Februari 2018 ~ KIM Cipedes

Raker BKM Adil Bersama Kelurahan Cipedes

KIM Cipedes, Sukajadi - Rapat Kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Bersama Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, 14 Februari 2018.
 
Raker BKM Adil Bersama membahas tentang pelaksanaan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2017 dan usulan bantuan RUTILAHU Tahun 2018.
 
Raker BKKM Adil Bersama ini dihadiri oleh Lurah Cipedes Dedi Rustandi,SH dalam sambutannya  menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pengurus BKM Adil Bersama Kelurahan Cipedes yang telah merealisasikan bantuan RUTILAHU Tahun 2017.
 
Lurah Cipedes berharap bantuan RUTILAHU tahun 2018 ini, penerima manfaatnya benar-benar dari kalangan yang kurang mampu. Bagaimanapun juga RUTILAHU ini merupakan salah satu kegiatan pemerintah Kota Bandung, meskipun tidak termasuk skala prioritas. Selain RUTILAHU, diharapkan juga dapat memperhatikan dan membantu dalam pembangunan septic Tank Komunal diwilayah Cipedes. 
 

Ketua BKM Adil Bersama Keluarahan, H.Suherdin mengatakan bahwa RUTILAHU yang sudah di selesaikan sebanyak 8 rumah dari seluruh data data yang tercatat sebanyak 42 Rumah tidak layak huni, meskipun pengerjaan RUTILAHU tahun ini Over Budgeting , berharap tahun depan mendapat bantuan yang lebih baik, juga dapat melaksanakan kegiatan RUTILAHU dengan penambahan Septic Tank Komunal di 11 RW di kelurahan Cipedes. @ASEP WH
Share:

Skala Prioritas Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukajadi 2018

KIM Cipedes, Sukajaadi - Musyarawah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 dihadiri BAPPELITBANG Kota Bandung dan SKPD Kota Bandung, dan unsur muspika, lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat yang terdiri dari camat Kec. Sukajadi, Danramil, Kapolsek Sukajadi, LPM, PKK, KARTA, KNPI, Komite Skolah, MUI, dan tokoh masyarakat lainnya bertempat di Aula Kecamatan Sukajadi, (07/02/2018)
 
Sekretaris Kecamatan Sukajadi, Agung Purnomo mengatakan bahwa pembangunan daerah peran serta dan partisipasi masyaraka yang sangat penting memiliki keberhasilan dalam pelaksanaan program program pembangunan, adanya peluang untuk berpartisipasi secara langsung di harapkan dapat mampu yang mencerminkan dari masyarakat sehinga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap berbagai program kegiatan dalam pembangunan , pada tahap Musrenbang kecamatan ini akan di hasilkan satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan di usulkan pada Musrenbang tingkat kota atas dasar hukum pelaksanaan ,: undang undang no 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No 8 tahun 2018 tentang penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, peraturan Daerah Kota Bandung No 08 tahun 2016 tentang penunjukan dan susunan perangkat daerah kota Bandung, dan peraturan walikota Bandung 248 tahun 2017 tentang penerapan aplikasi E Musrenbang dalam penyusunan dokumen rencana kerja kota Bandung, memiliki tujuan yaitu mendorong peran dalam partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama sama pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk tingkat kecamatan dan tujuan khusus @membahas dan menyepakati hasil hasil Musrenbang dari kelurahan yang menjadi perioritas kegiatan pembangunan di kewilayahan kecamatan yang bersangkutan, @melakukan kordinasi validasi verivikasi usulan program tingkat kecamatan @mengsinkronkan perencanaan di tingkat kecamatan, @melakukan verivikasi data prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai perencanaan pembangunan kecamatan sesuai dengan SKPD.

Camat Sukajadi Drs.Yudi Hermawan memaparkan dengan diawali Musrenbang tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan hari ini Musrenbang tingkat kecamatan , sudah 2 tahun kita melaksanakan penginputan dengan aplikasi e-Musrenbang berharap dengan e Musrenbang ini akan lebih cepat lebih konfrensip , serta masyarakat bisa langsung melaksanakan evaluasi atau melakukan pemantauan, apakah usulannya direkomendasikan atau di akomodir atau belum, dan ada beberapa perioritas pembangunan hasil konsultasi kami bahwa prioritas pembangunan kota Bandung tahun 2018 ini menunggu walikota dan wakil walikota. Jadi pembangunan tahun 2018 - 2023 kita menunggu walikota terpilih , untuk itu kami sampaikan juga bahwa dalam Musrenbang tingkat kecamatan ini terdapat 7 (tujuh)skala prioritas lokal yang terdiri dari :
 
- Septic tank komunal, bahwa 75% kecamatan Sukajadi ini tidak memiliki septic tank komunal.
- Penanganan PMKS terutama penanggulangan HIV AIDS
- Penaggulangan Rentenir
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Citarum Bestari 
- Pemanfaatan kualitas infratruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan 
- Meningkatkan kesempatan daya kerja dan daya beli di wilayah kecamatan Sukajadi

Dikarenakan Tahiun 2018 adalah tahun politik dalam menjelang pemilu yang akan di laksanakan pada tanggal 17 Juni secara serentak yang akan di laksanakan di 171 Kota Kabupaten dan propinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota dan di Jawa Barat ini di laksanakan di 16 Kota Kabupaten.

Pada hakekatnya pemilu ini merupakan pesta demokrasi tapi kenyataannya aspek aspek kemasyarakatan aspek Kamtibmas menjadi potensi , instabilitas ,oleh karena itu kami ajak semuanya dalam pemilu ini kita turut menjaga stabilitas Kamtibmas, politik dan keamanan harus di jungjung tinggi terutama , di dasarkan pada sendi sendi nilai nilai persatuan dan kesatuan bangsa, mudah mudahan dalam perencanaan partisipatif pada Musrenbang ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah pada program pembangunan di keweilayahan.Alhamdulilah tahun ke tiga pelaksanaan PIPPK secara umum pelaksanaan berjalan lancar dan sukses ,karena tujuan PIPPK adalah mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan masyarakatnya, hasil evaluasi kegiatan pembangunan yang telah di laksanakan di kecamatan Sukajadi pada tahun 2016 terdiri dari kegiatan PIPPK yang terdiri dari beberapa kegiatan 12 infrastruktur pelatihan 11 kegiatan . penguatan kelembagaan , hari besar Islam dan nasional 11 kegiatan, lingkungan hidup 7 kegiatan , pendataan 3 kegiatan adapun kegiatan yang belum tersampaikan dikarenakan belum mendapatkan laporan kegiatan yang telah di laksanakan oleh SKPD di wilayah kami pada tahun.**
Share:

Operasi Pasar Murni Kecamatan Sukajadi

Sukajadi, kimcipedes.com - Kegiatan OPM di kecamatan sukajadi pada tanggal 29 Januari 2018 yang akan di gelar lagi pada tanggal 7 Februari 2018 di lapangan Jl. Cipedes Lapang ABRA, diharapkan warga masyarakat bisa tahu untuk kegiatan tersebut, karena sebelumnya banyak warga yang tidak tahu akan dilaksanakanya OPM di kecamatan sukajadi, meskipun tidak tahu tetapi lebih dari 650 warga yang membeli, hinga menghabiskan + 7 ton beras. 

Dalam pelaksanaan OPM, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Perum Bulog akan menyediakan sebanyak 8 ton beras di tiap titik dengan harga Rp 8.200 per kilogram. Masyarakat bisa membeli beras 5 kg sampai maksimal 15 kg.

Periode pertama yang di awali di 10 kecamatan kota Bandung dengan target per Kecamatan tiga kali pelaksanakan dengan persatu kali putaran menyediakan 8 ton beras karena tujuan kegiatan OPM ini diperuntukan untuk membantu masyarakat menengah kebawah karena masyarakat menengah kebawah sangat membutuhkan beras medium dengan harga murah, dan untuk kalangan menengah ke atas diharapkan mengunakan beras premium.

Karena pelaksanaannya OPM dipantau dan diawasi sejumlah dinas terkait, diantaranya Dinas Pasar, Disindag, Bulog Divre I Bandung dan Bagian Ekonomi. Sedangkan aparat kewilayahan dalam hal ini Camat dan Lurah, -- diharapkan perannya untuk melakukan sosialisasi memberitahukan kepada masyarakat, rencana adanya OPM di daerahnya.

Program Kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) beras murah yang diawali dari pada tanggal 10 Januari 2018 ini adalah salah satu kegiatan untuk mestabilkan harga pasar, dalam mengantisipasi kenaikan harga beras, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) berencana menggelar Operasi Pasar Murah (OPM). Operasi ini akan berlangsung hingga Februari mendatang. Selain dilakukan ke sejumlah pasar tradisional, OPM pun direncanakan untuk mendatangi dan melayani langsung konsumen di sejumlah kelurahan. Kebijakan ini diputuskan, karena kenaikan harga beras masih belum belum menunjukan penurunan, bahkan cenderung tetap bertahan.

Selain itu, untuk kelancaran dan tertib administrasi, beras yang harus disediakan dan dikeluarkan dari gudang Bulog, sebelumnya perlu dibuatkan Surat Pengajuan Alokasi (SPA) melalui Bagian Ekonomi, sebagai dasar dikeluarkannya DO (delivery ordonantie) oleh Bulog.**
Share:

KAPOLRI

iklan banner

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI