 |
| Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap memecat kepala sekolah dari jabatannya jika tetap bandel menahan ijazah kelulusan siswa hanya persoalan uang. (Foto: Humas Pemprov Jateng) |
KIMCIPEDES.COM, SEMARANG. | Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan komitmennya untuk melarang sekolah menahan ijazah siswa yang lulus hanya persoalan uang. Ia menyatakan tidak segan memecat kepala sekolah dari jabatannya jika ada kasus itu
Ganjar mengaku saat ini tidak ada lagi kasus semacam itu terjadi di Jawa Tengah. Setiap kali ada yang melapor, pasti ditindaklanjutinya dengan meminta pihak sekolah memberikan ijazah.
"Tidak ada lagi sekarang. Semua yang lapor ke saya itu langsung saya minta ambil ijazahnya, ngomong sama kepala sekolahnya. Biasanya kalau WA ke saya, tunjukkan WA-nya itu. Kalau ijazah tidak dikasih karena alasan uang, lapor saya, saya copot kepala sekolahnya. Sekarang hampir semua yang ada itu keluar," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Kamis, 27 Agustus 2020.
"Kalau toh itu harus dibayar dan siswanya tidak mampu, utang, yang bayar gubernurnya. Tapi ijazah tidak boleh ditahan, ini berlaku untuk semuanya.
Belum lama ini, Ganjar menerima laporan penahanan ijazah milik alumni SMKN 1 Cepu, Kabupaten Blora. Laporan tersebut sebelumnya masuk kepada anggota Dewan Pendidikan Blora, Singgih Hartono, dan diteruskan ke dirinya.
Hari Rabu, 26 Agustus 2020, Singgih bersama sekitar sembilan mantan siswa SMKN 1 Cepu mendatangi kepala sekolah untuk mediasi dan meminta ijazah diberikan.
"Di Blora itu ada beberapa. Kemarin dilaporkan oleh Pak Singgih dan sudah langsung diminta ke sekolah. Alhamdulillah langsung diberikan semuanya," ujar Ganjar.
Selain kasus di SMKN 1 Cepu itu, Ganjar juga menyampaikan adanya laporan serupa di daerah lain. Langkah sama disampaikan, Ganjar meminta pelapor untuk menemui kepala sekolah masing-masing dan ijazah langsung diberikan.
"Ini contoh saja yang ada. Artinya sudah pakem, tidak boleh ada yang menahan ijazah. Kalau toh itu harus dibayar dan siswanya tidak mampu, utang, yang bayar gubernurnya. Tapi ijazah tidak boleh ditahan, ini berlaku untuk semuanya," ucap Ganjar
Ganjar sudah meminta kepada Dinas Pendidikan dan cabang dinas di daerah untuk terus memonitor. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa di lain waktu dan tempat. Langkah itu juga untuk mengantisipasi adanya salah persepsi atas ijazah yang belum diberikan kepada siswa.
"Itu sudah sejak kepala dinas sebelumnya. Saya minta untuk inventarisasi dan kami sisir satu persatu. Tidak boleh ada yang nahan (ijazah)," ujar dia.
Posting Komentar