 |
| Ilustrasi chatgpt |
KIMCIPEDES.COM, JAKARTA | Pemerintah tengah menggenjot pendataan penerima bantuan sosial (bansos) baru dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, aparatur desa, hingga masyarakat sipil.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pelibatan banyak pihak diperlukan untuk memastikan data penerima bansos semakin akurat, terutama dalam proses pemadanan data lintas kementerian dan lembaga.
Luhut menyebut pendataan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Seluruh jaringan pemerintahan hingga aparat di tingkat paling bawah dinilai perlu bergerak bersama.
Jadi TNI, Polri, Kementerian Agama, penyuluh pertanian, semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Wilayah Terpencil Jadi Perhatian
Luhut menyoroti tantangan pendataan warga yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Di daerah seperti itu, pemerintah akan mengandalkan jaringan aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Babinsa, Bhabinkamtibmas, personel TNI-Polri, ASN hingga aparatur desa akan didorong menjadi agen pengumpul data.
TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di kampung-kampung yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri turun,” tegasnya.
Menurut Luhut, pendekatan tersebut diperlukan agar warga yang berada di lokasi dengan keterbatasan akses teknologi tetap dapat terdata.
Masyarakat Sipil Juga Bisa Jadi Agen
Tak hanya aparat pemerintah, Luhut membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam proses pendataan.
Masyarakat dapat berperan sebagai relawan atau agen untuk membantu mengumpulkan data warga yang berpotensi menjadi penerima bansos.
Anda juga bisa jadi agen. Jadi bukan saya saja yang jadi agen,” katanya.
Pelibatan masyarakat ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengumpulan data sekaligus memperluas jangkauan pendataan hingga ke tingkat komunitas.
Target 50 Juta Data hingga Akhir Tahun
Pemerintah memasang target besar. Luhut sebelumnya menyebut jumlah data warga penerima bansos yang dikumpulkan hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 48 juta hingga 50 juta orang.
Namun, hingga saat ini data yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 5,5 juta hingga 6 juta orang.
Karena itu, percepatan pendataan menjadi salah satu fokus pemerintah.
Luhut bahkan menghitung potensi kecepatan pendataan apabila jumlah agen yang terlibat mencapai 500 ribu orang. Dengan asumsi setiap agen mendata dua orang per hari, maka dapat terkumpul sekitar 1 juta data setiap hari.
Dalam satu bulan, angka tersebut secara matematis dapat mencapai 30 juta data.
Sekarang baru 6 juta kali ya. Tapi makanya kita bikin ramai-ramai ini supaya angka ini bisa cepat, dan kita yakin bisa,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, target tersebut dapat dikejar apabila seluruh unsur bergerak secara bersamaan.
Kalau kita punya nanti 500 ribu agen, tiap agen ambil dua orang saja, satu juta. Kalau 30 hari, 30 juta,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah kini mengandalkan pendekatan pendataan secara masif dan kolaboratif untuk mempercepat pemadanan data penerima bansos, termasuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit terkoneksi secara digital.
** M. Edwandi
Posting Komentar