BANDUNG, kimcipedes.com - Kota Bandung terpilih menjadi tuan rumah acara Global Land Forum (GLF) 2018, yang berlangsung pada 22-27 September 2018 mendatang. Forum tiga tahunan ini merupakan pertemuan dunia tentang pertanahan.
Dalam forum ini akan membicarakan permasalahan pertanahan, sumber daya alam, pertanian, pangan pembangunan perdesaan, perempuan, masyarakat adat, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pengelolaan tanah.
Sebelumnya GLF telah digelar di sejumlah kota di dunia. Di antaranya, GLF 2003 di Roma, Italia; GLF 2005 di Santa Cruz, AS; GLF 2007 di Entebbe, Uganda; GLF 2009 di Kathmandu, Nepal; GLF 2011 di Tirana, Albania; GLF 2013 di Antigua, Antiqua and Barbuda; dan GLF 2015 di Dakkar, Senegal.
“Kota Bandung terpilih karena dinilai mampu membawa semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika," kata Ketua Pelaksana GLF 2018 sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika pada rapat teknis GLF 2018, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (6/8/2018).
"Selain itu, khususnya Indonesia dari sisi kemajuan mempunyai gerakan sosial yang memperjuangkan hak atas tanah, serta adanya kemajuan politik pemerintah mendorong proses pengakuan hak atas tanah melalui kebijakan reforma agraria dan penyelesaian konflik,” lanjut Dewi.
Rangkaian kegiatan GLF 2018 adalah, pada 22 - 23 September diadakan kunjungan lapangan atau field visit ke sejumlah lokasi. Di antaranya Karang Kasepuhan Banten (Masyarakat Adat), Cigalontang Tasikmalaya (Reforma Agraria), Pulau Pari (kedaulatan pangan dibawah ancaman perampasan tanah), Maros Sulsel (perampasan lahan di wilayah karat kedua di dunia) dan gunung Halimun Bogor (kerumitan antara wilayah hutan, hak komunitas lokal, konservasi dan perubahan iklim).
Pada 24 September digelar “Indonesian Day” dan “Asian Day”. Acara tersebut khusus untuk negara tuan rumah yang ditunjuk untuk mengatasi tantangan dan peluang khusus bagi negara dan wilayah. "Khalayak publik dan terkait dengan tata kelola lahan yang berpusat pada manusia akan menghadari acara ini," jelasnya.
Pada 25-26 September , digelar network forum. Di ajang ini, para peserta menggali lebih dalam hasil kunjungan lapang yang dilaksanakan sebelumnya.
Terakhir, pada 27 September dilakukan kegiatan membahas dan menyepakati isu-isu tata kelola pertanahan yang penting yang digagas oleh Majelis Anggota (The Assembly Of Members) Badan Tertinggi ILC (International Land Coalition).
Sebanyak 70 negara dengan sekitar 900 peserta akan mengikuti GLF 2018. Tahun ini GLF mengusung tema " United for Lands Rights, Peace and Justice". Tema tersebut bertujuan untuk mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan perdesaan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengapresiasi rencana kegiatan tersebut. Ia merasa bangga karena Kota Bandung terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan GLF 2018.
"Terima kasih atas kepercayaan bahwa Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Oded menyarankan, agar penyelenggaraan selama 7 hari itu berjalan lancar, maka perlunya koordinasi yang baik. "Agar terlaksananya dengan baik dan lancar, perlu pertemuan atau rapat secara bergiliran. Ini agar koordinasi lebih maksimal," kata Oded. @***
Dalam forum ini akan membicarakan permasalahan pertanahan, sumber daya alam, pertanian, pangan pembangunan perdesaan, perempuan, masyarakat adat, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pengelolaan tanah.
Sebelumnya GLF telah digelar di sejumlah kota di dunia. Di antaranya, GLF 2003 di Roma, Italia; GLF 2005 di Santa Cruz, AS; GLF 2007 di Entebbe, Uganda; GLF 2009 di Kathmandu, Nepal; GLF 2011 di Tirana, Albania; GLF 2013 di Antigua, Antiqua and Barbuda; dan GLF 2015 di Dakkar, Senegal.
“Kota Bandung terpilih karena dinilai mampu membawa semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika," kata Ketua Pelaksana GLF 2018 sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika pada rapat teknis GLF 2018, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (6/8/2018).
"Selain itu, khususnya Indonesia dari sisi kemajuan mempunyai gerakan sosial yang memperjuangkan hak atas tanah, serta adanya kemajuan politik pemerintah mendorong proses pengakuan hak atas tanah melalui kebijakan reforma agraria dan penyelesaian konflik,” lanjut Dewi.
Rangkaian kegiatan GLF 2018 adalah, pada 22 - 23 September diadakan kunjungan lapangan atau field visit ke sejumlah lokasi. Di antaranya Karang Kasepuhan Banten (Masyarakat Adat), Cigalontang Tasikmalaya (Reforma Agraria), Pulau Pari (kedaulatan pangan dibawah ancaman perampasan tanah), Maros Sulsel (perampasan lahan di wilayah karat kedua di dunia) dan gunung Halimun Bogor (kerumitan antara wilayah hutan, hak komunitas lokal, konservasi dan perubahan iklim).
Pada 24 September digelar “Indonesian Day” dan “Asian Day”. Acara tersebut khusus untuk negara tuan rumah yang ditunjuk untuk mengatasi tantangan dan peluang khusus bagi negara dan wilayah. "Khalayak publik dan terkait dengan tata kelola lahan yang berpusat pada manusia akan menghadari acara ini," jelasnya.
Pada 25-26 September , digelar network forum. Di ajang ini, para peserta menggali lebih dalam hasil kunjungan lapang yang dilaksanakan sebelumnya.
Terakhir, pada 27 September dilakukan kegiatan membahas dan menyepakati isu-isu tata kelola pertanahan yang penting yang digagas oleh Majelis Anggota (The Assembly Of Members) Badan Tertinggi ILC (International Land Coalition).
Sebanyak 70 negara dengan sekitar 900 peserta akan mengikuti GLF 2018. Tahun ini GLF mengusung tema " United for Lands Rights, Peace and Justice". Tema tersebut bertujuan untuk mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan perdesaan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengapresiasi rencana kegiatan tersebut. Ia merasa bangga karena Kota Bandung terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan GLF 2018.
"Terima kasih atas kepercayaan bahwa Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Oded menyarankan, agar penyelenggaraan selama 7 hari itu berjalan lancar, maka perlunya koordinasi yang baik. "Agar terlaksananya dengan baik dan lancar, perlu pertemuan atau rapat secara bergiliran. Ini agar koordinasi lebih maksimal," kata Oded. @***
Posting Komentar