KIMCIPEDES.COM, BANDUNG. | Pelaksanaan Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPDB) di Kota Bandung dinilai tidak transparan. Sejumlah orangtua calon siswa SMP negeri yang tergabung dalam FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan) melayangkan protes terkait penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan. Diduga banyak kesalahan dan tidak ada transparansi, terutama jalur zonasi dengan banyaknya salah koordinat dan banyak merugikan.
Orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) akhirnya melakukan aksi Protes dengan menggelar aksi dihalaman gedung balai Kota Bandung . Selasa, (30/6/2020).
Setelah berorasi akhirnya massa di terima oleh Drs. Tatang Hamdani, M.Pa Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung dan Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung .
Ketua FMPP Illa Setiawati mengatakan bahwa aksi ini murni untuk meminta keadilan dari perwakilan orang tua siswa yang merasa di rugikan dalam Pendaftaran PPDB.
Orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) akhirnya melakukan aksi Protes dengan menggelar aksi dihalaman gedung balai Kota Bandung . Selasa, (30/6/2020).
Setelah berorasi akhirnya massa di terima oleh Drs. Tatang Hamdani, M.Pa Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung dan Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung .
Ketua FMPP Illa Setiawati mengatakan bahwa aksi ini murni untuk meminta keadilan dari perwakilan orang tua siswa yang merasa di rugikan dalam Pendaftaran PPDB.
“Intinya orang tua siswa minta keadilan. mereka sebenarnya bisa masuk jalur afirmasi dengan jarak yang dekat dan mempunyai kartu pendamping (KIP), tapi mereka juga terkecoh oleh wali kelas yang mengarahkan siswa afirmasi untuk masuk di jalur zonasi,” tuturnya.
Lanjut Illa Setiawati, kami meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung agar lebih transparan dalam menayangkan hasil seleksi jalur afirmasi dan zonasi agar orang tua dan siswa bisa mengambil sikap.
“Jangan ditutup-tutupi karena kita juga butuh transparansi biar mereka para siswa yang tergeser itu tahu karena apa mereka tergeser. Kalau seperti ini mereka berandai-andai kenapa yang asal sekolahnya paling jauh bisa keterima di sekolah ini. Sementara ada yang lebih berhak untuk sekolah di sini (jarak yang lebih dekat),”paparnya.
Dia juga mempertanyakan kuota afirmasi yang masih belum terpenuhi. Menurutnya, Disdik Bandung memiliki peran besar dalam mengakomodir calon siswa untuk mengisi kekosongan tersebut.
Dalam rilis pernyataan sikap yang dibuat secara tertulis menyampaikan, Sehubungan dengan tidak transparan PPDB online jabar dan kota bandung dan kami menemukan adanya indikasi kecurangan dalam menentukan kordinat tempat tinggal dibeberapa sekolah:
* Disdik jabar dan kota bandung untuk menayangkan hasil nilai rangking, nilai prestasi akademik, nilai scorsing non akademik, menmpilkan jarak zonasi dan alamat peserta didik.
* Para operator koordinat di PPDB agar benar dan tepat dalam mengimput tersebut agar transparan apabila ada pihak-pihak yang mau meminta penjelasan.
* Jalur afirmasi di perpanjang /dibuka kembali karena banyak siswa yang di rugikan meskipun punya kartu pendamping.
* Untuk penentuan koordinat sistem zonasi agar ditinjau ulang, apakah sudah benar/belum?
*Agar sistim PPDB dikoreksi/dibenahi agar tidak terjadi carut marut, secara seksama dan melibatkan semua unsur penggiat pendidikan.
Jika tuntutan kami tidak di penuhi maka kami akan mengsengketakan masalah ini ke komisi informasi jabar serta melakukan gugatan secara hukum.
sementara itu menanggapi keluhan dari orang tua siswa yang tergabung dalam FMPP Dinas Pendidikan kota Bandung yang di wakili oleh Kabid PPPTK sekaligus Sekertaris PPDB Disdik kota Bandung Edy Suparjoto,M.Pd. mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan akan menindak lanjuti apa yang sudah di sampaikan oleh FMPP.
“Kami dari Disdik akan menampung semua keluhan Ibu bapa semuanya dan kami akan mencarikan solusi terbaik agar semua permasalahan yang ada bisa di selesaikan,dan kami jamin apabila memang ada yang merasa didzolimi dalam permasalahan PPDB ini kami akan menindak lanjuti ya dan tidak akan ada lagi yang merasa di dzolimi”,papar Edy
Selanjutnya Edy juga memberikan solusi agar orang tua siswa yang merasa di rugikan akibat sistem atau yang lainnya agar bisa mengadukan permasalahannya ke pihak Disdik Kota Bandung baik melalui WA,SMS,atau langsung datang ke kantor Disdik Kota Bandung dan mengisi formulir yang sudah di sediakan di sana.
“Silakan bapa ibu semuanya yang merasa di rugikan atau ada yang merasa di curangi dalam permasalahan PPDB ajukan permohonan pengaduan ke Disdik kota Bandung dan kita akan menindak lanjuti ya”, Imbuhnya lagi.
Perwakilan dari Pemkot Kota Bandung Drs.Tatang Hamdani selaku Kabid KNK Kesbangpol, akan mencarikan Solusi terbaik bagi orang tua siswa
” Kami mewakili Pemkot Kota Bandung sangat prihatin sekali akan apa yang tadi di katakan oleh Orang tua siswa yang tergabung dalam FMPP dan kami akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa mempasilitasi dan mengakomodir bagi warga Kota Bandung yang akan sekolah ,dan Disdik Kota Bandungpun tadi telamenjamin akan memfasilitasi atau menjembatani pengaduan pengaduan yang timbul di masyarakat terkait PPDB semoga itu semua bisa menjadikan solusi”, pungkas Tatang.
Posting Komentar