Maret 2018 ~ KIM Cipedes

Suherman Ketua RW 09 : Pengalaman Hidup Lansia, Motor Penggerak Mental Kawula Muda

Ketua Kelompok PKK RW 09 Kel. Cipedes berbagi kasih
KIM CIPEDES, SUKAJADI – Tokoh masyarakat berkumpul di gelanggang olah raga (GOR) Aspol RW 09 Kelurahan Cipedes dalam memperingati HUT Sahabat Lansia ke 9 Tahun 2018, dengan tema “Sehat Akan Berfikir Positif, Waspada Dalam Berpijak”, Sabtu, 24/03/2018.

Kegiatan yang digagas Kelompok PKK RW 09 Kelurahan Cipedes mendapat apresiasi oleh Juniarso Ridwan, Tokoh Seni Budaya Sunda. Nampak hadir Babinsa Cipedes, Ketua LPM Kelurahan Cipedes, Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes Dedi Djunaedi, Ketua RW 06, RW 08 Agus Sugiarto, Ketua Karang Taruna Unit 09 Agustina, Jaga Lembur Wahyu, dan para Ketua RT se RW 09.

Ketua RW 09 Suherman didampingi Ketua TP PKK RW 09 Eli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan menghargai peran serta kedudukan lansia dalam keluarga maupun masyarakat. Tema”, ungkap Suherman yang juga selaku Pembina Kelompok PKK RW 09.

Menurut Suherman, pengalaman hidup yang dimiliki lansia diharapkan dapat ditularkan kepada generasi muda sehingga dapat dijadikan salah satu motor penggerak mental kawula muda yang baru berumahtangga. Sudah saatnya lansia menjadi pemimpin utama dalam memberikan nasihat dan himbauan agar anak cucu mereka melakukan perubahan yang fundamental,” ucap Suherman.

Sementara itu, Juniarso Ridwan menghimbau untuk “nya’ah ka lansia”, kepedulian terhadap lansia tidak di pilah-pilah, agar sama-sama dapat diperhatian. Nya’ah ka kolot merupakan bentuk kesholehan sosial, dan menambah amal ibadah kita,” pungkas Ridwan.

Nyanyian selamat ulang tahun menggema di GOR Aspol, sehingga membuat acara ini semakin meriah dengan dilanjutkan dengan pemotongan kue HUT Sahabat Lansia ke 9 Tahun 2018 dan pembagian doorprize bagi lansia berupa payung.

Pada pagi harinya, sambil menunggu para tamu undangan datang, Pemuda/i warga RW 09 melaksanakan senam jasmani bersama lansia.***
Share:

FKPA Bersama Kecamatan Sukajadi Gelar Penyuluhan KHA

KIM Cipedes, Sukajadi - Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Memang disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak. Keberadaan hak-hak anak di masyarakat belum seluruhnya diketahui. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak tersebut membuat masyarakat tanpa disadari sesungguhnya juga melakukan pelanggaran hak-hak anak. Maka dari itu ada bebarapa poin dalam konvensi hak anak, salah satunya hak untuk memiliki nama Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Hak ini erat kaitannya dengan hak berikutnya, yaitu hak untuk memiliki kewarganegaraan. Hak untuk memiliki Identitas kewarganegaraan Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk menjamin hak-haknya mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak sosial politik saat pemilihan umum. Hak atas perlindungan Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan diri anak dan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Termasuk pemberdayaan anak untuk produktif secara ekonomi sebagai pekerja anak. Hak atas persamaan Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Hak atas makanan Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka, ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi. Setiap anak berhak dan harus mendapat asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak. Hak atas pendidikan Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak tidak hanya mencakup keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, melainkan kebutuhan pendukung untuk mengikuti pendidikan; seperti buku, alat tulis, seragam, lingkungan belajar yang kondusif. Hak atas kesehatan Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke Pos Layanan Terpadu (Posyandu) setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap enam bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Hak rekreasi / BermainSalah satu hak yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan hiburan. Rekreasi bersama keluarga atau teman harus menjadi hal yang wajib dimiliki anak. Rekreasi tidak harus kegiatan yang menghabiskan banyak biaya. 
 
Kegiatan yang menyenangkan anak seperti membacakan buku cerita dan menonton kartun bersama juga bisa jadi hiburan berarti bagi anak. Hak bermain Masa kanak-kanak identik dengan masa asyiknya bermain. Bermain bagi anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu bermain setiap harinya dan hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak. Sejak usia dini, anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka harus diperkenalkan perannya dalam proses pembangunan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif mencapai cita-citanya dan berperan memajukan bangsanya.
 
Hal tersebut disampaikan Direktur Konvederasi Anti Pemiskinan Indonesia (KAP Indonesia), Bambang pada Penyuluhan Konvensi Hak Anak, bertempat di Aula Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, (07/03/2018.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Kesos Kecamatan Sukajadi, Herijal, Mami dan tokoh pemuda se-Kecamatan Sukajadi.
 
Mami membuka kegiatan FKPA dalam Penyuluhan Konvensi Hak Anak juga menyampaikan paparan serta memberi arahan dalam segi pendidikan, agar anak anak Forum dapat mengikuti pendidikan yang layak, salah satunya dengan mengikuti sekolah persamaan paket,yang diselenggarakan oleh PKBM Kecamatan Sukajadi, untuk tahun depan agar anak anak forum dapat mengikutinya, serta harapannya anak anak forum dan lebih banyak berkegiatan positif.

Pengertian Anak adalah usia di bawah 18 tahun , baik yang sudah menikah ketika usia di bawah 18 tahun itu masih tetap Anak yang punya anak. ***
Share:

Kabag Humas Setda Kota Bandung, Yayan A Brilyana : Keberadaan KIM Dapat Membantu Mengimbangi Berita Negatif


KIMCIPEDES.COM, BANDUNG | Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brilyana menjadi narasumber pada kegiatan “Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung”, di Atlantic City Hotel, Jln. Pasirkaliki, Kota Bandung, Selasa (6/3/2018). Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan diikuti oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kota Bandung.

Yayan dalam pemaparannya mengungkapkan tentang peran Bagian Humas dalam membangun citra Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kota Bandung. “Tahun 2017, ada 10.383 berita tentang Kota Bandung di media online dan 4.354 di media cetak,” katanya.

Dari seluruh berita tersebut, lanjutnya, 14% merupakan berita negatif dan sisanya berita positif. “Walaupun sedikit, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap citra Kota Bandung,” katanya.

Untuk mengimbangi berita negatif, Bagian Humas Setda Kota Bandung membuat berita-berita positif tentang Kota Bandung. Berita-berita tersebut disebarkan lewat siaran pers. “Kalau di media tidak naik, kita naikkan di media sosial. Kalau di media sosial tidak turun, kita naikkan di grup-grup WA (whatsapp),” katanya.

Yayan berharap, keberadaan KIM dapat membantu mengimbangi berita-berita negatif yang masih ada dan juga dapat mengangkat berita-berita positif yang ada di kewilayahan. “Berita-berita positif dapat menciptakan iklim kondusif dan akan berefek domino. Investasi masuk dan pembangunan berjalan,” tuturnya.***
Share:

Sekdis Kominfo Kota Bandung Gin Gin Ginanjar : KIM Berkembang Menjadi Sisi Publikasi Kehumasan


KIMCIPEDES.COM, BANDUNG | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kota Bandung, bertempat di West Point Hotel Bandung, 28 Juni 2018. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Gin Gin Ginanjar, Kabag Humas Setda Kota Bandung Yayan A Brilyana, Kabid Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung Elly Harliani, dan Ketua FKIM Jawa Barat Yus Hartiman. 


Kabid Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung Elly Harliani mengatakan saat ini makin berkembangnya ilmu pengetahunan, ilmu teknologi pada masyarakat Indonesia umumnya pada masyarakat Kota Bandung yang berpengaruh terhadap sikap dan prilaku masyarakat yang selalu ingin cepat mendapatkan pelayanan yang baik dalam segala hal, termasuk di dalamnya adalah komunikasi dan informasi. Sebagian besar informasi ini hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas dan kelompok bawah sering terabaikan, dalam hal ini Kelompok Informasi masyarakat (KIM) merupakan sala satu wadah yang bisa membantu peran pemerintah dan masyarakat untuk menjangkau hal diatas, karena saat ini sangat sedikit informasi yang di terima di kalangan tersebut, juga membuat terbentuknya KIM yang berada di kelurahan berdasarkan suatu kebutuhan yang sama dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri, kreatif dan aktifvitasnya melakukan kegiatan, pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat, maka keberadaan KIM sangatlah penting di dalam membantu menyebarluaskan informasi dan komunikasi di masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat ini dilaksanakan kegiatan Pembinaan KIM tingkat Kota Bandung dengan tema Penguataan Kelembagaan KIM, dasar hukumnya UUD Republik Indonesia No 11 /TH.2008, tentang Informasi dan Media Elektronik, dan Peraturaan Menteri Kominfo No.8/TH.2010 tentang Pengembangaan Pemberdayaan Kelompok Informasi Sosial," ungkap Elly.

Tujuannya, menurut Elly, mengefektifkan dan memberdayaan KIM di tingkat kewilayahan Kelurahan Kota Bandung dalam membantu menyebarluaskan informasi dan komunikasi di masyarakat serta menetapkan peraturan kepengurusan KIM dan menjalin kolaborasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan masyarakat. sesuai arahan Bapak Walikota Bandung bahwa, sesuai anggaran dasar rumah tangga bahwa KIM itu adalah bagian dari masyarakat untuk masyarakat, tapi sampai saat ini yang sering kita lihat bahwa beberapa kelurahan masih mengikutsertakan anggotanya adalah PNS dan ini tidak boleh. Anggota atau pengurus KIM ini harus murni dari masyarakat untuk masyarakat, oleh karena itu kami ingin membentuk KIM - KIM Kelurahan dengan memberikan surat edaran kepada seluruh kelurahan se-Kota Bandung, juga untuk persiapan PRAMUSDA yang akan di laksanakan dalam bulan Juli ini. Serta akan mengadakan road show ke beberapa kelurahan-kelurahan yang merupakan aspirasi hasil Musrenbang 2018. Dan harapan kami muncul KIM-KIM di setiap kelurahan untuk eksekusi di 2019 nanti," ujar Elly.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan ini momen yang bagus untuk merapatkan kembali tentang keberadaan fungsi dan peran KIM, dimana saat ini banyak berita - berita HOAX yang sifatnya mengadu domba dan memecah belah hingga menjadi pembicaraan Nasional. Untuk itu mari kita kelola informasi dengan baik, dan harapan dengan adanya KIM dapat membantu dan mengembangkan informasi yang berguna untuk masyarakat sehingga sangat bermanfaat dan itu menjadi fugsi utama, walaupun kami lihat bahwa saat ini KIM dengan perkembangan kondisi KIM itu partner atau sebagai penghubung informasi baik masyarakat terhadap masyarakat sendiri mapun juga pemerintah, itu harus menjadi dasar pemikiran atau pengembangan KIM apapun bentuknya kedepan. Jadi seperti saat ini KIM berkembang menjadi sisi publikasi kehumasan, termasuk pemberdayaan ekonomi, tetapi kekuatan informasi tetap harus menjadikan wadah unggulan menjadi masyarakat sejahtera, masyarakat maju itu karena informasi, dan bukan hanya sisi pemberdayaan ekonominya atau pemberdayaan sosialnya, tetapi bagaimana kekuatan informasi bisa memberdayakan atau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi sekarang dengan berkembangnya, organisasi komunitas, mengatasnamakan masyarakat juga harus dicermati oleh KIM," kata Gin Gin.

Gin Gin menjelaskan terkait hubungan atau kemitraan dengan Pemerintah Kota Bandung khususnya dalam kaitan fasilitasi penganggaran dan sebagainya, ini mohon juga bisa dicermati atau disadari semua bahwa terkait dengan itu memang aspek regulasi ini yang menjadi penting, karena pada dasarnya sebetulnya Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Diskominfo Kota Bandung akan selalu mencoba memfasilitasi yang memang kita bisa perbuat secara maksimal, tetapi kadang-kadang permasalahan kelembagaan, aspek hukum, kaitan dengan penganggaran sekarang, rejet sehingga sepertinya , kami pun kesulitan untuk mengakomodir atau memfasilitasi lebih jauh. Jadi keinginan itu besar tapi kadang-kadang terbentur oleh hal-hal yang sifatnya memang kebijakan regulasi yang sudah ditentukan, kadang dalam sisi teknis pengaturan atau penganggaranpun Diskominfo tidak bisa berinterpensi, ada sistem yang di bangun, ada kebijakan yang disepakati, itu yang sering kali juga menjadi tidak maksimal. Disini kami mendorong supaya bisa meraih apa yang di harapkan KIM, karena secara ketentuan regulasi apapun nanti kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah ataupun pemerintah kota itu, akan mengikuti, tapi secara prinsip bahwa semangat atau kekuatan informasi itu harus menjadi modal dasar KIM dengan kesiapan AD/ART nya dapat menyerap aspirasi perkembanganya kedepan yang sudah dirumuskan dan di sepakati untuk persiapan PRAMUSDA," ujar Gin Gin. *ASEP WH
Share:

KAPOLRI

iklan banner

IPTU RITA YULIANA,S.I.K.,M.M

Trending Minggu Ini

BERITA HARI INI