Januari 2019 ~ KIM Cipedes

Kemenkominfo Bersama KPU dan Bawaslu Akan Rilis Laporan Hoaks Terkait Pemilu 2019

Bandung, kimcipedes.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemiihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. Apalagi, saat ini penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggung jawabkan makin masif di dunia maya.

"Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media," ujar Menteri Rudiantara dalam Acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Menteri Rudiantara mengungkapkan, Kementerian Kominfo akan segera mengumumkan kabar yang telah terverifikasi kebenarannya ke masyarakat.

"Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019," tandas Rudiantara.

Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kementerian Kominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup media digital masyarakat. Dengan begitu, Menteri Rudiantara berharap, setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama.

"Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks," ucap Menteri Rudiantara.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Rudiantara yang telah menindaklanjuti penandatanganan MoA kedua kalinya. Abhan mengungkapkan, MoA pertama kali dilakukan pada Pilkada Serentak 2018. Adapun Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal pemyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.**
Share:

DPKP3 Kota Bandung Anggarkan Rp.4,1 Miliar Membangun 20 Taman Skala RW

Bandung, kimcipedes.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Rencananya, tahun ini Pemkot Bandung akan menambah 33 hektare (ha) ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Saat ini luasan RTH di Kota Kembang baru sekitar 12,21 persen (meningkat 0,31 persen dibandingkan tahun 2013).

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Darmawan mengemukakan, Pemkot Bandung mencanangkan target penambahan RTH sebesar 0,2 persen per tahun. Target realistis ini dicanangkan setelah mempertimbangkan potensi wilayah dan kemampuan anggaran.

"Selama lima tahun ke depan ditargetkan penambahan 1 persen atau 0,2 persen atau 33 hektar per tahun," ungkapnya dalam Bandung Menjawab yang berlangsung di Taman Sejarah, Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (31/1/2019).

Untuk merealisasikannya, Dadang mengaku cukup berat kalau hanya mengandalkan kemampuan APBD. Kalau rata-rata harga tanah Rp2 juta per meter, maka membutuhkan anggaran sekitar Rp669 miliar per tahun.

"Dalam lima tahun terakhir anggaran untuk pengadaan lahan RTH itu sekitar Rp10-15 miliar. Tahun ini pun kami menganggarkan Rp12,5 miliar untuk pengadaan lahan RTH di antaranya di Ujungberung dan Cidadap," katanya.

Di samping itu, lanjutnya, ada alokasi sekitar Rp4,1 miliar untuk membangun 20 taman skala RW. Ini merupakan bagian dari program 1 RW 1 Taman Bermain. Selain menambah jumlah RTH, program ini pun untuk mengatasi persoalan sebaran RTH di Kota Bandung yang belum merata.

"Sebaran RTH masih banyak berada di wilayah tengah dan utara. Wilayah timur banyak RTH, tapi sifatnya privat. Wilayah selatan dan barat yang masih sangat kurang RTH. Persoalannya, harga tanah yang sangat tinggi. Akan sangat kesulitan kalau mengandalkan APBD," bebernya.

Dadang mengaku akan mengupayakan agar ada serah terima PSU (Prasarana Sarana Utilitas) dari pengembang perumahan dan kawasan permukiman. Potensinya saat ini ada sekitar 44 hektare yang sedang diupayakan. "Kami sedang mengupayakan penyerahan PSU dari pengembang ke Pemkot Bandung. Dalam kewajiban minimal RTH 30 persen itu kan ada porsi 20 persen adalah RTH publik, sisanya 10 persen RTH privat. Jadi langkah ini akan cukup membantu," papar Dadang.

Agar target penambahan RTH ini tercapai, Dadang pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara taman maupun hutan kota. Saat ini ada sekitar 613 hutan kota, taman tematik, maupun taman kewilayahan yang ada di Kota Bandung. "Di RTH kan ada fasilitas taman, pohon dan tanaman yang ditanam. Itu semua ada tidak dengan harga murah. Kami akan sangat senang kalau masyarakat pun bersama-sama menjaganya," ajak Dadang. @***
Share:

Kepala DPKP3 Kota Bandung, Dadang Darmawan : Baru 20 Pengembang Menyerahkan PSU

Dadang Darmawan
Bandung, kimcipedes.com - Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan ditargetkan rampung pada April 2019 mendatang. Saat ini revisi payung hukum tersebut sudah masuk dalam agenda program legislatif daerah (Prolegda) dan sudah masuk pembahasan triwulan pertama tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Darmawan mengemukakan, jika Perda tersebut berhasil direvisi akan turut membantu upaya peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasalnya, dalam aturan lama masih ada ganjalan yang cukup menghambat.

“Perda Nomor 7 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa setiap pengembang yang mengembangkan perumahan di atas 5.000 meter persegi wajib menyerahkan minimal 40 persen PSU kepada Pemkot Bandung,” ungkapnya selepas acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Perda tersebut mengatur bagi pengembang yang belum menyerahkan diberikan kesempatan sampai dua tahun. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan, maka Perda itu berlaku.

Pada kenyataannya, kata dia, pengembang-pengembang yang ada di Bandung usianya sudah puluhan tahun dan belum menyerahkan PSU. “Di Bandung ini ada 591 pengembang. Baru 20 pengembang yang sudah menyerahkan PSU. Itupun sebelum tahun 2013. Setelah itu belum ada lagi karena terganjal aturan harus minimal 40 persen, sedangkan banyak kurang dari itu. Sehingga pengembang tidak bisa menyerahkan, begitupun Pemkot tidak bisa menerima,” bebernya.

Tidak hanya itu, menurut Dadang, banyak perumahan antara siteplan di awal pembangunan dengan kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Misalkan seharusnya taman, kini sudah berupa masjid atau lahan parkir.

Pada revisi Perda, sambung Dadang, nantinya bagi pengembang yang sudah membangun 2013 ke belakang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada, kekurangannya bisa menggunakan lokasi lain. Tetapi tidak mengurangi kewajiban 40 persen. Termasuk kewajiban pengembang untuk menyediakan 2 persen untuk lahan pemakaman.

Selain itu, ada juga penerapan sanksi bagi pengembang yang melanggar. Sanksinya antara lain izin pengembangannya diberhentikan, terdapat kewajiban membayar denda, dan sanksi sosial dengan diumumkan di media massa.

“Alhamdulillah para anggota dewan yang terhormat sangat mendukung. Karena kami banyak berdiskusi tentang target penambahan RTH. Kalau hanya mengandalkan APBD kan cukup berat, makanya dewan sangat mendukung. Bahkan sudah masuk Prolegda di triwulan pertama,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang PSU DPKP3, Riela Fiqrina menambahkan, proses revisi Perda ini merupakan bagian dari upaya melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang ada. Diharapkan hasil revisinya sudah bisa rampung pada April mendatang.

“Paling krusial itu ada di Pasal 31. Nantinya akan ada semacam PSU amnesti. Karena zaman dulu banyak site plan yang tidak sesuai dengan aturan karena kurang dari 40 persen. Itu yang menjadi kendala. Dulu pun banyak perorangan, tidak berbadan hukum, dan lain-lain,” katanya.

Menurut Riela, filosofi dari keharusan ada penyerahan dari pengembang perumahan ke Pemkot Bandung adalah PSU merupakan hak warga dan kewajiban pengembang. Warga membeli rumah di perumahan itu pasti beserta lingkungannya.

“Nanti pengelolaan hak pakainya harus oleh pemerintah. Salah satunya untuk menjaga agar PSU tidak beralih fungsi terutama RTH. Setelah tercatat jadi aset Pemkot, pengelolaannya bisa berbagi apakah oleh Pemkot atau oleh warga,” bebernya.@***
Share:

Kapolda Jabar : Hari Kedua Rapim Polri Diskusi Panel III Tentang Siber

Bandung, kimcipedes.com - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I. mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2019, bertempat di Gedung Tri Brata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis ( 31/1/2019).

Rapat Pimpinan Polri Tahun 2019 dengan Tema ”Polri Yang Promoter, Siap Mengamankan Pemilu 2019 dan Menjaga Stabilitas Kemananan dalam Negeri Guna keberlangsungan Pembanguanan Nasional”. Rapat Pimpinan Polri, Hari ke Dua ini diawali dengan Diskusi Panel III tentang Siber dengan Pembicara atau Narasumber yaitu :

1. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil. (Anggota DPR RI) dengan topik : “Strategi Russian Propaganda : Firehose of falsehood dalam rangka Pemilu”
2. Menteri Kominfo dengan topik : “Strategi Kemenkominfo dalam rangka mencegah/menangani hoax dan memperkuat sistem pengamanan IT di KPU”
3. Kepala BSSN dengan topik : “Strategi dan Kebijakan BSSN dalam Mewujudkan Keamanan Siber guna mendukung pengamanan Pemilu 2019 dan keberlangsungan Pembangunan Nasional”
4. Dirsiber Bareskrim Polri dengan topik : “Upaya untuk menghadapi Russian Propaganda dan penegakkan Hukumnya“
5. Dr. Sabrina Anjara, (Psikologi Organisasi) dengan topik : ”Hoax dengan tujuan menimbulkan ketakutan publik dan tehnik playing victim merupakan metode Russian Propaganda : “Firehose of falsehood” pada Pemilu 2019 (dalam kajian psikologi)”

Dalam Rapat Pimpinan Polri 2019, dilanjutkan dengan pembekalan - pembekalan yang disampaikan oleh : 
1. Pembekalan dari Kabaintelkam, dimana topik yang disampaikan mengenai : “Analisa dan evaluasi Pilkada serta Prediksi Ancaman dan Gangguan terhadap Pemilu Tahun 2019”
2. Pembekalan dari Kabaharkam Polri dengan topik : “Potensi kerawanan Pemilu serta upaya pencegahan dan pengamanannya”
3. Pembekalan Asops Kapolri dengan topik : “Analisa dan evaluasi pengamanan Pilkada 2018 dan kesiapan Polri melaksanakan Pengamanan Pemilu tahun 2019”
4. Pembekalan dan Pembulatan serta Penutupan Rapim Polri tahun 2019 oleh Wakapolri.
Adapun pejabat yang hadir dalam Rapat Pimpinan Polri Tahun 2019 yaitu Wakapolri, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anggota DPR RI (Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil), Psikologi Organisasi (Dr. Sabrina Anjara), Petinggi Polri, Pejabat Mabes Polri, dan para Kapolda/ Kepala Satuan Wilayah Polri serta Karo Ops, Dir Intel, Dir Sabhara, Dansat Brimob Polda Jajaran.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

200 Personel Polri dan PNS Polda Jabar Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental

Bandung, kimcipedes.com - Polda Jabar melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental yang diikuti oleh Personil Polri dan PNS Polda Jabar, dengan jumlah jamaah sekitar 200 (dua ratus) personel, bertempat di Mesjid Al-Amman Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta Bandung, Kamis, 31/1/2019.

Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa petugas penceramah dalam kegiatan Bimbingan Rohani dan Mantal di Mesjid Al - Amman Polda Jabar yaitu DR. H. Mashudi M.Ag dari Kamenag Kab. Bandung, dengan tema *Hadapilah Masalah Yang Sudah Terjadi Dengan Keridhoan. 

Menurut Penceramah DR. H. Mashudi M.Ag bahwa kiat - kiat menghadapi masalah adalah : 

1. Harus berbaik Sangka terhadap sesama ( Surat Al Baqarah ayat 162 ) dengan maksud yaitu sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu itu tidak baik, demikian pula sebaliknya, segala sesuatu yang menurut kita sukai belum tentu baik menurut Allah SWT.

2. Jika sudah terjadi harus Ridho, dimana segala sesuatu yang sudah terjadi bukan berati selesai segala permasalahan, jadi di dalam ajaran Islam tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur, dengan demikian segala sesuatu yang terjadi harus disikapi dengan baik.

3. Jangan mendramatisir masalah /mempersulit diri, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar jangkauan kemampuan manusia.

4. Manusia harus selalu mengevaluasi diri. Jika musibah datang, mungkin itu teguran atau cobaan dari Allah SWT, karena kita sudah jauh dariNya.

5. Apabila Allah SWT sudah berkehendak maka manusia tidak dapat menolaknya, maka perbanyaklah bertawakal dan berdoa kepada Allah SWT. 
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Kapolda Jabar Hadiri Rapim, Polri Yang Prometer Siap Mengamankan Pemilu 2019

Jakarta, kimcipedes.com - Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto M.S.I.mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2019, bertempat di Gedung Tri Brata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 30/1/2019.

Rapat Pimpinan Polri Tahun 2019 dengan Tema yaitu Polri Yang Promoter, Siap Mengamankan Pemilu 2019 dan Menjaga Stabilitas Kemananan Dalam Negeri Guna Keberlangsungan Pembanguanan Nasional.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Polri Tahun 2019 diadakan Diskusi Panel I tentang Ketahanan Pangan dengan Pembicara yang mewakili Menteri Pertanian dengan topik : Upaya Kementan untuk menjaga stabilitas pangan“. Dirut Bulog dengan topik : “Kebijakan Bulog dalam menjaga Ketahanan Pangan 2019". Menteri Perdagangan dengan topik : “Kebijakan Kemendag dalam rangka menjaga stabilitas Ketahanan Pangan dan mencegah defisit Perdagangan“. Menteri Perindustrian dengan topik : “Kemampuan Negara dalam membangun industri, memperluas lapangan kerja dan memberikan konstribusi untuk Pembangunan dan meningkatkan pendapatan Negara“. Kasatgas Pangan (Karobinops Bareskrim Polri) dengan topik : “Upaya Satgas Pangan dalam mencegah praktek curang terhadap kebutuhan pokok dalam mendukung program ketahanan pangan Nasional”

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman antara Polri dengan Kemenpora, BNP2TKI serta KPU.

Pada kesempatan tersebut Kapolri memberikan arahan mengenai Strategi Polri dalam mengamankan dan menyukseskan Pemilu serta arah kebijakan Kapolri guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019. Kemudian dilaksanakan Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dan Bintang Bhayangkara Nararya yang dihadiri oleh Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, serta Ketua BPK.

Kemudian acara Diskusi Panel II dilanjutkan berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi dengan pembicara yaitu, Menteri Keuangan dengan topik : “Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Keuangan tahun 2019 guna keberlangsungan pembangunan nasional”. Deputi Gubernur BI dengan topik : “Arah Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem moneter dan nilai rupiah” Ketua OJK dengan topik : “Potensi ancaman dan gangguan dunia jasa keuangan dalam Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional serta peran Polri mengatasinya”. Ketua PPATK dengan topik : “Potensi transaksi keuangan yang mencurigakan dalam Pemilu 2019 dan pembangunan nasional serta peran aktif Polri mengatasinya“. Ketua KPK dengan topik : “Strategi KPK dalam mengawal Pembangunan Nasional dan Pemilu 2019 guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi”

Setelah Diskusi Panel II selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Pembekalan Irwasum Polri dengan topik : “Strategi Itwasum Polri dalam mendukung Operasi Mantap Brata 2019” dan Pembekalan Asrena Kapolri (selaku Kasatgas Nusantara) dengan topik : “Politik identitas dan isu sara potensi disintegrasi bangsa, peran aktif Polri mengantisipasinya”.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Dir Reskrimum Polda Jabar Membuka Kegiatan Table Top Management Penyidik Gakkumdu

Bandung, kimcipedes.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melaksanakan kegiatan Table Top Management Penyidik dan Penyidik Pembantu Penegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) Jajaran Polda Jabar, bertempat di Aula Muryono, Selasa, 29/1/2019.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa kegiatan Table Top Management Penyidik dan Penyidik Pembantu (Gakkumdu) dibuka oleh Dir Reskrimum Polda Jabar dan dihadiri oleh Wadir Reskrimum Polda Jabar, Kabag Bin Ops Reskrimum Polda Jabar, Kabag Wassidik Reskrimum Polda Jabar Para Kasubdit Dit Reskrimum Polda Jabar, Tim Sentra Gakkumdu Dit Reskrimum Polda Jabar, Para Kasat Reskrim Jajaran Polda Jabar serta Penyidik/Penyidik Pembantu Gakkumdu Jajaran Polda Jabar.

Dir Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol. Iksanto Bagus Pramono, S.H. dalam paparannya menyampaikan tentang Table Top Management Penyidik / Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait Pemilu Tahun 2019. Selain itu disampaikan pula  Simulasi penanganan Tindak Pidana Pileg Pilpres tahun 2019.

Menurut Dir Reskrimum Polda Jabar, tugas Polri dalam Pemilu 2019 adalah melakukan Pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, agar Penyelenggara Pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar, Kemudian melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu, Panwaslu Provinsi , Panwaslu Kabupaten / Kota.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Kabid Humas Polda Jabar : Dir Binmas Lakukan SULING dan Ngopi Bareng Bersama Masyarakat

Bandung, kimcipedes.com - Dir Binmas Polda Jabar Kombes Pol. Bagya Wijaya, S.H., MH. melaksanakan kegiatan rutin SULING (Subuh Berjamaah Keliling) dan Ngopi Kamtibmas dengan masyarakat sekitar , yang di laksanakan di masjid Al-Hasan III Perumahan Panyileukan Kota Bandung, Rabu, 30/1/2019. 

Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wadir Binmas Polda Jabar, Kabag Bin Ops Dit Binmas Polda Jabar, Kasubdit Bin Satpam Polsus, DKM masjid Al - Hasan III, Lurah Cipadung Kidul, Kapolsek Panyileukan Polrestabes Bandung, anggota Bhabinkamtibmas beserta Jemaah Sholat Subuh.

Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah di Mesjid Al - Hasan III merupakan Instruksi Langsung dari Kapolda Jabar, sebagai Implementasi dari Polisi Masyarakat untuk menciptakan Komunikasi aktif antara Polri dan Masyarakat.

Dir Binmas Polda Jabar Kombes Pol. Badya Wijaya, S.H., M.H. menuturkan agar Mesjid selalu dijadikan sarana dakwah dan kajian ilmu - ilmu Islam, dengan adanya kesetaraan untuk hadir bersama- sama di Mesjid, menciptakan komunikasi aktif antara Polri bersama Masyarakat guna menyampaikan aspirasi dan saran saran mengenai Kamtibmas.

Menjelang Pilpres dan Pileg 2019, dihimbau agar Masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isue - isue atau berita Hoax yang akan memecah belah Persatuan Bangsa, Hindari Mesjid dari kegiatan Politik Praktis. Apabila ditemukan tabloid yang beritanya mengandung unsur ujaran kebencian, agar DKM Mesjid segera melaporkan ke Polsek.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Wakil Wali Kota Bandung : 137 Kasus DBD Per 28 Januari 2019

Bandung, kimcipedes.com - Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap bahaya Demam Berdarah Dengue (DBD). Salah satunya dengan kembali menggiatkan 3M (menguras, menutup, dan mengubur).

Demikian imbauan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan DBD bagi Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Bandung di PT Biofarma, Jalan Pasteur Bandung, Selasa (29/1/2019).

"Kasus demam berdarah ini banyak sekali menyerang anak usia 2 sampai 14 tahun, yang merupakan anak usia sekolah. Oleh karenanya kita harus lebih menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal," imbau Kang Yana.

Kang Yana meminta kepada seluruh kepala sekolah agar meningkatkan kewaspadaan akan berkembangnya nyamuk aedes agyepti. "Misalnya genangan air di dispenser. Itu bisa juga jadi tempat berkembangnya jentik nyamuk," katanya.

Disebutkan, kasus demam berdarah di Kota Bandung per 28 Januari 2019 mencapai 137 kasus. Hal itu perlu diwaspadai karena ternyata selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2017 terdapat 1786 kasus. Sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 2826 kasus.

Kang Yana juga meminta agar Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik bisa lebih dioptimalkan lagi. Gerakan tersebut dapat menekan angka penderita demam berdarah.

Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik melibatkan satu orang dari satu rumah warga yang nantinya akan dikoordinir oleh 2 koordinator tingkat RT dan satu supervisior dari tingkat Kelurahan/Desa/RW. "Tujuan kita itu di tiap rumah dan tiap sekolah, ada jumantiknya. Ini adalah gerakan bersama untuk menekan angka penderita demam berdarah di Kota Bandung," ujarnya.***
Share:

Kapolda Jabar Ikuti Rapim "Evaluasi Kinerja TNI-Polri Tahun 2018"

Jakarta, kimcipedes.com - Kapolda Jabar mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan TNI- POLRI Tahun 2019 bertempat di gedung Auditorium PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di Istana Negara Jakarta, Selasa, 29/1/2019.

Kapolda Jabar, Irjen Pol.Drs. Agung Budi Maryoto M.S.i mengungkapkan Rapat Pimpinan TNI-POLRI Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TNI-Polri selama tahun 2018 dan langkah kinerja TNI-Polri pada tahun 2019. 

Rapat dihadiri oleh para Pimpinan TNI-POLRI dengan membahas perihal keamanan jelang pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional sesuai dengan Tema yang diangkat yaitu *“Dilandasi Profesionalisme Soliditas dan Netralitas, TNI-Polri Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”* .

Kegiatan diawali dengan pernyataan Pembukaan oleh Kapolri dan Pembekalan / Pemberian Materi oleh Menko Polhukam kepada para peserta Rapat Pimpinan dilanjutkan dengan arahan Presiden RI di Istana Negara.

Peserta Rapim TNI POLRI 2019 kembali menuju PTIK dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan pembicara : 

1. Menteri Dalam Negeri dengan topik : “Strategi dan kebijakan Kemendagri untukmenjamin pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat”

2. Jaksa Agung RI dengan topik : “Strategi dan kebijakan Kejaksaan Agung dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2019”

3. Ketua KPU RI dengan topik : “Pemilu serentak sebuah momentum pembuktian kualitas demokrasi di indonesia” 

4. Ketua Bawaslu RI dengan topik : “Potensi kerawanan pemilu serentak di tengah isu netralitas TNI, Polri dan ASN”

5. Kalemdiklat Polri dengan topik : “Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya siap mengamankan Pemilu tahun 2019”

Kegiatan dilanjut dengan Tanya Jawab dan Pembekalan oleh Menkomaritim serta Arahan Kapolri dan Panglima TNI.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Tasyakur Bi Nimah Dan Silaturahim Personel Dit Reskrimsus Polda Jabar


Bandung kimcipedes.com - Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat menggelar acara Tasyakur Bi Nimah dan Silahturahim dalam rangka bersyukur atas segala nikmat dan kenaikan Pangkat Anggota Dit Reskrimsus Polda Jabar, bertempat di Area Gedung Dit Reskrimsus elasa, 29/1/2019. Turut hadir Para Pejabat Utama Polda Jawa Barat.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K bahwa dalam kesempatan ini yang membuka acara Tasakur Bi Nimat dan Silaturahmi adalah Dir Krimsus Polda Jabar Kombes Pol. Samudi S.I.K ,M.H . 

Dalam sambutanya Dir Krimsus Polda Jabar mengucapkan sangat berterimakasih atas kinerja dan dedikasi rekan personel Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar, karena berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Dit Reskrimsus Polda Jabar bisa maju hingga saat ini.

Disampaikan pula bahwa diadakannya acara syukuran tersebut untuk mempererat tali silahturahmi terhadap seluruh personel , selain itu dalam rangka syukuran atas beberapa personel yang baru saja melaksanakan kenaikan pangkat, diharapkan dengan kenaikan pangkat yang baru, akan menjadi amanah dan barokah dalam setiap pelaksanaan tugas. 
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Kapolsek Sukajadi Akan Awasi Penyaluran Bansos

Kapolsek Sukajadi Kompol Sarce Christiati bersama
 Kaporestabes Bandung Kombes Irman Sugema, S.I.K, M.H

Bandung, kimcipedes.com - Pengawasan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendapat perhatian khusus dari Kepolisian. Kementerian Sosial RI melakukan MuO dengan Polri terkait pengawasan dan pendistribusian bansos bagi masyarakat.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, S.I.K, M.H mengajak elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan penyalurahan dan pendistribusian bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran bansos ini harus tepat sasaran dan benar-benar diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu. Jika ada temuan, silahkan laporkan ke kepada kami untuk ditindaklanjuti, ' tegas Kapolrestabes Bandung pada acara Silaturahmi Kamtibmas Kapolrestabes Bandung Bersama Tokoh Pemuda Jelang Pilpres 2019, bertempat di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa, 29/1/2019.

Kapolsek Sukajadi Kompol Sarce Christiati menindaklanjuti kesepakatan kerjasama Kemensos RI dengan Polri mengenai Pengawasan Bansos, Saya akan turun langsung kelapangan mengawasi dan memantau penyaluran bansos di wilayah Sukajadi. Bansos diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai penerima manfaat bansos dari kalangan yang notabene dikategorikan mampu, sehingga yang benar keluarga tidak mampu, tidak mendapatkan bansos tersebut. Kita akan verifikasi kelapangan warga tidak mampu diwilayah Sukajadi, " tegas Kapolsek Sukajadi ketika ditemui KIM Cipedes di acara Silaturahmi Kamtibmas di Hotel Horison Bandung.

@Asep WH
Share:

Kapolrestabes Bandung Gelar Silaturahmi Bersama Tokoh Pemuda

Berfoto bersama : Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema, S.I.K, M.H, Kapolsek Sukajadi, Kompol Sarce Christiati,
Ketua KIM Cipedes Asep Wahyu Hermawan,
Ketua Karang Taruna Cipedes Dedi Djunaedi
Bandung, kimcipedes.com - Pesta demokrasi Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilhan Legislatif Pusat, Provinsi, dan Kabuoaten Kota setrta Pemilihan DPD RI yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang. 

Dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2019, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, S.I.K, M.H menggelar Silaturahmi bersama Tokoh Pemuda Guna Wujudkan Kota Bandung yang Kondusif Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, bertempat di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa, 29/1/2019.

Silaturahmi Kamtibmas ini dihadiri oleh Ketua KNPI Kota Bandung, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Kapolsek Se Kota Bandung dan Tokoh Pemuda se Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema, S.I.K, M.H menyampaikan menjelang Pemilu 2019 mendatang, keamanan dan ketertiban masyarakat tetap selalu dijaga, ciptakan kondusifitas diwilayah, Jika ada gangguan keamanan wilayah segera berkoordinasi dengan Polsek setempat. 

Sementara itu, Kapolsek Sukajadi, Kompol Sarce Christiati mengatakan silaturahmi memperkokoh persatuan dan kesatuan, walaupun ada perbedaan dalam menggunakan menggunakan hak pilih merupakan hal yang wajar.  Jangan sampai perbedaan dukungan merusak tatanan persatuan, NKRI harga mati. Oleh karena itu, peran serta tokoh-tokoh Pemuda sangat penting untuk menjaga kondusifitas wilayah. Kita menjaga stabilitas keamanan wilayah, jangan sampai yang punya kepentingan merusak, memecah-belah persaudaraan masyarakat, " ungkap Kapolsek Sukajadi. @M. Edwandi

Share:

Mang Oded Ajukan Raperda RPIK ke DPRD Kota Bandung

Bandung, kimcipedes.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung (RPIK). 

Hal itu tercantum dalam Lembaran Kota Tahun 2019 No. 2 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung (RPIK) Tahun 2019-2039. 

Raperda tersebut merupakan satu dari tiga rancangan yang diserahkan Pemkot Bandung kepada DPRD Kota Bandung, Senin (28/1/2019). Penyerahan Raperda tersebut diserahkan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung. 

"Kita dukung industri UMKM di Bandung. Ini menjadi bagian dari upaya mendongkrak perekonomian Kota Bandung," ujar Mang Oded sapaan wali kota Bandung ini seusai rapat paripurna. 

Industri kreatif di Kota Bandung memang tumbuh dengan pesat. Industri ini telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kota Bandung. “Kita dorong lewat payung hukum yang kuat untuk memberikan kepastian pengambangan industri mereka," katanya. 

Sedangkan Raperda lainnya adalah, Lembaran kota tahun 2019 No. 1 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Terbaru tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018- 2023. 

Satu raperda lainnya, yaitu Lembaran Kota Tahun 2019 No. 3 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. 

"Perkembangan RPJMD kita terus berjalan. Saya mengawal dengan dewan. Kita menargetkan di Maret itu selesai. Kita ingin teman-teman di Pansus bisa membahasnya dengan cepat dan tepat. Kita akan berkomunikasi dengan baik,” ujar wali kota. ***
Share:

SAKIP Raih Nilai A, Pemkot Bandung Optimis Dapat Melaksanakan e-Budgeting

Bandung, kimcipedes.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil mempertahankan predikat Nilai A Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia. 

Atas raihan tersebut, Menpan RB, Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemkot Bandung yang diterima oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. Penghargaan diberikan pada acara apresiasi dan penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah I di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

Atas raihan tersebut, wali kota menyatakan sangat bersyukur. Hal tersebut membuktikan Pemkot Bandung konsisten melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. 

"Dengan predikat ini, kita bisa pertahankan kinerja lebih baik. Dengan hasil ini pun tidak boleh puas, tetapi kita harus tingkatkan sampai ke predikat nilai AA," tegasnya. 

Menurutnya, bukan hanya predikat yang telah tercapai, tetapi de facto (pembuktian) di lapangannya sistem kinerja juga harus tergarap. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangun.

Mengenai masukan yang disampaikan oleh menteri, salah satunya terkait e-Budgeting, wali kota optimis Pemkot Bandung dapat melaksanakannya.

"Kita ingin menghadirkan manajemen anggaran lebih efektif dan efisien dengan e-Budgeting. Tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang baik ditandai dengan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin menyampaikan, penghargaan SAKIP merupakan reward dan punishment kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi daerah yang belum memperoleh nilai A, harus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Sedangkan yang telah memperoleh predikat baik, berhak mendapatkan penghargaan. 

"SAKIP ini kita berikan penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke atas, mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah,” katanya.

Syafruddin mengungkapkan, dalam penilaiannya terdapat beberapa indikator efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. 

"Seperti, e-budgeting dan e-personelnya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran itu gunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat. Indonesia ini seluruhnya sudah seharusnya mendapatkan nilai A semuanya. Betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Syafruddin. 

Dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah. Di tahun 2017 berhasil menghemat Rp46 triliun. Sedangkan di tahun 2018 penghematan mencapai angka Rp64,8 triliun. ***
Share:

FK KIM Jabar Rancang Kegiatan di Tahun 2019


Bandung, kimcipedes.com - Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Jawa Barat menggelar Rapat Internal Pembahasan Program Kerja FK-KIM Jabar Tahun 2019, bertempat diruang Humas DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin, 28/1/2019.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua FK KIM Jawa Barat Yus Hartiman, didampingi Wakil Ketua II, Sekretaris I, II dan dihadiri oleh beberapa Pengurus FK KIM Jabar di Kabupaten/Kota.


Ketua FK KIM Jawa Barat, Yus Hartiman mengatakan kita sudah menyusun beberapa program kerja di Tahun 2019 ini. Salahsatu tugas kita tahun 2019 ini, menuntaskan pembentukan FK KIM Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Tiga Kabupaten/Kota yang belum membentuk FK KIM yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. 

Selain itu, kata Yus Hartiman, kita akan menyelenggarakan Jambore KIM, KIM Award / Lomba KIM Se-Jawa Barat. Kita berharap dengan kebersamaan dan kekompakan Pengurus FK KIM Jabar ini, rencana program kerja KIM Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, " ungkap Ketua FK KIM Jabar. ***
Share:

Kapolda Jabar : Layanan Samsat Mudah Melalui Inovasi Samsat J'Bret


Bandung, kimcipedes.kimcipedes.com - Kapolda Jabar, Irjen Pol.Drs. Agung Budi Maryoto M.S.I menghadiri Grand Launching Inovasi Layanan Samsat J’BRET (Samsat Jawa Barat Ngabret) bertempat di Halaman Depan Gedung Sate Bandung, 28/1/2019.

Grand Lounching Inovasi Layanan Samsat J'BRET dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Deputi Bid. Pelayanan Publik KemenPAN RBG, Gubernur Jawa Barat, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja, Ka Bapeda prov. Jabar, 
Kasi Standart Subdit STNK Korlantas Polri, Kepala PT. Jasa Raharja Prov. Jabar, Direktur Utama Bank BJB, Pejabat Utama Polda Jabar, Para Kepala Dinas dan Pimpinan Instansi Pemerintahan Prov. Jawa Barat. 

Kegiatan ini sebagai Inovasi Hasil Kerjasama Polda Jabar, Pemprov. Jabar, PT. Jasa Raharja dan Bank BJB dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat.

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto M.S.
Disampaikan oleh Kapolda Jabar dalam sambutannya bahwa Layanan Inovasi Samsat J’bret ini guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan mekanisme yang cepat, sederhana, murah, dan bebas dari praktek pungli/percaloan, diantaranya Layanan Samsat Teller Bank BJB, SKPD/SKPP Elektronik, Pengesahan STNK Elektronik, Perluasan Layanan Pengesahan STNK oleh Petugas Samsat yang diperbantukan pada Polsek Jajaran Polda Jabar dan Payment Point Online Bank & Fintech. 

Peresmian Samsat J’Bret ditandai dengan meletakan tangan di Layar LED bersama dengan Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Dirut PT. Jasa Raharja & Direktur Bank BJB.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Deklarasi Millennial Road Safety Festival sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas guna tercapainya tujuan Road Safety To Zero Accident dan terbangunnya budaya tertib Lalu Lintas, khususnya di  kalangan Generasi Millennial. Adanya peningkatan kualitas keselamatan di Jalan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membentuk relawan Lalu Lintas Millenial Indonesia serta mmpererat hubungan kedekatan yang harmonis antara Polri dengan Generasi Millennial.


Menurut Kapolda Jabar diharapkan pada era demokrasi saat ini, agar memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik yang berkualitas oleh Aparatur Negara dan seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, bahwa setiap  Warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, untuk itu harus dipersembahkan inovasi yang mempermudah masyarakat.
M. Edwandi/Kabid Humss Polda Jabar
Share:

Irwasda Polda Jabar Membuka Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018

Bandung, kimcipedes.com - Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Drs. Suradiyana didampingi Karo Rena, Karo Log, dan Kabidkeu Polda Jabar membuka acara kegiatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018, bertempat di Clove Garden Hotel dan Reciden, Cimenyan Dago Bandung, Senin, 28/1/2019.

Kabidkeu Polda Jabar pada kesempatan itu memberikan arahan teknis berupa penyusunan laporan keuangan.

Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa dalam kegiatan tersebut menghasilkan produk-produk berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tingkat Wilayah Polda Jabar Tahun 2018.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan rekonsiliasi antara Operator SIMAK dan Operator SAIBA guna menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK RI ke 6 ( enam ) kalinya secara berturut-turut.
M. 
Share:

Dir Reskrimsus Polda Jabar Pimpin Rakor Satgas Bansos

Bandung, kimcipedes.com -Dir Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Samudi, S.I.S.I.K, MH memimpin Rapat Koordinasi Satģas Bansos (Bantuan Sosial) Provinsi Jawa Barat, bertempat diruang Gelar Dit Reskrimsus Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta Bandung, Senin, 28/1/2019.

Rakor ini dalam rangka melakukan pendampingan pendataan serta sosialisasi pengamanan dan penegakan hukum dalam pendistribusian Bantuan Sosial. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Jabar, Kabid Pemerintahan dan Sosial Bappeda Jabar, Dir Binmas Polda Jabar, Kabid Humas Polda Jabar, Dir Sabhara Polda Jabar dan Para Kanit Tipikor Jajaran Polres Polda Jabar.

Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari tunai menjadi non tunai merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo, dimana dalam hal ini Bantuan Sosial sangat berdampak luas sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. 

Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko,S.I.K. bahwa Bantuan Sosial Non Tunai merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Diharapkan dengan Bantuan Sosial Non Tunai ini masyarakat Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat dapat mengenal lembaga keuangan formal seperti Bank agar kelak dapat memanfaatkan lembaga keuangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dir Krimsus Polda Jabar, akan dibentuk kembali team regulasi yang terdiri dari Dit Reskrimsus, Dit Binmas, Dit Sabhara dan Pemprov Jabar guna mengawal pelaksanaan penyaluran Bansos 2019. 

Untuk itu, kata Samudi diharapkan pihak Polda Jabar diberi informasi oleh pihak Dinsos Prov. Jawa Barat pada saat dana tersebut akan disalurkan, sehingga pengamanan untuk satgas Bansos dapat berjalan.dengan lancar dan tertib Hukum. 
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar

Share:

Kemenkominfo Rilis "LambeHoaks" Edisi Perdana

Jakarta, kimcipedes.com - Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis episode pertama LambeHoaks di seluruh akun media sosial Kementerian Kominfo Kamis (24/01/2019) sore. Paket program audio visual itu dibawakan sosok ikonik Miss Lambe Hoaks membincang soal seputar isu hoaks yang ramai di dunia maya dan media sosial.

"Lambe Hoaks akan ditayangkan rutin setiap minggu melalui saluran media utama GPR TV dan akun resmi media sosial Kemkominfo yaitu Youtube Kemkominfo TV, Instagram @kemenkominfo, Twitter@kemkominfo, dan Laman Facebook Kementerian Komunikasi dan Informatika," papar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu di Jakarta, Kamis (24/01/2019).

Dalam setiap episode, Miss Lambe Hoaks memaparkan 10 isu hoaks teratas hasil temuan Tim Aduan Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Dengan gaya ceriwisnya yang khas, Miss Lambe Hoaks mengupas fakta dibalik hoaks yang beredar selama satu minggu terakhir.

"Dalam episode pertama, tayangan menampilkan isu gelombang tsunami, ijazah palsu Presiden Jokowi, hingga isu bahayanya makan bakso sambil minum es karena bisa memicu kanker," ungkap Ferdinandus.

Program LambeHoaks merupakan kolaborasi Biro Humas dengan Tim Aduan Konten Aptika dan GPR TV Ditjen IKP Kementerian Kominfo. Dikemas dengan konsep yang segar dan menarik, Lambe Hoaks diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengenali dan mengkonfirmasi isu hoaks yang tak hentinya beredar di dunia maya dan media sosial.

Kolaborasi itu merupakan upaya bersama Kementerian Kominfo dalam memerangi peredaran hoaks di dunia maya dengan pendekatan literasi kepada masyarakat. Kementerian Kominfo menerapkan tiga pendekatan dalam memerangi hoaks, selain literasi digital ada pendekatan teknologi dengan penapisan atau blokir serta penegakan hukum.

"Sebagai salah satu program literasi digital Lambe Hoaks diharapkan memberikan pemahaman kepada Netizen untuk bersama-sama memerangi hoaks, kabar bohong, dan informasi yang menyesatkan," jelas Ferdinandus Setu. ***
Share:

Kabid Humas Polda Jabar : Jambore West Java Youth Camp 2019, Cetak Mahasiswa Berintelektual, Berintegritas Tinggi dan Penuh Inovasi

Lembang, kimcipedes.com - Penutupan Jambore West Java Youth Camp 2019 dengan tema Milenial Jawa Barat untuk Indonesia, yang diikuti oleh elemen mahasiswa Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus ( PMII, KMHDI, GMKI, GMNI, IMM, HIKMA BUDHI dan PMKRI), dengan jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 365 orang. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Jawa Barat yang di wakili oleh Direktur Intelkam Polda Jawa Barat Kombes. Pol. Arif Rahman, S.H, bertempat di Cikole Jayagiri Resort Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, Minggu, 27/1/2019.

Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan upacara Penutupan Jambore Elemen Mahasiswa Jawa Barat tersebut yaitu dalam rangka melaksanakan rangkaian mata acara berakhirnya kegiatan dan pelepasan peserta Jambore West Java Youth Camp 2019 yang telah melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Selain itu untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jambore West Java Youth Camp 2019 yang bertujuan untuk mencetak mahasiswa berintelektual, berintegritas dan berinovasi dalam mendukung terlaksananya Pembangunan Nasional di Jawa Barat, serta dalam rangka muwujudkan Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk.

Wadir Intelkam Polda Jawa Barat AKBP Sukendar, S.I.K., Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Jawa Barat AKBP Adnan Malik, S.H., M.H., Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Jawa Barat AKBP Haeruman S, S.H. M.H. Kasubdit Kamsus Dit Intelkam Polda Jawa Barat AKBP Rizal Wirawan, S.H., Kasubbag Renmin Dit Intelkam Polda Jawa Barat Kompol Asep Dedi Sudrajat, S.H., Ketua Panitia Pelaksana Yobel Marulitua (Ketua GMKI Jawa Barat), Ketua PMII Jawa Barat Fachrurizal, Ketua GMNI Jawa Barat Wahyu Khanoris, Ketua GMKI Jawa Barat David R.M., Ketua IMM Jawa Barat Zaki Nugraha, Ketua HIKMABUDHI Jawa Barat Ravindra. Ketua KMHDI Jawa Barat Ni Putu Amanda Gamayani, Ketua PMKRI Jawa Barat Friderikus Hia dan tamu undangan lainnya.

Direktur Intelkam Polda Jabar Kombes Pol. Arif Rahman, S.H. dalam sambutannya menyatakan sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan Jambore yang diinisiatif oleh Elemen Mahasiswa Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus, selain itu menyambut baik terlaksananya kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Anti Hoax Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk, serta berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekedar dijadikan seremonial semata, namun harus ditindaklanjuti oleh sikap tegas untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Disamping itu Direktur Intelkam Polda Jabar berharap adanya kerjasama dari pihak Mahasiswa dalam mewujudkan Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk khususnya di Wilayah Jawa Barat.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Kabid Humas : Dit Lantas Polda Jabar Sosialisasi Giat Millenial Road Safety Festival

Bandung, kimcipedes.com - Dit Lantas Polda Jabar melaksanakan kegiatan Pra Millennial Road Safety Festival. Kegiatan berupa Sosialisasi kegiatan Millennial Road Safety Festival kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat seperti penyebaran leaflet, Brosur serta pemasangan stiker MRSF.

Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Millennial Road Safety Festival bagi kaum Millenial dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat Jawa Barat agar selalu tertib berlalu lintas untuk keselamatan di jalan raya.

Dir Lantas Polda Jabar menyatakan bahwa Minggu, 27 Januari 2019, kegiatan Millennial (Giat Wajib + Kreatiftas Wilayah) yang dilaksanakan di beberapa wilayah Hukum Jajaran Polda Jabar, diantaranya :

1. Kegiatan Deklarasi MRSF Polda Jabar, berlokasi di Jl. Diponegoro ( Depan Gedung Sate Bandung) dengan jumlah peserta sekitar 5.000 Orang. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival menuju Zero Accident, Senam Kolosal Millennial Road Safety Festival, Penampilan Safety Riding oleh Tim Moge Polwan Mojang Lodaya Ditlantas Polda Jabar dan  Yel yel Keselamatan berlalu lintas.

2. Kegiatan Safety Riding dan Driving dari Polres Ciamis, bertempat di Polres Ciamis,  jumlah peserta sekitar 100 orang. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 tahun 2009, Sosialosasi Deklarasi Milkennial Road Safety Festival dan Dikmas Lantas, Safety Riding serta Etika dalam berkendara.

3. Kegiatan Safety Riding dan Driving Polres Ciamis, berlokasi di MA Rancah Ciamis, dengan jumlah peserta 250 Siswa. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival dan Dikmas Lantas, Safety Riding serta Etika dalam berkendara.

4. Kegiatan Safety Riding dan Driving Polres Bogor, bertempat di Puncak Bogor dan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival, Dikmas Lantas, Safety Riding serta Etika dalam berkendara kepada Komunitas Vespa Bogor

5. Kegiatan Senam Kolosal di Polres Sukabumi, berlokasi di Pelabuhan Ratu dan Parung Kuda Sukabumi, dengan jumlah Peserta sekitar 1500 Orang. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival, dan  Senam Kolosal Millennial serta Dikmas Lantas.

6. Kegiatan Deklarasi MRSF Polres Cianjur, berlokasi di Lapangan Istana Cipanas dan Lapangan Cikundul Cikalong Kabupaten Cianjur. dengan jumlah peserta sekitar 1300 Orang. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival, Dikmas Lantas beserta Yel-yel Keselamatan.

7. Kegiatan Deklarasi MRSF Polres Kuningan, berlokasi di Mako Polres Kuningan, dengan jumlah
peserta sekitar 1256 Siswa/i. Kegiatan berupa Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Deklarasi Millennial Road Safety Festival dan Dikmas Lantas terhadap Poljar dan PKS Se- Kabupaten Kuningan.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

Dir Binmas Polda Jabar Hadiri Launching Desain Mesjid Besar Pertama Palestina

Bandung, kimcipedes.com - Dir Binmas Polda Jabar Kombes Pol. Badya Wijaya, S.H., M.H. menghadiri undangan Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Giat Jawa Barat Peduli Palestina dan Launching Desain Mesjid Besar Pertama di Palestina, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Mesjid Salman ITB Bandung, Minggu, 27/1/2019.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut, pada intinya Gubernur Jawa Barat mengajak masyarakat Jabar untuk peduli terhadap Negara Palestina. Salah satunya berbentuk dukungan pembangunan Mesjid Pertama Indonesia di Gaza.

Menurut Dir Binmas Polda Jabar Kombes Pol. Badya Wijaya, S.H., M.H. bahwa Mesjid Syekh Ajlin di desain oleh Gubernur Jawa Barat, dibangun di lahan seluas kurang lebih 1500 m2, dengan perkiraan biaya Rp.25 Milyar termasuk dari donasi dari berbagai pihak yang sudah terkumpul.

Hadir dalam acara Jawa Barat Peduli Palestina dan Launching Desain Mesjid Besar Pertama di Palestina yaitu Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Rektor ITB, Rektor ITB, Rektor Unpad, Dir Binmas Polda Jabar mewakili Kapolda Jabar, Ketua Umum YPM Salman, Direktur Aman Palestina, Pimpinan Bank Mandiri Syariah, Pimpinan Bank BRI, Pimpinan Bank Jabar, Para Alim Ulama dan Komunitas Bikers.
M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar
Share:

161 Orang Manfaatkan Pelayanan Pengobatan Gratis Bid Dokkes Polda Jabar di Car Free Day Dago

Bandung, kimcipedes.com - Bid Dokkes Polda Jabar melaksanakan kegiatan Minggu Sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Car Free Day Dago Bandung, Pada  Minggu, 27/I/2019.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menyampaikan bahwa masyarakat yang sedang menjalankan beragam aktifitas di Car Free Day Dago Bandung, sangat antusias dengan adanya kegiatan Minggu Sehat Bid Dokkes Polda Jabar. Hal tersebut terbukti dari jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan pada kegiatan ini cukup banyak, yaitu sekitar 161 orang.
Adapun jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bid Dokkes Polda Jabar pada kegiatan Minggu sehat di Car Free Day Dago Bandung, berupa pemeriksaan tekanan darah, pengobatan umum, penyuluhan kesehatan serta pemberian obat dan vitamin.

Tim Biddokkes Polda Jabar yang memberi pelayanan kesehatan gratis pada Minggu Sehat di Car Free Day Dago Bandung, dipimpin oleh Kelompok VI yaitu AKP dr. Puspita Wardhani, Aiptu Ayi Supriadi, Bripka Ii Sutiana, Bripka Didin Komarullah, Bripka Ofeli Zalukhu, Bripda Agil Rizki, Bripda Nadya Deriana dan Penata Tk. 1 Agus Saefudin, S.st.
(M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar)
Share:

Dit Samapta Polda Jabar Lakukan Patroli Pengamanan di Wilayah Bandung

Bandung, kimcipedes.com - Dit Samapta Polda Jabar melaksanakan kegiatan Kamtibmas 1×24 Jam di Wilayah Hukum Polda Jabar.

Subdit Gasum Dit Samapta Polda Jabar Ploeg 1 (satu) melakukan patroli pengamanan di Summrecon Gedebage Bandung, Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Bandung, Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Kantor Dinas Sosial Provinsi Jabar, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Sabtu, 26/1/2019.

Sedangkan anggota Patroli ploeg 2 ( dua ) melaksanakan kegiatan pengamanan jalur di pertigaan Derwati dalam mengantisipasi kepulangan jemaah tabligh akbar sekitar pukul 21.51 Wib. Selain itu, anggota Patroli ploeg 2 melaksanakan kegiatan patroli malam di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung, Kantor KPU Kota Bandung, Kantor Bawaslu Provinsi Jabar, Kantor KPU Provinsi Jabar serta patroli di Mall BTM Kiaracondong.

Untuk persiapan Patroli Pengamanan, Anggota Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Jabar melaksanakan apel pagi di barak Subdit Dalmas, kemudian pukul 14.21 Wib dilaksanakan apel pengamanan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, lalu sekitar pukul 19.45 Wib, Kompi 1 dan kompi 3 Subdit Dalmas Dit Sabhara Polda Jabar melakukan pengamanan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gedebage Bandung, kemudian pukul 23.07 Wib dilaksanakan piket patroli penebalan di lingkungan Mapolda Jabar.

Unit Polisi Satwa Dit Samapta Polda Jabar juga melaksanakan sterilisasi dan patroli KPU di Kota Bandung dan Bawaslu Provinsi Jabar. Kemudian Unit K-9 melaksanakan sterilisasi dan patroli di KPU Jabar, di Hotel Papandayan serta di Trans Studio Bandung. 
(M. Edwandi/Kabid Humas Polda Jabar)
Share:

Dinkes Kota Bandung : Empat Program Komprehensif Pencegahan Gizi Buruk

Henny Rahayu
Bandung, kimcipedes.com - Pemerintah Kota (Pemkot) bertekad menjaga dan memelihara kesehatan 2,4 juta warganya. Di antaranya melindungi warga dari bahaya gizi buruk dan stunting. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinskes) Kota Bandung, Henny Rahayu mengungkapkan, Pemkot Bandung berupaya melindungi warganya dari kedua masalah gizi itu dari hulu hingga ke hilir.

“Kita merancang program antisipasi dan pencegahan gizi buruk sejak jauh sebelum kehamilan hingga setelah bayi lahir. Karena persoalan gizi ini kompleks dan panjang,” ucapnya, Jumat (25/1/2019).

Henny menyebutkan, ada tiga kelompok rentan terkena masalah gizi, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil. Oleh karena itu penanganannya harus secara menyeluruh.

Ada tiga faktor yang membuat bayi, balita, atau ibu hamil kekurangan gizi. Henny memaparkan, faktor pertama adalah faktor ekonomi. Ketidakmampuan keluarga untuk membeli makanan dengan gizi yang cukup bisa menyebabkan ketiganya kekurangan gizi.

Selain itu, faktor lingkungan juga berdampak besar bagi keterpenuhan gizi, terutama soal kebersihan. Prinsipnya, lingkungan yang sehat akan membuat penghuni turut sehat.

“Kalau bayi, balita, atau ibu hamil misalnya terkena bakteri dari lingkungan yang kotor, air yang tidak bersih, bisa kena infeksi. Dampaknya bisa kena diare. Diare terus menerus itu bisa membuang gizi-gizi dari makanan yang seharusnya diserap oleh tubuh,” papar Henny.

Faktor ketiga adalah pendidikan dan pola asuh. Hal ini bisa terjadi apabila orang tua tidak secara penuh memperhatikan tumbuh kembang anaknya.

“Biasanya kasusnya kalau anaknya diasuh oleh asisten. Kalau orang tua kan kalau anak enggak mau makan makanan sehat akan mengupayakan agar tetap bisa masuk bagaimanapun caranya. Kalau oleh asisten bisa jadi anak nggak mau makan, dibiarkan. Atau dikasih makanan lain yang kesehatannya tidak terjamin biar anaknya diam,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi gizi buruk, Dinkes Kota Bandung melancarkan empat program komprehensif sejak para calon ibu masih remaja hingga setelah anak lahir sampai beranjak balita. Program tersebut dimulai dengan pemberian vitamin penambah zat besi kepada siswi SMP dan SMA setiap seminggu sekali selama satu tahun.

“Untuk mempersiapkan wanita usia subur dan tidak menjadi ibu hamil kurang gizi kita memberikan tablet tambah darah di remaja putri SMP dan SMA, terutama yang memiliki gejala anemia,” papar Henny.

Selain itu, Dinkes Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mengedukasi tentang kesehatan ibu dan anak kepada para calon pasangan yang akan menikah. Setiap ada yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), Dinkes akan memberikan penyuluhan.

“Kita berikan edukasi untuk calon pengantin, untuk calon ayah dan calon ibu untuk mempersiapkan kehamilannya, mencegah stunting,” imbuhnya.

Tak cukup hanya di situ, Dinkes melalui UPT Puskesmas di seluruh kecamatan juga membuka kelas ibu hamil dan ibu balita. Rata-rata, setiap ibu hamil yang memeriksakan kandungannya ke Puskesmas akan menerima 3 kali pertemuan tentang berbagai materi kehamilan. Mulai dari soal kehamilan, cara membuat makanan bayi dan balita, hingga senam ibu hamil.

“Materinya disesuaikan dengan usia balita atau usia kehamilan. Di awal ada perkenalan tentang kehamilan. Menjelang kelahiran, biasanya ada senam ibu hamil. Dan itu semua gratis,” ungkap Henny.

Sementara itu, jika ada kasus bayi, balita, atau ibu hamil yang kurang gizi, Dinkes Kota Bandung akan memberikan makanan tambahan selama tiga bulan atau sampai gizi pasien normal kembali.

“Mereka akan diberikan makanan tambahan secara gratis. Biasanya kita berikan biskuit yang dari pemerintah pusat. Tapi kami selalu mendorong agar makanan tambahan itu dibuat sendiri oleh kader dan diantar kepada pasien gizi kurang. Seperti yang dilakukan oleh Omaba (Ojek Makanan Balita),” jelasnya.***
Share:

Konsep Smart City, Aptika Gandeng Pemerintah Kota dan Kabupaten

Jakarta, kimcipedes.com - Guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di kota maupun kabupaten di Indonesia, seperti pertumbuhan penduduk, kemiskinan, bencana alam, kriminalitas dan lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart City bersama seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Dalam program tersebut, Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) menggandeng pemerintah kota dan kabupaten setempat yang wilayahnya masuk pada konsep Smart City.

“Tujuan dari pembangunan kota dan kabupaten pintar ini agar dapat tercipta kesatuan wilayah hijau yang mampu berdaya saing dan didukung oleh teknologi,” ujar Direktur Jenderal Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pada program TokTok Kominfo, di Jakarta, Selasa (22/1/2019). 

Semuel menjelaskan, konsep program smart city disesuaikan berdasarkan karakteristik setiap daerah. Kemudian disinergikan dengan target terwujudnya smart economy, smart people, smart government, smart mobility dan smart living. 

“Setiap kota atau kabupaten yang tergabung dalam program smart city kriterianya harus berkinerja baik. Memiliki pandangan ke bidang ekonomi, penduduk, mobilitas, pemerintahan dan juga lingkungan hidup. Di sisi lain juga mengontrol semua infrastruktur di daerahnya masing-masing,” ucap Semuel.

Menurut Semuel, paling utama dari program smart city adalah hadirnya cara baru melayani masyarakat oleh pemerintah daerah melalui teknologi, misalnya saja terciptanya suatu aplikasi, untuk mempercepat dan kemudahan. 

Sebagai salah satu bentuk contoh dari program smart city dalam upaya pelayanan terpadu dari pemerintah daerah ke masyarakatnya atau smart government, Semuel menyebutkan, adalah fungsi teknologi informasi realisasi e-KTP di Indonesia. ***
Share:

Kementerian PUPR Akan Bentuk Balai PBJ di Setiap Provinsi

Jakarta, kimcipedes.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melakukan reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian PUPR dengan membentuk Balai PBJ di setiap Provinsi. Pembentukan Balai PBJ bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Saat ini struktur organisasi Balai PBJ sedang disiapkan oleh Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. 

“Sekarang sudah ada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja (Satker) di daerah yang melakukan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Nanti setelah Balai PBJ terbentuk, maka unit-unit organisasi di Kementerian PUPR tidak lagi melakukan pelelangan, kecuali dilakukan oleh Balai PBJ di bawah pembinaan dan supervisi Ditjen Bina Konstruksi,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Jum’at, (25/1/19).

Menteri Basuki menargetkan struktur organisasi Balai PBJ secepatnya rampung sehingga pada akhir Januari 2019 sudah bisa dilakukan pelantikan para pejabatnya. Pembentukan Balai PBJ nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. 

Selain pembentukan Balai PBJ, dengan anggaran besar yang dikelola oleh Kementerian PUPR, Menteri Basuki juga telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun oleh pejabat yang hierarkinya lebih tinggi. 

“Saat ini para PPK di Kementerian PUPR masih berusia muda, antara 30-36 tahun, yang harus bertanggung jawab mengelola uang hingga miliaran rupiah. Posisinya PPK sangat rentan mendapatkan godaan. Oleh karena itu nanti yang tanda tangan kontrak adalah atasannya yang lebih senior,” kata Menteri Basuki.

Dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi, dibawah tanggungjawab 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan pelelangan 10.714 paket pekerjaan baik konsultansi maupun konstruksi senilai total Rp 88,1 triliun. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. ***
Share:

Sekitar 500 Ribu Tenaga Kontruksi Sudah Memiliki Sertifikat

Jakarta, kimcipedes.com - Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM) Indonesia menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2019 disamping infrastruktur, termasuk SDM konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Untuk meningkatkan ketepatan data tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan di Jakarta, Jumat (25/1/2019). 

Turut hadir Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana. 

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam sambutannya yang dibacakan Sesditjen Bina Konstruksi Yaya Supriyatna mengatakan dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Bina Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi kompetensi konstruksi dapat diminimalisir.

Data kependudukan juga akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi (Dayanaker) yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi yang menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan tenaga terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga Sistem Dayanaker menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.

“Bila kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, maka akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar remunerasi pekerja. Selain itu menyusun kebijakan pembangunan konstruksi yang lebih holistik,” kata Syarif. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Yaya Supriyatna menambahkan permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya data dukung yang disampaikan dalam proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri tenaga kerja. “Hal ini membuat proses sertifikasi menjadi berjalan lebih lama dikarenakan harus dilakukan verifikasi manual dengan waktu sekitar enam hari. Dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, proses verifikasi akan lebih cepat dalam hitungan jam,” kata Yaya. 

Sesuai UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yakni LPJK yang mendapatkan kewenangan dari Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan mengatakan, melalui kerjasama ini pihaknya akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. “Jadi yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena aturannya tidak memperbolehkan. Kami hanya memberikan hak akses untuk keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi data tenaga kerja konstruksi melalui data NIK,” ujar Gunawan. ***
Share:

KAPOLRI

iklan banner

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog