KIM CIPEDES, BANDUNG | Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali akan menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2018. Sistem zonasi diterapkan supaya lulusan Sekolah Dasar (SD) yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dapat terdistribusi secara merata.
“Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung hanya sebanyak 57 sekolah. Sedangkan jumlah pendaftar lulusan Sekolah Dasar sebanyak 30.000 orang. Supaya terdistribusi secara merata, maka Pemerintah Kota Bandung kembali akan memberlakukan system zonasi pada PPDB tahun ini,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Mia Rumiasari pada acara Bandung Menjawab yang diselenggarakan Bagian Humas Kota Bandung, Kamis (3/5/2018), di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Jln. Aceh.
Pemberlakuan sistem zonasi, sekaligus diharapkan menjadi penangkal sugesti sekolah favorit pada orang tua anak didik. PPDB juga dapat meringankan beban proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena jarak dan beban mental bagi anak didik sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas.
Selain menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Mia Rumiasari, acara Bandung Menjawab juga menghadirkan perumus PPDB dan Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Bandung, Edi Suparyoto dan Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmaeni Hartadi. Acara Bandung Menjawab membahas masalah penyelenggaraan PPDB Tahun 2018 serta Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
“Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dicantumkan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengalokasikan biaya pelaksanaan pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Ini yang selalu kami kawal pelaksanaannya,” kata Kusmaeni Hartadi.
“Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung hanya sebanyak 57 sekolah. Sedangkan jumlah pendaftar lulusan Sekolah Dasar sebanyak 30.000 orang. Supaya terdistribusi secara merata, maka Pemerintah Kota Bandung kembali akan memberlakukan system zonasi pada PPDB tahun ini,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Mia Rumiasari pada acara Bandung Menjawab yang diselenggarakan Bagian Humas Kota Bandung, Kamis (3/5/2018), di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Jln. Aceh.
Pemberlakuan sistem zonasi, sekaligus diharapkan menjadi penangkal sugesti sekolah favorit pada orang tua anak didik. PPDB juga dapat meringankan beban proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena jarak dan beban mental bagi anak didik sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas.
Selain menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Mia Rumiasari, acara Bandung Menjawab juga menghadirkan perumus PPDB dan Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Bandung, Edi Suparyoto dan Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmaeni Hartadi. Acara Bandung Menjawab membahas masalah penyelenggaraan PPDB Tahun 2018 serta Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
“Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dicantumkan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengalokasikan biaya pelaksanaan pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Ini yang selalu kami kawal pelaksanaannya,” kata Kusmaeni Hartadi.
** M. Edwandi
Posting Komentar