KIMCIPEDES.COM, BANDUNG. | Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan keanggotaannya di Dewan HAM PBB untuk memajukan penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia.
“Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan dapat menumbuhkan momentum untuk memajukan penghormatan dan perlindungan HAM di dalam negeri,” demikian pernyataan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Dr. Pribadi Sutiono, dalam Focus Group Discussion (FGD) Isu-Isu HAM dan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, di Bandung, Kamis (25/2/2021).
FGD diselenggarakan oleh Kedeputian Bidkoor Pollugri dan diikuti oleh peserta dari K/L terkait, antara lain Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kemhan, Kemkumham, Kemsos, Kemen PPPA, Kejaksaan Agung, Polri, Mabes TNI, BP2MI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI.
Pertemuan mendiskusikan berbagai isu HAM dalam agenda Dewan HAM PBB yang menjadi kepentingan Indonesia, antara lain, intoleransi, diskriminasi rasial, kebebasan berekspresi, hukuman mati, kebebasan beragama, disabilitas, impunitas, dampak covid19 terhadap penghormatan HAM, tantangan pemenuhan hak anak dan perempuan.
Diskusi mendengarkan lima narasumber, yaitu Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM; Jaleswari Pramodhawardani, Deputi Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan Kantor Staf Presiden; Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu; Andy Yentriani, Ketua Komnas Perempuan; Margaret Aliyatul Maimunah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun Ramadansyah, Asisten Deputi Organisasi Internasional Kemenko Polhukam, bertindak sebagai moderator diskusi. Diskusi berjalan hangat dan produktif, yang menelurkan sejumlah saran tindak lanjut.
Kenggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 perlu didorong menumbuhkan momentum untuk pemenuhan, penegakan, dan pelindungan HAM di dalam negeri. Lebih jauh, keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB juga dapat digunakan sebagai media promosi kerja positif pemerintah dalam pemajuan dan pelindungan HAM, serta menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya tersebut di tingkat regional dan global.
Kenggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 perlu didorong menumbuhkan momentum untuk pemenuhan, penegakan, dan pelindungan HAM di dalam negeri. Lebih jauh, keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB juga dapat digunakan sebagai media promosi kerja positif pemerintah dalam pemajuan dan pelindungan HAM, serta menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya tersebut di tingkat regional dan global.
Posting Komentar