 |
| Kombes Pol.Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. |
KIM CIPEDES, BANDUNG - Kompi 2 Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Jabar melaksanakan pengamanan Unjuk rasa LSM Manggala Garuda Putih di Kantor Dinas Pertanahan ATR/BPN Kanwil Jawa Barat, Jln. Sukarno Hatta No. 586 Bandung, Rabu, 24/07/2019
Dalam kegiatan tersebut Dit Samapta Polda Jabar membackup jajaran Polrestabes Bandung.
Diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol.Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa LSM Manggala Garuda Putih menyampaikan aspirasinya dengan jumlah massa sekitar 300 orang dan LSM tersebut menuntut Kepala BPN kota Bandung untuk segera mencabut sertifikat Hak guna Pakai No 17/kel dago atas nama Pemda Propinsi Jawa Barat dan sertifikat Hak guna Pakai no 57/kel dago atas nama Pemerintah kota Bandung.
Tuntutan lainnya yaitu membuat surat atau surat keterangan yang menerangkan bahwa sertifikat tersebut cacat hukum sebagai mana ketentuan UU di buat dalam keadaan tanah dan bangunan bersengketa dan dalam keadaan sita jaminan di Pengadilan negeri Kls 1a Bandung serta Mengusut tuntas dan memproses hukum dan atau melaporkan kepada yang berwajib atau kepada instansi yang berwenang perbuatan oknum petugas dan Kepala BPN terdahulu yang menerbitkan sertifikat secara melawan hukum.
Dalam kegiatan tersebut Dit Samapta Polda Jabar membackup jajaran Polrestabes Bandung.
Diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol.Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. bahwa LSM Manggala Garuda Putih menyampaikan aspirasinya dengan jumlah massa sekitar 300 orang dan LSM tersebut menuntut Kepala BPN kota Bandung untuk segera mencabut sertifikat Hak guna Pakai No 17/kel dago atas nama Pemda Propinsi Jawa Barat dan sertifikat Hak guna Pakai no 57/kel dago atas nama Pemerintah kota Bandung.
Tuntutan lainnya yaitu membuat surat atau surat keterangan yang menerangkan bahwa sertifikat tersebut cacat hukum sebagai mana ketentuan UU di buat dalam keadaan tanah dan bangunan bersengketa dan dalam keadaan sita jaminan di Pengadilan negeri Kls 1a Bandung serta Mengusut tuntas dan memproses hukum dan atau melaporkan kepada yang berwajib atau kepada instansi yang berwenang perbuatan oknum petugas dan Kepala BPN terdahulu yang menerbitkan sertifikat secara melawan hukum.
* M. Edwandi
Posting Komentar