Dodi Riyadmaji,

Wiranto menjelaskan bahwa terbitnya PERPU ini merupakan : 
- Kebutuhan dengan kondisi yang bersifat mendesak mengingat kondisi di lapangan sangat jelas sudah ada niatan-niatan dan langkah-langkah yang ingin mengganti ideologi Negara kita Pancasila. 
- Kebutuhan untuk menutupi kelemahan dari UU Ormas yang ada pada saat itu yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 dimana UU tidak dapat mengejar dinamika dalam masyarakat.  
- Kebutuhan bagi Pemerintah untuk perlu mengambil langkah cepat dan tegas, sebagaimana diketahui untuk melakukan Revisi UU memakan waktu yang lama.

Wiranto menyampaikan bahwa itulah latarbelakang penerbitan PERPPU, merupakan kebutuhan yang cepat dan tegas dan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan ormas Islam atau masyarakat Islam.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penjelasan menteri Polhukam Wiranto, yaitu :

· Secara teknis, pemberi ijin ormas sangat perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan ormas. Pada prakteknya, Kementerian Kumham dapat memantau dan mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas, untuk kemudian diproses”
· Strategi pembinaan perlu efektif dan efisien, jangan sampai energi pemerintah habis hanya untuk menangani pelanggaran, sementara jumlah ormas juga banyak.
· Demokrasi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi bebas sesuai dengan peraturan.
· Cinta tanah air: Benar atau salah, tetap cinta. If right keep it right, if wrong set it right. Kita wajib mencintai dan membela negeri serta mengevaluasi kontribusi kita untuk negeri.
· Kemudian penting juga adanya kelangkapan Bela Negara dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) agar semua Warga Indonesia mencintai, memiliki dan membela Negara Indonesia.

Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat 2 Revisi UU ITE yang melarang konten-konten negatif yang bersifat SARA. Kemudian parallel dengan pengaturan di dunia maya tersebut, maka di dunia nyatanya dipertegas dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. Kami dari Kementerian Kominfo berperan melaksanakan sosialisasi PERPPU tersebut dan segala hal yang berkaitan. Kewenangan dalam melakukan penilaian atau evaluasi Ormas berada pada Kementerian Kumham dan proses yang harus dijalankan PERPPU ini memberikan aturan yang lebih jelas. Begitu juga bentuk apa yang menjadi pelanggaran sudah sangat jelas, kalau menolak agama maka itu melanggar Sila Satu Pancasila, jika ada yang menolak atau keluar dari kerangka NKRI melanggar Sila Dua Pancasila.

Kemudian Narasumber berikutnya Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmaji menyampaikan “saat ini mudahnya ormas mencatatkan diri namun terjadi masalah pembinaan yang tidak seimbang. Saat ini ada lebih dari 300 ribu ormas. Perlu strategi pembinaan yang lebih baik. Isu-isu terkait ormas-ormas seperti kerusuhan di Marawi, perlu perhatian dan tindakan oleh Pemerintah, Di sisi lain, pemberian sanksi rumit. Sanksi dimulai dari teguran sebanyak 1 sampai dengan 3 kali surat tegiran, baru kemudian diproses ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Sehingga, proses pembubaran ormas membutuhkan proses panjang. Dengan demikian Pemerintah perlu opsi konstitusional untuk pembinaan ormas.” Dodi menambahkan “PERPPU sudah berlaku. Berlaku secara efektif dan efisien setelah mendapat persetujuan DPR”.

Direktur Perancangan UU Kementerian Kumham Dhahana Putra menyampaikan “ Perlu data dan informasi yang cukup untuk proses pembubaran ormas. Pada prinsipnya negara kita adalah negara hukum. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh UU”. Hal tersebut disampaikan pada Siaran Pers Kominfo, 14 Juli 2017.
Tim R
Share:

CEO Telegram Berkomitmen Buka Jalur Komunikasi Dengan Kemkominfo

KIM Cipedes, Jakarta - Berdasarkan temuan dari Kementerian Kominfo dan Kementerian/Lembaga terkait telah ditemukan konten – konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terutama konten yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme. Untuk itu Kementerian Kominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan konten – konten tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh pihak Telegram. Komunikasi telah mengirim email sebanyak enam kali sejak 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017 kepada pihak Telegram. Semua email tersebut telah terkirim dan diterima oleh pihak Telegram namun seluruh permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Keputusan untuk melakukan pemblokiran terhadap ribuan konten Telegram dilaksanakan setelah mempertimbangkan ketiadaan niat baik dari Telegram, sejak dikirimkan email ke-6 dari hari selasa tanggal 11 Juli 2017 s.d. hari Kamis malam tanggal 13 Juli 2017. Dengan tidak adanya tanggapan dari pihak Telegram maka Kementerian Kominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran terhadap layanan Telegram versi web yang berisi ribuan konten radikalisme dan terorisme. 
Kemkominfo pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 11.30 Wib memerintahkan kepada seluruh Internet Service Provider (ISP) untuk memblokir 11 Domain Name System (DNS) terkait dengan layanan Telegram berbasis web. Sebelum mengambil keputusan untuk memblokir, Kementerian Kominfo sekali lagi melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang menangani isu radikalisme dan terorisme.

Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 pukul 07.00 Wib, CEO Telegram atas nama tim telegram menyampaikan permohonan maaf dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo meski sebelumnya mengatakan belum menerima email laporan dari Kementerian Kominfo. Selanjutnya CEO Telegram berkomitmen untuk membuka jalur komunikasi dengan Kemkominfo.

Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan “Saya sudah menerima email mengenai permintaan maaf dari Pavel Durov, CEO Telegram, rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kementerian Kominfo sejak 2016. Durov telah menindaklanjuti yang diminta oleh Kementerian Kominfo dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif khususnya radikalisme/terorisme. Saya mengapresiasi respon dari Pavel Durov tersebut dan Kementerian Kominfo akan menindakanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan,” ungkap Rudiantara dalam Siaran Pers Kominfo, 17 Juli 2017.

Berdasarkan pernyataan CEO Telegram tersebut, Kemkominfo menindaklanjuti dengan memberi jawaban untuk meminta pihak telegram menyiapkan tim teknis dan administrasi guna mendukung proses komunikasi dan koordinasi secara lebih intens. Kemkominfo sangat menghargai tanggapan, niat, dan keinginan Telegram untuk membangun kerjasama dengan Kemkominfo.

Setelah diterimanya komunikasi dari Telegram kepada Menteri Kominfo, maka segera dilakukan tindak lanjut berupa penyiapan SOP secara teknis (proses, SDM, organisasi dsb) ;
- Kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien.
- Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.
- Kemkominfo akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia.
- Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun SDM.

Kebijakan untuk melakukan penapisan konten radikalisme dan terorisme merupakan tindak lanjut dari penanganan terhadap isu – isu yang mengancam keamanan negara terlebih mulai terjadinya perubahan geopolitik dan geostrategis di Asia Tenggara terutama peristiwa yang terjadi di kota Marawi, Filipina Selatan. Isu keamanan negara menjadi perhatian Presiden secara khusus dan Presiden mendukung untuk melakukan penindakan terhadap konten – konten yang bisa mengancam keamanan negara. Tim R
Share:

Kompetisi & Pameran Filateli Internasional 2017 Digelar Di Bandung

KIM Cipedes, Jakarta.

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo akan menyelenggarakan Kompetisi dan Pameran Filateli Internasional "Bandung 2017" pada tanggal 3-7 Agustus 2017 di Trans Convention Center, Bandung. Persiapan penyelenggaraan tersebut dilakukan setelah secara aklamasi Perkumpulan Filatelis Indonesia terpilih dan disetujui dalam Kongres Federation Internationale De Philatelie di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2014.

Pameran filateli ini merupakan ajang kompetisi para filatelis (pehobi koleksi prangko dan benda pos lainnya) dari seluruh dunia, diproyeksikan akan diikuti oleh para filatelis dari sekitar 70 negara Federasi Filateli di dunia yang menjadi anggota FIP (Federation Internationale de Philatelie) serta diramaikan oleh sekitar 60 stamp dan numismatic dealer dari luar dan dalam negeri.

Pameran yang bertemakan: "Jembatan Menuju Dunia Yang Damai Melalui Prangko (Bridging To The World Of Peace Through Stamp)" tersebut bertujuan untuk meningkatkan persahabatan antara filatelis dunia sebagai salah satu andil untuk menciptakan perdamaian dunia, serta memajukan perfilatelian dalam segala aspeknya. Dan juga dalam rangka memperingati hari HUT Proklamasi RI yang ke-72, memperingati 72 tahun Provinsi Jawa Barat, dan memperingati 207 tahun kota Bandung, serta membangkitkan kehidupan perfilatelian di tanah air. Hal tersebut disampaikan, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo, Ary Suryani, dalam siaran pers Kominfo, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut Ary, penetapan tema pameran, tujuan pameran, dan tema edisi khusus, dilandaskan harapan semoga penyelenggaraan event ini akan dapat menginspirasi masyarakat luas akan perlunya tertanam rasa cinta tanah air, rasa kebanggaan atas bangsa dan negara Indonesia, cinta perdamaian serta kecintaan terhadap budaya bangsa.

Hobi filateli yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur seperti ketelitian, ketekunan, kesabaran, disiplin, kejujuran, semangat menambah pengetahuan dan rasa persahabatan, perlu terus dikembangkan di tanah air karena cukup relevan dengan upaya pembinaan karakter bangsa khususnya pada genrasi muda penerus bangsa.

Sebelumnya, Indonesia telah menggelar 5 pameran yang sama untuk tingkat internasional/ dunia yaitu: INDOPEX 93 di Surabaya, JAKARTA 95 di Jakarta, INDONESIA 96 di Bandung, JAKARTA 2008 di Jakarta dan INDONESIA 2012.

Sebanyak 60 federasi negara-negara anggota FIP yang akan ikut serta dalam 9 (sembilan) kelas kompetisi dan non-kompetisi termasuk court of honour atau koleksi kehormatan dan grand prix yang merupakan koleksi-koleksi filatetli terbaik dunia dari kolektor-kolektor benda filateli berbagai negara.


Dalam kompetisi ini, exhibit-exhibit yang didatangkan akan dinilai oleh 49 orang juri dan 8 orang calon juri magang yang merupakan ajang ujian bagi calon-calon juri filateli internasional. Dewan juri Bandung 2017 akan menilai dan menetapkan perolehan medali dari masing-masing koleksi yang dipamerkan yang terdiri dari medali brown sampai dengan large gold (nilai 60 s/d 100).


KEPESERTAAN 

Pameran kali ini tercatat peserta dari indonesia sebanyak 40 peserta dengan jumlah frame 207 atau sekitar 10 % dari jumlah keseluruhan peserta. Dalam pameran ini, jumlah koleksi yang akan diterima panitia terdiri dari 1918 frame dari 9 kelas yang dipertandingkan, terdiri dari 371 di atas frame/ panel dan 84 judul literatur, serta 5 frame koleksi kehormatan (undangan) dan 14 frame koleksi Grand Prix FIP.


Selain koleksi yang dipertandingkan, pada pameran ini akan diikuti pula oleh +60 stand yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) booth pedagang prangko/ numismatik luar negeri serta administrasi pos dari berbagai negara dan 25 (dua puluh lima) booth pedagang prangko/ numismatik dalam negeri.

Administrasi pos yang akan mendaftar antara lain: Singapore Post, Chunghua Post, China Post, DPR Korea Post, Bangladesh Post, Malaysia Pos, Vietnam Post, Philippina Post, Macau Post, Bostwana Post, Leichtenstein Post, Turkey Post, German Post, India Post dan Namibia Post.

Bandung 2017 akan berlangsung selama 5 (lima) hari yang tiap-tiap hari pameran akan diisi berbagai kegiatan lain seperti lomba menata prangko, lomba mewarnai prangko, lomba desain prangko, lomba membuat kartu pos, baca puisi, mendongeng, bermain dan berekreasi bersama badut dan permainan-permainan lainnya.

Selama pameran akan diselenggarakan juga aktivitas filateli lain seperti seminar filateli berbagai topik, workshop filateli, penyuluhan filateli tingkat pemula dan sebagainya.

Bandung 2017 akan dimeriahkan dengan hadirnya sekitar 60 stand/ booth pendukung baik postal operator dan para stamp dealer dari berbagai negara dan dari seluruh indonesia. Inilah peluang yang baik bagi para kolektor dan masyarakat untuk melengkapi koleksinya dan yang tidak kalah menariknya adalah diterbitkannya “paspor filateli”. Para pengunjung akan mendapat kesempatan mengunjungi gerai pos negara-negara peserta membeli secarik prangkonya, ditempelkan pada halaman paspor yang memuat data negara terkait dan meminta stampel peringatan pameran. Edwandi
Share:

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan : Ketua RTRW Agar Memperhatikan Tempat Kost

Drs. Yudi Hermawan

KIM Cipedes, Bandung - Keluarga Besar Kantor Kecamatan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung mengadakan silaturahmi dan halal bihalal 1438 H/2017.

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini, untuk lebih meningkatkan silaturahim, persatuan dan kesatuan dalam menuju Bandung Juara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia adalah keberagaman “bhinneka tunggal Ika” dengan berbagai suku, agama, budaya, partai politik dan sebagainya. Kita kumpul hari ini untuk membangun komitmen bersama supaya saling bersatu, membangun persatuan dan kesatuan, untuk menghindari rasa kebencian, rasa saling menjelek - menjelekan, berita- berita hoax dikalangan masyarakat, dan mengantisipasi gangguan-gangguan Kamtibmas, dari berbagai gangguan penyakit masyarakat, seperti narkoba, radikalisme , terorisme, cunmor, dan lain-lainnya,” ungkap Camat Sukajadi dalam sambutannya, bertempat di Aula Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, 12 Juli 2017. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolsek Sukajadi, Hendratno, Danramil, Herman, Kepala KUA Sukajadi, Hamdani, para Lurah, RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, se Kecamatan Sukajadi, Ormas, OKP dan tokoh masyarakat. Dan Tausyiah oleh ust. H. Ziki Abdul Halim.

Pada kesempatan tersebut Yudi mengimbau agar Ketua RW dan RT selalu untuk menjaga dan memperhatikan lingkungannya, terutama tempat-tempat kos, tempat bermukimnya orang-orang luar Bandung, supaya aktivitas pendatang tersebut dapat terdeteksi. Ciri-ciri indikasi gangguannya yaitu mereka tidak bersosialisasi dan tertutup. Untuk itu, masyarakat lebih berhati-hati dan memperhatikan satu sama lain, dengan membentuk kegiatan ronda di setiap RT RW di lingkungannya, dan sekaligus mengajak masyarakat dan elemen untuk program-program gerakan Kota Bandung.

Kegiatan GPS kata Camat Sukajadi, merupakan bagian dari satu kegiatan silaturahmi, yang selalu di giatkan pada hari Senin, Rabu dan Jumat, agar bisa saling bertanya, mengobrol, tukar pendapat , saling mengenal satu sama lain. Biasanya setelah GPS bisa mengadakaan acara makan-makan sebagai bentuk kebahagiaan rarga Kota Bandung.

Camat Sukajadi mengimbau masyarakat untuk selalu mengarahkan anaknya untuk melaksanakan magrib mengaji, subuh berjema’ah yang menjadi program kita. Kegiatan magrib mengaji ini kami titipkan pada orang tua agar anak anak lebih giat belajar, lebih rajin dalam magrib mengaji dan berjamaah. kegiatan subuh berjema'ah, menjadi kegiatan yang terus kita laksanakan, kegiatan subuh itu tempat ketemunya masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan, termasuk informasi. Kegiatan ini selalu di sosialisasikan kepada masyarakat,” pungkas Yudi. @Asep WH
Share:

Presiden RI Sudah Tandatangani Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017

KIM Cipedes, Jakarta - Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden RI telah menandatangai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang juga telah diundangkan oleh Kementerian Kumham pada tanggal 10 Juli sekaligus dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138. Kemudian Menteri Polhukam Bapak Wiranto bersama pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya termasuk Menteri Kominfo Rudiantara memberikan penjelasan kepada khalayak terkait penerbitan PERPU tersebut, Rabu 12 Juli 201.

Tentu khalayak ingin mengetahui lebih jauh apa yang melatarbelakangi diterbitkan dan apasaja pokok-pokok dari sisi PERPU tersebut, Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) telah menyelenggarakan Diskusi Media pada hari Kamis 13 Juli 2017 Pukul 16:00 s.d. 18:00 WIB di Ruang Seminar Galeri Nasional Indonesia, Gambir Jakarta Pusat. Diskusi Media tersebut dihadiri para Narasumber yaitu Menteri Polhukam Bapak Wiranto, Menteri Kominfo Bapak Rudiantara, Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham Bapak Dhahana Putra, Kapuspen dan PLT Kepala Badan Litbang Kemendagri Bapak Dodi Riyadmaji,

Wiranto menjelaskan bahwa terbitnya PERPU ini merupakan :

· kebutuhan dengan kondisi yang bersifat mendesak mengingat kondisi di lapangan sangat jelas sudah ada niatan-niatan dan langkah-langkah yang ingin mengganti ideologi Negara kita Pancasila.

· Kebutuhan untuk menutupi kelemahan dari UU Ormas yang ada pada saat itu yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 dimana UU tidak dapat mengejar dinamika dalam masyarakat.

· Kebutuhan bagi Pemerintah untuk perlu mengambil langkah cepat dan tegas, sebagaimana diketahui untuk melakukan Revisi UU memakan waktu yang lama.

Wiranto menyampaikan bahwa itulah latarbelakang penerbitan PERPPU, merupakan kebutuhan yang cepat dan tegas dan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan ormas islam atau masyarakat islam.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penjelasan menteri Polhukam Wiranto , yaitu :

· Secara teknis, pemberi ijin ormas sangat perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan ormas. Pada prakteknya, Kementerian Kumham dapat memantau dan mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas, untuk kemudian diproses”

· Strategi pembinaan perlu efektif dan efisien, jangan sampai energi pemerintah habis hanya untuk menangani pelanggaran, sementara jumlah ormas juga banyak.

· Demokrasi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi bebas sesuai dengan peraturan.

· Cinta tanah air: Benar atau salah, tetap cinta. If right keep it right, if wrong set it right. Kita wajib mencintai dan membela negeri serta mengevaluasi kontribusi kita untuk negeri.

· Kemudian penting juga adanya kelangkapan Bela Negara dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) agar semua Warga Indonesia mencintai, memiliki dan membela Negara Indonesia.

Menteri Kominfo Rudiantara menjeaskan bahwa Pasal 28 ayat 2 Revisi UU ITE yang melarang konten-konten negatif yang bersifat SARA. Kemudian parallel dengan pengaturan di dunia maya tersebut, maka di dunia nyatanya dipertegas dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. Kami dari Kementerian Kominfo berperan melaksanakan sosialisasi PERPPU tersebut dan segala hal yang berkaitan. Kewenangan dalam melakukan penilaian atau evaluasi Ormas berada pada Kementerian Kumham dan proses yang harus dijalankan PERPPU ini memberikan aturan yang lebih jelas. Begitu juga bentuk apa yang menjadi pelanggaran sudah sangat jelas, kalau menolak agama maka itu melanggar Sila Satu Pancasila, jika ada yang menolak atau keluar dari kerangka NKRI melanggar Sila Dua Pancasila.

Kemudian Narasumber berikutnya Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmaji menyampaikan “saat ini mudahnya ormas mencatatkan diri namun terjadi masalah pembinaan yang tidak seimbang. Saat ini ada lebih dari 300 ribu ormas. Perlu strategi pembinaan yang lebih baik. Isu-isu terkait ormas-ormas seperti kerusuhan di Marawi, perlu perhatian dan tindakan oleh Pemerintah, Di sisi lain, pemberian sanksi rumit. Sanksi dimulai dari teguran sebanyak 1 sampai dengan 3 kali surat tegiran, baru kemudian diproses ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Sehingga, proses pembubaran ormas membutuhkan proses panjang. Dengan demikian Pemerintah perlu opsi konstitusional untuk pembinaan ormas.” Dodi menambahkan “PERPPU sudah berlaku. Berlaku secara efektif dan efisien setelah mendapat persetujuan DPR”. Direktur Perancangan UU Kementerian Kumham Dhahana Putra menyampaikan “ Perlu data dan informasi yang cukup untuk proses pembubaran ormas. Pada prinsipnya negara kita adalah negara hukum. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh UU”. Tim R
Share:

Kemkominfo Blokir Aplikasi Telegram

KIM Cipedes, Jakarta.
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan dalam Siaran Pers, 14 Juli 2017.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia. ***
Share:

44 Perguruan Tinggi Deklarasi Anti Radikalisme


KIM Cipedes, Bandung - Deklarasi Anti Radikalisme oleh 44 Perguruan Tinggi di Jawa Barat menjadi upaya pemerintah melibatkan perguran tinggi dalam meneguhkan kembali semangat cinta tanah air. "Pemerintah sudah mengkampanyekan dan sosialisasi berbagai hal yang berkaitan dengan mitigasi untuk hilangkan aktivitas yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Pemerintah juga baru saja mengeluarkan Perppu tentang ormas, jadi ini bukan sesuatu yang baru," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat menghadiri Deklarasi Anti Radikalisme Perguruan Tinggi Jawa Barat, di Aula Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran Bandung, Jumat (14/7/2017).
Deklarasi itu merupakan sikap atas perkembangan radikalisme dan terorisme dalam kehidupan bermasyarakat. Deklarasi yang diinisiasi oleh Perguruan Tinggi se-Jawa Barat itu diyakini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sangat tepat. "Deklarasi ini tepat karena pusat perubahan ada di kampus, sehingga kampus lah yanh perlu diperkokoh terlebih dahulu agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan berkepribadian," ujar Ahmad. 

Ditambahkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjend TNI R. Gautama Wiranegara, permasalahan radikalisme dan terorisme saat ini perlu ditangani secara bijak dan melibatkan seluruh stakeholders. "Ini merupakan komitmen BNPT dengan civitas akademik dalam mencegah dan waspada terhadap radikalisme dan terorisme. Peran mahasiswa dan masyarakat penting dalam antisipasi terorisme. Kita perlu tanamkan kepada generasi muda tentang bahaya terorisme dan memberi langkah pencegahan serta memperkuat peran dari perguruan tinggi," ungkapnya.

Berikut isi lengkap Deklarasi Anti Radikalisme Perguruan Tinggi di Jawa Barat:
Kami berpegang teguh pada landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi, Undang Undang Dasar 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika
Kami bertekad mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme kuat, demokratis, jujur, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika akademik, Hak Azazi Manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dan wawasan nusantara
Kami menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan/atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, organisasi masyarakat/organisasi politik yang bertentangan dengan Pancasila, UUD45 dan Peraturan Per Undang-Undangan.
Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham dan gerakan radikalisme, terorisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD1945.
Deklarasi Anti Radikalisme ini juga turut dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Anggota DPR RI, Ketua DPRD Jabar, serta perwakilan dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Tim R
Share:

Bangga Menjadi Warga Bandung Hampir Mencapai 90 Persen

M. Ridwan Kamil - Walikota Bandung
KIM Cipedes, Bandung.
Sebagai manusia jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Terus capai cita cita yang diinginkan kan sampai menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara Reuni Perak Paskibra Kota Bandung Angkatan 92, di GSG Balaikota Bandung, Sabtu (8/7/2017).

Lanjutnya, sebagai manusia pun harus rajin berbagi meskipun berkecukupan, rajin memberikan ilmu dan selalu taat pada agama. "Hal tersebut diajarkan dalam paskibra, di mulai kedisiplinan dan saling berbagi. Maka saya sebagai alumni dari paskibra sangat bersyukur sudah belajar dan memahami hal hal tersebut. Saat ini menjadi walikota ilmu yang ada dalam paskibra saya selalu terapkan sebagai pemimpin,"tuturnya.

Ditambahkan Emil, sebagai walikota dirinya terus berkontribusi memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Diluai dari kesehatan, pendidikan dan wilayah yang semakin nyaman. "Alhamdulilah untuk hal pendidikan sudah mulai membaik. Dari segi kesehatan bulan Juli inginkan dilaunching Padat Rawat, jadi untuk masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke rumah sakit untuk periksa, cukup dokter yang mendatangi pasien atau orang yang membutuhkan,"tegasnya.

Lanjutnya, di bulan April hasil survei menjelaskan bahwa yang bahagia menjadi warga Bandung 80,2 persen dan yang bangga menjadi warga Bandung hampir mencapai 90 persen. "Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terus di dorong agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam hal Pembangunan seperti taman, jalan trotoar. Tidak lupa juga kita dalam hal infaq, atap bayar zakat, Maghrib Mengaji terus ditingkatkan."tuturnya.

Ditambahkan Emil, keberhasilan tersebut tidak luput dari pendidikan yang namanya Pramuka. Dengan materi kedisplinan maka dirinya menerapkan sebagai pemimpin yang tegas dan berinteraksi dengan lingkungan serta warga. "Alhamdulillah berkat Pramuka saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pelayanan, mendengar aspirasi masyarakat dan selalu bekerja sama dalam bekerja,"tutur Emil.

Menurutnya saat ini paskibra sudah lebih baik, dengan anggota yang banyak dimulai dari sekolah sekolah menghasilkan orang orang yang berdisiplin baik. Maka dirinya memberi dukungan agar Pramuka terus dikembangkan lebih baik lagi.

Emil pun berharap kepada angkatan paskibra 92, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hidup. "Insya Allah jika kita selalu berusaha dan bersyukur maka apa yang kita inginkan pasti tercapai,"pungkasnya.
Share:

Oded M Danial : Bangunlah Wilayah Dengan Filosofi Kekuatan Lima Jari

Oded M Danial - Wakil Walikota Bandung
KIM Cipedes, Bandung - Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial memberikan arahan sekaligus Meresmikan Gedung Serbaguna Rw 06 kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Oded M Danial yang akrab disapa mang Oded menjelaskan bangunan yang baik dan bagus dapat menjadi representasi semangat masyarakat dan pemerintah untuk membangun semangat yang baik, tak hanya infrastruktur pembangunan rohani harus senantiasa ditingkatkan.

"Ini merupakan kantor Rw yang juara, saya sangat mengapresiasi dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya , semoga gedung yang bagus dan luas ini menjadi representasi semangat pembangunan kita menuju Bandung Juara kedepannya" ujar Mang Oded disela Sambutan Peresmian Gedung Serbaguna Rw 06,  Sabtu (08/07/2017).

Mang Oded berpesan, bangunlah wilayah ini dengan filosofi kekuatan lima jari. Diantaranya jempol disimbolkan pemimpin, telunjuk sebagai pengusaha, jari tengah sebagai tokoh masyarakat, jari manis yaitu pemuda dan kelingking menyimbolkan ibu ibu.

“Nah filosofi itu mengartikan bahwa dalam membangun wilayah itu harus dengan kebersamaan. Insya Allah dengan kebersamaan maka pembangunan di Andir akan baik,”jelasnya.

Lanjut Oded menambahkan, konsep lima jari itu harus diterapkan di Kawasan ini. Jika semua berkolaborasi dan sejalan, maka kesejahteraan pun akan selalu ada. “Oleh karena itu, terus kolaborasi baik dengan pemuda, PKK, karang taruna dan LPM. Intinya harus sejalan dan komitmen yang kuat untuk memberikan kenyamanan,”ujar Mang Oded.

Selain pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dan direncanakan bersama, wakil wali Kota yang dikenal agamis tersebut mengajak untuk membangun semangat rohani agar duniawi dan akhirat seimbang. "Sesibuk apapun kita tidak ada alasan untuk lari kewajibannya," tandasnya.

Gedung serbaguna Yang mempunyai luas sekitar 100m2 Tersebut berasal dari swadaya masyarakat di Rw 06, serta Csr PDAM dan PIPPK, Rencananya gedung tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan yang menunjang terhadap kemajuan di Rw ini. Tim R
Share:

Ayo Dukung Skywalk, Ketik API 10I Kirim SMS ke 99386

KIM Cipedes, Bandung | Bandung merupakan salah satu kota wisata favorit yang ada di Jawa Barat. Setiap tahunnya ada sekitar 6 juta wisatawan datang ke kota kembang.

Pembangunan Skywalk atau Teras Cihampelas yang rampung awal tahun ini makin menambah minat para pelancong untuk datang. Tak ayal, jembatan yang berlokasi di pusat jeans Cihampelas ini jadi salah satu destinasi wisata favorit.

Meski keberadaannya belum genap satu tahun, Skywalk masuk ke dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2017. Jalur pedestrian melayang yang menampung 197 PKL Cihampelas itu menjadi salah satu nominator pada kategori Tujuan Wisata Baru Terpopuler (Most Popular New Destination).

Pada ajang penghargaan yang digelar Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan PT. Ayo Jalan-Jalan tersebut, Skywalk harus bersaing dengan sembilan destinasi wisata lainnya. Antara lain Danau Linow–Kota Tomohon, Danau Love–Kab. Jayapura, Danau Ugo–Kab. Batanghari, Kawasan Pura Batu Kursi–Kab. Buleleng, Pantai Mbawana – Kab. Sumba Barat Daya, Pulau Bokori – Kab. Konawe, Pulau Hatta–Kab. Maluku Tengah, Pulau Kumala–Kab. Kutai Kertanegara, dan Taman Breksi–Kab. Sleman.

Selain kategori tujuan wisata terpopuler, ada 14 kategori lainnya yang diperebutkan seluruh tempat di Indonesia dalam penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2017. Di antaranya adalah Objek Wisata Unik, Objek Wisata Sejarah, Promosi Pariwisata Digital, Objek Wisata Adat, dan lain-lain.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, masuknya Skywalk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2017 bisa menjadi promosi Kota Bandung secara keseluruhan. Apalagi kalau menang, bisa jadi nilai tambah bagi kota ini.

"Untuk itu, sapta pesonanya semoga bisa selalu diterapkan di kota Bandung. Jangan sampai dinodai dengan sikap kontra produktif seperti tidak menjaga kebersihan di lokasi wisata," ungkapnya melalui sambungan telepon, Sabtu (8/7/2017).

Kenny pun mengajak kepada warga Bandung untuk ikut memberikan dukungan melalui SMS dengan mengetikan API <spasi> 10I kirim ke 99386. Masyarakat juga bisa mengakses anugerahpesonaindonesia.com untuk info lebih lanjut.

Dukungan dapat diberikan mulai tanggal 1 Juni 2017 hingga 31 Oktober 2017. Adapun malam puncak penganugerahannya akan digelar 17 November 2017 mendatang. "Maka dari itu kami mengajak warga untuk berpartisipasi aktif. Votelah Skywalk menjadi Destinasi Wisata Baru Terpopuler dengan mengetik SMS API <spasi> 10I kirim ke 99386," ajaknya. Tim R
Share:

WALIKOTA BANDUNG IMBAU LURAH KOORDINASIKAN RT DAN RW

KIM Cipedes, Bandung - Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengingatkan para ketua RT dan RW untuk selalu proaktif dalam memperhatikan dan mengenali warganya. Sebagai kota wisata dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Bandung selalu menjadi tempat singgah bagi warga pendatang yang turut mencari penghidupan di Kota Bandung.

Pasca kejadian meledaknya low-explosion bomb di kawasan Buah Batu Sabtu, 8 Juli 2017 lalu, Ridwan ingin agar evaluasi terhadap tingkat aktivitas sosial warga dilakukan oleh ketua RT dan RW. Pasalnya, pelaku adalah warga pendatang yang tidak ikut bersosialisasi dengan warga dan cenderung tidak terdeteksi aktivitas di lingkungannya. “Faktanya dia bukan warga bandung. Mencari nafkah di Bandung,” ujar Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Senin (10/7/2017).

Meskipun begitu, Ridwan meminta warga untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak perlu ada kepanikan dan perubahan perilaku yang ekstrem. Namun, ia mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaaan. “Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus tetap tenang dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, hanya tingkat kewaspadaan ditingkatkan,” katanya.

Kewaspadaan warga bisa dimulai dengan lebih sering bersosialisasi aktif dengan warga sekitar. Dengan begitu, warga bisa dengan mudah memperhatikan jika ada warga asing yang tinggal di daerah setempat.

Ridwan sendiri telah memiliki instrumen khusus untuk mengevaluasi warga yang bisa digunakan oleh para Ketua RT dan RW. Dengan instrumen tersebut, warga bisa lebih aktif dalam menjalankan aktivitas sosial di lingkungan sekitar. “Kan sudah ada formatnya dibuat oleh Bagian Pemerintahan Umum, apakah dia rajin kerja bakti, atau rajin rapat. Kalau dia nilainya minus-minus semua maka patut dicurigai,” ucapnya. Tim R
Share:

M. Ridwan Kamil : Kedatangan Saya Ke NTB Untuk Berinvestasi Sapi

KIM Cipedes, Bandung.
Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengatakan, kedatangannya ke Nusa Tenggara Barat tepatnya di Bima merupakan upaya berinvestasi ternak sapi. Karena Nusa Tenggara Barat merupakan lumbung bagi peternak-peternak sapi dengan kwalitas terbaik.

"Kedatangan saya ke NTB ini untuk berinvetasi sapi, di Kota Bandung konsumsi daging sapinya sangat tinggi, maka dari itu kita membutuhkan persediaan dan stok daging sapi yang banyak, jadi kita investasi disini saja untuk kerjasama antara dua kota yaitu Kota Bandung dan Kota Bima," Ujarnya seusai bersilaturahmi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB. Zainul Majdi di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram.

Selain itu, Kota Bandung bekerja sama di bidang pariwisata. Karena Nusa Tenggara Barat terkenal dengan keindahan alamnya sehingga akan memudahkan dalam berinvestasi. "Tidak hanya itu, kita akan bekerja sama di bidang pariwisata. Bukan rahasia lagi, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan kebudayaan dan keindahan alamnya. Ini akan menjadi kerjasama yang menguntungkan kedua pihak," tuturnya.

Kota Bandung sendiri menghibahkan berupa software sebanyak 300-san aplikasi untuk memudahkan sistem pemerintahan di Kota Bima. "Kemarin saya sudah mendatangani berupa hibah 300 aplikasi kepada Kota Bima untuk membantu dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Biaya besar yang sudah digunakan Kota Bandung untuk proses perubahan diharapkan tidak akan terjadi untuk kota atau kabupaten lainnya, sehingga saya berpikir untuk berbagi demi kemajuan bersama, karena prinsip saya kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi, karena kita NKRI," Jelasnya.

Emil sapaan akrab Wali Kota Bandung berharap, kerja sama ini akan mempererat tali silaturahmi Kota Bandung dengan kota dan kabupaten se-NTB dan disambut baik oleh masyarakat. "Semoga kedepannya akan semakin erat hubungan kami dan kota dan kabupaten se-NTB, sehingga banyak gagasan kebaikan yang tercipta," imbuhnya.

Ridwan Kamil juga menawarkan bagi pemuda dan pemudi di NTB yang ingin meneruskan pendidikannya di Kota Bandung diharapkan bisa segera melaporkan dan berkordinasi dengan pemerintahan setempat. "Jangan lupa, bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikannya di Kota Bandung, insyalloh akan kita bantu dalam proses. Karena pendidikan menjadi sarana untuk meraih keberhasilan," pungkasnya. Tim R
Share:

Pendidikan Kunci Pembangunan di Kota Bandung

KIM Cipedes, Bandung - Pendidikan dipercaya menjadi salah satu kunci pembangunan di Kota Bandung. Peranannya sangat berarti untuk membentuk karakter pribadi anak-anak dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah kota berkomitmen penuh agar segala aspek pendidikan bisa terpenuhi kebutuhannya.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto saat memberikan pengarahan kepada para kepala Sekolah Dasar dalam forum silaturahmi di Padepokan Mayang Sunda Kota Bandung, Kamis (13/7/2017). Acara tersebut dihadiri oleh 274 kepala sekolah dasar se-Kota Bandung.

Pada forum itu, Yossi menekankan bahwa pemerintah memiliki fungsi menata kelola pendidikan, salah satunya. Di dalamnya, ada pula aspek pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada peserta didik. Oleh karena itu, profesionalisme tenaga kependidikan harus senantiasa menjadi hal yang utama. Menjaga kualitas sumber daya manusia perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat selalu prima. “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan mutlak adanya. Agar pendidikan kita tetap kokoh, ditambah dengan konsep Bandung Masagi yang terus kita gerakkan,” ujar Yossi.

Kepada jajaran Dinas Pendidikan, Yossi juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras selama proses PPDB tahun ini. Meskipun tetap ada dinamika, namun asas keadilan tetap bisa ditegakkan. “Adil yang dimaksud bukanlah sama rata, melainkan proporsional dalam arti mereka yang perlu dibantu wajib diberikan ruang yang baik. Begitu pula mereka yang sedang tidak berada dalam kondisi normal, perlu kita wadahi dalam ruang yang baik pula,” imbuhnya.

Yossi menambahkan, kinerja yang telah dilakukan hendaknya juga distimulus agar stabil dan tidak mengendur. Kebermanfaatan kinerja menjadi ukuran yang tak ternilai yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jadilah orang yang berkontribusi. Sedikit atau banyak, hendaknya kinerja kita memang diniatkan untuk membantu orang lain melalui jabatan atau peran yang tengah kita pegang,” pungkas Yossi. Tim R
Share:

Klinik Berhenti Merokok di Kota Bandung


KIM Cipedes, Bandung | Pemerintah Kota Bandung kembali menerima penghargaan, kali ini penghargaan tersebut merupakan pemberian apresiasi dari menteri kesehatan melalui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bagi (Pemerintah Daerah) Pemda yang telah menetapkan perda/kebijakan lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau.

Penghargaan penerimaan piagam paramesti tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kota Bandung Kota Bandung Yossi Irianto di Hotel The Alana and Convention Center Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 7 Sariharjo, Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (12/07/17).

Rencananya Pemerintah Kota Bandung dalam waktu dekat akan segera mengimplementasikan perda melalui peraturan Wali Kota sebagai salah satu dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

“Ini merupakan apresiasi yang harus menjadi upaya peningkatan implementasi Perda tentang pengendalian konsumsi tembakau, perda diberlakukan bukan hanya untuk para perokok namun juga orang yang tidak merokok agar dapat menghirup udara sehat,” ujar Yossi Irianto usai menerima penghargaan.

Ia kemudian menjelaskan selain menetapkan perda KTR, menyembuhkan perokok adalah melalui konseling. Di Kota Bandung, telah ada Klinik Berhenti Merokok yang tersebar di 7 Puskesmas, yakni di Kopo, Jalan Ibrahim Adjie, Jalan Puter, Jalan Talaga Bodas, Ujungberung, Cipamokolan dan Sindangjaya.

“Berbagai upaya implementasi perda ini akan terus kita usahakan untuk memberikan aturan bagi perokok dan memberikan hak bagi yang tidak merokok,” jelasnya.

Dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung Nina Manarosana menjelaskan bahwa ketika perokok menghisap tembakaunya, terdapat 104 racun yang terbawa masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, asap dari dalam tubuh akan teroksidasi dari proses di paru-paru sehingga mengeluarkan 1.500 saat dihembuskan ke luar. Inilah yang menyebabkan kesehatan perokok pasif jauh lebih terancam ketimbang perokok aktif.

“Maka dari itu, kita bukan melarang merokok tapi yang merokok harus tahu diri di mana harus merokok, jadi asapnya nggak ke orang lain,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui Pemerintah Kota Bandung terus bergerak untuk mengurangi jumlah perokok di wilayahnya. Selain membuat hari tematik Selasa Tanpa Rokok, pemkot Bandung tengah mengeluarkan peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 315 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Bandung.

“Tahun ini sudah dikeluarkan Peraturan Walikota 315 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung. Yang melarang, membatasi dan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Contohnya: Laporkan jika ada kios jual rokok dekat sekolah misalnya. Hatur Nuhun.” posting Ridwan Kamil di akun Instagramnya @Ridwankamil beberapa pekan lalu.

Penentuan kawasan tanpa rokok ini dituliskan pada Perwal Nomor 315 Tahun 2017 BAB III tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 5. Dimana kawasan tanpa rokok ini meliputi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat anak bermain, tempat kerja dan tempat umum.***
Share:

PD. BPR Harus Berperan "Bantu Warga Yang Bingung"

KIM Cipedes, Bandung - Selaku pemilik modal, Pemerintah Kota Bandung ingin agar perusahaan-perusahaan daerah memiliki identitas dan integritas dalam menjalankan roda institusi, termasuk PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil saat mengunjungi Kantor PD. BPR, Jalan Naripan, Selasa (11/7/2017).

Kepada manajemen PD. BPR, Ridwan menegaskan bahwa bank milik daerah ini harus fokus pada pemberian kredit untuk masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, pangsa pasar inilah yang seringkali tidak banyak tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.

“Di Kota Bandung ini, ada masyarakat menengah ke atas yang bisa menangkap peluang bisnis, ada juga warga menengah ke bawah yang masih bingung cara memenangkan pasar di kota yang pertumbuhan ekonominya 7,8% ini. PD. BPR inilah yang seharusnya berperan untuk membantu warga yang bingung itu,” ujar Ridwan kepada jajaran PD BPR.

Pemberian kredit kepada masyarakat menengah ke bawah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Kelak, diharapkan akan lebih banyak warga yang naik tingkat kesejahteraannya melalui pinjaman dana tanpa agunan dari PD. BPR melalui Kredit Melati. “Nasehat saya, fokuslah pada menengah bawah, pemeberian mikro kredit,” imbuh Ridwan.

Selain pemberian kredit, Ridwan berharap PB. BPR bisa juga melakukan pendampingan terhadap bisnis para nasabah. Agar nantinya, bisnis yang semula kecil bisa tumbuh dan menyejahterakan warga lainnya.

Ia lantas mendorong PD. BPR untuk menjalankan mobile marketing dengan mendatangi warga untuk menawarkan program Kredit Melati. Tujuannya agar PD BPR bisa menggantikan posisi rentenir yang selalu memberikan kemudahan pinjaman tapi mencekik rakyat kecil dengan bunga yang berlipat-lipat.

“Kita selamatkan mereka dari jeratan rentenir dengan pola marketing yang sama tapi dengan sistem yang sama sekali tidak memberatkan,” ucap pria berkacamata itu.

Sebelum mengakhiri arahannya, Ridwan memotivasi staf dan manajemen PD. BPR agar senantiasa melaksanakan kinerja dengan optimal, dimulai dari memfokuskan cita-cita menjadi lembaga yang menyejahterakan masyarakat kecil.

“PD BPR harus menjadi spesialis ekonomi menengah ke bawah. Bapak dan ibu juga harus bangga jadi BPR karena dengan begitu bisa memuliakan banyak orang, dan mensejahterakan mereka yang tadinya mengalami kesulitan. Itu semangat yang harus ditanamkan,” pungkasnya.***
Share:

Tidak Terima Dinegeri, Hubungi PPDB Kota Bandung

KIM Cipedes, Bandung- Penetapan Siswa/i yang diterima di SD dan SMP Kota Bandung telah dipajang dipapan pengumuman sekolah sejak tanggal 11 Juli 2017, bagi orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri agar dapat menghubungi petugas PPDB Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung.

Himbauan tersebut ditulis Disdik Kota Bandung dalam laman PPDB, di www.ppdb.bandung.go.id. Dalam tulisan terebut orang tua yang anaknya tidak di terima di sekolah negeri agar bisa menghubugi petugas di Disdik dan sekolah untuk disalurkan dan mengetahui kuota sekolah swasta yang masih kosong.

Berikut isi himbauan Dinas Pendidikan Kota Bandung :
Kepada Yth. Orangtua Calon Peserta Didik SD dan SMP Kota Bandung Pada hari ini Selasa Tanggal 11 Juli 2016 pukul 14.30, Panitia PPDB menetapkan calon Peserta Didik jalur akademik sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No. 553 tahun 2017 di www.ppdb.bandung.go.id. Untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018 oleh Satuan Pendidikan/sekolah masing-masing (sesuai Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017). Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan tanpa dikaitkan dengan pungutan apapun. Hasil seleksi berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut : •PPDB SDN dilakukan berdasarkan jumlah skor usia dan skor jarak • PPDB SMPN dilakukan berdasarkan jumlah 30% dikali skor Rata-Rata jumlah Rapot + 30% dikali jumlah Skor US + 40% Skor Jarak. Untuk CPDB yang tidak diterima dipilihan 1, 2, & 3 mohon menghubungi petugas Sub PPID Pembantu Sekolah Negeri agar mendapat informasi terkait sekolah swasta yang masih kosong. Kami memohon Maaf atas 30 menit keterlambatan pengumuman ini, hal ini dikarenakan adanya gangguan listrik. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. @Asep WH/Edwandi
Share:

Klarifikasi Kementerian BUMN Atas Pemberitaan Situs Tempo.Com

Fajar Harry Sampurno
KIM Cipedes, Jakarta - Berkaitan dengan pemberitaan pada situs resmi Koran Tempo pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 12.47 WIB berjudul “ESDM Setuju Izin Operasi Freeport Diperpanjang” dengan tautan https://m.tempo.co/read/news/ 2017/07/04/090888674/esdmsetuju-izin-operasi-freeport-diperpanjang.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN, Teddy Poernama menyampaikan klarifikasi mengenai pemberitaan tersebut, bahwa Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno tidak pernah menyatakan bahwa ESDM setuju izin Freeport diperpanjang. Saat ditanya beberapa wartawan selepas rapat, Deputi Fajar Harry Sampurno mengatakan pemerintah masih akan membahas format izin usaha untuk Freeport pasca Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara habis pada Oktober nanti.
Deputi Fajar Harry Sampurno juga menyampaikan terdapat 4 (empat) agenda yang dibahas dalam rapat yakni tentang perpanjangan operasi Freeport, smelter, divestasi (saham), dan stabilitas investasi. Poin perpanjangan operasi dan smelter dikoordinasikan oleh Menteri ESDM, sementara poin divestasi dan stabilitas investasi dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.
Semua aspek yang berkaitan dengan izin operasi Freeport harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Freeport tetap diwajibkan mengubah izin operasi dari Kontrak Karya (KK) ke IUPK jika ingin mengekspor konsentrat.
Pemerintah mewajibkan Freeport untuk mendirikan smelter dalam lima tahun ke depan atau selambat-lambatnya pada 2022. Selain itu sesuai ketentuan, Freeport berkewajiban untuk melakukan divestasi saham 51% dan Menteri BUMN mengusulkan divestasi bisa dilaksanakan BUMN dan BUMD secara bersama-sama. Hal lain khususnya mengenai perpanjangan operasi Freeport 2x10 tahun, PP, dan fiskal tidak pernah disampaikan Deputi Fajar Harry Sampurno. Masalah perpajakan, bea keluar dan penerimaan negara, merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Tim KIM Cipedes
Share:

RK : PPDB Kota Bandung Tetap Mengedepankan Keadilan

M. Ridwan Kami - Walikota Bandung
KIM Cipedes, Bandung - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Kota Bandung jalur non-akademik sudah selesai. Berbagai evaluasi dilakukan oleh pemerintah kota atas mekanisme penerimaan siswa baru di tingkat SD/MI dan SMP/MTs ketiga kalinya itu. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menuturkan, dari berbagai kendala yang ada, ia meminta jajarannya agar tetap mengedepankan asas keadilan.

Hal itu disampaikannnya saat melakukan rapat khusus tentang PPDB bersama instansi terkait di Pendopo Kota Bandung, Senin (10/5/2017).
Ridwan meminta agar segala permasalahan diselesaikan berdasarkan regulasi yang ada. “Ikuti Perwal (Peraturan Wali Kota) yang saya buat, selama ada jawaban atas problematika itu nggak usah terlalu khawatir, karena pada dasarnya kita asasnya berkeadilan,” katanya.

Salah satu masalah yang timbul adalah keterbatasan kapasitas kursi peserta didik di sekolah negeri. Di SMP, misalnya, kuota yang tersedia hanya sekitar 15.000 siswa, sedangkan yang lulus dari Sekolah Dasar mencapai 38.000 siswa. “Karena pada dasarnya kita asasnya berkeadilan, mencoba mengakomidir semuanya di negeri, tapi kan kursinya terbatas,” imbuhnya.

Namun begitu, pihaknya telah berkoordinasi dengan 114 sekolah swasta untuk penerimaan siswa baru ini. Hal itu termasuk pula penerimaan siswa miskin di sekolah-sekolah swasta itu. “Prinsip dari saya jangan sampai ada anak tidak mampu terlantar tidak sekolah,” katanya.

Ridwan sendiri optimis bahwa penyelenggaraan PPDB tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi-evaluasi dari permasalahan sebelumnya telah dilakukan dan diperbaiki dari hari ke hari. “Dinamika mah selalu ada,” pungkasnya. ***
Share:

Terorisme Di Tanah Pasundan Bisa Ditumpas

KIM Cipedes, Bandung - Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan mengungkapkan bahwa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa. Untuk itu, dia mengimbau kepada jajaran kepolisian untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Pasalnya kondisi keamanan di Jawa Barat termasuk yang luar biasa dengan adanya aksi terorisme.

"Saya mengajak rekan kepolisian di Jawa Barat untuk bekerja dan berusaha dengan cara yang luar biasa, jangan cara yang biasa saja karena kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan. Apalagi Jabar terindikasi sebagai salah satu kantong atau tempat teroris," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (10/7/2017).

Anton mengatakan salah satu peningkatan kinerja itu dengan menambah jam kerja bahkan tidak ada libur sekalipun. "Kita berharap kinerja polisi lebih ditingkatkan lagi misalnya dengan menambah jam kerja bahkan libur pun kita harus kerja," ungkapnya.

Anton menilai kondisi Jawa Barat saat ini sedang terganggu dengan adanya aksi terorisme. Namun dengan dukungan semua elemen masyarakat, dia optimis terorisme di tanah Pasundan bisa ditumpas. "Ini merupakan PR yang sangat berat tapi Insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat kita perangi bersama aksi terorisme ini," ujarnya.

Menurutnya, aksi terorisme bukan hanya sebatas fisik saja melainkan ideologi atau keyakinan. Anton pun mengaku tidak akan sanggup jika penyelesaian keyakinan ini hanya dilakukan oleh Polda Jabar saja. "Maka dari itu untuk meyakinkan Polri pun tidak akan mampu. Untuk itu mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat khususnya tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat agar mereka tidak mudah terbujuk bahwa itu adalah tipu daya yang berkedok agama," paparnya.

Anton mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menumpas aksi terorisme yang membahayakan stabilitas keamanan negara. "Mari kita sama-sama menumpas terorisme. Berkenaan dengan terorisme bom panci, Anton menyebut pihaknya sudah menangkap 20 orang yang terduga melakukan terorisme dengan bom panci. "Total kita sudah menangkap 20 orang. Namun kejadian yang kemarin kita sudah tangkap 1 orang dan sudah kita serahkan kepada Densus dan penanganannya," imbuhnya.

Anton menjelaskan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) bom panci yang meledak terakhir di Bandung. Polisi menemukan panci, paku dan gotri. "Alhamdulillah kemarin kita sudah olah TKP ada beberapa yang ditemukan seperti panci, paku dan gotri dan yang kemarin termasuk berdaya ledak rendah," pungkasnya. Tim R
Share:

Aher Himbau Ortu Siswa Untuk Menghubungi Pihak Sekolah

KIM Cipedes, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) memastikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Jabar lancar.  Selama proses pendaftaran bisa dikatakan tidak pernah terjadi apa-apa kalau kemudian di Jabar.id. Jika tidak terdaftar, Aher mengimbau orang tua siswa untuk menghubungi langsung pihak sekolah.

"Terbukti para kepala sekolah tidak takut menghadapi pengaduan orang tua siswa dan datang langsung ke sekolah," katanya usai menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-71 di Lapangan Gasibu Bandung, Senin (10/7/2017).

Berbeda dengan tahun sebelumnya mereka tidak berani datang ke sekolah bahkan tidak berani membuka telepon seluler pun untuk menghadapi pengaduan orang tua. "Tanya kepada para sekolah, nyaman sekali PPDB tahun ini," tegasnya.

Aher sapaan Gubernur Jawa Barat mengaku memang ada sedikit kekurangan tapi pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bisa mengatasinya. "Yang jelas, kita memutuskan untuk tidak online sepenuhnya. Ternyata tepat keputusannya kita. Karena sistem ini cocoknya di perkotaan," ungkapnya.

Menurutnya, pengaduan sistem PPDB Online tahun ini menurun karena yang mendaftar sistem ini bukan orang tua murid maupun siswa. Tapi petugas di sekolah. Menurutnya, sedikit masalahnya terdapat ketika membuka internet ke pemusatan PPDB Jabar.

"Kan kemampuan orang tua siswa untuk mengakses internet tidak sama. Jadi tidak bisa menyalahkan kita. Oleh karena itu sistem semi online sangat tepat," tuturnya.

Aher pun mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat yang sudah menerapkan sistem PPDB semi online khususnya di jalur akademik. "Saya apresiasi Disdik Jabar dengan sistem semi onlinenya dan jalur non akademik pun sekarang lancar," katanya.

"Saya kira kalau sulit mengakses data di PPDB Online Disdik Jabar, orang tua siswa yang mendaftar tinggal datang langsung ke sekolahnya karena di sekolah sudah terpampang anaknya terdaftar atau tidak," pungkasnya. Tim R
Share:

Etnis Sunda Jadi Yang Terbaik & Berprestasi

KIM Cipedes, Bandung - Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan memperingati Milangkala ke-104 di Gedung Mandalasaba dr. Djoendjoenan Komplek Perkantoran Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatra No.41 Bandung, Senin (10/7).

Beberapa publik figur, petinggi Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, tokoh masyarakat, serta para petinggi kampus ternama di Indonesia hadir dalam acara tersebut. Acara ulang tahun ke-104 ini sekaligus acara Halal bi Halal Idul Fitri 1438 Hijriah Paguyuban Pasundan, karena hari pertama masuk kerja pasca lebaran.

Dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) berkesempatan memberi sambutan, “Mari kita hadirkan Etnis Sunda, Etnis terbesar kedua, menjadi Etnis yang terbaik dan paling berprestasi di bumi kita, Insya Allah,” ujarnya.

Begitulah beliau berpesan khusus pada masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pasundan dalam Acara Milangkala ke-104 Paguyuban Pasundan.

“Keluhan tidak akan menyelesaikan urusan, tapi kalau kita bersatu padu menampilkan masyarakat Jawa Barat yang terbaik,” lanjut Aher. Tim R
Share:

Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan ORARI

KIM Cipedes, Banjarmasin - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengapresiasi peran Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) memberi kontribusi yang besar terhadap negara dan masyarakat Indonesia selama ini. "Saya berharap pada ORARI agar dapat menciptakan sesuatu yang bersifat legacy dan bermanfaat untuk generasi mendatang serta melakukan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ORARI juga tetap menjadi radio amatir yang dapat bekerja layaknya profesional," katanya dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Tahun 2017 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Jumat (7/7/2017).
Guna menjalankan peran itu, Menteri Rudiantara menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh ORARI. "Pertama, dengan adanya perkembangan teknologi, diharapkan ORARI tidak menutup diri dari perkembangan teknologi apapun khususnya teknologi baru. Kedua, di tengah maraknya berita-berita bohong (fake news) atau hoax utamanya melalui media sosial di tengah masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu dari pengguna internet terbesar di dunia yang membutuhkan perhatian khusus," katanya.

Selain itu kondisi global dan regional saat ini yang muncul di tengah masyarakat khususnya tentang isu-isu radikalisme dan terorisme yang semakin meresahkan, diperlukan adanya kontribusi riil dari ORARI untuk mendukung dan menjaga keutuhan NKRI. Secara khusus, Menteri Kominfo menilai ORARI dapat memainkan peran dalam perumusan kebijakan pemerintah, khususnya dalam menghadapi penyebaran hoax dan radikalisme. "Dibutuhkan peran serta ORARI khususnya dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut," katanya dalam acara Perayaan 49 tahun ORARI itu.***
Share:

Pentingnya Regulasi Penggunaan Aplikasi Internet Bagi Anak

Netty Prasetyani Heryawan
KIM Cipedes, Bandung - Maraknya penggunaan aplikasi internet di kalangan anak-anak berdampak dua sisi, yaitu, positif dan negatif. Namun, sebagai orang tua harus membuat regulasi penggunaan aplikasi internet oleh anak-anak. Hal itu diungkapkan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan usai mengikuti kegiatan Halal Bihalal di halaman gedung Sate Bandung, Selasa (4/7/2017)

Netty menjelaskan, regulasi tersebut merupakan wilayah otoritas orang tua sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dalam proses perlindungan anak. "Seharusnya orang tua membuat regulasi kapan anak-anak menggunakan berbagai gawai atau alat komunikasi, berapa lama dan fitur apa saja yang berbahaya digunakan oleh anak-anak,"katanya.

"Orang tua harus mulai membatasi penggunaan aplikasi yang berdampak negatif bagi anak-anak termasuk acara tv yang ada di rumah harus ada perhatian orang tua,"tambahnya

Menurut istri Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini, kini permasalahannya orang tua banyak yang termasuk ke dalam tiga kategori yaitu orang tua nyasar, bayar dan sadar. "Banyak orang tua yang ingin anaknya sholeh tapi enggak tau caranya. Juga orang tua yang menyerahkan tumbuh kembang anaknya kepada pihak lain seperti guru sekolah, guru ngaji dan Taman Pendidikan Al-Quran,"paparnya.

Namun ada orang tua yang sadar betul bahwa tanggung jawab yang utama pengasuhan anak itu ada pada keluarga. "Orang tua yang seperti inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan semakin banyak di Jabar dan Indonesia ,"ungkapnya

Lebih jauh Netty mengungkapkan, gempuran yang berbau negatif dari luar harus dibatasi orang tua jika imunitas di dalam keluarga sudah kuat. Hal itu merupakan analogi yang paling mudah ketika punya daya tangkal atau anti bodi apapun gempurannya kita bisa katakan tidak. "Ketika imunitas atau daya tangkal keluarga yang kuat maka akan bisa menahan gempuran dari luar. Sehingga kita bisa mengatakan say no to drug dan say no to free sex,"tuturnya.

Dia berharap adanya hari keluarga dan hari anak bisa dijadikan momentun untuk merenungkan kembali peran orang tua dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik lagi "Karena kemarin 29 Juni diperingati sebagai hari keluarga dan 23 juli sebagai hari anak. Saya ingin monentum hari keluarga dan hari anak ini menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran orang tuauntuk melindungi dan mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik lagi,"pungkasnya.**
Share:

1500 Tenaga Medis Siap Sambangi Warga Bandung

KIM Cipedes, Bandung - Sebanyak 1.500 dokter, perawat dan tenaga kesehatan Pemerintah Kota Bandung akan mendatangi kediaman warga Bandung yang sedang sakit,  jadi tidak harus dirawat di rumah sakit, poliklinik, atau puskesmas yang ada di kota Bandung ini.

Warga --yang mau-- cukup tetap tinggal di rumah masing-masing, tetapi akan mendapat pelayanan medis dari para dokter seperti layaknya rawat inap rumah sakit.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil akan mencanangkan program Layad Rawat bagi warga Bandung. Program terobosan dalam layanan kesehatan itu akan diluncurkan dua minggu lagi.

Dengan program tersebut, kata Kang Emil panggilan akrab Ridwan Kamil, masyarakat tidak akan dipingpong lagi oleh petugas saat akan berobat di Rumah Sakit.

"Negara aja yang datang ke warga, bukan warga yang datang ke negara," ujar Kang Emil melalui akun instagramnya Selasa (4/7/2017) lalu.  Asep WH/Edwandi


Share:

X-Igent Panic Button, Bantuan Kepolisian Saat Darurat

KIM Cipedes, Bandung - Kota Bandung dengan sistem smart city-nya telah memiliki piranti lunak untuk menjadi penanganan pertama saat terjadi kriminalitas, yakni Panic Button. Aplikasi yang telah hadir sejak tahun 2015 itu bisa menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan kepolisian di saat darurat.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah memperkokoh sinergi dengan kepolisian untuk bekerjasama mengoperasikan aplikasi ini. Sebanyak 4 orang polisi secara bergilir telah disiagakan di Bandung Command Center untuk merespon laporan masyarakat dengan cepat. “Sistemnya sudah ada. Di kota lain juga sudah dipraktekkan. Alhamdulillah di zaman Pak Hendro ini polisinya sudah siap,” ungkap Ridwan di Polrestabes Bandung, Jumat (7/7/2017).

Aplikasi ini akan terkoneksi dengan mobil-mobil patroli polisi yang telah dilengkapi dengan GPS (Global Positioning System). Saat pengguna mengetukkan jari beberapa kali di layar ponsel pintarnya, aplikasi ini akan segera aktif terkoneksi dengan server di Bandung Command Center dan langsung menghubungi mobil patroli terdekat. Dengan begitu, polisi akan langsung meluncur ke lokasi dan melakukan penindakan segera.

“Silakan download aplikasinya. Jadi kalau ada kejadian kita panik tidak bisa menelepon, dalam hitungan kurang dari satu menit, asal layar ponselnya dipijit itu akan ketahuan lokasinya,” terang Ridwan.

Saat memasang aplikasi itu di ponsel pintar, pengguna akan dimintai nama dan alamat lengkap, serta kontak terdekat yang bisa dihubungi saat keadaan darurat. Dengan demikian, polisi dapat melakukan verifikasi yang menghubungi keluarga dekat jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Saat seluruh sistem sudah terintegrasi, Pemerintah Kota Bandung dan Polrestabes Bandung akan mensosialisasikan lagi kepada masyarakat penggunaan aplikasi Panic Button. Aplikasi ini sudah bisa diunduh di Play Store dengan kata kunci "X-Igent Panic Button" bagi ponsel berbasis Android. “Mudah-mudahan dengan sosialisasi lagi sistem ini bisa menjadi langkah preventif juga pada situasi darurat,” harap Ridwan. Asep WH/Edwandi
Share:

Pemprov Jabar Akan Tambah USB


KIM Cipedes, Bandung - Jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan jumlah sekolah di Jawa Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar akan mengupayakan menambah Unit Sekolah Baru (USB). Namun, program tersebut masih terkendala persoalan pengadaan lahan.

Hal tersebut dikatakan," Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, kepada wartawan di Bandung, Senin (3/7/2017).
Ahmad menuturkan kekurangan sekolah ini paling banyak terjadi di wilayah kabupaten. Sedangkan untuk wilayah perkotaan APK-nya sudah 90 persen. "Untuk sementara ini sebelum ada USB, kami menganjurkan Sekolah Menengah Terbuka, artinya sekolah ini tidak perlu ruang kelas khusus, bisa dilakukan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) seperti madrasah, mesjid, ruang sekolah, maupun kantor kelurahan, tapi ada tatap muka dengan pegajarnya di sekolah induk ujarnya

Ahmad berharap sekolah Induk dari SMT ini merupakan sekolah berkualitas yang terakreditasi A. Disdik pun sudah melakukan program ini sejak tahun lalu dengan jumlah siswa sekitar 4.000 orang. "Tahun ini SMT yang sudah ada di Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Bogor. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik," tegasnya.

Ahmad menambahkan, pihaknya menargetkan 100 ribu siswa mengikuti program SMT dengan 30 ribu TKB yang menyebar di seluruh Jawa Barat. "SMT ini kita prioritaskan di wilayah kabupaten. Ke depannya jumlah siswa SMT akan ditambah hingga 100 ribu siswa ikuti SMT," jelasnnya.

Sedangkan untuk tenaga pengajarnya berasal dari relawan yang diberi honor. Selain itu, sambung Ahmad, SMT juga dilengkapi guru utama dari sekolah induk yang memberikan pendampingan."Anggarannya dari pusat yaitu Bantuan Operasional Sekolah (Bos) juga dari Pemrov Jabar," pungkasnya. Tim R
Share:

KAPOLRI

iklan banner

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog