Presiden RI, Joko Widodo : Politik TNI Adalah Politik Negara

Joko Widodo - Presiden RI

BANDUNG, kimcipedes.com - Sebanyak 4.505 Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh Indonesia menghadiri pengarahan yang diberikan Presiden RI Joko Widodo di Kota Bandung, Selasa (17/7/18). 

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan turut hadir mendampingi Presiden. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden mengapresiasi kinerja Babinsa. Terutama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang berjalan aman dan tertib di 171 daerah pada 27 Juni 2018 lalu.

"Apresiasi saya atas pengabdian, dedikasi, kerja keras bersama dengan anggota Polri menjalankan tugas negara menjaga keamanan, ketertiban, dan terutama dalam mengamankan jalannya Pilkada beberapa waktu lalu. Ini berkat kerja keras saudara-saudara semua," ujar Presiden dalam pengarahannya yang berlangsung di Hanggar KFX/IFX Kementerian Pertahanan RI di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung.

Lebih lanjut, pada kesempatan ini Presiden menekankan bahwa tantangan bangsa ini ke depan akan semakin besar dan sulit. Permasalah kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur wilayah adalah beberapa hal yang perlu ada perbaikan. Presiden meminta kerja keras dan kontribusi para anggota Babinsa.

"Kerja keras saudara semua (para anggota Babinsa) terutama menjaga kestabilan politik dan keamanan diperlukan bagi lancarnya pembangunan di negara kita," ujarnya.

Selain itu, Presiden meminta kemampuan Babinsa terus ditingkatkan. Kemampuan teritorial harus terus diperbaiki, hal lainnya kemampuan temu cepat, lapor cepat, menajemen, dan kemampuan penguasaaan wilayah secara detail. "Kemampuan perlawaanan rakyat. Bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dalam menghadapi ancaman, pembinaan (masyarakat) dalam kemampuan bela negara oleh rakyat," tambahnya.

Terkait paham terorisme dan radikalisme yang berkembang hampir di semua negara, Presiden juga berpesan agar Babinsa bisa memahami penyimpangan ideologi ini agar tidak berkembang di negara kita. Hal itu menyebabkan keresahan di masyarakat. Saat ini ancaman tidak hanya berupa fisik tapi juga ideologi.

"Inilah tugas-tugas saudara semua harus kita mengerti bahwa ancaman itu sekarang bukan cuma berupa fisik, ideologi-ideologi seperti itu mengancam hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, Babinsa perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial. Bergaul dengan semua elemen masyarakat dan sesama aparat, karena soliditas antara TNI dan Polri menjadi kunci stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Presiden menambahkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kecepatan perubahan yang amat sangat cepat. Menurut McCansy Global Institue, Revolusi Industri 4.0 kecepatannya tiga ribu kali lebih cepat dari Revolusi Industri 1.0.

"Artinya apa? Ke depan ini akan ada perubahan yang sangat cepat sekali, hitungannya bisa hari, minggu, bulan, atau cepat sekali. Tentu saja perubahan seperti ini juga akan mengubah bidang ekonomi, sosial, semua bidang," tutur Presiden.

"Oleh sebab itu, kita jangan salah mengantisipasi, harus siap, terutama sekali lagi, Babinsa berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini (perubahan)," imbuhnya.

Hal lain yang ditekankan Presiden, yaitu netralitas TNI dan Polri. Babinsa diminta bersikap netral. Politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis, artinya harus bisa dipastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai.

"Netralitas TNI dan Polri perlu di kedepankan agar lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif," papar Presiden.

"Dengan begitu masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri profesional dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kepercayaan masyarakat terhadap TNI saat ini berada pada posisi paling tinggi," pungkasnya. 

***