Desember 2017 ~ KIM Cipedes

BANDUNG CREATIVE HUB, SURGA BAGI INSAN KREATIF

Bandung, kimcipedes.com - Gedung Bandung Creative Hub yang berada di Jalan Laswi No. 7 Kota Bandung telah diresmikan oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, Kamis (28/12/2017). Bangunan setinggi enam lantai tersebut akan menjadi surga bagi para insan kreatif di Kota Bandung.

Gedung warna warni berarsitektur unik ini dirancang untuk menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, edukasi, dan laboratorium untuk berbagai sektor industri kreatif. Bangunan ini menyediakan sarana dan fasilitas lengkap agar anak-anak muda Bandung semakin semangat untuk berkreasi.
“Visi misi dari saya dan Mang Oded dulu ingin membawa Bandung menjadi kota kreatif dunia. Caranya adalah memfasilitasi ruangan, fasilitas teknologi yang biasanya sangat mahal dan tidak mudah,” ujar Ridwan.

Usai menggunting pita, Ridwan, Oded, beserta para tamu undangan mengunjungi satu persatu ruangan yang ada di BCH. Diawali dengan auditorium yang didesain seperti bioskop. Di ruangan yang terletak di lantai tiga itu, ada layar sangat lebar dengan perangkat proyektor yang mampu menayangkan gambar secara tajam sebagaimana halnya di ruang teater bioskop, lengkap dengan kursi teater yang empuk dan nyaman.

Di sana, seluruh undangan disuguhi film bisu hasil karya Komunitas Film Bandung dengan diiringi irama orkestra hidup. Ruangan itu, pesan Ridwan, kelak bisa dikelola secara baik oleh komunitas film untuk berbagai keperluan, baik pemutaran film, kelas besar, hingga seminar.

“Saya bercita-cita punya bioskop sendiri, supaya karya-karya yang mungkin tidak bisa tembus ke pasar mainstream bisa ditampilkan. Dan di sinilah tempatnya, di bioskop Bandung Creative Hub,” tutur Ridwan.

Tak hanya ruangan bioskop. Di lantai yang sama, ada pula studio musik yang diklaim tercanggih di Indonesia. Para seniman musik bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk menciptakan kreasi musik hingga proses perekaman. Lantai ini juga menjadi lokasi pameran foto atau lukisan, ruang desain arsip, studio game, serta studio animasi dan multimedia.

Beranjak ke lantai empat, ada studio foto yang bisa dijadikan sebagai laboratorium fotografi. Di lantai yang sama, ada empat ruangan yang bisa dipergunakan sebagai ruang diskusi, rapat, maupun kelas-kelas workshop. Di sini pula letak ruang manajemen pengelola gedung tersebut.

Gedung kreatif itu juga akan memanjakan para pecinta seni fesyen. Di lantai lima, ada ruangan galeri fesyen dan studio hasta karya. Ada pula ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk lokakarya dan kegiatan lainnya.

Ridwan memahami bahwa anak muda Bandung senang berkumpul dan berdiskusi. Maka, gedung ini juga dilengkapi dengan co-working space dan perpustakaan. Ada juga café yang menyediakan kopi-kopi berkualitas yang bisa dinikmati sambil berdiskusi memunculkan ide-ide kreatif.

“Menurut penelitian majalah Rolling Stone, orang Bandung itu hobinya nongkrong. Nongkrong yang positif itu menghasilkan ide-ide, jadilah musik, jadilah karya kreatif lainnya,” ujarnya.

Setelah gedung tersebut resmi bisa dipakai oleh warga Bandung, Wakil Wali Kota Bandung mendorong agar anak-anak muda bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik-baiknya. Dengan begitu, potensi yang dimiliki bisa terus berkembang.

“Gedung ini menjadi sebuah fasilitas agar warga lebih kreatif lagi dan mengekpresikan ide dan gagasannya. Pembagunan gedung yang kami bangun ini adalah untuk warga Bandung,” tegasnya.

Kota Bandung menaruh perhatian besar pada sektor industri kreatif ini. Pasalnya, industri ini telah menyumbang hampir 11% kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Kehadiran Bandung Creative Hub diharapkan bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kota melalui sektor unggulan ini. ***
Share:

10 Camat, 10 Lurah Terbaik Akan Diberangkatkan Ke Korsel

Bandung, kimcipedes.com - Camat dan lurah di Kota Bandung punya porsi istimewa. Mereka ibarat wali kota kecil di wilayahnya. Maka tugas dan tanggung jawabnya pun tidak kalah berat dengan pemimpinnya.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil telah mendelegasikan hampir 100 kewenangan wali kota kepada para camat. Dengan prinsip desentralisasi, Camat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga agar wilayahnya tetap aman dan kondusif.

Hal itu diingatkan kembali oleh Ridwan pada acara Penyerahan Rapor Camat dan Lurah Hasil Evaluasi Kinerja 2017 di Grand Hotel Cipaku, Rabu (27/12/2017). Ridwan menekankan agar para camat dan lurah selalu proaktif menjaga normalitas kota.

"Yang saya titipkan kepada para pemimpin kewilayahan agar menjaga situasi tetap normal, kotanya tetap bersih, tertib, dan pelayanan tidak ada komplain," tuturnya.

Para camat dan lurah menerjemakhkan instruksi tersebut ke dalam berbagai program inovatif, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Secara administratif pun mereka banyak melakukan kemajuan yang signifikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melalui bagian Pemerintahan Umum memberikan apresiasi atas kinerja lurah camat atas dedikasinya pada Kota Bandung. Apresiasi tersebut diberikan berdasarkan penilaian kinerja oleh tim di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dilihat dari kriteria diantaranya adminitrasi, penyerapan anggaran, dan penertiban aset. Pemerintah kota mencatat, pencapaian kinerja para lurah dan camat telah melebihi standar minimal, yakni 86.67%.

Pemerintah kota lantas menetapkan 10 camat dan 10 lurah terbaik berdasarkan penilaian tersebut. Kesepuluh camat itu antara lain Camat Cinambo, Camat Batununggal, Camat Lengkong, Camat Antapani, Camat Panyileukan, Camat Cidadap, Camat Cibeunying Kaler,Camat Sukajadi, Camat Coblong, dan Camat Bojongloa Kidul.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Lurah Sukabungah (Kec. Sukajadi), Lurah Pajajaran (Kec. Cicendo), Lurah Sukamiskin (Kec. Arcamanik), Lurah Cisaranten Wetan (Kec. Cinambo), Lurah Lebak Siliwangi (Kec. Coblong), Lurah Babakan (Kec. Babakan Ciparay), Lurah Pasir Biru (Kec. Cibiru), Lurah Sukamulya (Kec. Cinambo), Lurah Malabar (Kec. Lengkong), dan Lurah Cipedes (Kec. Sukajadi).

Kepada keduapuluh camat dan lurah tersebut, pemerintah kota menghadiahkan kesempatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang manajemen pemerintahan di Korea Selatan. Negara tersebut dipilih karena merupakan salah satu negara yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung.

"Setiap tahun kita memberikan raport kepada 10 camat terbaik dan 10 lurah terbaik. Hadiahnya akan dikirim ke Korea Selatan untuk sekolah dan kursus tentang manajemen pemerintahan," jelas Ridwan.

Program pelatihan itu akan dilaksanakan tahun depan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP, dulu bkd-red). Asisten Pemerintahan dan Kesra Kamalia Purbani mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan mendapatkan tanggapan positif.

"Awalnya kami tidak berani mengajukan diklat ke luar negeri, tapi Banggar (Badan Anggaran) di DPRD justru mendorong. Itu menunjukkan komitmen DPRD untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah," jelas Kamalia. ***
Share:

Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2018

Bandung, kimcipedes.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil pemuda-pemudi terbaik tanah air untuk mengikuti Seleksi Beasiswa Pendidikan S2 Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan karyawan/karyawati swasta yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (dosen dan tenaga pengajar tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini), dengan persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
4. Melampirkan surat izin pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat eselon II (bagi Aparatur Sipil Negara);
5. Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/dosen/tokoh masyarakat (bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara);
6. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja atau Surat Rekomendasi Perusahaan;
7. Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini;
8. Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;
9. Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking dan/atau Times Higher Education (THE) tahun 2018;
10. Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4,0);
11. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;
12. Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 90 atauIELTS 6.5;
13. Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi: 
a. Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy; 
b. Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll); 
c. Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi; 
d. Kebijakan publik bidang TIK; 
e. Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan Informasi; dan 
f. Bidang studi lain yang menunjang TIK selain Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran. 
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee dan living expenses; 
15. Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas; 
16. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://beasiswa.kominfo.go.id dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.

Hal tersebut disampaikan Biro Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 22 Desember 2017 melalui Siaran Pers No. 260/HM/KOMINFO/12/2017 Tentang BEASISWA S2 LUAR NEGERIKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018. ***
Share:

Walikota Bandung Lantik Komisaris dan Direksi BII

Bandung, kimcipedes.com - Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil melantik Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (BII) 2017-2021 di Pendopo Kota Bandung, Jumat (22/12/2017).

BII merupakan perusahaan daerah yang fokus pada tiga bidang usaha, yakni transportasi, telekomunikasi, dan properti. Perusahaan ini dibentuk untuk menjadi sarana pemerintah untuk mempercepat pembangunan.

Pada pelantikan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung Iming Ahmad menjabat sebagai ex officio Komisaris Utama. Komisaris lainnya adalah Jasin Yabanto dan Chamim Besari.

Sementara itu, jabatan Direktur Utama dipegang oleh Eko Hari Karyanto, yang didampingi Direktur Keuangan Faridah Kamaluddin dan Direktur Operasional Iwan Hendrayanta. "Para direktur ini dipilih melalui sistem fit and proper test oleh tim independen, lalu disahkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kota Bandung," ujar Ridwan Kamil.

Selaku perusahaan pemerintah, saham BII dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar 70%. Sementara 30% lainnya dikelola oleh pemegang saham lain. Pemerintah memberikan penyertaan modal tahun ini sebesar Rp30 miliar sebagaimana diatur dalam regulasi. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap dalam jangka waktu tertentu hingga Rp5 triliun, baik dalam bentuk aset maupun uang tunai.

Ridwan telah menargetkan beberapa proyek yang akan dilaksanakan BII dalam jangka pendek, yaitu pembangunan apartemen rakyat. Apartemen tersebut terbilang mendesak untuk memenuhi kebutuhan pemukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, guna mendukung sistem telekomunikasi kota metropolitan, pemerintah kota melalui BII juga akan membangun proyek microcell pole, dan ducting. Sedangkan untuk proyek jangka panjang, Ridwan menitipkan proyek transportasi massal berupa LRT dan cable car. "Kami ini sangat berharap dengan lahirnya perseroan daerah BII ini betul-betul memaksimalkan PAD kota demi kebermanfaatan kepada masyarakat," tutur Ridwan.

Di sisi lain, Ridwan ingin agar BII juga berperan besar dalam pengelolaan aset pemerintah kota. Selama ini, aset-aset tersebut dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang maksimal kepada pemerintah. "Kota Bandung punya 11.000 titik aset tanah, yang selama ini tidak banyak memberi kontribusi pada PAD, semoga dengan dibentuknya unit kerja ini, aset kami bisa punya nilai tambah," katanya.

Selanjutnya, ia berharap agar BII bisa bergerak cepat dalam mewujudkan proyek-proyeknya. Usai pelantikan ini, Ridwan ingin agar jajaran direksi segera merekrut karyawan dan langsung beroperasi.***
Share:

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH Sabet 2 Penghargaan PIPPK Award 2017

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH bersama Istri tercinta
Bandung, kimcipedes.com - Berkat kerja keras aparatur Kelurahan Cipedes bersama komponen warga masyarakat yang turut andil berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan gagasan inovasi pembangunan wilayah diberbagai lini sektor membuahkan hasil yang positif.

Lurah Cipedes Dedi Rustandi, SH berhasil meraih 2 (dua) Penghargaan Walikota Bandung, Mochamad Ridwan Kamil yaitu sebagai Pemenang Kategori Inovasi Dalam PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) Awards 2017 dan Peringkat ke 10 Lurah Berkinerja Baik Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2017.

Dua Penghargaan PIPPK Awards 2017, S tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil kepada Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH bertempat di Plaza Balaikota Bandung, Sabtu, 16/12/2017.

Refleksi atas kinerja Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH dengan prestasi yang diraih di Tahun 2017 baik tingkat kecamatan, Kota Bandung, dan Jawa Barat, yaitu Juara 1 Lomba Asmaul Husna Tingkat Kecamatan Sukajadi, Juara 2 Lomba Posyandu Tingkat Kota Bandung, dan Juara 2 Lomba KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Tingkat Jawa Barat.

Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH mengucapkan terima kasih kepada seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang selalu kompak dalam pelaksanaan PIPPK sehingga terwujud kolaborasi yang membuahkan hasil. Alhamdulillah Kelurahan Cipedes sebagai Pemenang Kategori Inovasi Dalam PIPPK Award 207 dan Peringkat ke 10 Lurah Berkinerja baik. Semua itu tentunya tidak terlepas dari peran serta perangkat kewilayahan, Ketua RT dan Ketua RW dengan berbagai kreativitas dan inovasi yang terjadi di Kelurahan Cipedes ini. Program Magrib Mengaji, Subuh Berjema’ah, Gerakan Pungut Sampah, dan Jumat Keliling (jumling) terus digalakan bersama warga. Mudah-mudahan prestasi yang kita raih ini dapat dipertahankan dan dijadikan cambuk motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya.

Selain itu, Lurah Cipedes, Dedi Rustandi, SH juga memberikan penghargaan kepada Ketua RW atas pengabdian, dedikasi, sumbangsih tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan pembangunan diwilayah suatu pengorbanan yang sangat mulia dalam amanah warga masyarakat. ***
Share:

Tebarkan Inspirasi Melalui "All About Women"

Bandung, kimcipedes.com - Pemerintah Kota Bandung selalu memberikan peluang seluas-luasnya kepada para perempuan untuk mengembangkan potensi dan mendapatkan akses yang sama terhadap segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kebebasan berekspresi, hingga berpolitik. Bahkan pemerintah kota tak segan memberi ruang dan fasilitas agar para perempuan semakin berdaya dan mandiri.

Namun demikian, Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Praratya Ridwan Kamil yang juga adalah istri Wali Kota Bandung merasa bahwa belum semua perempuan di Bandung memiliki kesempatan itu secara penuh.

Masih ada kondisi di mana perempuan dipandang sebelah mata, bahkan hingga mengalami kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung mengungkapkan data pada tahun 2017 ada 103 kasus kekerasan yang dilaporkan ke lembaga tersebut.

Maka dari itu, Atalia bersama Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS) ingin terus menyuarakan hak-hak perempuan untuk mendapatkan akses dan perlindungan melalui kegiatan All About Woman.

Acara yang digelar untuk yang kedua kalinya itu akan dilaksanakan Rabu, 20 Desember 2017 di Convention Room Trans Luxury Hotel Bandung. Sebanyak 1300 peserta dari 80an komunitas perempuan dipastikan akan hadir meramaikan acara.

"Itupun masih banyak yang belum bisa kami akomodasi karena keterbatasan tempat. Tapi kami berharap semua bisa mengerti," ujar Atalia dalam Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Acara tersebut akan diisi dengan serangkaian seminar dari para perempuan inspiratif, yakni Medina Zein dan Zahrotur Rusyda Hinduan. Kedua pembicara akan mengangkat tema "Tantangan Perempuan Juara di Zaman Now."

Selain itu, panitia juga akan memberikan apresiasi kepada para perempuan inspiratif dari tujuh kategori, yaitu bidang ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, spiritual, olahraga, dan ibu rumah tangga. Mereka dipilih berdasarkan hasil penjurian dan seleksi serta akan diberi penghargaan langsung dari Wali Kota Bandung.

Atalia berharap kegiatan itu bisa semakin memberi inspirasi agar para perempuan bisa saling mendukung satu sama lain.

"Saya merasa bahwa peran perempuan betul-betul dirasakan kebutuhannya di masyarakat. Perempuan saat ini sebetulnya diberikan peluang sedemikian rupa sehingga mereka harusnya mampu untuk masuk ke bidang-bidang kehidupan di manapun mereka berada, apapun bentuknya selama tidak lepas dari kodratnya," ujarnya.

Ia sendiri merasa sangat beruntung karena mendapatkan suami yang selalu mendukung apapun langkah yang ingin ia jalani. Selama ia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, ia selalu bisa mengoptimalkan potensinya di berbagai bidang.

Hanya saja, lanjut Atalia, Kota Bandung masih memerlukan sosok yang juga terjun ke dunia politik. Saat ini, dari 50 kursi legislatif di Kota Bandung hanya diisi oleh 3 orang perempuan. Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan karena Undang-Undang mengamanatkan agar 30% kursi legislatif bisa diduduki oleh perempuan.

"Karena ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh laki-laki. Orang yang memahami kebutuhan dan hak-hak peremuan tidak lain adalah perempuan itu sendiri," tutur Atalia. ***
Share:

Tatanan Taman Dewi Sartika & Taman Badak Lebih Cantik

Bandung, kimcipedes.com - Satu lagi persembahan fasilitas publik dari Pemerintah Kota Bandung untuk warganya. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil baru saja meresmikan Taman Badak dan Taman Dewi Sartika di lingkungan Balai Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Letaknya berada di sisi selatan Balai Kota Bandung. Warga bisa masuk melalui pintu di seberang Gedung Bank Indonesia. Di sana, berbagai aktivitas sosial bisa dilaksanakan karena lokasinya yang luas dan dilengkapi banyak fasilitas.

Taman Dewi Sartika dibangun seluas 4.390 m² ditandai dengan adanya patung Rd. Dewi Sartika yang diletakkan di atas pilar monumen tinggi. Warga bisa langsung menemukannya saat memasuki gerbang taman.

Lokasi patung tersebut merupakan hasil relokasi. Sebelumya patung Pahlawan Nasional asal Bandung itu diletakkan di pinggir taman. "Patungnya kita relokasi di pintu gerbang sehingga orang datang langsung menghormati Ibu Dewi Sartika tokoh perempuan hebat Indonesia," ungkap Ridwan Kamil seusai meresmikan taman.

Sementara itu, Taman Badak dibangun seluas 870 m². Taman tersebut dilengkapi dengan kolam dangkal dan tempat bermain anak. Kolam dangkal itu sengaja dirancang menjadi ciri khas taman-taman di Kota Bandung. Tujuannya untuk memberikan wahana rekreasi yang menyenangkan untuk anak-anak.

Selain itu, taman tersebut juga diisi dengan plaza dan taman hewan. Berbagai jenis koleksi burung hias, ayam hias, dan kelinci telah menempati kandang-kandang yang tersedia. Pemerintah kota masih menyiapkan rusa totol yang akan dihadirkan di Balai Kota. Pemkot masih berproses untuk mengajukan ijin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pengunjung kelak bisa berinteraksi dengan satwa-satwa tersebut. "Pertimbangannya untuk edukasi juga ke anak-anak biar mereka menghormati dan mencintai ciptaan Allah SWT, termasuk fauna-fauna yang mudah ditemui," katanya.

Tak hanya itu, lokasi parkir Taman Dewi Sartika nantinya juga akan menjadi terminal Bandros. Warga yang ingin berwisata kota bisa datang ke taman tersebut dengan terlebih dulu menghubungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandung, Dadang Darmawan menambahkan, ke depannya kedua taman tersebut akan dikelola oleh tiga komunitas, yaitu Bandung Clean Action, Budaya Disiplin, dan Bandung EcoTransport.

Komunitas tersebut akan menjadikan taman tersebut menjadi Zona Keren dengan menerapkan aturan-aturan penggunaan fasilitas taman, yaitu tidak boleh merokok setiap hari, tidak boleh meninggalkan sampah tidak boleh menginjak taman, dan tidak boleh bersedih karena wilayah tersebut merupakan area bahagia.

"Nanti pengunjung taman juga akan diedukasi untuk siap diberi sanksi jika ada yang melanggar, " pungkas Dadang. Warga bisa mendapatkan informasi seputar aktivitas di Taman Badak dan Taman Dewi Sartika dengan mengikuti @zonakerenbalkot di Instagram dan Twitter. ***
Share:

Walikota Bandung Raih Penghargaan Leadership Awards 2017

Bandung, kimcipedes.com - Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil mendapatkan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah (Leadership Award) dalam memajukan daerahnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, Senin (17/12/2017)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Bandung yang dinilai sebagai kepala daerah yang telah melakukan berbagai terobosan inovatif dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan berbagai inovasi lainnya sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan diraihnya penghargaan ini, menggenapkan 300 penghargaan yang telah diraih Kota Bandung sejak tahun 2013 dalam kepemimpinan M. Ridwan Kamil dan Oded M. Danial baik penghargaan dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Wali Kota Bandung mengucapkan rasa syukur usai menerima penghargaan, “Pertama hidup ini harus manfaat, ukuran jadi pemimpin harus membawa perubahan membawa kemajuan, dan ketiga hidup jangan cari pujian untuk mendapatkan penghargaan tapi jika dapat penghargaan berarti ada yang mengapresiasi terjadinya perubahan, itulah semangat hidup saya jadi manusia yang bermanfaat dan jadi walikota terbaik Alhamdulillah,” ujarnya.

Dikatakannya lebih lanjut, “Di Kota Bandung Walikota mengurusi semua dimensi dan ukurannya ada 800 urusan yang harus diurusi, ini tidak sederhana dan penilaian penghargaan ini bukan dari pemerintah dari Lipi dari lembaga-lembaga independen,” pungkas Ridwan.

Penghargaan Leadership Awards 2017 ini diberikan kepada para pemimpin daerah yang mampu memajukan daerah sesuai harapan masyarakat, menepati janji kampanye, dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan terkait penghargaan tersebut, “Saya membaca janji kampanye para gubernur walikota apa yang dikerjakan, bagaimana cara menggerakkan, mengorganisir masyarakat dan apa kebijakan yang mendapatkan respon yang positif baik dari para kepala daerah juga dari masyarakat tanpa melihat latar belakangnya, dan ini para pemimpin daerah yang amanah yang membangun daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan masyarakat daerah,” katanya. ***
Share:

KAP Indonesia Membangun Sistem Jurnalisme dan Program PEDULI Perlindungan Anak

KIM CIPEDES. R.E. MARTADINATA
Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia merintis Program Peduli Konvensial Hak Anak dan Perlindungan Anak.
Ketua KAP Indonesia,  Bambang Y. Sundayana menjelaskan Kelembagaan KAP Indonesia adalah sebuah lembaga non profit yang berkedudukan di Bandung, memiliki fokus untuk menguatkan kapasitas kelompok-kelompok marjinal yang terhambat aksesnya pada pendidikan, kesehatan, sumberdaya ekonomi, sosial budaya dan hukum, bekerja bersama komunitas atau kelompok- kelompok masyarakat sipil, serta berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan adalah strategi yang dilakukan KAP Indonesia," ungkap Bambang Y Sundayana pada  Pelatihan Sistem Jurnalisme dan Program PEDULI Perlindungan Anak, bertempat di Hotel Tebu, Jl. RE. Martadinata - Bandung, (18/12/17).

Dalam beberapa tahun terakhir, melalui dukungan dari Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (KEMENKO PMK) serta The Asia Foundation, KAP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Samin melaksanakan Program Peduli bagi anak marginal di Kota Bandung. Program peduli memiliki fokus pada isu inklusi sosial yang mensyaratkan pendekatan dua arah yaitu :

1. Pendekatan penguatan pada pihak yang terpinggirkan dan pendekatan perubahan perilaku pada masyarakat khalayak,
2. Membuka akses layanan dasar yang inklusif dari pemerintah

Program PEDULI yang dilaksanakan oleh KAP Indonesia di Kota Bandung adalah berupaya membuka akses layanan kesehatan reproduksi dan konseling bagi kelompok anak dan remaja yang terjebak dalam situasi eksploitasi seksual komersial atau sering dikenal dengan istilah AYLA (Anak yang Dilacurkan) atau ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), melalui layanan kesehatan dan konseling Puskesmas di tiga kecamatan yaitu : Sukajadi, Cidadap, dan Cibeunying Kaler. Pemenuhan kesehatan reproduksi anak dan remaja adalah bagian dari pemenuhan HAK Anak yang tidak boleh diabaikan oleh negara tanpa terkecuali. Fenomena ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) Praktik eksploitasi seksual komersial anak merupakan masalah mendesak di seluruh dunia yang perlu ditangani. Lebih dari 1 juta anak setiap tahun menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Persoalan ESKA sangat kompleks sehingga membuat anak yang terjebak pada situasi ESKA sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Dari pengalaman pendampingan muncul beberapa fakta lapangan, di antaranya adalah mayoritas mereka berada pada lapisan ekonomi bawah (keluarga miskin), mayoritas anak tidak mendapat dukungan keluarga/orang tua pada masa perkembangan dan proses pendidikan, gaya hidup konsumtif yang semakin tinggi karena didorong oleh pertumbuhan kota yang sangat cepat, pengalaman seksual yang sangat dini, tidak memiliki pemahaman kesehatan reproduksi yang baik (karena pendidikan kesehatan reproduksi masih menjadi barang tabu serta keberadaan layanan kesehatan reproduksipun masih terbatas atau belum diketahui oleh masyarakat), tidak ada kekuatan hukum untuk mengkriminalkan pengguna jasa seks anak, dan lain-lain. 
Kompleksitas persoalan ESKA menjadikan mereka kelompok marjinal yang seringkali diabaikan hak-haknya baik oleh negara, komunitas bahkan keluarganya. Pemerintah dan komunitas lebih nyaman untuk menutup mata atas persoalan / fenomena ESKA. Mereka cukup diberi label sebagai anak-anak (laki-laki /perempuan) nakal’, tanpa ada upaya strategis untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian instan seringkali mengorbankan anak itu sendiri, misalnya dikeluarkan dari sekolah atau sulit mendapatkan layanan kesehatan (padahal mereka rentan terhadap PMS karena sering dipaksa melakukan hubungan seks tidak aman bahkan menerima kekerasan fisik), serta tindakan pengucilan lainnya. Masyarakat umum pun sering menganggap mereka adalah kelompok ‘anak nakal’ yang harus dihindari atau dianggap sebagai ‘pengganggu moralitas’ yang merusak akhlak, sehingga tidak heran kalau semua pihak lebih nyaman memberikan penyangkalan mengenai keberadaannya. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28 B), Undang-undang Hak Asasi Manusia (pasal 33 dan pasal 29), dan Undang-undang Perlindungan Anak (pasal 13 dan pasal 59). Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak). Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak dan Jurnalistik Di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Soal batasan umur anak, antara kode etik jurnalistik dan UU anak memang beda. Kode etik jurnalistik menyebut anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Sedangkan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun. Sebagian media mengacu ke kode etik jurnalistik dalam soal umur, ada juga sebagian yang merujuk ke UU Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas peran aktif media untuk menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak. Pengabaian kode etik oleh wartawan bukan tanpa konsekuensi. Jika kualitas pemberitaan media dalam mengangkat isu kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak tidak diperbaiki, viktimisasi yang dilakukan oleh media terhadap korban anak akan berlanjut. Awak media sepatutnya mau mempelajari beragam literatur dan memiliki pengetahuan mengenai pemberitaan dan peliputan yang berhubungan dengan konteks eksploitasi dan kekerasan anak. Literatur yang dimaksud antara lain UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, UU Perlindungan Anak, serta Konvensi Tentang Hak Anak (misalnya larangan penyebutan identitas korban dalam pemberitaan). “kekerasan ulang” oleh media massa sering terjadi karena media itu menulis berita dengan mengabaikan kode etik, tak berempatik, dan tidak menggunakan perspektif anak dalam mengonstruksi fakta. Berkaitan dengan situasi di atas maka KAP Indonesia berkepentingan untuk menyelenggarakan satu diskusi dengan Jurnalis terkait Penulisan/Pemberitaan/Peliputan untuk Advokasi Perlindungan Anak di Kota Bandung. Harapannya agar media dapat menjadi mitra dari KAP Indonesia yang secara signifikan berperan aktif pada proses mewujudkan perlindungan anak.

Secara umum diskusi bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama bagaimana mengemas penulisan / pemberitaan / peliputan tentang anak yang terjebak pada situasi seksual komersial. Secara khusus diskusi bertujuan :
1. Memahami fenomena dan fakta lapangan ESKA (Ekspoitasi seksual Komersial Anak) di Kota Bandung.
2. Memahami konsep inklusi sosial pada anak marjinal dikaitkan dengan pemenuhan Hak Anak.
3. Memahami prinsip-prinsip penulisan / pemberitaan / peliputan yang tidak melanggar Hak Anak.
4. Awak media mengambil bagian yang aktif dalam menyuarakan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Peserta diskusi yang hadir diantaranya : • Para Jurnalis yang tertarik pada issue perlindungan anak marjinal. • Mahasiswa yang meminati jurnalistik.• Aktivis media komunitas • Forum Warga / Komunitas yang peduli pada perlindungan anak marjinal • NGO yang bekerja pada issue perlindungan anak. @Asep WH
Share:

PIPPK 2018 Diharapkan Dikelola Secara Swakelola"

KIM CIPEDES, BALAIKOTA.
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) telah memasuki tahun ketiga. Selama itu, program ini terus memberikan perhatian pada pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah kecil.

Prinsip "Merata, Berdaya, Bersama" selalu didengung-dengungkan dengan harapan agar program ini betul-betul bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung Dedi Sopandi mengatakan, PIPPK telah terbukti mampu menjawab permasalahan pembangunan di kewilayahan secara lebih cepat. Faktanya, telah banyak pembangunan di skala wilayah yang berhasil dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Gelar Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dipadukan dengan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kota Bandung dan sosialisasi Three-Ends di Plaza Balai Kota Bandung, Sabtu (16/12/2017).

Dedi melaporkan, hingga 11 Desember tahun ini, dana PIPPK telah terserap rata-rata 80,42% dari total anggaran sebesar Rp196 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur (52,56%), kebersihan (8,36%), pelatihan (12,31%) serta fasilitasi kelembagaan (24,77%).

Selain itu, pencapaian pembangunan melalui PIPPK pada tahun 2017 yang diwujudkan antara lain:
1. Pembangunan Jalan Lingkungan: 79.475,5 m²
2. Rehabilitasi kantor/balai/sekretariat: 4.072 unit
3. Perbaikan Rutilahu: 722 unit
4. Perbaikan MCK umum: 2.289,55 m²
5. Perbaikan gorong-gorong/saluran: 7.332 m²
8. Pemeliharaan Taman Lingkungan : 134 unit
9. Perbaikan dan pembuatan gapura&gerbang RW: 1.056 unit
10. Pembuatan Sumur Resapan: 141 titik
11. Pembuatan saluran air bersih: 4.092 m
12. Penerangan Jalan Lingkungan: 954 titik.

INGIN SWAKELOLA

Pada kesempatan istimewa itu, Dedi mengemukakan bahwa pemerintah kota banyak mendengar aspirasi masyarakat bahwa mereka mengapresiasi PIPPK. Guna menyempurnakannya, warga ingin agar ada perubahan sistem penggunaan dana, yang semula disalurkan melalui pihak ketiga menjadi swakelola.

"Kita mengharapkan tahun 2018 sebagaimana kondisi dan keinginan masyarakat, kegiatan PIPPK bisa diberikan kesempatan untuk dengan pola swakelola, karena sampai saat ini digunakan sistem pengadaan tipe 1 dan tipe 2," tutur Dedi.

Sistem pengadaan ini mengakibatkan warga harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan berbagai kegiatan, terutama pembangunan infrastruktur. Sementara itu, warga menginginkan agar kegiatan bisa swakelola. Swakelola ini memungkinkan warga untuk mengelola sendiri penggunaan anggaran. Hal ini dinilai lebih bisa memberdayakan warga karena setiap kegiatan dikerjakan oleh warga sendiri.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menghargai pendapat tersebut. Ia pun meyakini bahwa sistem swakelola ini, jika dijalankan dengan baik dan tertib, bisa berdampak positif bagi pembangunan. Hanya saja, jika ingin mengubah sistem tersebut pemerintah kota perlu melakukan upaya komunikasi politik dengan DPRD. "Suatu hari harus masyarakat sendiri karena kalau warga pasti nggak nyari profit. Tapi ini butuh komunikasi politik," ujar Ridwan.

Namun demikian, ia menekankan agar apapun bentuknya, konsep PIPPK ini harus tetap berlanjut dan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Lebih jauh, PIPPK harus terus disempurnakan agar bisa lebih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

"Biarlah di zaman saya, saya melahirkan bayinya yang pertama. Tapi berikutnya menjadi yang berprestasinya di gelombang kedua. Tapi PIPPK ini jangan pernah sampai lepas," ujarnya. ***
Share:

Bandung Bisa Menjadi Wisata Politik

Bandung, kimcipedes.com -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Kota Bandung akan menjadi bagian dari pesta demokrasi itu dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang baru.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mulai gencar mensosialisasikan proses Pilkada kepada masyarakat agar mereka bisa turut terlibat aktif dalam proses demokrasi itu. KPU ingin agar masyarakat turut siap menghadapi Pilkada untuk memilih Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Salah satu rangkaian sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dirancang KPU adalah menggelar peresmian secara simbolis di Car Free Day Dago, Minggu (17/12/2017).

Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok mengatakan acara ini merupakan momentum pertanda dimulainya pesta demokrasi di Kota Bandung. "Hari ini kita menandai peresmian ini, kita bisa memastikan kesiapan Pilwalkot (Pemilihan Wali Kota-red). Peresmian ini adalah bentuk kesiapan pilwakot 2018 akan ddirangkaikan dengan Pilgub (Pemilihan Gubernur), "

Bagi KPU Kota Bandung, ada 4 indikator kesiapan Pilkada, yakni siap anggaran, siap penyelenggaraan, siap peserta, dan siap partisipasi. "Kami harapkan dukungan Pemkot dan pihak terkait untuk kelancaran Pilwalkot, juga partai politik dan warga Bandung,
karena kita sudah siap dengan anggaran, penyelenggaraan, peserta, dan partisipasi masyarakat," tutur Rifqi.

Ia menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep pesta demokrasi yang menggembirakan. KPU tidak ingin pemilu ini menjadi momentum yang menegangkan.

"KPU Kota Bandung menetapkan maskot Simaung yang menunjukkan kegembiraan dan jingle Pemilihan Wali Kota, juga diwujudkan agar bagaimana ini bisa menjadi wisata politik," ungkap Rifqi.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang turut hadir pada acara Peresmian Pilwalkot Kota Bandung itu setuju jika di Bandung bisa menjadi wisata politik. Sebagaimana pada pemilu sebelumnya, warga Bandung memang cukup kreatif dengan menghias Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tema-tema tertentu. 

"Supaya pesta demokrasi ini tidak menegangkan, tolong di Kota Bandung mah dibikin lebih kreatif dengan tema. Tema piala dunia, tema jadul, superhero, atau apapun sehingga orang melihat pesta demokrasi seperti festival," ujar Ridwan.

Sosialisasi, lanjut Ridwan, juga harus dilakukan lebih intensif oleh KPU. Ridwan menyarankan agar KPU juga meramaikan sosialisasi melalui media sosial. "Bagus sekali menggunakan ruang publik di car free day sehingga kepada masy jauh lebih tercapai. Lebih diintensifkan saja, perbanyak di media-media sosial karena nggak semua warga bisa datang secara fisik," katanya.

Secara umum, ada 10 tahapan yang harus dilalui hingga terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang baru. Dari 10 tahap, baru dua proses yang sudah selesai.

Berikut tahapan dan proses Pilkada serentak berikut jadwalnya:
1. Rekrutmen PPK dan PPS 12 Oktober-11 November 2017
2. Penyerahan dukungan perseorangan 25-29 November 2017
3. Pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) 8-10 Januari 2018.
4. Pencocokan dan penelitian pemilihan 20 Januari -18 Februari 2018
5. Penetapan Paslon 12 Februari 2018
13. Pengundian nomor urut 13 Februari 2018
6. Kampanye 15 Februari-23 Juni 2018
7. Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye 24-26 Juni 2018.
8. Pemungutan suara dan perhitungan suara 27 Juni 2018
9. Rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kota Bandung 4-6 Juli 2018
10. Penetapan calon terpilih.
***
Share:

Mang Oded : HKSN Menuju Terwujudnya Indonesia Sejahtera

Bandung, kimcipedes.com - Kesetiakawanan sosial merupakan nilai, sikap dan perilaku yang harus dilandasi dengan pengertian, kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah sosial yang sesuai dengan kemampuan. Selain itu, kesetiakawanan pun dapat meningkatkan kekeluargaan dan rela berkorban untuk saudara ataupun masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial alasan acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tingkat Kota Bandung tahun 2017 di Gor Padjajaran, Sabtu (16/12/2017).

Lanjutnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari lingkungan. Maka dari itu dirinya sangat mendukung acara yang terselenggara pada hari ini. Karena, dengan terselenggaranya acara tersebut dapat mempererat silaturahim antar relawan untuk lebih menguatkan persaudaraan.

"Saya dukung dan mengapresiasi acara hari ini. Bahwa hari kesetiakawanan nasional harus terus di perhatikan. Karena kita ini sebagai gerakan relawan merupakan pahlawan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu persaudaraan harus tetap terjaga,"tuturnya.

Oded pun mengajak kepada yang hadir di acara tersebut untuk terus membangun kesetiakawanan. "Kita bangun kesetiakawanan ini, mulai dari diri sendiri, lingkungan dan kita sebagai relawan untuk memberikan bantuan serta bimbingan masyarakat di kota Bandung,"ujar Mang Oded sapaan akrab Wakil Walikota Bandung ini.

Menurutnya, kesetiakawanan sosial yang telah tumbuh didalam masyarakat perlu dilestarikan dan diperkokoh. Begitu juga dengan kinerja dan persatuan para relawan atau pekerja sosial perlu ditingkatkan. Untuk hal tersebut, maka dalam Peringatan Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) merupakan upaya mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang secara bersamaan mengatasi permasalahan.

Ditambahkan Oded, kesetiakawanan sosial masa kini adalah instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari dan untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera.

"Maka dari itu Peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi semangat untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada dimasyarakat,"ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono menyampaikan, tujuan diadakannya HKSN yaitu membangun elemen masyarakat agar nilai sejahtera sosial tetap kuat serta menggerakkan kepedulian aksi sosial. "Kegiatan ini diyakini bisa menghasilkan gotong royong yang lebih kuat dan kepedulian kepada masyarakat untuk saling membantu,"ujar Tono.

Lanjutnya, kesetiakawanan sosial puk sebagai Silaturahim dan tanggung jawab setiap relawan untuk terus membangun aktifitas yang lebih baik. "Maka dari itu saya harap kegiatan ini bisa memberikan semangat yang lebih dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan." pungkasnya.***
Share:

Karta Rajawali Kel. Cipedes Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Bandung, kimcipedes.com -Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat muslim tentu saja kita perlu mengerti apa makna dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang penting untuk dipelajari agar perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW tak hanya sebatas seremonial. Maulid yang diambil dari bahasa arab artinya Milad hari lahir.

Acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini dihadiri oleh Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan, Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH, Sekretaris Kelurahan Cipedes, Sudirman, S.Sos, Kasi Ekbang & LH Kel. Cipedes, Meiti Irianti, S.S.Pd, Bagian Pelayanan Kel. Cipedes, U. Samsudin, Bhabinkamtibmas Cipedes, Endang, Ketua Karang Taruna Rajawali Kel. Cipedes, Dedi Djunaedi, Ketua BKM, TP PKK Kel. Cipedes, Ketua RT/RW se-Kelurahan Cipedes, Ketua MUI Kecamatan Sukajadi, dan para Ketua Unit Karang Taruna Rajawali se-Kelurahan Cipedes, bertempat di Gelanggang Taruna RW.09 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Jumat, 15/12/17. 

Pada kesempatan tersebut, Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH mengatakan untuk dapat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu baik, penyayang, jujur, berakhlak sopan dan santun dalam bertutur sapa serta tidak gampang emosi. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, bisa tidur nyenyak, masih bisa bebas beraktifitas, kita lihat warga Palestina yang tidak tenang hidup dalam tekanan," ucap Dedi.
Dedi menerangkan mengenai sekilas tahapan pemilu serentak Walikota Bandung - Wakil Walikota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat - Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.  Dan berharap Ketua RT/RW mempersiapkan dan menginventalisir data-data warga yang memiliki hak pilih. 

Selain itu, kata Lurah Dedi, syukur Alhamdulillah, selama menjabat sebagai Lurah Cipedes beberapa prestasi juga diraih Kelurahan Cipedes, diantara juara 2 Lomba Posyandu Tingkat Kota Bandung, Juara 1 Lomba Asmaul Husna Tingkat Kecamatan Sukajadi dan Juara 2 Lomba KIM Tingkat Jawa Barat serta Kelurahan Cipedes termasuk 10 Kelurahan Terbaik se- Kota Bandung,” ungkap Lurah Dedi diiringi tepuk tangan tamu undangan. 

Kelurahan Cipedes, juga memberikan penghargaan sebagai ucapan terima kasih kepada Ketua RW se Kelurahan Cipedes yang telah peduli dalam menjaga lingkungannya. Sekarang lingkungan RW 1 – 11 kelihatan bersinar (ca’ang), bersih, nyaman, indah dan dinding-dinding, serta pagar dicat. Sehingga wargapun merasa senang, nyaman dan tentram dengan keberadaan ketua RW-nya,” ujar Lurah. 

Sementara itu, Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan mengatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana Pemilu serentak akan diselenggarakan yaitu Pemilihan Walikota Kota Bandung – Wakil Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat – Wakil Gubernur Jawa Barat. Saya menghimbau kepada semua warga yang belum melakukan perekaman e-ktp silahkan datang ke kantor kecamatan, dengan membawa fotocpy kartu keluarga,” ungkap Camat. 

Ketua Penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, Asep Wahyu Hermawan mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan menghadiri acara ini. Untuk Ketua RW se-Kelurahan Cipedes, saya menitipkan kader-kader Karang Taruna diwilayah untuk selalu diberikan arahan dan pembinaan agar kelak kader tersebut mampu menjadi generasi penerus diorganisasi yang kita cintai ini, yaitu Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes. ***
Share:

Di Kota Bandung, Hampir 60% Rentenir Terorganisir

Bandung, kimcipedes.com- Rentenir masih marak di Kota Bandung. Warga kurang mampu seakan menjadi sasaran utama untuk dipinjamkan uang. Atas dasar tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung membentuk Satgas Anti Rentenir yang dikukuhkan di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika Bandung, 14/12/17.
Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya mengatakan korbannya rata-rata sebanyak 70% sifatnya kebutuhan darurat, untuk pengobatan, sandang, pangan papannya. Untuk data korban dari hasil analisa awal tim satgas, rata-rata satu RW 10 kasus. Itu yang melapor.
Berdasarkan penelusuran Satgas Antirentenir Kota Bandung, terdapat praktek rentenir kategori perorangan dan terorganisir. Di Kota Bandung, hampir 60% rentenir terorganisir dengan berkedok koperasi simpan pinjam. Rentenir masih melihat celah kebutuhan warga kurang mampu yang membutuhkan dana darurat. Padahal, warga sadar akan bunga yang bisa mencapai 4% per bulannya. “Padahal kan normalnya 2% di koperasi. Leasing pun paling tinggi 3% per bulan. Pinjam 1 juta, yang dibayar bunganya semua. Sementara utang pokoknya harus dibayar tunai,” ujarnya.
Korban rentenir biasanya hanya meminjam Rp 100 ribu. Paling besar di atas Rp 5 juta. Rata-rata yang sifatnya darurat mengambil tenor 6 bulan. Sejak awal, korban diminta membayar bunganya. Baru setelah bunga terlunasi, korban harus membayar utang pokoknya. “Itu yang membuat resah dan terbentuk satgas ini. Kalau pinjam Rp 1 juta dengan tenor 10 bulan, warga harus bayar cicilannya 200 ribu per bulan, jadi total bayar bunga Rp 2 juta. Di akhir, baru korban bayar utang pokoknya yang Rp 1 juta tadi, yang akhirnya warga harus membayar total Rp 3 juta,” katanya.

Menunggak Rp 60 juta
Kasus terdekat menimpa warga di Gang Lumbung, Jalan Caringin, Bandung. Warga ditagih rentenir Rp 60 juta akibat menunggak 5 tahun dan harus mengosongkan rumahnya, padahal hanya berutang Rp 3 juta dengan jaminan sertifikat rumah.
Saji menjelaskan, metode jebakan itu memang banyak dipraktikkan rentenir. Mereka terkesan sengaja tidak menagih hingga total tagihan menggunung. “Kita bantu dan akhirnya hanya bayar Rp 4 juta, dengan negosiasi cukup alot” ujarnya.
Dalam kasus lain, kata Saji, banyak lintah darat terorganisir yang memiliki tim marketing dan penagih utang (debt collector). Maka, kasus intimidasi juga banyak terjadi pada kreditur.

Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Drs. Priana Wirasaputra,M.Si menjelaskan, untuk menangkal pola sebaran aktivitas lintah darat membentuk Tim Satuan Tugas Anti Rentenir. Peran satgas akan menyisir permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, pasar, dan area pedagang kaki lima.

Yang dilaporkan kepada saya itu rentenir itu banyak, korbannya itu banyak, orang yang memanfaatkan jasa rentenir cukup banyak. Demikian juga hasil kunjungan saya ke pasar, ke pedagang kaki lima, juga memang masih terlaporkan adanya kegiatan-kegiatan rentenir,” katanya.

Ia menjelaskan, korban jeratan kredit dari lintah darat itu beragam. Saking menggiurkan karena kemudahan akses, banyak yang terjerat sampai harus kehilangan rumah akibat gagal bayar bunga kredit yang tinggi. “Bahkan, sampai pusing ditagih terus, diancam-ancam, laporan kepada saya juga ada yang sampai putus asa yang akhirnya bunuh diri,” katanya.

Oleh karena itu, visi dari Satgas Anti Rentenir ini adalah Bandung bebas dari rentenir, setelah 7 tahun diusulkan. Anggota satgas ini kurang lebih 25 orang. Mereka akan menyusun program dalam lingkup sosialisasi, penyadaran dan mengedukasi masyarakat. “Kemudian program yang berkaitan dengan advokasi dan mediasi, juga fasilitasi membantu korban rentenir. Anggota ini terdiri dari pegiat anti rentenir, ada unsur koperasi, Dewan Masjid Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pengacara, sampai LBH,” ujarnya.***
Share:

KAPOLRI

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI

Arsip Blog