Panwaslu Kota Bandung Mendapat Hibah Rp. 12,3 Milyar

KIM Cipedes, Pendopo -  Pemerintah Kota Bandung memberikan hibah senilai Rp. 12,3 milyar kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dan Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah di Pendopo Kota Bandung, Rabu (27/9/2017).

Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Kota Bandung memberikan hibah senilai Rp12,3 milyar kepada Panwaslu Kota Bandung agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan bisa berjalan dengan kondusif.

“Tahun depan ada dua peristiwa besar pilkada serentak, yaitu pemilihan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kondusivitas dan kelancaran harus diutamakan,” tutur Ridwan.

Namun berkaca pada pelaksanaan pemilihan Presiden RI tahun 2014, Ridwan menjelaskan, kondisi politik di Kota Bandung cenderung kondusif. Maka pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bandung diperkirakan tidak akan ada banyak masalah.

“Saya meyakini penyelenggaraan pemilihan di Bandung, secara umum selalu baik. Terbukti waktu kita selenggarakan Pilpres dan Pileg (Pemilihan legislatif) relatif aman karena masyarakatnya relatif sudah melek politik,” imbuhnya.

Menurutnya, Panwaslu harus fokus pada ketertiban pelaksanaan sosialisasi atau kampanye. Sebab tahun ini, ada perbedaan regulasi di mana alat peraga kampanye seluruhnya disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. “Jadi setiap kandidat jumlah posternya sama, jumlah daya sosialisasinya sama,” katanya.

Maka dari itu, Ridwan Kamil meminta kepada Panwaslu agar menyusun peraturan yang sejelas-jelasnya agar proses pemilihan umum bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. “Saya titip ke Panwaslu, peraturan harus jelas hitam dan putihnya. Harus jelas mana yang boleh dan tidak boleh,” tuturnya.

Kang Emil sapaan akrab Walikota Bandung ini juga mengamanatkan agar Panwaslu juga bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Ia ingin agar masyarakat tidak melihat proses demokrasi ini sebagai sesuatu yang menakutkan. “Demokrasi bukan menakutkan, tapi satu peristiwa budaya yang baik untuk mengestafetkan kepemimpinan di daerah,” ujarnya. Tim R

0/Post a Comment/Comments

POLRI PRESISI

KIM Cipedes

TOTAL VISITS :

KIM Cipedes

Rumah Subsidi Rasa Komersil di Sumedang Kota, Hanya 33 Ribu Perhari

KIM Cipedes